Hari: Juni 18, 2009

Kegagalan UN di Jatim

Kompas Jatim, 17 Juni 2009

Oleh Moh. Yamin, Penulis buku “Menggugat Pendidikan Indonesia” (2009), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang

Pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) 2009 untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah digelar. Namun ironisnya, dari jumlah peserta UN sebanyak 316.039, mencakup SMA, MA dan SMK se Jawa Timur (Jatim), ternyata ada 15.078 pelajar (4,77%) yang tidak lulus. Secara terperinci, angka penurunan kelulusan terbesar di SMA terjadi pada jurusan Bahasa, yakni 466 orang atau 6,65 persen dari 7.008 peserta UN. Bila dibandingkan dengan 2008 lalu, yang tidak lulus hanya berjumlah 110 siswa atau 1,02 persen dari 6.781 peserta.

Sedangkan angka kelulusan SMA jurusan IPA pun tidak jauh berbeda. Tahun 2008 dari 79.263 peserta UN jurusan IPA, yang tidak lulus berjumlah 1.757 anak atau 2,22 persen. Tahun 2009 dari 83.804 peserta, yang tidak lulus berada pada angka 2.283 atau 2,72 persen. Angka kelulusan siswa SMA jurusan IPS tahun ini juga tinggi. Dari 73.353 pelajar yang mengikuti UN, 3.401 pelajar di antaranya tidak lulus atau 4,64 persen. Sementara, peserta UN tahun ini dari MA jurusan IPA, 648 pelajar dari 14.774 pelajar juga tidak lulus atau 4,38 persen. Peserta UN dari MA jurusan IPS 39.295 pelajar dengan 2.753 pelajar pun juga tidak lulus atau 7,00 persen. Sementara itu, peserta UN dari MA jurusan Bahasa berjumlah 3.692 pelajar dengan 242 pelajar di antaranya tidak lulus atau 6,55 persen.

Yang lebih ironis lagi, Surabaya dan dua kota pendidikan lainnya, Malang dan Jember, justru berada di nomor paling buncit. Menurut catatan Dinas Pendidikan Jatim, siswa di kota pinggiran seperti Pasuruan, Probolinggo dan Lamongan menjadi peringkat terbaik. Kota Pasuruan menjadi nomor satu di program IPA dengan 8,48. Probolinggo menjadi posisi terbaik untuk program Bahasa dengan rata-rata nilai 8,29. Untuk program IPS, Lamongan menjadi urutan terbaik dengan rata-rata nilai 7,92. Sementara Surabaya, Malang dan Jember sangat buruk. Nilai program IPA-nya tidak masuk 20 besar. Bahkan program Bahasa, ketiga kota itu juga keluar dari 15 besar.

Oleh karenanya, mencermati fenomena tersebut, ini kemudian cukup mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa sekolah, dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait belum mampu memberikan pendidikan yang mencerdaskan anak didik walaupun hasil UN bukan jaminan anak didik sudah berhasil dalam mengikuti pendidikan. Akan tetapi, begitu besarnya angka ketidaklulusan tersebut yang mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa pendidikan di Jatim sangat gagal dijalankan secara maksimal dan optimal. Kendatipun sebelum mengikuti UN, anak didik mengikuti sejumlah tambahan waktu belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti UN, hasilnya sangat sia-sia, tidak memuaskan. Justru yang muncul adalah kekecewaan.

Seolah, upaya apapun yang dilakukan untuk menguatkan kemampuan anak didik tidak menjadi harapan sangat baik bagi keberhasilan pendidikan mereka. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah yang salah dalam pelaksanaan pendidikan di Jatim ini sehingga menyebabkan banyak siswa harus gagal dalam UN, apakah karena mereka tidak rajin belajar sebelum menghadapi UN ataukah karena faktor lain, sebut saja sulitnya materi soal yang diujikan sehingga kondisi sedemikian sangat menyulitkan para siswa untuk menjawab soal-soal ujian tersebut secara mudah?

Yang jelas, siapapun tidak bisa dan mampu menjawab persoalan tersebut namun terlepas dari itu semua, sesungguhnya kunci utama yang harus didiskusikan adalah selama ini terkadang apa yang diajarkan ketika proses belajar mengajar berlangsung kerap tidak berbanding lurus dengan soal yang diujikan. Ketika para siswa secara serius mendalami materi pelajaran yang didapat di sekolah dan dipandang sangat mungkin diujikan, justru yang muncul kemudian di lapangan sangat jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Soal-soalnya sangat berbeda. Hal tersebut belum berbicara ketidakpedulian pemerintah dan pihak terkait yang membuat soal-soal ujian nasional tersebut. Tidak adanya koordinasi secara terbuka dan intensif mengenai materi soal apa saja yang akan diujikan dengan pihak sekolah merupakan sebuah persoalan lain. Sehingga ketika soal-soal yang akan diujikan sudah rampung, para anak didik siap mengerjakan soal, mereka pun kaget setengah mati (baca: realitas).

Buruk

Diakui maupun tidak, persoalan tersebut tidak mungkin muncul apabila tidak diawali oleh pengelolaan pendidikan yang buruk. Dalam konteks ini, tidak ada sistem yang dijalankan secara profesional dalam mempersiapkan pembuatan soal UN. Seolah, semuanya bekerja sendiri-sendiri dan saling menunjukkan ego sektoral masing-masing. Keinginan dan kehendak untuk bekerja secara bersama untuk menyelenggarakan UN secara baik, tidak merugikan pihak-pihak tertentu, terutama peserta didik tidak dilakukan dengan sedemikian serius.

Kemauan untuk bisa mempersiapkan pembuatan soal UN yang sesuai dengan materi pelajaran yang ada di sekolah ibarat menegakkan benang basah. Oleh karenanya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai pilot project dalam persiapan dan pembuatan soal UN kemudian merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab atas kegagalan pendidikan di Jatim. Tidak hanya itu saja, panitia pembuatan soal UN di Jatim pun juga harus ikut bertanggung jawab. Namun menyalahkan sekolah dan para guru karena menyebabkan anak didiknya tidak lulus UN jangan sampai dilakukan sebab mereka tidak ikut-ikut mempersiapkan dan membuat soal UN.

Yang jelas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jatim, Dinas Pendidikan Jatim dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten pun harus melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai begitu besarnya angka anak didik yang tidak lulus UN. Berupaya mencari titik persoalannya dan menjadikan pengalaman buruk tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari merupakan sebuah kebijakan bijak yang harus diambil. Jangan sampai masuk lubang yang sama di tahun berikutnya. Jangan sampai menjadikan pendidikan dengan segala pernak perniknya sebagai kelinci percobaan. Yang lebih penting lagi, memberikan jalan keluar bagi anak didik yang tidak lulus UN agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi pun harus digelar sebab ketidaklulusan mereka bukan karena disengaja. Oleh karenanya, kita semua kemudian berharap agar pendidikan dilaksanakan secara serius dan profesional dengan dedikasi sangat tinggi demi mendidik anak-anak bangsa.

Iklan