Hari: Mei 2, 2017

Bangsa Kalah Tanpa Pendidikan

Harian Banjarmasin Post_Selasa, 2 Mei 2017 00:31 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/05/02/bangsa-kalah-tanpa-pendidikan)

Oleh: MOH YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,  Penulis buku Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara

(Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei)

Arah kompas pendidikan di republik ini terus bergerak. Namun, pergerakan pendidikan yang selama ini dijalani sepertinya berjalan di tempat (kalau tidak mau disebut gagal) tanpa mengabaikan prestasi pendidikan yang dihasilkan selama ini.

Realitas mengenai pelbagai karut marut pendidikan menjadi catatan penting yang kemudian memberi pelajaran berharga, bahwa sesungguhnya kita yang disebut bangsa besar sebenarnya tidak besar. Adanya anomali pendidikan terkait tawuran antarpelajar, termasuk kekerasan pendidikan lainnya patut dijadikan contoh mengenai gagalnya pelaksanaan pendidikan yang humanis dimana mereka lebih menggunakan tindakan kekerasan dan fisik dalam menyelesaikan persoalan yang sebetulnya berakar dari permasalahan sepele, yakni kesalahpahaman.

Bukti mengenai masih banyaknya gedung sekolah hancur, hampir hancur, dan mendekati hancur yang dipublikasikan banyak media juga menjadi tamparan keras bagi kita bahwa sebenarnya kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan infrastuktur pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan secara nyata dan terukur. Adanya data tentang jumlah anak putus sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah akibat miskinnya biaya pendidikan, juga menambah contoh menyakitkan bagi upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Korupsi anggaran pendidikan baik pusat maupun daerah semakin menempatkan raport merah perjalanan pendidikan yang kian terjebak dalam kepentingan ego sektoral. Seolah berbicara atas nama rakyat dan bangsa ini, ternyata para pelaku berdasi yang menghabiskan uang negara tersebut mengalirkannya ke pundi-pundi golongannya an sich.

Perilaku sejumlah elite pemimpin di negeri ini mulai dari tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun baik pusat maupun daerah semakin tidak menampakkan kesantunan dalam berbicara dan bertindak (realitas). Mereka bertengkar, beradu mulut, melempar meja, dan lain sebagainya yang tidak memberikan ilustrasi sebagai bangsa yang santun dan beradab. Contoh-contoh ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Apa yang salah terhadap pengelolaan bangsa ini. Apa menyebab banyak anak negeri harus kehilangan masa depan. Mengapa anggaran pendidikan harus ditilep dan mengapa perilaku sebagian elite pemimpin tidak memperlihatkan jiwa pemimpin, padahal mereka sudah melewati pelbagai fase dalam pendidikan.

Bangsa ini sudah berusia lebih dari 71 tahun atau mendekati 72 tahun di tahun ini, kita semua belum sepenuhnya belajar untuk mau memperbaiki diri. Kita sebagai bangsa besar sepertinya sudah mulai mengecil. Jauh-jauh hari Komaruddin Hidayat (2008) pernah menyampaikan, bahwa kita sebagai bangsa terlanjur masuk dalam lorong labirin yang begitu amburadul sehingga kita tidak tahu bahwa kita sesungguhnya sedang berada di posisi yang kalah karena kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa bagi nasib bangsa kita sendiri.

Membangun Kesadaran Kolektif

Pendidikan sebagai alat perjuangan utama dan paling utama dalam membangun bangsa ini tidak digarap secara serius. Tujuan pendidikan yang berbasis pada pemanusiaan manusia sudah tidak lagi dilakoni secara terukur. Kita perlu membangun kesadaran secara kolektif, bahwa mengurus manusia bukan berurusan semata dengan benda-benda fisik seperti mengurus izin bangunan.

Jantung pendidikan harus dijalinkelindankan dengan membangun jiwa generasi yang sejuk, damai, santun, toleran. Berlangsung hari ini dan ke depan adalah selalu mengukur keberhasilan anak didik di atas kertas berupa angka-angka. Inilah yang melahirkan jiwa anak-anak negeri yang mengalami kering kerontang nilai-nilai peradaban.

Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, konteks mengenai masih banyaknya anak putus sekolah pun diawali dari ketidakpekaan pengambil kebijakan dalam memantau pergerakan kehidupan ekonomi peserta didik di setiap daerah. Kemiskinan sebagai sebuah fenomena gunung es yang hanya tampak di permukaan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai program pusat sejak diberlakukan 2005 untuk beberapa kondisi tertentu sangat membantu, tapi untuk konteks yang lebih luas dan mendesak, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan yang kemudian disebut adanya BOS Daerah. Pertanyaannya adalah apakah setiap pemerintah daerah mengambil inisiatif itu. Apabila komitmen kebijakan ini diambil dan dilaksanakan, gerakan bersama untuk menyukseskan wajib belajar 12 tahun akan bisa dilakoni sehingga keinginan mulia secara kolektif untuk menjadi bangsa besar berpotensi dicapai dan tercapai.

Selain itu, konteks mengenai korupsi anggaran pendidikan dan perilaku pemimpin yang destruktif menjadi pemicu utama yang menyebabkan hancurnya pendidikan di republik ini. Korupsi anggaran pendidikan sangat jelas sudah merampas hak setiap warga negara di usia produktif antara tujuh sampai 15 tahun untuk mengenyam pendidikan.

Perilaku elite yang anomali memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pengelolaan bangsa. Jiwa bermusyawarah sebagai bagian dari identitas bangsa ini sudah dikubur dengan sedemikian mendalam dan diganti dengan jiwa pemarah dan pendendam. Perilaku semacam itu tentu tidak akan mampu membentuk sikap dan tindakan selaku pemimpin yang akan mengayomi.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara

Ki Hadjar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta, 2 Mei 1889 dengan nama aslinya RM Soewardi Soerjaningrat. Ada hal menarik terkait ajaran Ki Hadjar Dewantara yang menjadi titik tolak agar pembangunan bangsa melalui pendidikan di republik ini benar-benar mampu dilaksanakan secara berhasil dan terukur.

Pertama, Ing Ngarso Sung Tulodho artinya menjadi teladan di depan. Ajaran ini menuntut agar seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi semua. Perilaku elite pemimpin yang lebih mengumbar nafsu sektoral harus dihentikan agar mampu melayani rakyatnya.

Kedua, Ing Madyo Mangun Karso yang berarti di tengah-tengah membangkitkan atau menggugah kemauan atau niat, ini dimaknai bahwa seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat kerja seluruh bawahannya agar mampu mengurus anak negeri yang harus dan wajib diberi akses pendidikan.

Ketiga, Tut Wuri Handayani yang bermakna memberikan dorongan moral atau dorongan semangat dari belakang.

Kontektualisasi ajaran pendidikan Ki Hadjar ini sangat universal dan perlu dimasukkan dalam konteks upaya membangun pendidikan karakter peserta didik yang santun. Selanjutnya, diinisiasi dalam kebijakan pendidikan untuk semua, dan dijadikan landasan moral bergerak para pemimpin di negeri ini agar menjadi pribadi-pribadi yang melayani. Kita yakin bahwa ketika penyelenggaraan pendidikan dijalankan dengan benar, bangsa ini tidak akan kalah di negerinya sendiri, termasuk dengan bangsa-bangsa lain. (*)