Bulan: Agustus 2016

Program Kontroversial Sekolah Parlemen

Banjarmasin Post_Rabu, 31 Agustus 2016 00:19 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/08/31/program-kontroversial-sekolah-parlemen)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat

Tidaklah disebut dewan perwakilan rakyat apabila tidak membuat sesuatu hal sensasional dan kemudian menghabiskan uang negara. Baru-baru ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade Komarudin menggagas Sekolah Parlemen yang bertujuan untuk meningkatan kualitas anggota DPR. Rekrutmen terhadap siapa saja yang akan masuk dalam sekolah parlemen itu meliputi kelompok masyarakat, artis, tentara, polisi, akademisi, aktivis, dan unsur lainnya (26/8/16).

Dalam tataran idealisme, kita menyetujui itu, namun muncul pertanyaan, seberapa mendesakkah diperlukan sekolah parlemen? Terlepas apapun jawabannya, diskursus mengenai sekolah parlemen kini sudah ibarat bola salju yang bergerak tidak terkendali. Komentar cukup ekstrem adalah sekolah parlemen tidak menjawab kebutuhan publik. Dewan perwakilan rakyat dengan wacana sekolah parlemen justru semakin memperlihatkan bahwa dewan perwakilan rakyat seolah tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih produktif. Ketimbang mengurusi sekolah parlemen yang kini menjadi perbincangan sangat tidak produktif, ada baiknya dewan menjalankan fungsinya sebagai controlling, budgetting, dan legislating.

Secara epistemologis, kehadiran DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuat undang-undang. Ketika ini dihubungkan dengan keinginan DPR untuk mengadakan sekolah parlemen, ini kemudian menyalahi kewenangan. Kini sudah terjadi cara berpikir kacau yang dimiliki DPR.

Cara berpikir kacau DPR muncul karena sudah tidak memiliki cara berpikir berbasis tugas dan fungsi pokoknya. Parlemen sebagai perwakilan rakyat dan konstituen yang seharusnya bekerja atas nama controlling, budgetting, dan legislating kemudian lepas dari peran utamanya dalam penunaian tugas-tugas tersebut. Program sekolah parlemen bukanlah ranah yang semestinya digelar oleh DPR.

Wilayah kerja DPR bukanlah pada konteks pendidikan yang kemudian disebut sebagai sekolah parlemen. Sebetulnya apabila harus dimunculkan pertanyaan lanjutan, kita dan semua tidak dan belum mengetahui konsep yang disebut sekolah parlemen. Apakah sekolah parlemen yang dimaksud adalah berbentuk pendidikan dan pelatihan atau bagaimana. Ini yang kemudian semakin membingungkan publik atas wacana sekolah parlemen yang sedang dikembang-hembuskan oleh DPR. Oleh karenanya, kebiasaan DPR yang selalu kontroversial dan sebetulnya tidak memberikan pendidikan politik yang mencerahkan bagi rakyat dapat disebut bahwa DPR bekerja tidak atas dan berdasar kerangka berpikir sebagai wakil rakyat. DPR selalu lepas dari tugas awalnya dan kemudian mengambil alih tugas lembaga lain.

Wilayah Parpol

Wilayah kaderisasi dan pendidikan politik bagi calon anggota dewan sebetulnya sudah menjadi program rutin partai politik. Pendidikan politik yang digarap parpol adalah memberikan fasilitas pendidikan terkait apa yang seharusnya dilakukan politisi ketika masuk ke Senayan.

Menjadi politisi dengan segala program pendidikan dan materinya sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh parpol. Parpol bekerja untuk memberikan cara pandang dan pemahaman-pemahaman berpolitik yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan bersama di atas segala-galanya. Parpol tentu sudah memiliki program-program yang diniatkan untuk melahirkan para politisi ulung dan berhati kebangsaan walaupun dalam kenyataannya kemudian berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Antara das sollen dan das sein tidak selalu seiring dan sejalan. Ini memang terkadang menjadi sebuah ironi. Di tengah cita-cita bersama agar parpol memiliki keterlibatan aktif dan partisipatif dalam kerja-kerja pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, parpol melakukan tindakan pengrusakan terhadap nilai-nilai perjuangan kebangsaan dan keumatan. Kini kemudian muncul pertanyaan, masih perlukah sekolah parlemen dilakukan parpol? Umumnya yang kemudian berlangsung di lapangan adalah bahwa seberapa hebat alumni dari kursus atau sekolah politik bagi para peserta, hal tersebut kemudian tidak sepenuhnya mencerminkan pribadi-pribadi yang mampu diharapkan bisa bekerja maksimal dan optimal dalam pembangunan kebangsaan.

Sebaiknya peran parlemen harus dikembalikan kepada khittahnya dalam tiga tugas utama, pengawasan, perundang-undangan, dan penganggaran. Apabila kemudian tetap diperlukan sekolah parlemen, substansi yang dikemas ulang adalah bagaimana memperkuat peran parlemen dalam tiga fungsi tersebut.

Sebetulnya, tidak perlu bagi DPR membuat sekolah parlemen untuk kalangan muda sebab yang dibutuhkan adalah peran parlemen itu sendiri dalam basis perjuangan. Kita semua membutuhkan kehadiran para politisi Senayan yang berwajah humanis dan profetik yang selanjutnya tidak semata mengobral janji palsu. Kita semua memerlukan para anggota dewan yang mampu secara terus menerus melakukan evaluasi diri terhadap dirinya, apakah sudah bekerja untuk rakyat ataukah belum.

Sekolah parlemen yang digagas pun lebih untuk diri mereka yang duduk di Senayan ketimbang untuk para generasi muda. Biarkanlah para generasi muda apabila ingin terjun dalam politik praktis belajar di sekolah-sekolah baik dasar, menengah maupun atas mengenai urgensinya membangun karakter hidup yang jujur dan begitu seterusnya. Habitus bagi generasi baru adalah membiasakan mereka menjalankan aktivitas-aktivitas yang bisa membentuk dirinya dalam internalisasi nilai-nilai kehidupan yang berkeadaban.

Justru, tujuan mendasar atas kehadiran sekolah parlemen adalah dimanfaatkan bagi sebesar-besar penanaman nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bagi para anggota dewan. Itu sebenarnya yang lebih utama. Dengan kata lain, sebelum berusaha memperbaiki akhlaq orang lain, marilah memperbaiki akhlaq diri sendiri. Sebelum mengingatkan orang lain tentang menjalani hidup dan kehidupan yang baik, ingatkan diri sendiri bahwa berbuat kepada orang lain adalah penting. Itulah yang kemudian perlu dikemas dalam sekolah parlemen bagi para politisi di Senayan. Janganlah membuat program yang ditujukan untuk orang lain, namun dirinya sendiri sebetulnya lebih membutuhkan dan memperlukan dalam konteks peningkatan kompetensi diri.