Bulan: Juni 2008

Derita Pendidikan di Jawa Timur

 Kompas Jatim, 27 Juni 2008

Oleh Moh. Yamin, Dosen FKIP Universitas Islam Malang

Dunia pendidikan di Jawa Timur (Jatim) kini menghadapi sebuah persoalan baru dan lebih kompleks, yakni ada sejumlah sekolah dasar, menengah pertama maupun atas dan sederajat di daerah pinggiran dan tertinggal Jatim yang jauh dari akses pemerintahan kota, kabupaten maupun provinsi dan itu masih sangat jauh dari layak untuk dijadikan tempat belajar serta mengajar (baca realitas). Sebab bangunan-bangunan sekolahnya terlalu tua sehingga rentan roboh dan ini sangat berbahaya ketika proses belajar mengajar sedang dilangsungkan dalam ruangan kelas.

Termasuk pula, sarana dan prasarana pendidikannya sangat sederhana mulai dari keberadaan buku-buku perpustakaan yang amat sedikit sekaligus terbitan lama, sedikitnya para guru yang memiliki kemampuan mengajar berkualitas dan minimnya pengadaan bahan pendukung belajar-mengajar lainnya. Ini belum lagi berbicara jumlah anak miskin yang masih banyak tidak mendapatkan akses pendidikan. Kuantitas mereka sungguh luar biasa. Yang jelas, buta aksara di Jatim dipandang cukup serius dan berada di titik nadir kendatipun tidak separah provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Anak-anak miskin yang hidup di bawah kolong jembatan, menjadi anak jalanan dan segala jenisnya cukup menyesakkan sekian kota di Jatim. Mereka menjadi sampah masyarakat yang seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi. Sebab mereka adalah calon generasi bangsa di masa mendatang. Namun karena kondisi memaksa dan terpaksa, mereka kemudian menjadi pengamen jalanan, pengemis, pencopet dan pelbagai jenis pekerjaan memalukan yang tidak layak disandangkan kepada mereka. Yang jelas, kondisi ironis tersebut memberikan satu ilustrasi cukup jelas bahwa pendidikan di Jatim belum mendapatkan perhatian sangat serius dari pemerintah kota, kabupaten dan provinsi Jatim.

Kehendak politik untuk mau meningkatkan kualitas masyarakat Jatim melalui pendidikan yang mendidik dan mencerahkan belum disentuh secara holistik. Alih-alih akan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tersebut ibarat menegakkan benang basah. Kemauan politik pemerintah untuk ikut memberantas buta huruf tidak diwujudkan secara nyata. Masih ada rasa enggan untuk mau membenahi kualitas pendidikan masyarakat Jatim. Kesadaran politik untuk membebaskan masyarakat Jatim dari lubang kebodohan tidak muncul dengan sedemikian jelas.

Sehingga rakyat Jatim pun kemudian harus hidup berkubang dalam kemiskinan pengetahuan. Dengan kondisi ironis demikian, jangan harap apabila kemajuan pendidikan di Jatim akan mampu dicapai dengan sedemikian berhasil. Sangat mustahil pula andaikan masyarakat di pedesaan dan daerah-daerah terpencil di seluruh daerah Jatim akan bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan. Sangat jauh dari harapan ideal jikalau masyarakat akan melek pengetahuan. Sangat tidak mungkin pula bila masyarakat Jatim akan menjadi cerdas, terampil, pintar dan lain seterusnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Millineum Development Goals (MDGs).

Akan tetapi hanya golongan-golongan berduit saja yang kemudian bisa menikmati pendidikan, menjadi cerdas dan terampil. Mengutip pendapat Paulo Freire, sesungguhnya persoalan tersebut muncul karena pendidikan untuk kaum tertindas belum membumi di daerah-daerah marjinal (Pedagogy of Oppressed, Penguin Books, 1978). Pendidikan untuk memerdekakan masyarakat kecil dari jajahan kebodohan dan pembodohan baik struktural maupun kultural tidak digarap oleh pemerintah Jatim. Oleh karenanya, potret keadaan masyarakat Jatim pinggiran yang selama ini terjadi perlu sesegera mungkin diselamatkan. Pemerintah Jatim baik kota, kabupaten dan provinsi harus bangkit melawan kebodohan.

Menyelamatkan warganya adalah sebuah keniscayaan yang harus dijalankan. Ini adalah amanat politik yang tidak boleh dilanggar dan atau dilupakan. Menyegerakan untuk memperbaiki bangunan sekolah-sekolah yang sudah hampir roboh, melengkapi perpustakaan yang sangat miskin buku-buku baru serta bermutu, mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) metode pengajaran bagi para guru yang masih rendah kualitas, mengirim(kan) guru-guru terdidik dan berkompeten serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya ke sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil menjadi satu tanggung jawab politik yang wajib ditunaikan secepat mungkin. Segera menampung anak-anak miskin di jalanan untuk mendapatkan pendidikan menjadi sebuah keharusan tak terbantahkan.

Program pendidikan 9 tahun yang kemudian berubah menjadi 12 tahun pun perlu kian digencarkan. Pendidikan gratis dan murah meriah bagi anak-anak tidak mampu secara ekonomi wajib digalakkan. Anggaran pendidikan di Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi di Jatim harus dibesarkan persentasenya. Anggaran pendidikan yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan anak didik harus lebih diperbanyak ketimbang anggaran pendidikan untuk perjalanan dinas tertentu dan hal-hal lain. Meningkatkan kesejahteraan para guru pun harus diutamakan dan dibesarkan kuota penganggarannya supaya mereka lebih serius dan bertanggung jawab untuk menjadi pendidik-pendidik profesional.

Kurikulum Pendidikan yang Berjiwa Entrepreneur

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edukasi

No 11 Tahun 2008

Oleh Moh. Yamin, Pengajar di FKIP Universitas Islam Malang

Laporan PBB Mei 2007 menyebutkan tingkat pengangguran di Indonesia tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Sementara tahun 2000-2006 tingkat pengangguran di sebagian besar negara ASEAN stabil bahkan menurun, sebaliknya Indonesia naik dari 6 persen menjadi 10,4 persen. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebutkan 60 persen dari 11,6 juta penganggur di Indonesia pada tahun 2007 berusia di bawah 25 tahun. Jumlah angkatan muda yang menganggur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah di negara-negara tetangga, seperti Malaysia 11 persen dan Filipina 16 persen. Ini belum berbicara secara keseluruhan jumlah anak-anak negeri yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya selesai di tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA) dan sederajat atau di bawahnya. Mereka kemudian menganggur.

Sangat jelas, jumlahnya lebih besar dari pada mereka yang melanjutkan ke pendidikan tinggi dan sudah mendapat gelar kesarjanaan. Ini sungguh miris. Indonesia ternyata dalam krisis kebangsaan. Negeri ini sedang dilanda banjir pengangguran dan ini sangat rentan dengan persoalan-persoalan sosial. Yang jelas, jumlah sarjana yang menganggur melonjak drastis dari 183.629 orang tahun 2006 menjadi 409.890 orang tahun 2007. Ini ditambah dengan pemegang gelar diploma I, II, dan III yang menganggur, berdasarkan pendataan tahun 2007 lebih dari 740.000 orang.

Hal ini adalah sebuah persoalan bangsa dan cukup meresahkan publik. Apa sesungguhnya yang memicu sangat membludaknya tingkat tinggi pengangguran di negeri ini? Diakui maupun tidak, perguruan tinggi selama ini hanya mampu memproduksi banyak produk pemegang gelar D1, D2, D3, S1, atau mungkin S2 namun tidak bisa berbuat apa-apa setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Mereka menjadi sampah masyarakat dan kian menyesaki Republik Indonesia ini. Sehingga alih-alih ingin dan berkehendak tinggi guna menjadikan bangsa ini makmur dan menyejahterakan bangsa, itu pun dongeng belaka. Perguruan tinggi dalam konteks ini tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali tetap menggelar pendidikan tingginya. Perguruan tinggi selama ini hanya berkutat pada teori-teori kerja guna memperbanyak peserta didiknya secara kuantitas setiap tahun, tanpa mencoba mengerti, memahami dan menganalisa seberapa banyak produk pendidikannya yang diserap dan terserap ke dunia kerja. Ini sangat jarang dilalui dengan sedemikian tegas, kongkrit dan cepat.

Para alumninya dibiarkan begitu saja tanpa diberi panduan dan arah yang jelas, harus kemana dan perlu mengatur konsep teknis apa agar bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Upaya sedemikian ibarat panggang jauh dari api. Kendatipun pernyataan ini kritis, menohok dan tajam, ini bukan berarti menyamaratakan semua perguruan tinggi di negeri ini. Akan tetapi, persoalan ketidakpedulian perguruan tinggi tetap harus dirubah dan diupayakan mendapat tanggapan serius dari para pemegang kebijakan di tingkat perguruan tinggi.

Sehingga mau melakukan introspeksi diri selama telah melakukan pembelajaran dan pendidikan tingginya. Pihak perguruan tinggi harus merubah konsep pembelajaran selama ini yang telah digelar selama bertahun-tahun terhadap para peserta didiknya. Sangat jelas, ini berkaitan erat dengan materi ajar yang selama ini tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan kongkrit di lapangan. Dalam dunia kerja, yang dibutuhkan adalah kemampuan, skill dan kapasitas tertentu yang bisa mendorong para alumni menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bila mereka kemudian tidak bisa memanfaatkan gelar kesarjanaan yang disandangnya. Selama konsep-konsep pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi tidak mencerminkan kebutuhan lapangan dan dunia kerja, ini sangat berisiko tinggi untuk membuat peserta didik tidak paham terhadap kenyataan yang ada di hadapan mereka.

Mematangkan konsep pembelajaran yang jelas, terukur implikasinya pada efek realitas serta bersinggungan dengan dunia kerja adalah sebuah kemutlakan yang harus dicapai secara praksis. Konsep pembelajaran sedemikian itu bermuara pada bagaimana isi materi ajar perlu diciptakan dan bisa mewadahi semua kebutuhan yang nyata. Konsep pembelajaran tersebut membincangkan sekian materi yang sudah direncanakan dan disiapkan oleh perguruan tinggi dalam menggelar pendidikan tingginya. Perguruan tinggi jangan mengambil bahan materi ajar yang sangat teoritis-sentris namun harus aplikatif-sentris. Ini ditujukan guna menjadikan pendidikan tinggi betul-betul sebangun dengan kebutuhan. Materi kongkrit dan sesuai dengan kebutuhan lapangan akan diperoleh saat para pemegang perguruan tinggi bisa melihat kenyataan sosial yang ada ketika para alumninya sudah bekerja, sebut saja, apakah mereka bekerja sesuai dengan latar pendidikannya selama di perguruan tinggi atau tidak. Bila belum bekerja, mengapa itu bisa terjadi.

Perguruan tinggi dituntut untuk bisa peka dan kritis terhadap hal-hal sedemikian sebab ini merupakan tanggung jawabnya, bukan hanya memberikan pendidikan tinggi terhadap peserta didik namun tidak diperhatikan setelah mereka menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Konsep pembelajaran sedemikian itu juga didukung oleh perangkat keras dan lunak pihak perguruan tinggi secara memadai. Perangkat lunak adalah tingkat kemampuan dan kecerdasan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Ini sangat penting sebab tanpa hal demikian, sangat muskil akan terjadi satu pencapaian konsep pembelajaran yang diinginkan bersama. Perangkat keras adalah sumber pendanaan perguruan tinggi yang jelas dan tepat guna membiayai sumber daya manusia yang ada demi melakukan penelitian yang akan terjun ke lapangan dalam rangka mencari tahu keberadaan setiap alumni terkait apa yang telah dikerjakannya setelah lulus dari perguruan tinggi. Bila dua hal tersebut dapat dipenuhi, sangat niscaya pembelajarannya bisa dihasilkan dengan baik.

Kegagalan Pendidikan Tinggi

Apabila selama ini perguruan tinggi tidak mampu melahirkan tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan dunia lapangan kerja, ini disebut kegagalan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak bisa memberikan yang terbaik bagi nasib dan masa depan bangsa ke depan. Perguruan tinggi tidak sepenuhnya berdedikasi tinggi bagi pengentasan pengangguran yang membanjiri negeri ini dan justru ikut menyumbangkan persoalan di tengah sosial dengan segala konsekwensi buruknya. Bila ada adigium bahwa perguruan tinggi menjadi tulang punggung utama guna memperbaiki kehidupan bangsa, itu pun masih perlu dibahas kembali dan dicarikan kebenarannya dalam konteks apakah itu. Jelas, ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan tinggi di perguruan tinggi saat ini.

Ada yang tidak dan belum beres dalam mengelola pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Ada konsep pemikiran yang tidak bersambungan antara harapan orang tua peserta didik untuk memasukkan dan menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi dengan para pemegang pendidikan tinggi tersebut. Apabila para orang tua peserta didik mengharapkan anak-anaknya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan selanjutnya bisa diaplikasikan dalam dunia kerja, ternyata harapan ideal para orang tua tersebut belum dan tidak didengar para pemegang pendidikan tinggi. Para pemegang pendidikan tinggi tidak mengetahui pesan nurani para orang tua tersebut sesungguhnya. Ada salah komunikasi lintas sektoral di antara dua kelompok tersebut.

Ironisnya, selama pendidikan tingginya sesuai dengan misi dan visi perguruan tinggi akan tetapi tidak mencakup muatan pesan nurani para orang tua, perguruan tinggi tetap menjalankan pendidikan tingginya itu. Sangat jelas, antara keinginan para orang tua dan perguruan tinggi tidak bersatu dan dicoba-satu-padukan. Sejatinya dan secara ideal, perguruan tinggi itu harus mengerti dan memahami kebutuhan para konsumen pendidikan, namun hal tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak mendapat ruang kepedulian sangat tinggi. Ini sungguh memilukan. Perguruan tinggi mementingkan kepentingan dirinya sendiri sementara kepentingan para orang tua dan peserta didik sebagai konsumen ditelantarkan dengan begitu saja. Sejumlah bukti perguruan tinggi tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan dan kebutuhan konsumen pendidikan, itu bisa dibaca dan diketahui di beberapa perguruan tinggi dengan program studi yang tidak dan kurang aplikatif.

Ada beberapa program studi yang tidak layak dipertahankan, itu pun masih dipertahankan keberadaannya. Seolah bertujuan untuk melengkapi program studi lainnya supaya kelihatan banyak program studi yang diberlangsungkan dalam perguruan tinggi tersebut. Sementara ada beberapa program studi yang sangat diminati konsumen pendidikan, program studi tersebut tidak digarap secara serius, sebut saja perlengkapan infrastruktur dan suprakstrukturnya. Ini sangat menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi selama ini tidak dikerjakan secara profesional.

Oleh karenanya, ketidakmampuan perguruan tinggi membaca kebutuhan lapangan dan kongkrit pun menjadi sebuah persoalan baru yang cukup merumitkan keadaan. Ini sesungguhnya yang justru akan menambah ketidakjelasan arah pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Sangat jelas, hal sedemikian memberikan satu stigma buruk terhadap pendidikan tinggi yang selama ini diberlangsungkan. Pendidikan tinggi hanya dikerjakan apa adanya, tanpa dikonsep secara jelas dan matang. Pendidikan tinggi adalah sebuah proses penyelenggaraan pendidikan yang tidak memiliki dasar pemikiran sangat matang dan aplikatif, akan dibawa kemana arah pendidikannya. Hal sedemikian sungguh sebuah potret pendidikan tinggi yang muram dan sudah kehilangan identitas dirinya sebagai pendidikan yang siap mencetak generasi bangsa, yang dipersiapkan untuk mengisi seluruh lini kehidupan bangsa guna menggapai bangsa besar, maju dan makmur.

Program Studi yang Kongkrit

Sejumlah perguruan tinggi selama ini belum mampu memberikan program studi yang kongkrit, yang dibutuhkan di lapangan dan justru semakin melangit. Sangat niscaya, perguruan tinggi tersebut akan dilibas oleh zaman dari tahun ke tahun. Apabila saat ini masih bisa bertahan, itu pun hanya menunggu waktu yang tepat untuk mau kolaps. Departemen Pendidikan Nasional mencatat jumlah program studi baru tersebut mencapai 761 program studi di 167 perguruan tinggi. Jauh lebih tinggi dari jumlah program studi yang ditutup pada tahun yang sama, yakni 113 program studi di 64 perguruan tinggi. Alasan utama karena ditutup adalah sangat sedikitnya peserta didik yang berminat masuk program tersebut dengan alasan utama pula sebab setelah lulus tidak bisa berbuat apa-apa.

Pendidikan yang diperolehnya tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan dunia kerja. Alasan lain tutupnya program tersebut karena pihak perguruan tinggi tidak serius menggarap program tersebut padahal sangat potensial dalam melahirkan tenaga-tenaga kerja andal di lapangan, dalam dunia kerja dan untuk kemudian dipekerjakan di perusahaan-perusahaan besar. Sangat jelas, persoalan-persoalan tersebut perlu sesegera mungkin ditanggapi pihak perguruan tinggi, jangan berpangku tangan semata. Ini berbicara keberlangsungan pendidikan tinggi demi nasib bangsa ini ke depan. Mengutip pendapat pengamat pendidikan dan Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta, HAR Tilaar, pendidikan tinggi masih menjadi pabrik pengangguran sehingga terjadi pemborosan dana, waktu, dan sumber daya manusia. Untuk itu, pembukaan institusi pendidikan tinggi, terutama program-program studinya, perlu lebih cermat dan berhati-hati.

Pendidikan tinggi masih ibarat menara gading yang bertengger di atas langit namun tidak melihat ke bawah, berupaya terjun ke lapangan, apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Ini sama sekali kurang begitu dilakukan dengan sedemikian baik, optimal dan maksimal. Ada kesan bahwa perguruan tinggi sangat eksklusif terhadap realitas dan masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Ada disparitas sosial sangat lebar di antara dua kelompok tersebut. Selama ini yang terjadi, perguruan tinggi menawarkan sekian program studi melangit dengan segala tawaran manis dan menggiurkan, akan segera bekerja setelah lulus. Iklan-iklan kebohongan publik disesumbarkan dengan sedemikian lancar, ibarat seseorang yang berjualan jamu atau obat di pasar. Padahal itu tong kosong nyaring bunyinya. Masyarakat sebagai konsumen pendidikan dicekoki dengan sekian janji sangat berbunga-bunga.

Oleh karenanya, guna memberi sebuah ketegasan dan keseriusan pendidikan tinggi terhadap kebutuhan konsumen pendidikan, pendidikan tinggi harus bisa memahami sesuatu yang diinginkan konsumen pendidikan. Pendidikan tinggi jangan memaksakan kehendaknya untuk diikuti konsumen pendidikan. Sebaliknya harus menyediakan program studi yang kongkrit yang sangat dibutuhkan konsumen pendidikan. Program studi kongkrit adalah ketika program studi tersebut bisa memberikan arah yang jelas, kemanakah para peserta didiknya akan mendapatkan pekerjaan setelah selesai di bangku pendidikan tinggi. Yang jelas, program pendidikan yang menitikberatkan pada jiwa entrepreneur (kewirausahaan) adalah sebuah keniscayaan yang perlu digarap secara serius oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri ini. Ini sebagai tanggung jawab pendidikan tinggi dan tanggung jawab sosial bersama guna sesegera mungkin menuntaskan persoalan pengangguran.

Pendidikan entrepreneur adalah satu konsep pendidikan yang memberikan semangat pada peserta didik untuk kreatif dalam mengerjakan sesuatu hal. Pola pendidikan sedemikian ini menuntut peserta didik untuk bisa produktif. Pendidikan entrepreneur adalah kerangka pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk bisa cepat dalam memahami dan menelisik kebutuhan sosial sekitar. Peserta didik diharapkan dapat menggali potensi dirinya dengan sedemikian mendalam dan serius. Sebab setiap peserta didik itu memiliki potensi beragam yang tidak bisa disamakan setiap individunya. Sebab mereka beragam dalam segala hal.

Pendidikan entrepreneur diadakan dalam rangka memberikan motivasi dan pembinaan usaha. Hal sedemikian akan bisa berjalan secara baik bila ada perangkat-perangkat lain yang mendukung. Pendidikan tinggi dalam konteks sedemikian diharapkan mengadakan jaringan-jaringan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak mengetahui tentang kewirasausahaan.

Pendidikan Tinggi; Pendidikan Entrepreneur

Menjawab tantangan sosial yang semakin mendesak, pengangguran kian waktu menjubel, maka pendidikan tinggi perlu diarahkan pada pendidikan entrepreneur namun tetap tidak menghilangan identitas lainnya sebagai lembaga pendidikan tinggi berorientasi pada research dan discovery. Pendidikan tinggi dituntut untuk menyemarakkan program pendidikannya yang berjiwa entrepreneur. Ada beberapa hal yang memberikan ciri dasar pendidikan entrepreneur. Pertama, pendidikan tersebut lebih menitikberatkan pada penggalian potensi diri setiap peserta didik. Sebut saja, apabila seorang peserta didik memiliki minat dan potensi kemampuan untuk berdagang, maka hal demikian perlu dikembangkan dengan sedemikian tajam. Ketika potensi demikian diketahui dan sudah bisa ditumbuhkan, ini kemudian mengarahkan peserta didik untuk dipompa semangat, upaya dan kejiwaan untuk menekuni itu. Ini bisa dikembangkan dan ditumbuhkan dengan sedemikian pesat ketika proses pembelajaran yang dikembangkan di pendidikan tinggi tersebut secara langsung berkenaan dengan minat dan potensi kemampuan yang dipunyai peserta didik tersebut. Memberikan beberapa contoh mengenai beberapa profil seseorang yang sudah sukses dalam bidang-bidang tertentu adalah satu penggerak utama dan maha utama supaya peserta didik semakin semangat dengan dunia yang ingin digelutinya itu.

Kedua, menyediakan para pengajar yang berlatar kewirausahaan adalah satu kemutlakan yang perlu dipenuhi. Ini berbicara konsep pendidikan entrepreneur yang jelas. Sebab dalam pendidikan entrepreneur, pengajar yang berlatar kewirausahaan memiliki cara dan model pengajaran yang berbeda dengan pengajar yang hanya memiliki pengetahuan teoritik namun tidak berpengalaman dalam dunia kewirausahaan. Seorang pengajar dengan nir-pengalaman kewirausahaan akan terkesan berdasarkan teks, namun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman di lapangan. Sehingga proses pembelajarannya pun mengalami kekeringan nilai-nilai entrepreneur yang sesungguhnya perlu diwujudkan dalam proses pembelajaran sedemikian itu. Pendidikan entrepreneur berbicara hal-hal kongkrit yang perlu dipraktikkan, bukan hanya diteorikan.

Sangat jelas, ada perbedaan mendasar antara seorang pengajar yang berpengalaman sebagai seseorang yang bergerak dalam kewirausahaan dan bukan. Proses penyampaian materinya pun juga berbeda ketika memberikan semangat, minat dan suasana dalam pembelajaran. Ini sesungguhnya sangat penting diperhatikan sebab hal mendasar menjadi kunci utama ketika pendidikan entrepreneur digelar. Sehingga peserta didik pun akan berbeda menanggapi penyampaian seorang pengajar yang berlatar entrepreneur dan bukan. Seorang pengajar sangat menentukan apakah proses pembelajarannya berhasil atau tidak dicerna dan dipahami oleh peserta didik. Seorang pengajar adalah orang yang akan berperan penting untuk bisa memberikan pemahaman sangat mendalam apa itu entrepreneur sesungguhnya dan secara ideal. Sehingga seorang pengajar pun dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Oleh karenanya, peran seorang pengajar pun sangat signifikan bagi keberlangsungan pembelajaran tersebut.

Ketiga, kehendak politik stakeholder perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Sebab tanpa adanya kehendak politik yang baik dari perguruan tinggi terkait, ini sangat muskil akan melahirkan sebuah pendidikan tinggi yang baik pula. Oleh karenanya, para stakeholder perguruan tinggi diminta secara serius untuk melakukan satu orientasi pendidikan tinggi yang dibutuhkan lapangan dan pasar. Pendidikan tinggi yang berarah pada entrepreneur adalah sebuah keniscayaan. Sehingga melakukan format kurikulum pendidikan yang berjiwa entrepreneur pun disegerakan untuk digarap secara kongkrit dan praksis.

Kurikulum pendidikan tinggi yang berjiwa entrepreneur adalah dengan mendefinisikan ulang apa itu pendidikan yang dihubungkan dengan entrepreneur sebagai bagian komponen lain untuk menambah wawasan serta pengetahuan peserta didik saat terjun ke lapangan, ketika mereka selesai di bangku pendidikan tingginya. Mempersiapkan perangkat lunak (suprastruktur) yang terkait dengan kurukulum pendidikan entrepreneur adalah hal penting untuk bisa diberesi. Sebab ini adalah modal paling pokok ketimbang lainnya. Selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat-perangkat keras atau perangkat pendukung yang bisa mempercepat bagi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang berjiwa entrepreneur di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus memenuhi itu semua.

Sekolah Kejuruan

Diakui maupun tidak pula, ada sebagian besar anak negeri ini yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan alasan mendasar; tingkat ekonomi orang tua yang tidak mampu secara finansial. Sehingga mereka hanya bisa menuntaskan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Kondisi anak-anak sedemikian itu tetap perlu mendapat perhatian besar dari sekolah-sekolah yang memiliki beberapa program untuk membina anak-anak terampil, kreatif dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang jelas, basis utama sekolah yang bisa menampung anak-anak kurang mampu secara ekonomi adalah sekolah kejuruan. Sebab sekolah kejuruan lebih menitikberatkan pada pembentukan skill dan karakter anak didik.

Mereka dilatih untuk membangun motivasi, semangat dan spirit hidup. Pola pendidikan di sekolah kejuruan adalah bersifat praktik dari pada teori. Persentase praktik lebih banyak ketimbang teori. Sehingga ini memungkinkan anak didik memiliki sebuah pengalaman pendidikan tertentu yang diupayakan nantinya dapat dimanfaatkan demi kepentingan dirinya di hari kemudian. Ambil contoh, sekolah kejuruan yang memberikan pendidikan entrepreneur, seperti usaha simpan pinjam (perkreditan) dapat menjadikan anak didik untuk tekun dalam bidang tersebut. Hal tersebut dapat diperkuat tingkat proses pelaksanaan pendidikan simpan pinjamnya ketika anak-anak didik dilatih dan dipekerja-bantukan dalam sebuah kantor simpan pinjam.

Dalam kerja kantor tersebut, mereka kemudian juga diperkenalkan dengan beberapa cara teknis bagaimana mengembangkan usaha simpan pinjam supaya uang di kantor tersebut dapat dikelola dengan sedemikian baik serta semakin maju. Oleh karenanya, sekolah kejuruan dituntut untuk memberikan bekal pendidikan yang cukup dan baik sebelum mereka diterjunkan pada kerja lapangan. Hal ini sesungguhnya dapat membantu anak-anak didik untuk kemudian bisa berpikir entrepreneur. Sehingga komitmen pihak pemegang kebijakan sekolah kejuruan pun sangat dituntut untuk diproyeksikan secara kongkrit dan praksis. Pihak sekolah kejuruan sangat bertanggung jawab terhadap nasib anak-anak didiknya.

Sebab ini berbicara bekal hidup mereka saat selesai dari bangku sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pihak pemegang kebijakan sekolah kejuruan supaya pendidikan entrepreneurnya bisa dijalankan secara dinamis dan membuahkan hasil memuaskan. Pertama, sekolah harus mampu memetakan seberapa banyak anak negeri yang tidak melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi. Hal demikian perlu ditanggapi, dipertimbangkan dan dijadikan bahan pertimbangan secara serius guna menjadikan sekolah kejuruan yang betul-betul berpihak pada pemberdayaan anak-anak yang jauh dari akses pendidikan tinggi. Kedua, menyusun materi ajar yang applicable guna memberikan bekal pendidikan praksis juga perlu disiapkan secara matang. Sekolah kejuruan mempersiapkan bahan ajar yang dapat diserap sangat mudah oleh anak-anak didik. Materinya lebih diorientasikan pada pembentukan karakter, motivasi, semangat hidup, kreatifitas dan produktifitas.

Perangkat keras dan lunak pun juga diwajibkan terpenuhi secara lengkap. Sebab sekolah kejuruan adalah lembaga pendidikan yang berorientasi pada kemampuan diri serta keahlian hidup (life skill). Jangan menjadikan sekolah kejuruan disesaki dengan segala materi ajar yang sangat teoritis. Memperbanyak teori-teori aplikatif sangat diperlukan di sekolah kejuruan. Ditekankan pada frekuensi latihan lebih banyak adalah lebih utama dari pada lainnya. Sebab berbicara sekolah kejuruan akan bermuara pada “sekolah kejuruan itu bisa dan memiliki program pendidikan apa yang dapat dimanfaatkan bagi anak didik secara praksis dan kongkrit”. Setelah anak didik belajar dan menimba ilmu di sekolah kejuruan, pertanyaan yang muncul adalah “apakah anak-anak didik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha?” Pertanyaan ini akan muncul pertama dan paling utama ketika anak didik selesai di bangku sekolah kejuruan.

Menghidupkan Balai Latihan Kerja

Tanpa menafikan tingkat ekonomi penduduk di negeri ini, sangat banyak anak negeri yang tidak bisa bersekolah sampai Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat sebab orang tua mereka sangat jauh dari kehidupan ekonomi yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun, penduduk di negeri ini banting tulang untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Ini adalah potret bangsa di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, Balai Latihan Kerja (BLK) sangat diminta untuk hadir guna membantu anak-anak yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali supaya mereka kemudian mendapat ilmu baru yang bisa dimanfaatkan sebagai media mencari pekerjaan atau berwirausaha secara mandiri. Yang jelas, peran BLK sangat membantu memberikan ilmu pendidikan terapan alternatif bagi mereka yang tidak mempunyai pengalaman pendidikan kerja sama sekali.

Sebab di BLK itu, mereka kemudian akan dididik, diberi materi sesuai dengan program yang diambilnya saat mendaftar sebagai peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BLK. BLK sangat berperan besar untuk mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini. Sangat jelas pula, mencermati program pendidikan dan pelatihan yang selama ini digelar oleh BLK, maka kurikulum pendidikannya pun sangat aplikatif, lebih banyak praktik dari pada teori. Dengan jangka waktu relatif pendek berkisar 3 bulan hingga 6 bulan, maka BLK sudah bisa melahirkan anak-anak didik yang siap bekerja, melahirkan lapangan pekerjaan sendiri yang sesuai dengan minatnya serta mampu hidup mandiri secara ekonomi. Oleh karenanya, BLK dalam konteks ini merupakan lembaga pendidikan non-formal yang disiapkan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian tertentu untuk berwirausaha.

Komitmen Politik Pemerintah

Apapun yang telah dilakukan pendidikan tinggi, sekolah maupun BLK tidak akan berjalan maksimal dan optimal apabila tidak didukung oleh komitmen politik pemerintah baik pusat maupun daerah. Dukungan politik pemerintah sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah seyogyanya juga mau menyediakan dana yang cukup supaya proses pendidikan bisa berjalan dan dijalankan secara lancar. Keseriusan pemerintah untuk memerhatikan nasib anak-anak negeri yang menganggur sangat ditagih kepeduliannya. Sebab nasib dan masa depan mereka juga menjadi tanggung pemerintah sebagai pelayan dan pemenuh hajat hidup orang banyak di negeri ini. Pemerintah jangan terlalu dan selalu disibukkan dengan kepentingan politik praktis dan pragmatis yang kemudian menelantarkan sekaligus menggadaikan kepentingan bangsa lebih besar di atas kepentingan-kepentingan sempit lainnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhono – Jusuf Kalla yang didapuk untuk menahkodai negeri ini harus mampu mengemban amanat suci tersebut secara baik dan benar. Jangan selalu membohongi rakyat dengan segala janji politik yang tidak pernah ditepati sama sekali. Mementingkan hajat hidup orang banyak harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh hati, jangan membuat rakyat terluka dan dilukai hatinya secara terus menerus. Jeritan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan harus segera ditolong. Kesengsaraan dan penderitaan yang menghimpit rakyat harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kemiskinan rakyat harus segera diakhiri.

Oleh karenanya, program pemberdayaan rakyat harus diintensifkan. Mendukung setiap program lembaga pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat kecil jangan berhenti di tingkat wacana semata, diperlukan kelanjutan dengan memberikan dana bantuan cukup bagi keberlangsungan pendidikan tersebut. Apabila pemeritah sudah tidak sanggup membuka lapangan pekerjaan, maka program-program pendidikan yang sudah disiapkan dan digelar oleh lembaga pendidikan diharapkan diberi perhatian secara optimal. Ini berbicara masa depan bangsa dan rakyat di negeri ini. Oleh karenanya, pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap perjalanan hidup bangsa dan rakyat ini.

Program pendidikan yang berjiwa entrepreneur harus diberi ruang sangat luas dan leluasa oleh pemerintah. Pemerintah daerah dalam konteks ini berperan penting untuk menggalakkan pendidikan kewirausahaan. Pemerintah daerah yang menaungi sekolah-sekolah kejuruan di bawah kendali langsung dinas pendidikan kota/kabupaten diharapkan mampu memberikan dukungan sangat kuat terhadap sekolah-sekolah kejuruan. Dukungan itu mencakup kesediaan sumber dana dan pelengkap-pelengkap lain yang dibutuh-pentingkan oleh sekolah-sekolah kejuruan. Komitmen politik pemerintah sangat ditagih untuk merealisasikan dukungan kongkrit tersebut terhadap sekolah-sekolah kejuruan.

Begitu pula dengan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga pendidikan alternatif yang juga ikut menolong anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi seperti sekolah kejuruan atau sekolah menengah atas lainnya harus mendapatkan kepedulian politik sangat tinggi dari pemerintah daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menaungi BLK secara garis koordinatif diharapkan memberikan dukungan politik sangat dinamis dan konstruktif demi keberlangsungan BLK tersebut. Eksistensi BLK harus diupayakan pemberdayaannya secara optimal dan maksimal. BLK merupakan tulang punggung lembaga pendidikan yang bisa membekali para anak yang tidak mampu secara finansial.

Sedangkan pendidikan tinggi dengan program studinya yang lebih kongkrit dan aplikatif sudah sewajarnya pula perlu dikembangkan dengan sedemikian baik dan dinamis. Pendidikan tinggi dengan program studinya yang berorientasi pada entrepreneur harus diperbanyak oleh perguruan tinggi terkait dengan tetap mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat. Sehingga apabila hal-hal sedemikian mampu dipenuhi dengan baik, sangat mungkin tingkat pengangguran di negeri akan bisa diatasi secara berangsur-angsur. Dalam titik frekuensi tertentu, jumlah pengangguran di negeri akan terkurangi. Sebab mereka, peserta didik di pendidikan tinggi sudah dibekali dengan sekian ilmu terapan yang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tanpa harus bergantung pada pemerintah.

Peran Masyarakat

Hal-hal demikian dapat dilalui dengan sedemikian lancar dan bisa melahirkan beberapa hasil cukup memuaskan, bila masyarakat pun ikut mendukung. Masyarakat luas memberikan apresiasi sangat tinggi terhadap program pendidikan yang disediakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, sekolah kejuruan dan BLK. Peran masyarakat sangat penting dan memberikan poin sangat signifikan bagi keberlangsungan pendidikan yang sedang dijalankan setiap lemabaga pendidikan. Sebab masyarakatlah yang bisa menikmati hasil pendidikan yang diperoleh anak-anaknya, termasuk memberikan penilaian akhir setelah selesai menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan terkait. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan memberikan partisipasi sangat tinggi supaya perkembangan dan kemajuan setiap lembaga pendidikan bisa ditingkatkan secara lebih baik. Sumbangan saran, masukan, kritik dan pendapat demi perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan diperlukan tindakan kongkritnya.

Masyarakat harus bisa memantau terhadap segala hal terkait dengan proses pendidikan yang digelar lembaga pendidikan. Mereka harus secara intensif dan ekstensif memonitor apapun yang dilakukan lembaga pendidikan. Tanggung jawab masyarakat secara maha utama adalah memberikan kritik pedas dan tajam tatkala lembaga pendidikan mengalami pergeseran arah pendidikan secara ideal. Awalnya, pendidikan entrepreneur diarahkan membentuk karakter, minat, motivasi, kreatifitas dan produktitas berpikir dan bertindak bagi anak didik, pendidikan entrepreneur ternyata berkutat pada teori semata sebab para penyelenggara pendidikan sudah berpikiran lain, yakni menjadikan lembaga pendidikan sebagai ajang untuk mengeruk uang rakyat demi kepentingan pribadi dan golongan namun tidak memberikan nilai apapun yang berharga bagi masa depan anak didik. Para penyelenggara pendidikan sudah lesu untuk mau berpikir mengenai konsep pendidikan entrepreneur yang lebih baik ke depannya.

Daftar Pustaka

Ciputra. 18 Januari 2008. Pendidikan Kewirausahaan Harus Sejak Dini. Tempointeraktif.

Kompas. 16 Februari 2008. Tajuk Rencana: Mismatch Pendidikan.

Lili Asjudireja. 10 Agustus 2007. Pendidikan Entrepreneurship untuk Tingkatkan Penyerapan Kredit. dpr.go.id.

Sidi, Indra Djati. 2001. Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Paramadina & Logos Wacana Ilmu.

Tillaar, HAR. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang: IndonesiaTera.

UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Bandung: Citra Umbara.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Jakarta: Asokadikta Durat Bahagia.