Jurnal Nasional | Rabu, 5 Oct 2011 (http://www.jurnas.com/halaman/10/2011-10-05/184424)
Oleh Moh Yamin: Pengajar di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
TEPAT 20 Oktober 2011 nanti, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II sudah berusia dua tahun, dan tepat saat itu pula akan diumumkan nama-nama menteri baru sebagai hasil reshuffle kabinet. Lepas dari itu semua, siapa pun dan pihak mana pun sangat berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menyusun para personel baru yang akan mampu bekerja bersama secara profesional dan proporsional. Semua personel baru yang akan ditempatkan harus sesuai bidang masing-masing agar benar-benar memiliki kemampuan, kapasitas, dan sejenisnya.
Sebab itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan demi terciptanya kabinet yang profesional. Pertama, memberikan jabatan menteri kepada siapa pun namun harus didasarkan pada latar belakang pendidikan. Jangan semata karena memiliki kedekatan dan atau kepentingan politik praktis tertentu. Diharapkan, SBY mampu memilih seseorang untuk mengisi kursi sebuah kementerian bukan karena jasa politik tertentu. Dalam konteks yang lebih tegas dan mendalam, latar belakang pendidikan akan menentukan seseorang apakah mampu mengemban amanah tersebut atau tidak. Latar belakang pendidikan akan memberikan arah yang jelas dan nyata ke mana bangsa ini akan diarahkan.
Kedua, mencari seorang menteri harus didasarkan pada pengalaman yang selama ini digeluti oleh orang tertentu, sebab pengalaman akan menjadi modal sangat mendasar bagaimana ketika ia menjabat mampu bekerja secara baik dan benar. Pengalaman akan memberikan satu kejelasan kinerja bagaimana orientasi bangsa ini akan dijalankan dengan sedemikian rupa. Yang berpengalaman biasanya akan lebih mudah mengerjakan tugas dan wewenang yang diembannya. Tidak sekadar memiliki banyak teori, namun juga diperkuat pengetahuan lapangan yang telah dijalaninya.
Ketiga, diharapkan juga mempertimbangkan unsur kejujuran (integritas) dan track record-nya. Kejujuran merupakan peranti sangat utama, sebab dengan kejujuran seseorang akan bisa bekerja tulus dan terbuka demi kepentingan bangsa dan negara. Kejujuran akan menjadi cermin bagaimana seorang menteri tidak menjadikan jabatan dan kekuasaannya demi kepentingan sektoral tertentu.
Kejujuran akan mendorong seseorang benar-benar berada di jalan yang lurus. Tidak berpikiran sempit dan kerdil untuk memanfaatkan jabatannya dalam konteks tertentu yang menguntungkan dirinya atau lain sejenisnya. Sedangkan track record seseorang itu berkenaan dengan apakah selama ini tidak pernah memiliki dosa politik atau tidak. Apakah ia pernah melakukan korupsi uang negara atau tidak. Apakah pernah melakukan penipuan tertentu yang kemudian menyebabkan negara mengalami kerugian cukup luar biasa besar baik secara material maupun nonmaterial.
Keempat, menemukan seorang menteri pun harus bisa memerhatikan ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil sikap politik. Dalam konteks seperti ini, karakter dan kepribadian seorang menteri yang kuat dan tangguh merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Ia siap melawan siapa pun, baik dari partai politik atau pihak mana pun yang berusaha menekannya demi kepentingan politik tertentu. Tidak memiliki ketakutan politik apa pun terhadap segala bentuk ancaman terhadap dirinya menjadi kekuatan sangat luar biasa agar ia mampu menjalankan tugasnya secara tenang dan berhasil.
Kelima, memberikan jabatan menteri kepada siapa pun diharapkan betul-betul didasari insting politik yang tinggi, apakah ia mampu menjalankan amanah tersebut selama tiga tahun ke depan dan mampu secara terus-menerus dengan komitmen yang kuat untuk bekerja semaksimal dan seoptimal mungkin demi kepentingan bersama. Diupayakan agar ia tidak terjebak pada agenda kerdil dan sempit tertentu di tengah perjalanan sebab ini mengandung risiko sangat tinggi. Imbasnya, agenda pemerintahan SBY dalam tiga tahun ke depan dikhawatirkan akan goyah. Bila ini menjadi kenyataan politik, SBY akan kalang kabut.
Keenam, kursi menteri bukan hanya jabatan yang semata harus dijalankan secara profesional, namun juga harus diperkuat dengan manajemen yang sangat tangguh agar tidak karam di tengah perjalanan. Sebab itu, pertimbangan politik SBY dalam memilih menterinya nanti–apakah akan ditempatkan di Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan sejenisnya–hendaknya memerhatikan kematangan dan kedewasaan politik dalam mengelola jabatan sebuah kementerian. Ini merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.
Yang menjadi pertanyaan mahapenting adalah apakah Presiden SBY mampu dan bisa menjalankan enam prinsip tersebut demi melahirkan sebuah kabinet profesional? Secara tegas, kita semua sangat menghendaki agar kriteria kabinet sedemikian bisa ditunaikan dengan sedemikian nyata dan konkret. Publik di negeri ini mulai dari Sabang sampai Merauke sangat yakin dan percaya bahwa SBY bisa mewujudkan hal demikian. Pengalaman politik sebelumnya ketika memimpin negeri ini di periode 2004-2009 menjadi pengalaman sangat berharga bagaimana ke depan beliau harus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat tercinta.
SBY tidak akan mengecewakan rakyatnya yang telah memberikan amanah politik untuk yang kedua kalinya memimpin negeri ini. Terpilihnya SBY lebih dari 60 persen saat pilpres 2009 lalu disertai dengan parlemen yang kuat akan pasti melakukan banyak hal yang lebih baik. Bila slogan politik SBY berbunyi “Lanjutkan!” dalam kampanye lalu, maka kita tinggal menunggu sejumlah kebijakan SBY yang telah dilakukan sebelumnya dan dipandang sangat baik untuk dilanjutkan ke depan.
Harapan rakyat adalah semoga kehidupan mereka bisa semakin sejahtera. Kelaparan dan kemiskinan segera terkikis habis. Rakyat juga semakin cerdas dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui program pendidikan gratis. Hukum juga ditegakkan dengan sedemikian adil. Kehidupan bangsa yang kondusif, konstruktif dan dinamis kemudian dapat diwujudkan secara nyata dan konkret.
