Bulan: Juni 2014

Kepemimpinan Nasional Pascapemilu 2014

Kamis, 12 Juni 2014 00:58 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/06/12/kepemimpinan-nasional-pascapemilu-2014)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Unlam Banjarmasin

Kong Hu Cu, ahli filsafat terbesar Tiongkok mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terpelajar dan memimpin pengikutnya dengan mengedepankan pemberian contoh dalam hidup keseharian.

Ketika petuah sang filsuf besar Tiongkok tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan perpolitikan nasional di republik tercinta saat ini, maka ada satu pesan penting yang perlu dipahami bersama bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kepentingan rakyat.

Keterpelajaran pemimpin selanjutnya diukur dari seberapa cerdas dalam membaca persoalan-persoalan rakyat dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan untuk pembangunan kehidupan rakyat. Memang keterpelajaran itu sangat penting, namun kemudian tidak sebatas pada formalitas. Lebih dari itu adalah seorang pemimpin mampu melakukan analisis berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi rakyatnya.

Masih menurut Kong Hu Cu, seorang pemimpin juga harus memimpin rakyatnya dengan tauladan-tauladan. Tauladan-tauladan dari pemimpin selanjutnya akan ditiru dan dipraktikkan oleh rakyatnya.

Ketika berbicara tentang tauladan, ini berjalin-kelindan dengan kerja-kerja kebaikan serta kebajikan yang harus diperlihatkan seorang pemimpin. Pemimpin bisa mengajari rakyatnya tentang kerja keras, kerja penuh kejujuran, kerja yang bertanggung jawab, komitmen dalam memegang amanat, dan lain seterusnya. Pemimpin selalu memandu rakyatnya agar berada di jalan yang benar dan lurus. Apa yang selanjutnya dilakoni sang pemimpin menjadi pedoman bagi rakyatnya. Pemimpin adalah figur publik dan tentunya selalu menjadi kaca benggala bagi semua rakyatnya. Pemimpin menjadi corong bagi segala bentuk kerja kehidupan rakyatnya. Apa yang selalu menjadi kebiasaan pemimpin akan dilanjutkan oleh para rakyatnya. Oleh karenanya, seorang pemimpin dan menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan mudah. Ini merupakan pekerjaan berat.

Pemimpin tidak sebatas duduk manis di tahta kekuasaan dan selanjutnya menyuruh para ajudannya bekerja sementara dirinya tidak pernah berbuat apa-apa. Ia tidak sebatas mendapatkan fasilitas mewah dan lain sejenisnya. Pada prinsipnya, apabila diberikan banyak fasilitas, harapannya adalah dia mampu bekerja secara optimal dan maksimal bagi kehidupan rakyatnya.

Namun yang menjadi kegalauan bersama adalah apakah kepemimpinan nasional pascapemilihan presiden (pilpres) 2014 akan melahirkan pemimpin sebagaimana yang digadang-gadang Kong Ho Cu? Debat terbuka calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin (9/6) di Balai Sarbini Jakarta dengan tema “Lembaga demokrasi, Pemerintah yang bersih dan Kepastian hukum” setidaknya memperlihatkan secara tegas, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berusaha memperlihatkan pandangan-pandangannya jauh ke depan tentang pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat tentunya sudah memberikan penilaian awal, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sangat tepat untuk memimpin republik ini dalam lima tahun ke depan? Memang diakui maupun tidak, pascadebat publik perdana tersebut, menurut saya, publik cenderung memberikan penilaian kritis bahwa Prabowo Subianto lebih tegas dan sistematis dalam menyampaikan gagasan-gagasannya tentang masa depan bangsa. Kerangka konseptualnya yang jauh ke depan setidaknya memberikan asumsi awal bahwa kepemimpinan nasional yang visioner harus diawali dan dibentuk oleh karakter kepemimpinan yang tegas. Ketegasan dalam memimpin adalah sebuah hal niscaya. Cermin apakah seseorang pemimpin mampu tegas dan paradigmatik ditentukan oleh cara dia berpikir dan menyampaikan pendapat.

Kondisi ini, menurut saya, tentu berbeda dengan seorang Joko Widodo yang sederhana dalam menyampaikan gagasannya secara datar dan terlalu teknis dalam mengelaborasi setiap persoalan bangsa. Gaya berbicara Joko Widodo yang datar (mungkin karena low profile) tentu akan membuat pemirsa dan rakyat tidak terlalu antusias dalam mengikuti setiap apa yang disampaikannya. Terlepas dari hal tersebut, memang setiap calon yang berdebat tersebut memiliki titik kekuatan dan kelemahan. Kini rakyat saja yang harus menentukan, kepada siapakah mereka akan memberikan suara politiknya untuk kepemimpinan nasional dalam satu periode mendatang.

Leader atau Manager

Sejumlah pengamat, praktisi, dan mereka yang sangat serius memberikan perhatian kepada perjalanan bangsa ke depan kemudian ikut memberikan pandangan (baca: realitas) dan ada satu benang merah yang dapat dapat diambil bersama apakah republik ini memerlukan leader atau manager.

Leader tentu berbeda dengan manager. Seorang leader harus memiliki sikap congruent. Congruent bermakna bahwa apa yang diucapkan kemudian tercermin dari apa yang dilakukan. Seorang leader juga harus memiliki visi, yakni memiliki tujuan jangka panjang. Ia juga harus memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga mampu mengawasi apa yang dikerjakan para ajudannya. Ia juga harus menjadi good communicator, tidak hanya ke bawah namun juga ke atas. Apalagi di sini leader adalah seorang presiden, maka di tingkat dunia, dia harus mampu berkomunikasi yang baik dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain di dunia. Pemimpin juga harus good motivator, decisive (berpendirian kuat), support team members, encourage new ideas (mendorong ide-ide baru kepada bawahannya), coaching skill (mampu memaksimalkan skill para bawahannya).

Ini berbeda dengan seorang manager. Stoner (1978) menyebutkan bahwa manager itu berjalin kelindan dengan tugas-tugas yang lebih teknis dan humanis. Wilayah kerja manager kemudian dapat dibaca dari empat aspek. Pertama adalah conceptual skill dan ini berbicara tentang kemampuan diri melihat organisasi secara menyeluruh sebagai sebuah sistem dan menginterpretasikan serta menganalisis segala informasi yang berkaitan dari berbagai macam sumber. Kedua adalah human skill dan ini berkaitan dengan kapasitas diri untuk bekerja dalam melakukan pemahaman sekaligus bertugas memotivasi orang lain baik secara pribadi maupun berkelompok.

Ketiga adalah keterampilan administratif di mana ia bekerja pada ranah perencanaan, pengorganiosasian, penyusunan pegawai, dan pengendalian. Keempat adalah keterampilan teknis di mana kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu menjadi wilayah kerjanya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah republik ini membutuhkan seorang leader atau manager? Prabowo Subianto tentunya sangat lekat dengan karakter seorang leader, sedangkan Joko Widodo identik dengan seorang manager. Apakah rakyat Indonesia lebih memilih karakter seorang leader ataukah manager dalam pengelolaan republik ini? Sembilan (9) Juli nanti menjadi taruhannya. Semoga rakyat tidak salah memilih sebab ini menyangkut nasib bangsa ke depan.

Ideologi NU dalam Pilpres

Koran Jakarta, Jumat 6 Juni 2014 (http://koran-jakarta.com/?13494-ideologi+nu+dalam+pilpres)

Oleh Moh Yamin

Warga nahdliyin, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Menurut Stattuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama (NU) Tahoen 1926, deklarasi kelahiran NU secara tegas menyatakan jamiyah NU akan berkhidmah secara nyata meliputi bidang pendidikan, dakwah, peningkatan ekonomi, dan pengabdian.

Lebih tegasnya, NU berjuang dan mengabdi demi terciptanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan sangat tinggi dan kehidupan ekonomi stabil sehingga menjadi masyarakat tecerahkan. Mereka kemudian mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Secara lebih tegas, NU sangat tidak tertarik mengurusi dunia ingar-bingar politik kekuasaan yang lebih dominan mengejar jabatan dan kursi.

Politik dinilai lebih banyak melahirkan mudarat daripada maslahat. Bila masuk pusaran politik, NU akan lebih banyak memiliki lawan dan musuh ketimbang kawan atau sahabat. Ini belum berbicara dampak buruknya, seperti kehilangan persaudaraan dan matinya silaturahim dalam memperteguh ukhuwah islamiyah dan seterusnya.

Dengan demikian, NU hanya menghendaki dirinya hadir untuk mencerdaskan umat dan bangsa ketimbang harus bermain dalam politik praktis dan pragmatis. NU merupakan alat dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa daripada kepentingan sekelompok tertentu. NU menjadi rumah penuh dengan perdamaian dan kedamaian bagi semua umat, tanpa terkotak-kotak atas nama golongan tertentu.

Tatkala memiliki prinsip sedemikian, NU menunjukkan benar-benar tidak menghendaki berada dalam arus politik yang penuh dengan aksi saling menghujat dan menjatuhkan. Namun, dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014, NU telah mengalami pergeseran nilai secara total, dari awalnya berniat memperjuangkan kepentingan bersama di atas golongan, mereka justru ikut menceburkan diri dalam hiruk pikuk politik kekuasaan walaupun tidak berganti nama sebagai partai politik (parpol), namun tetap sebagai organisasi sosial keagamaan.

Yang jelas, begitu telanjangnya NU memberi dukungan politik pada salah satu pasang kandidat agar mendapat suara politik dari kalangan nahdliyin merupakan bentuk melenceng NU dalam memegang komitmen untuk berjuang demi kepentingan umat dan bangsa. Ia kehilangan kesadaran agar steril dari aksi politik dan dukung-mendukung kandidat. Memang secara pribadi itu hanya disampaikan KH Said Aqil Siradj.

Kendatipun demikian, dukungan pribadi tersebut akan tetap melekat secara kelembagaan. Dengan demikian, NU pun tetap berada dalam kubangan ketidakseriusan dalam memegang prinsip dan menjalankan misi. Ketika misi NU menghendaki agar mampu menjadikan diri sebagai organ yang tidak mengambil peran dalam perebutan politik kekuasaan dan jabatan, kini misi mulia tersebut pupus di tengah jalan.

Ini sangat ironis. Imbasnya, ideologi profetik NU yang sejatinya menjadi penerus para nabi demi menyelamatkan nasib umat dan bangsa dari keterpurukan menuju dunia pencerahan luluh. Maka, alih-alih NU tetap bisa tegak berdiri dan kokoh berpegang pada semangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan kebangsaan, kini itu pun ibarat panggang jauh dari api. NU seolah-olah kehabisan energi dan kekuatan untuk terus mengepakkan sayap agar terbang tinggi. Ibarat elang, ia tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia lemah dan tidak memunyai semangat tinggi. Pertanyaannya, inikah akhir perjuangan NU? Siapa pun akan tetap berkata bahwa ketika NU telah menyeleweng dari garis perjuangan agar tetap netral dalam politik kekuasaan, sesungguhnya telah kehilangan roh perjuangan keumatan. Ia terjebak dalam lingkaran kepentingan politik kerdil guna memenangkan calon tertentu. Haruskah NU selalu menjadi pelengkap segolongan tertentu agar bisa menjadi alat legitimasi?

Dalam setiap momen politik, baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), maupun pilpres seperti sekarang, juga menjadi alat pelicin pihak tertentu. Yang jelas, taruhan sangat mahal, NU tidak lebih dari komoditas perdagangan dengan transaksi politik tertentu yang berujung pada tawar-menawar kepentingan. Ini sangat disesalkan karena nama NU yang sangat besar di hadapan umat dan bangsa runtuh. Oleh sebab itu, ketika NU kemudian dijadikan alat politis dalam memuluskan keinginan dan kehendak sektoral, dia berada dalam titik nadir. Ia harus siap dijauhi umat.

Dengan demikian, tantangan ke depan, para elite NU di mana pun harus bisa menjaga kesucian NU dari tindakan pengotoran semangatnya. Korban Sesaat Permasalahan sangat rumit selanjutnya adalah warga nahdliyin di perdesaan dan jauh dari akses teknologi informasi akan menjadi korban kepentingan politik para petinggi NU. Warga nahdliyin yang sangat miskin informasi dan berita seputar politik serta profil capres bisa disesatkan. Bila capres terkait memiliki rekam jejak buruk, akan dibersihkan dengan segala macam cara agar warga nahdliyin teryakinkan dia memang layak dipilih.

Dengan demikian, pola hubungan yang digunakan elite NU adalah memanfaatkan momen sesaat demi kepentingan darurat walaupun kelak warga nahdliyin akan kecewa dengan pilihan politiknya. Oleh sebab itu, ketika ini menjadi sebuah realitas, elite NU bukan lagi berjuang demi kepentingan warga nahdliyin, tapi untuk pribadi dan golongannya. Upaya memperjuangkan kepentingan umat dilakukan tidak secara konkret.

Keinginan bisa melayani umat secara baik pun gagal dijalankan secara nyata. Komitmen politik keumatan tidak bisa dijadikan prinsip dasar sebagai jalan menuju pencerdasan warga nahdliyin. Pertanyaannya, apakah potret politik sedemikian akan terus dijalankan hingga pilpres nanti? Inilah tantangan yang mesti dijawab para pertinggi NU. Warga nahdliyin hanya berharap para elite NU benar-benar mengabdikan diri demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Libido politik kekuasaan dan golongan sempit tertentu harus dibuang jauh. Bila masih memiliki semangat berjuang demi kepentingan umat, segeralah mengubah mindset sempit menjadi terbuka. Perubahan pola pikir diharapkan mengubah sikap, tindakan, dan perjuangan secara riil.