Bulan: Agustus 2011

Mahalnya Biaya Demokrasi

Koran Jakarta, Rabu—3 Agustus 2011 (http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/68196)

Oleh Moh Yamin: Pengajar di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Pemilihan umum kepala daerah langsung (pemilukada) sebagai manifestasi demokrasi lokal dan merupakan salah satu agenda reformasi 1998 yang diwujudkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedang dipertanyakan kualitasnya dalam melahirkan seorang kepala daerah baru oleh banyak kalangan.

Pasalnya, ternyata pemilukada menyisakan banyak sisi buruk. Realitas pemilukada menjelaskan secara telanjang bulat bahwa praktik dan permainan kotor guna memenangkan kontestan tertentu sangat marak terjadi.

Contoh konkret kemudian dapat dilihat dari hasil pemilukada yang diselenggarakan Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu yang selanjutnya berakhir pada bentrokan antara simpatisan dan pendukung sesama calon, akhirnya menelan korban manusia baik yang luka maupun tewas. Itu belum lagi terkait pada kerusakan lain.

Lebih ironis lagi, politik uang bukan lagi keinginan para calon, namun sudah menjadi keinginan masyarakat pemilih agar siapa pun yang bermimpi untuk dipilih sebagai kepala daerah harus memberikan sejumlah rupiah dan atau barang yang diminati masyarakat. Kondisi tersebut tentu sangat memperburuk esensi sebuah pelaksanaan demokrasi lokal yang selayaknya harus dijalankan dengan asas kejujuran, kedewasaan, dan keterbukaan berpolitik.

Oleh karenanya, pemilukada sudah masuk dalam pusara politik uang yang mencabik-cabik sebuah tujuan berpolitik yang berkeadaban publik. Ini sangat tegas merupakan sebuah ironisitas. Di tengah tuntutan bersama untuk segera membangun daerah yang bersih dari praktik politik busuk, ternyata harapan tersebut masih jauh dari harapan.

Komitmen sejumlah pihak dan masyarakat tidak memberikan dukungan politik konstruktif dan kondusif bagi diselenggarakannya kehidupan yang berprinsip kepentingan bersama di atas segala-galanya. Ini masih belum berbicara kerugian yang harus ditanggung negara, sebab dana pemilukada sangat besar dan belum lagi bila harus dilakukan pemilukada tahap kedua bila tahap pertama belum ditentukan siapa pemenangnya dan atau apabila harus ada pemilukada ulang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Survei yang digelar Universitas Paramadina dengan Pride Indonesia selanjutnya membeberkan sebuah data nyata bahwa persentase keinginan warga paling tinggi adalah supaya pasangan calon memberikan uang kepada mereka.

Potret praktik ini kemudian menjadi bukti nyata bahwa pemilukada sudah dikotori politik sangat busuk. Dalam survei yang mengambil sampel pemilukada di Kabupaten Mojokerto tersebut, 14,9 persen warga berkeinginan agar peserta pemilukada itu memberikan uang bila ingin dipilih, sedang warga yang meminta calon memberikan sembako mencapai 10,6 persen. Sementara itu, warga yang berharap calon memberikan modal usaha sebanyak 5,3 persen.

Survei tersebut dilakukan sejak 20 sampai 25 Mei 2010 dengan melibatkan 400 responden di 18 kecamatan di wilayah Mojokerto. Akhirnya dengan kondisi sedemikian, menjadi susah melahirkan kepala daerah yang benar-benar berpihak bagi kepentingan publik di atas segala-galanya sebab kepala daerah baru bukan lagi berpikir dan memikirkan rakyatnya agar bernasib lebih baik pasca dilantik sebagai kepala daerah, namun bagaimana segera mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama pemilukada berlangsung dan ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan.

Konteks perjuangan yang dilakukan bukan lagi bertujuan membangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang bebas dari kemiskinan di segala aspek, namun bagaimana sumber keuangan daerah yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dikuras habis untuk membayar ongkos mahal selama pemilukada. APBD kemudian menjadi tumbal kepala daerah yang koruptif.

Membuat program-program yang seolah-olah bertujuan demi kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi dalam praktiknya disusupi kepentingan politik kerdil dan sempit menjadi sebuah hal niscaya. Praktik penyelewengan wewenang sangat riskan terjadi, sebab nafsu serakah seorang kepala daerah adalah bagaimana segera menunaikan segala agenda sektoral selama berkuasa dan memegang jabatan puncak di daerah.

Ongkos Mahal

Diakui maupun tidak, pemilukada dengan segala konsekuensinya membutuhkan ongkos mahal. Bola panas baru dari beberapa elemen sosial yang berkeinginan keras agar pemilukada dihapus dan pemilihan kepala serta wakil kepala daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggelinding sangat kencang.

Namun yang perlu dipertegas kembali dalam konteks wacana baru tersebut adalah bila kita harus kembali pada pola lama atau gaya Orde Baru, ini disebut sebuah kemunduran dalam berpolitik. Masyarakat digiring kembali pada paradigma berpolitik tertutup dan ini bukan memberikan pendidikan politik yang mencerahkan bagi rakyat.

Mereka akan dibuat buta dan bodoh sehingga tidak bisa melakukan kontrol dan mengetahui siapakah kepala daerahnya. Jelasnya, terlepas apakah masih meninggalkan sisi kelemahan dalam pemilukada, hal yang harus dilakukan ke depan adalah diperlukan pembenahan sangat masif kinerja penyelenggara pemilukada, baik yang bersifat langsung maupun tidak.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan segala turunannya di tingkat lokal harus membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM). Panitia Pengawas Pemilu Daerah (Panwasda) dengan semua turunannya juga harus bisa memperbaiki mutu. Sistem pelaksanaan selama pemilukada dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) juga harus diperbaiki agar praktik politik kotor bisa dihilangkan.

Partai politik (parpol) dan calon kepala daerah pun harus membangun mental politik bersih. Jangan sampai menggunakan logika permisivisme. Menjadi seorang kepala daerah bukanlah sebuah pekerjaan untuk memperkaya diri dan golongan, tetapi sebuah wujud pengabdian bagi kemaslahatan bersama.

Bahkan, pendidikan politik yang mencerdaskan rakyat pun harus ditunaikan. Marilah bersama-sama membangun daerah dengan diawali niat yang bersih dan tulus. Niat politik yang steril dari kepentingan sektarian menjadi awal dalam berbuat banyak hal dan terbaik bagi masa depan daerah masing-masing. Semoga.