Bulan: Juni 2009

Para Jenderal Berebut Istana

Duta Masyarakat, 25 Juni 2009

Oleh Moh. Yamin , Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang

Pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli 2009 mendatang ini tinggal menghitung hari. Yang sangat menarik dalam momen tersebut adalah ternyata diramaikan oleh para mantan petinggi militer. Sebut saja, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto berpangkat Jenderal dan atau bintang empat sedangkan Prabowo Subianto berpangkat Letnan Jenderal dan atau bintang tiga ketika masih aktif di militer. Ini sangat jelas merupakan sebuah pertarungan politik menuju Istana Republik Indonesia (RI) yang sangat bergengsi dan spektakuler. Namun terlepas dari itu semua, apakah ini merupakan sebuah indikasi politik yang kian menjelaskan bahwa militer akan kembali berkuasa di Ibu Pertiwi ini dan apakah suasana kehidupan berbangsa sebagaimana Era Orde Baru akan bangkit kembali?

Dengan kata lain, kekuasaan tiranik akan muncul dengan wajah baru. Dunia demokrasi akan terpasung kembali dengan sedemikian masif dan kuat sehingga kebebasan berpendapat dan menyampaikan protes akan dibungkam secara rapat. Rakyat tidak diberi hak untuk berbicara secara lantang dan berani. Mereka kembali menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam ikut serta membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Tidak ada kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan bangsa. Semuanya harus berada dalam kungkungan penguasa. Jangan sampai bersuara dan atau mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kemarahan penguasa.

Kekuasaan kemudian tersentral kepada penguasa di tingkat pusat sehingga seluruh daerah kemudian menjadi boneka kepentingan politik penguasa. Penjarahan sumber daya alam di daerah yang seolah diatasnamakan kepentingan bangsa oleh penguasa kemudian hidup kembali. Seluruh aset daerah dikeruk habis demi kepentingan pusat sehingga daerah kemudian mengalami kekeringan sumber daya alam. Segala bentuk keinginan dan kepentingan politik penguasa di Jakarta pun harus dilaksanakan oleh daerah. Jangan sampai membangkang sebab bila ini terjadi, hal tersebut merupakan sebuah bentuk ketidakpatuhan kepada pimpinan.

Yang jelas, inilah kekhawatiran yang cukup mengemuka di depan publik negeri ini. Jangan-jangan, negeri ini akan kembali menuju sebuah bangsa yang kehilangan nalar kebebasan dan kemerdekaannya. Bangsa ini menjadi negeri yang kehabisan kekuatan untuk bergerak ke depan dalam melakukan perubahan karena telah dibredel kebebasan dan kemerdekaannya. Diakui maupun tidak, siapapun kemudian akan setuju berkata bahwa militer dalam konteks apapun selalu identik dengan pendekatan fisik dalam menyelesaikan persoalan. Senapan, bedil, pistol dan lain seterusnya merupakan senjata yang selalu menjadi alat terdepan dalam menuntaskan persoalan.

Kekuatan nalar dikalahkan oleh kekuatan fisik. Bagi militer, otak tidak begitu penting namun yang sangat diperlukan adalah otot dengan mengangkat senjata, berperang di medan tempur walaupun yang diajak bertempur adalah warga sipil. Sejarah membuktikan bahwa ketika kekuasaan militer di bawah rezim Soeharto berkuasa selama 32 tahun lebih, negeri ini berada dalam kondisi yang sangat represif. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Ketika ada rakyat yang berani melawan terhadap kebijakan penguasa, mereka harus diringkus dan dipenjara (baca: rezim Orde Baru). Akhirnya dengan demikian, ini kemudian melahirkan kehidupan berbangsa yang dipimpin dan dikuasai secara otoriter. Rakyat pun menjadi takut. Mereka terancam nyawanya.

Rakyat di Tangan Para Militer

Secara tegas, kini rakyat sedang berada dalam lingkaran kekuasaan para militer. Dua Jenderal baik Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wiranto dan satu Letnan Jenderal Prabowo Subianto pasti memiliki latar belakang pengalaman militer yang serupa walaupun tidak bisa dikatakan sama. Pola kepemimpinan mereka dalam mengelola negeri ini tidak akan jauh berbeda. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup demokratis di 2004 dan kemudian mengomandani negeri ini hingga 2009 bukan jaminan pula bahwa ia akan demokratis apabila terpilih kembali sebagai pemimpin 2009-2014. Begitu juga dengan Wiranto dan Prabowo Subianto apabila terpilih sebagai pemimpin di negeri ini walaupun mereka berposisi sebagai wakil presiden.

Yang jelas, wakil presiden saat ini berbeda dengan era Orde Baru yang hanya dijadikan ban serep. Wakil presiden juga memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur negara dan bangsa (baca: kontrak politik partai politik koalisi 2009). Yang pasti, jejak rekam mereka ketika zaman Orde Baru akan tetap melekat dalam pola sikap, pikiran dan tindakannya walaupun tidak kelihatan secara nyata. Setidaknya, itu menjadi modal pengaruh sangat kuat dalam memimpin negeri ini ke depan. Oleh karenanya, nasib rakyat di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke sesungguhnya sedang berada di tangan para militer, apakah mereka akan semakin memeroleh masa depan yang baik ataukah tidak.

Oleh sebab itu, siapapun yang kemudian terpilih sebagai pemimpin di negeri ini, masyarakat hanya berharap agar pilar kebebasan dan kemerdekaan hidup dalam segala hal tetap ditegakkan dengan sedemikian tinggi. Kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera dan sentosa bisa diwujudkan dengan sedemikian nyata. Menjadi pemimpin yang benar-benar peduli dan peka terhadap kepentingan rakyat kemudian harus didahulukan. Menjadi pemimpin yang berpikir arif dan bijaksana pun harus digelar. Pemimpin harus mengasihi dan mencintai rakyatnya. Pemimpin jangan sampai melahirkan sikap dan tindakan politik yang menyakiti kehidupan rakyat. Rakyat membutuhkan perlindungan dalam semua aspek kehidupan dari pemimpin sehingga kebijakan politik apapun yang dilahirkan harus betul-betul mencerminkan harapan, keinginan dan masa depan rakyat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.


Kegagalan UN di Jatim

Kompas Jatim, 17 Juni 2009

Oleh Moh. Yamin, Penulis buku “Menggugat Pendidikan Indonesia” (2009), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang

Pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) 2009 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah digelar. Namun ironisnya, dari jumlah peserta UN sebanyak 316.039, mencakup SMA, MA dan SMK se Jawa Timur (Jatim), ternyata ada 15.078 pelajar (4,77%) yang tidak lulus. Secara terperinci, angka penurunan kelulusan terbesar di SMA terjadi pada jurusan Bahasa, yakni 466 orang atau 6,65 persen dari 7.008 peserta UN. Bila dibandingkan dengan 2008 lalu, yang tidak lulus hanya berjumlah 110 siswa atau 1,02 persen dari 6.781 peserta.

Sedangkan angka kelulusan SMA jurusan IPA pun tidak jauh berbeda. Tahun 2008 dari 79.263 peserta UN jurusan IPA, yang tidak lulus berjumlah 1.757 anak atau 2,22 persen. Tahun 2009 dari 83.804 peserta, yang tidak lulus berada pada angka 2.283 atau 2,72 persen. Angka kelulusan siswa SMA jurusan IPS tahun ini juga tinggi. Dari 73.353 pelajar yang mengikuti UN, 3.401 pelajar di antaranya tidak lulus atau 4,64 persen. Sementara, peserta UN tahun ini dari MA jurusan IPA, 648 pelajar dari 14.774 pelajar juga tidak lulus atau 4,38 persen. Peserta UN dari MA jurusan IPS 39.295 pelajar dengan 2.753 pelajar pun juga tidak lulus atau 7,00 persen. Sementara itu, peserta UN dari MA jurusan Bahasa berjumlah 3.692 pelajar dengan 242 pelajar di antaranya tidak lulus atau 6,55 persen.

Yang lebih ironis lagi, Surabaya dan dua kota pendidikan lainnya, Malang dan Jember, justru berada di nomor paling buncit. Menurut catatan Dinas Pendidikan Jatim, siswa di kota pinggiran seperti Pasuruan, Probolinggo dan Lamongan menjadi peringkat terbaik. Kota Pasuruan menjadi nomor satu di program IPA dengan 8,48. Probolinggo menjadi posisi terbaik untuk program Bahasa dengan rata-rata nilai 8,29. Untuk program IPS, Lamongan menjadi urutan terbaik dengan rata-rata nilai 7,92. Sementara Surabaya, Malang dan Jember sangat buruk. Nilai program IPA-nya tidak masuk 20 besar. Bahkan program Bahasa, ketiga kota itu juga keluar dari 15 besar.

Oleh karenanya, mencermati fenomena tersebut, ini kemudian cukup mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa sekolah, dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait belum mampu memberikan pendidikan yang mencerdaskan anak didik walaupun hasil UN bukan jaminan anak didik sudah berhasil dalam mengikuti pendidikan. Akan tetapi, begitu besarnya angka ketidaklulusan tersebut yang mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa pendidikan di Jatim sangat gagal dijalankan secara maksimal dan optimal. Kendatipun sebelum mengikuti UN, anak didik mengikuti sejumlah tambahan waktu belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti UN, hasilnya sangat sia-sia, tidak memuaskan. Justru yang muncul adalah kekecewaan.

Seolah, upaya apapun yang dilakukan untuk menguatkan kemampuan anak didik tidak menjadi harapan sangat baik bagi keberhasilan pendidikan mereka. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah yang salah dalam pelaksanaan pendidikan di Jatim ini sehingga menyebabkan banyak siswa harus gagal dalam UN, apakah karena mereka tidak rajin belajar sebelum menghadapi UN ataukah karena faktor lain, sebut saja sulitnya materi soal yang diujikan sehingga kondisi sedemikian sangat menyulitkan para siswa untuk menjawab soal-soal ujian tersebut secara mudah?

Yang jelas, siapapun tidak bisa dan mampu menjawab persoalan tersebut namun terlepas dari itu semua, sesungguhnya kunci utama yang harus didiskusikan adalah selama ini terkadang apa yang diajarkan ketika proses belajar mengajar berlangsung kerap tidak berbanding lurus dengan soal yang diujikan. Ketika para siswa secara serius mendalami materi pelajaran yang didapat di sekolah dan dipandang sangat mungkin diujikan, justru yang muncul kemudian di lapangan sangat jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Soal-soalnya sangat berbeda. Hal tersebut belum berbicara ketidakpedulian pemerintah dan pihak terkait yang membuat soal-soal ujian nasional tersebut. Tidak adanya koordinasi secara terbuka dan intensif mengenai materi soal apa saja yang akan diujikan dengan pihak sekolah merupakan sebuah persoalan lain. Sehingga ketika soal-soal yang akan diujikan sudah rampung, para anak didik siap mengerjakan soal, mereka pun kaget setengah mati (baca: realitas).

Buruk

Diakui maupun tidak, persoalan tersebut tidak mungkin muncul apabila tidak diawali oleh pengelolaan pendidikan yang buruk. Dalam konteks ini, tidak ada sistem yang dijalankan secara profesional dalam mempersiapkan pembuatan soal UN. Seolah, semuanya bekerja sendiri-sendiri dan saling menunjukkan ego sektoral masing-masing. Keinginan dan kehendak untuk bekerja secara bersama untuk menyelenggarakan UN secara baik, tidak merugikan pihak-pihak tertentu, terutama peserta didik tidak dilakukan dengan sedemikian serius.

Kemauan untuk bisa mempersiapkan pembuatan soal UN yang sesuai dengan materi pelajaran yang ada di sekolah ibarat menegakkan benang basah. Oleh karenanya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai pilot project dalam persiapan dan pembuatan soal UN kemudian merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab atas kegagalan pendidikan di Jatim. Tidak hanya itu saja, panitia pembuatan soal UN di Jatim pun juga harus ikut bertanggung jawab. Namun menyalahkan sekolah dan para guru karena menyebabkan anak didiknya tidak lulus UN jangan sampai dilakukan sebab mereka tidak ikut-ikut mempersiapkan dan membuat soal UN.

Yang jelas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jatim, Dinas Pendidikan Jatim dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten pun harus melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai begitu besarnya angka anak didik yang tidak lulus UN. Berupaya mencari titik persoalannya dan menjadikan pengalaman buruk tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari merupakan sebuah kebijakan bijak yang harus diambil. Jangan sampai masuk lubang yang sama di tahun berikutnya. Jangan sampai menjadikan pendidikan dengan segala pernak perniknya sebagai kelinci percobaan. Yang lebih penting lagi, memberikan jalan keluar bagi anak didik yang tidak lulus UN agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi pun harus digelar sebab ketidaklulusan mereka bukan karena disengaja. Oleh karenanya, kita semua kemudian berharap agar pendidikan dilaksanakan secara serius dan profesional dengan dedikasi sangat tinggi demi mendidik anak-anak bangsa.