Hari: Juni 25, 2009

Para Jenderal Berebut Istana

Duta Masyarakat, 25 Juni 2009

Oleh Moh. Yamin , Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang

Pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli 2009 mendatang ini tinggal menghitung hari. Yang sangat menarik dalam momen tersebut adalah ternyata diramaikan oleh para mantan petinggi militer. Sebut saja, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto berpangkat Jenderal dan atau bintang empat sedangkan Prabowo Subianto berpangkat Letnan Jenderal dan atau bintang tiga ketika masih aktif di militer. Ini sangat jelas merupakan sebuah pertarungan politik menuju Istana Republik Indonesia (RI) yang sangat bergengsi dan spektakuler. Namun terlepas dari itu semua, apakah ini merupakan sebuah indikasi politik yang kian menjelaskan bahwa militer akan kembali berkuasa di Ibu Pertiwi ini dan apakah suasana kehidupan berbangsa sebagaimana Era Orde Baru akan bangkit kembali?

Dengan kata lain, kekuasaan tiranik akan muncul dengan wajah baru. Dunia demokrasi akan terpasung kembali dengan sedemikian masif dan kuat sehingga kebebasan berpendapat dan menyampaikan protes akan dibungkam secara rapat. Rakyat tidak diberi hak untuk berbicara secara lantang dan berani. Mereka kembali menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam ikut serta membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Tidak ada kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan bangsa. Semuanya harus berada dalam kungkungan penguasa. Jangan sampai bersuara dan atau mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kemarahan penguasa.

Kekuasaan kemudian tersentral kepada penguasa di tingkat pusat sehingga seluruh daerah kemudian menjadi boneka kepentingan politik penguasa. Penjarahan sumber daya alam di daerah yang seolah diatasnamakan kepentingan bangsa oleh penguasa kemudian hidup kembali. Seluruh aset daerah dikeruk habis demi kepentingan pusat sehingga daerah kemudian mengalami kekeringan sumber daya alam. Segala bentuk keinginan dan kepentingan politik penguasa di Jakarta pun harus dilaksanakan oleh daerah. Jangan sampai membangkang sebab bila ini terjadi, hal tersebut merupakan sebuah bentuk ketidakpatuhan kepada pimpinan.

Yang jelas, inilah kekhawatiran yang cukup mengemuka di depan publik negeri ini. Jangan-jangan, negeri ini akan kembali menuju sebuah bangsa yang kehilangan nalar kebebasan dan kemerdekaannya. Bangsa ini menjadi negeri yang kehabisan kekuatan untuk bergerak ke depan dalam melakukan perubahan karena telah dibredel kebebasan dan kemerdekaannya. Diakui maupun tidak, siapapun kemudian akan setuju berkata bahwa militer dalam konteks apapun selalu identik dengan pendekatan fisik dalam menyelesaikan persoalan. Senapan, bedil, pistol dan lain seterusnya merupakan senjata yang selalu menjadi alat terdepan dalam menuntaskan persoalan.

Kekuatan nalar dikalahkan oleh kekuatan fisik. Bagi militer, otak tidak begitu penting namun yang sangat diperlukan adalah otot dengan mengangkat senjata, berperang di medan tempur walaupun yang diajak bertempur adalah warga sipil. Sejarah membuktikan bahwa ketika kekuasaan militer di bawah rezim Soeharto berkuasa selama 32 tahun lebih, negeri ini berada dalam kondisi yang sangat represif. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Ketika ada rakyat yang berani melawan terhadap kebijakan penguasa, mereka harus diringkus dan dipenjara (baca: rezim Orde Baru). Akhirnya dengan demikian, ini kemudian melahirkan kehidupan berbangsa yang dipimpin dan dikuasai secara otoriter. Rakyat pun menjadi takut. Mereka terancam nyawanya.

Rakyat di Tangan Para Militer

Secara tegas, kini rakyat sedang berada dalam lingkaran kekuasaan para militer. Dua Jenderal baik Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wiranto dan satu Letnan Jenderal Prabowo Subianto pasti memiliki latar belakang pengalaman militer yang serupa walaupun tidak bisa dikatakan sama. Pola kepemimpinan mereka dalam mengelola negeri ini tidak akan jauh berbeda. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup demokratis di 2004 dan kemudian mengomandani negeri ini hingga 2009 bukan jaminan pula bahwa ia akan demokratis apabila terpilih kembali sebagai pemimpin 2009-2014. Begitu juga dengan Wiranto dan Prabowo Subianto apabila terpilih sebagai pemimpin di negeri ini walaupun mereka berposisi sebagai wakil presiden.

Yang jelas, wakil presiden saat ini berbeda dengan era Orde Baru yang hanya dijadikan ban serep. Wakil presiden juga memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur negara dan bangsa (baca: kontrak politik partai politik koalisi 2009). Yang pasti, jejak rekam mereka ketika zaman Orde Baru akan tetap melekat dalam pola sikap, pikiran dan tindakannya walaupun tidak kelihatan secara nyata. Setidaknya, itu menjadi modal pengaruh sangat kuat dalam memimpin negeri ini ke depan. Oleh karenanya, nasib rakyat di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke sesungguhnya sedang berada di tangan para militer, apakah mereka akan semakin memeroleh masa depan yang baik ataukah tidak.

Oleh sebab itu, siapapun yang kemudian terpilih sebagai pemimpin di negeri ini, masyarakat hanya berharap agar pilar kebebasan dan kemerdekaan hidup dalam segala hal tetap ditegakkan dengan sedemikian tinggi. Kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera dan sentosa bisa diwujudkan dengan sedemikian nyata. Menjadi pemimpin yang benar-benar peduli dan peka terhadap kepentingan rakyat kemudian harus didahulukan. Menjadi pemimpin yang berpikir arif dan bijaksana pun harus digelar. Pemimpin harus mengasihi dan mencintai rakyatnya. Pemimpin jangan sampai melahirkan sikap dan tindakan politik yang menyakiti kehidupan rakyat. Rakyat membutuhkan perlindungan dalam semua aspek kehidupan dari pemimpin sehingga kebijakan politik apapun yang dilahirkan harus betul-betul mencerminkan harapan, keinginan dan masa depan rakyat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.


Iklan