Pendidikan dalam Lipatan Kepentingan Penguasa

Harian Banjarmasin Post_Kamis, 5 Januari 2017 00:40 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/05/pendidikan-dalam-lipatan-kepentingan-penguasa)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

Kata ‘ironi’ sangat tepat untuk disampaikan kepada potret pelbagai kebijakan pendidikan dari satu fase rezim kepada rezim pemerintahan selanjutnya. Dunia pendidikan kita memang tidak pernah sepi dari kebijakan yang salah urus dan salah memberikan pertimbangan.

Kita semua masih ingat dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang akan melakukan moratorium Ujian Nasional (UN). Namun setelah dilakukan diskusi panjang di istana, Presiden Joko Widodo menolak keras itu, akhirnya moratorium UN pun dibatalkan.

Kini, muncul kebijakan pendidikan baru yang bernama pengurangan mata pelajaran pada UN 2017 dari enam menjadi tiga. Selain tiga mata pelajaran wajib yang akan diujikan yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, para siswa SMA bisa memilih satu mata pelajaran sesuai permintaan untuk diujikan (Banjarmasin Post, 03/01/2017). Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan untuk UN 2017 ini.

Mengapa tidak sebaiknya setiap menteri pendidikan perlu lebih berpikir bebas kepentingan dalam rangka melahirkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Terjemahan semantis dari mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah ketika setiap pemimpin di setiap rentang periode perubahan kepemimpinan selalu memberikan dukungan kebijakan pendidikan yang selalu berkelanjutan. Amanat dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 adalah Ujian Nasional ditujukan untuk memetakan capaian keberhasilan pendidikan secara nasional, sehingga dengan pemetaan capaian keberhasilan pendidikan secara nasional tersebut dapat memberikan gambaran utuh tentang kualitas pendidikan di setiap daerah. Harapan dari itu adalah negara kemudian bertanggung jawab untuk memberikan penguatan kepada daerah yang lemah untuk dikuatkan secara mutu pendidikannya, sementara yang sudah kuat dan bermutu didorong untuk melakukan peningkatan.

Kewenangan Sekolah

Terkait dengan pengurangan mata pelajaran yang di-UN-kan dan siswa bisa memilih satu mata pelajaran tambahan untuk di-UN-kan, hal demikian tentu sangat berdampak bagi psikologis siswa, termasuk sekolah yang harus bekerja keras. Hal ini, juga berdampak kepada format penilaian atas capaian keberhasilan pendidikan siswa untuk disebut lulus atau tidak lulus.

Dalam konteks ini, apabila pemerintah masih menggunakan rumus lama dimana sekolah berkewenangan meluluskan, itu bukanlah sebuah persoalan, tapi apakah dengan kebijakan baru Muhadjir Effendy ini, kelulusan tidak lagi menjadi wilayah sekolah. Persoalan baru lainnya adalah pertimbangan apakah yang dibuat sehingga harus dilakukan pengurangan mata pelajaran dan ada pilihan setiap siswa untuk bisa memilih mata pelajaran tersendiri untuk di-UN-kan. Tidakkah ini akan melahirkan persoalan baru? Persoalan baru tersebut bagi siswa akan membuat pekerjaan sekolah bertambah rumit. Bisa dibayangkan untuk satu sekolah saja dengan jumlah peserta UN adalah 100 siswa dan setiap siswa mempunyai pilihan masing-masing, ini menjadikan pekerjaan sekolah bertambah panjang. dan sangat administratif.

Seharusnya, sekolah bertugas untuk menyiapkan kemampuan siswa secara akademis dalam persiapan UN kemudian tidak berjalan optimal dan bisa disebut berdampak kacau balau. Konteks persoalan tersebut bukan hanya di sekolah, melainkan juga di dinas pendidikan kota dan kabupaten, yang kemudian juga berdampak di tingkat provinsi dimana tugas dinas pendidikan tingkat provinsi semakin rumit.

Bagaimana kalau setiap daerah dan kabupaten di republik kita ini mengalami persoalan yang sama dalam menyiapkan pelaksanaan UN 2017 akibat kebijakan baru ini? Tentu, kondisi pendidikan kita bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk.

Mungkin kalau kita semua, terutama para elite negeri ini mau melakukan introspeksi terhadap perjalanan kualitas pendidikan kita, maka di antaranya adalah akibat kebijakan pendidikan yang selalu berubah-ubah dari setiap ganti menteri.

Akibat kebijakan pendidikan yang tidak berkelanjutan, ini selanjutnya berkontribusi terhadap gagalnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai gambaran agar kita semua mau bekerja lebih giat dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di 2015 menempati peringkat ke-110 dari 187 negara. Posisi Indonesia sama dengan Gabon, satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960. Ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita selalu kalah. Malaysia berada di peringkat ke-62 dan Thailand di ranking ke-93 yang disebut sudah masuk dalam kelompok pembangunan manusia tinggi.

Bekerja Lebih Ikhlas

Menjadi tugas bersama, terutama yang bekerja di dunia pendidikan mulai dari tingkat pusat (mendikbud dan jajaran di bawahnya) hingga ke daerah untuk bisa bekerja membangun bangsa ini dengan kerja yang ikhlas. Bobroknya pendidikan kita akibat ulah oknum yang semata mengejar kepentingan masing-masing dan kepentingan bangsa, kemudian terabaikan.

Ilustrasi tentang ditolaknya moratorium UN dan kemudian muncul kebijakan baru pengurangan mata pelajaran yang di-UN-kan, sesungguhnya adalah bentuk ego sektoral elite terhadap dunia pendidikan kita.

Pertanyaannya adalah haruskah politik ego sektoral sedemikian dipertahankan? Apabila ego sektoral secara terus menerus menjadi drama dalam mengelola pendidikan kita, maka sampai kapanpun pembangunan sumber manusia unggul tidak akan pernah tercapai. Kita selalu dan masih sibuk dengan kepentingan masing-masing.

Kita lebih suka memoles diri agar bisa disebut ikut melakukan sejarah dalam memproduksi kebijakan pendidikan. Seolah kebijakan pendidikan lebih utama dilakukan dari pada ikut membangun SDM yang unggul. Kebijakan pendidikan identik dengan kepentingan elite, sedangkan kebijakan membangun SDM unggul tidak harus melahirkan kebijakan pendidikan yang baru, tapi melanjutkan kebijakan pendidikan di era pemerintahan sebelumnya agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Semoga pelaksanaan pendidikan di 2017 ini dipenuhi dengan kerja ikhlas untuk membangun negeri. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s