Bulan: April 2015

Ujian Nasional untuk Peradaban

Banjarmasin Post_Kamis_23 April 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/23/ujian-nasional-untuk-peradaban)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Tulisan Prof. Dr. Wahyu M.S berjudul Sakralitas Ujian Nasional Ternoda menyebutkan bahwa kecurangan terjadi akibat ada pihak dari percetakan yang melakukan unggah item soal ke google drive dengan motif yang dipastikan untuk kehancuran pendidikan (Banjarmasin Post, 20 April 2015). Sedangkan M Syamsuri dengan tulisannya berjudul Kecurangan UN Tanggung Jawab Siapa? Lebih membahas siapakah yang harus bertanggung jawab, apakah pusat ataukah daerah (Banjarmasin Post, 22 April 2014). Untuk tulisan saudara M Syamsuri, saya mengatakan menjadi tanggung jawab bersama. Namun terlepas dari hal tersebut, saya kemudian harus mengatakan secara tegas bahwa apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengenai UN dikembalikan kepada khittah awal sebagai evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk merangkum capaian belajar siswa. Bahkan dalam surat keterangan lulus nanti, kemudian akan dijabarkan sejumlah item materi yang di-UN-kan sehingga siswa, guru, dan orang tua kemudian bisa menilai sejauh mana capaian belajar yang dicapai anak didiknya, itu kemudian perlu didukung secara bersama.

Mungkin, apa yang dimaksud oleh Mendikbud adalah didasarkan pada interpretasi pemahaman terhadap UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang evaluasi belajar. Memang pada satu sisi, itu dapat dibenarkan dan kita semua memiliki persepsi yang kurang lebih sama, namun terkadang juga tetap rumit untuk benar-benar menentukan apakah capaian belajar siswa benar-benar sudah sesuai harapan atau tidak yang kemudian disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan kepentingan daerah dan nasional. Sebab selain untuk mengetahui capaian belajar, UN juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi satu daerah tertentu mengenai kualitas pendidikan masyarakat didiknya yang kemudian disebut sebagai pemetaan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap tidak dan kurang sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yakni standar isi, standar proses, standar kompetesi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sebagai acuannya.

Ujian Kejujuran

Tujuan mendasar pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, manusia disebut beradab dan berkualitas apabila di dalam dirinya sudah tertanam semangat hidup untuk menolak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain, anti-merusak keadaban publik, anti-meruntuhkan moralitas, anti-menggerus nilai-nilai keluruhan hidup yang didasarkan pada prinsip kejujuran, dan begitu seterusnya. Pendidikan, mengutip pendapat Driyarkara, memiliki tujuan memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Pribadi dan kepribadian manusia selanjutnya dipimpin dengan cara sedemikian rupa agar bisa berdiri, bergerak, bersikap, dan bertindak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Sejalan dengan itu, Romo Mangun Wijaya kemudian juga mengatakan bahwapendidikan adalah proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menambahkan kesadaran sosial, kemudian diperlukan adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada.

Dalam konteks ujian nasional yang sudah selesai dilalui untuk siswa sekolah menengah atas (yang disusul siswa menengah pertama dan sederajat) oleh sebagai sebuah ujian kejujuran bagi semua, maka kedua tokoh pemikiran pendidikan tersebut baik Driyarkara maupun Romo Mangun Wijaya sesungguhnya ingin menegaskan bahwa ujian pendidikan apapun namanya, termasuk ujian nasional merupakan sebuah latihan diri untuk menempa kedewasaan dan kematangan diri dalam menjalani dan mengerjakan setiap item soal secara penuh bertanggung jawab, secara mandiri, selalu penuh dengan kerja keras atas usaha sendiri dan mandiri, tidak meminta pertolongan pihak lain dalam ikut serta mengerjakan setiap item soal, dan bahkan menolak apabila ditawari untuk mendapatkan bantuan menjawab item soal, merasa puas dengan hasil yang dikerjakannya serta bangga atas usaha sendiri. Di sinilah benang merah yang ingin disampaikan bahwa ujian nasional jangan sampai direcoki kerja-kerja culas pihak tertentu yang semata ingin memuluskan anak didiknya yang kemudian justru mereduksi serta menghancur-leburkan hakikat pendidikan itu sendiri sebagai upaya memanusiakan manusia.

Tentu, tatkala hal-hal demikian dapat ditunaikan secara terbuka dan jujur, pintu masa depan bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya ketika ujian nasional dilalui dengan penuh praktik-praktik culas dengan memberikan kemudahan mencontek dan memberikan contekan kepada peserta ujian nasional, maka sampai kapanpun kualitas pendidikan kita akan terus terpuruk. Analoginya adalah ujian nasional yang penuh dengan pelaksanaan jujur dan kejujuran akan mempermudah pemerintah pusat untuk memetakan daerah-daerah dengan mutu pendidikan yang terus mendapat pembinaan dan pelatihan. Sebaliknya, ujian nasional dengan praktik tidak jujur akan kian menutup harapan untuk bisa bersama membangun pendidikan yang berkualitas sebab pemerintah pusat tidak bisa mendeteksi daerah-daerah mana yang harus mendapat pembinaan dan pelatihan, termasuk daerah mana yang harus terus digenjot mutunya. Pikiran sempit dan kerdil yang tidak mau menerima kelemahan karena dianggap memalukan daerah dan lembaga tertentu tentunya kemudian harus dijauhkan dari framework para pemangku kebijakan di daerah mulai dari pemerintah daerah hingga sekolah apabila masih memiliki kesadaran profetis untuk mau maju. Dengan demikian, kunci pembangunan manusia seutuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Kesuksesan ujian nasional dari awal hingga akhir pun menjadi tanggung jawab kolektif, terutama di daerah. Semoga kita semua berani dan rela menerima hasil ujian nasional dengan penuh kejujuran demi kemajuan bersama walaupun rasanya sangat pahit. Pahit karena minum obat demi sehat adalah harapan semua dari pada manis serta enak yang memabukkan namun menjadi racun bagi masa depan kehidupan. Semoga kita dapat banyak belajar agar semakin menjadi bangsa yang arif dan bijaksana dalam menata pendidikan yang beradab dan bermartabat serta berkualitas menuju pendidikan yang beradab.

Opsi Deradikalisasi Gegabah

Banjarmasin Post_Senin, 6 April 2015 00:36 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/06/opsi-deradikalisasi-gegabah)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post berjudul Fobia dan Radikalisme sangat menarik untuk diulas secara lebih mendalam. Dalam Tajuk tersebut dijelaskan bahwa pemerintah sepertinya mengalami ketakutan sangat luar biasa mencermati kondisi fenomena negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) yang kian menggila di republik tercinta ini. Akibat ketakutan yang berlebihan tersebut, pemerintah melalui Kemenkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memblokir 22 situs media Islam (2/04/2015).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan memblokir puluhan situs media Islam yang konon dianggap mengajarkan Islam garis keras akan menghentikan gerakan ISIS di negeri ini? Adakah hubungan signifikan antara pemblokiran situs media Islam dengan ISIS serta menjamurnya radikalisme agama di republik ini? Apakah radikalisme agama muncul akibat banyaknya situs Islam yang konon disebut garis keras? Apakah pemerintah kemudian memiliki standar baku yang disebut situs Islam garis keras? Yang lebih ironis lagi adalah mengapa Kemenkominfo kemudian langsung mengamini permintaan BNPT untuk memblokir situs-situs media Islam dengan begitu cepatnya? Mengapa Kementerian Agama tidak dilibatkan untuk bersama-sama mengkaji mengenai situs-situs Islam yang konon disebut menyebarkan ajaran garis keras? Apakah BNPT sudah memiliki standar baku yang kemudian memberikan justifkasi bahwa situs-situs media Islam tersebut dinamakan garis keras dan begitu seterusnya?

Terlepas apapun jawabannya, selama opsi kebijakan dalam rangka menangkal radikalisasi Islam atau deradikalisasi tersebut hanyalah sebuah tindakan gegabah, maka sampai kapanpun persoalan mendasar tentang kehidupan beragama tidak akan pernah selesai dan dapat diselesaikan secara arif serta bijaksana. Menjadi sangat prematur apabila menyebut bahwa situs media Islam tertentu disebut beraliran keras walaupun memang secara kasat mata, ada juga beberapa situs media Islam yang secara terang-terangan meneriakkan “jihad fisabillah” dalam konteks tertentu. Ini memang tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran situs media Islam yang sudah diproduksi pemerintah kemudian memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa rezim sepertinya tidak memiliki jalan penyelesaian yang lebih solutif. Seolah dengan memblokir, persoalan tentang Islam garis keras akan selesai. Ini yang kemudian disebut sebagai kebijakan cita rasa balsem, hanya mengobati luka luarnya saja, namun luka dalamnya tetap sakit dan sangat perih.

Dengan demikian, pemerintahan saat ini kemudian semakin mempertontonkan ketidakmampuannya dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan beragama. Sesungguhhnya, tatkala kebijakan gegabah ini dibuat, justru akan semakin mendorong kelompok-kelompok beragama yang konon disebut keras akan semakin melakukan reaksi. Keras dalam konteks ini adalah merasa tidak terima ketika disebut sebagai aliran keras. Mereka berpandangan bahwa pemerintah sudah memberikan single truth claim bahwa dirinya harus dibatasi ruang gerak dan geriknya dalam menjalankan ibadah. Persoalannya adalah inikah yang diinginkan pemerintah saat ini di bawah nahkoda Mr. Presiden Joko Widodo. Apakah dengan kebijakan seperti ini, hal tersebut selanjutnya kian menambah suasana yang panas dalam kehidupan umat beragama. Seakan-akan kebijakan pemblokiran situs-situs media Islam ibarat menggoreng keadaan umat beragama yang sudah merasa dipojokkan dengan label garis keras.

Tentu, kebijakan sedemikian perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai menjadi buah simalakama baik bagi pemerintah maupun bagi kehidupan berbangsa serta bernegara agar hal tersebut tidak menjadi bencana bagi kehidupan umat beragama. Selanjutnya publik kemudian tidak ingin memberikan sebuah pembenaran bahwa apa yang dilakukan Kemenkominfo merupakan bentuk nyata dari kebingungan pemerintah dalam menangkal bencana beragama atau hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengalihkan isu dari persoalan-persoalan hukum dan politik di negeri yang benar-benar kacau balau, sebut saja tentang kebijakan Menkumham Yasonna H. Laoly dan persoalan-persoalan lainnya (baca: realitas)

Akar Kekerasan dalam Beragama
Dalam pendekatan pluralisme, semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan; tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, brutalitas, permusuhan, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, agama yang benar kemudian hanyalah para penganut ajaran agama bersangkutan yang mengatakannya. Dengan kata lain, setiap para penganut pada setiap agama yang dianutnya sudah pasti mengatakan paling benar. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika agama disebut sebagai sumbu yang memicu tindakan-tindakan kekerasan. Dalam pendekatan sosiologi agama, maka yang menyebabkan kekerasan dalam beragama kemudian dapat disebabkan beberapa hal. Pertama adalah tentang sempitnya pemahaman atas agama (bukan beragama). Kurangnya pengetahuan tentang agama akan melahirkan sempitnya dalam menjalankannya dalam beragama. Apakah fenomena ISIS terjadi akibat mereka yang menjadi pengikut karena sempitnya pemahaman atas agama, inilah yang kemudian menjadi catatan dan diskusi bersama. Jalan yang bisa ditempuh dalam menangkal radikalisasi akibat sempitnya pemahaman atas agama adalah perlu kampanye Islam yang damai. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan dan dengan pertumpahan darah, itulah wajah Islam. Kantong-kantong gerakan Islam damai kemudian harus dimasifkan di banyak tempat, seluruh daerah di republik ini. Abdurrahman Wahid menyebutnya pribumisasi Islam sebagai jalan membangun kehidupan beragama yang damai; Nurcholis Madjid menamakannya dengan Islam inklusif. Kedua adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya dapat menjadi trigger yang sangat mudah menggiring masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Akibat kondisi masyarakat yang miskin, maka mereka sangat rela hati menjadi pengikut kelompok tertentu selama kebutuhan sandang dan pangannya kemudian dipenuhi oleh yang memberikan jaminan. Oleh karenanya, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa pergantian rezim, termasuk rezim saat ini sesungghnya bisa menjadi salah satu pemicu tentang warga yang siap menjadi pengikut ISIS, yang konon digaji 150 juta per bulan, terlepas faktor-faktor lain yang kian menguatkan beberapa dan banyak warga untuk bergabung dengan ISIS (baca: realitas). Oleh sebab itu, inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.