Surya, 27 Januari 2008
Judul : Nasionalisme Kiai, Penulis : Ali Maschan Moesa
Penerbit : LKiS, Terbitan : November, 2007
Tebal : 358 Halaman
Peresensi : Moh. Yamin, Staf Peneliti FKIP Universitas Islam Malang
Suburnya benih-benih disintegrasi bangsa disebabkan oleh hilangnya kecintaan terhadap tanah air. Retaknya persahabatan dan persaudaraan atas nama bangsa lahir karena dilatarbelakangi perbedaan faktor kepentingan golongan, kedaerahan, dan kepentingan politik tertentu. Adanya saling tuding menuding bahwa daerahnya adalah yang terbaik sedangkan daerah lain tidak disebabkan oleh pupusnya sikap toleransi dan solidaritas antar sesama atas nama bangsa.
Hal-hal sedemikian itu kemudian muncul, berkembang dan menjadi pemicu kuat konflik-konflik yang berekor pada peperangan sesaudara dan sebangsa karena sudah tidak tertanam lagi nasionalisme kebangsaan. Ini sangat jelas merupakan sebuah ironi. Indonesia dengan keragaman dan keberbedaan yang cukup luas seperti agama, ras, suku, etnis dan begitu seterusnya selalu menjadi penghalang bagi bersatunya bangsa Indonesia atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Justru, hal itu harus menjadi perekat bersama. Persoalannya menjadi rumit ketika dimunculkan sebuah pertanyaan ”siapakah yang harus disalahkan dalam permasalahan ini?” Siapapun tidak bisa disalahkan akan tetapi perlu dicari akar persoalannya dan ditemukan pemecahannya secara komprehensif serta holistik. Buku ini cukup mendetail berbicara tentang mengapa rakyat Indonesia kemudian terpetak-petak dan kemudian ingin memisahkan dirinya dari NKRI? Buku ini sebetulnya merupakan disertasi Ali Maschan Moesa yang mengupas banyak gagasan nasionalisme kiai dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia.
Yang pasti, disintegrasi bangsa disebabkan tidak adanya pemerataan ekonomi, keadilan hukum yang terjarah oleh kepentingan kelompok dominan, penindasan sebuah kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas. Minoritas di sini adalah golongan elit lapis atas yang memiliki kekuasaan secara politik sehingga sangat mudah untuk melakukan eksploitasi terhadap mayoritas; kelompok miskin dan tak berdaya.
Tak hanya itu saja, potensi disintegrasi bangsa disebabkan oleh pudarnya kekompakan antara elit pusat dan daerah dalam rangka membangun sinergisitas kepimimpinan. Pusat terlalu mendikte dan daerah tidak diberi peran mengelola daerahnya sama sekali. Celakanya lagi, agama pun turut memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap persoalan tersebut. Agama selalu dijadikan alat legitimasi dan pembenar atas munculnya disintegrasi bangsa tersebut karena Indonesia bukan negara Islam. Padahal bila menggunakan Islam sebagai dasar hukum dalam berbangsa dan bernegara, ini meniscayakan bahwa Indonesia akan aman, adil, makmur dan begitu seterusnya.
Pendapat ini muncul dari beberapa orang yang mau menjadikan Islam sebagai dasar negara republik Indonesia. Tepatkah tawaran itu? Bukan sebuah jaminan bahwa menjadikan Islam sebagai dasar negara akan baik. Justru para kiai dalam konteks ini sangat menolak secara absolut. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar hukumnya; Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati sekaligus tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Membongkar dasar negara dan diganti dengan yang lain sangat membuka peluang besar ambruknya bangunan NKRI. Para kiai mengatakan, formalisasi Islam dalam NKRI bukan zamannya lagi. Mengambil substansi nilai-nilai Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia adalah sebuah pilihan politik yang cerdas. Sebab bangsa Indonesia tidak hanya dihuni oleh umat Islam, namun umat agama-agama lain juga ada.
Dalam pandangan para kiai, nasionalisme tidak harus dasarkan pada agama tertentu seperti Islam, yang disebut ukhuwah wathaniyah. Nasionalisme itu lahir dan menjadi paradigma berpkir, bersikap serta bertindak rakyat Indonesia ketika hal itu digali dan diambil dari konteks kehidupan berbangsa sekaligus bernegara Indonesia itu sendiri.
Hidup senasib sepenanggungan merupakan sebuah keniscayaan di ibu pertiwi ini. Para kiai menganalogikan dengan sebuah pertanyaan ”haruskah kita membeli minyak unta cap babi atau minyak babi cap unta? Tentu, pilihan kita jatuh pada yang pertama. Minyak unta adalah nilai-nilai Islam yang termanifestasikan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Sedangkan cap babi adalah dasar negara Indonesia; Pancasila dan UUD 1945.
Dalam konteks ini pula, para kiai melakukan penggalian dan pengambilan nilai kehidupan berbangsa serta bernegara tersebut melalui tiga tahapan. Pertama; eksternalisasi. Dalam tahapan pertama ini, kita perlu membangun kesadaran sosio-kultural terhadap realitas berbangsa Indonesia tanpa harus berpatokan pada kepentingan apapun, kecuali untuk merasakan dan menjiwai kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya.
Kita lalu melakukan interaksi diri dan berdialog antar sesama sebagai bangsa Indonesia dengan pluralitas yang ada. Tidak ada tendensi apapun, kecuali menumbuhkan persaudaraan dan persahabatan demi sebuah kesetiakawanan atas nama bangsa Indonesia. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mencoba menghadirkan diri kita yang hilang dari batas-batas kedaerahan masing-masing.
Kita melebur menjadi satu; bangsa Indonesia. Ras, agama dan lain seterusnya ditanggalkan dengan sedemikian jauh. Kedua; obyektivikasi. Dalam tahap kedua ini, kita lalu melakukan sebuah pemahaman obyektif terhadap realitas sosial tersebut, kemudian memahamkan diri bahwa mengedepankan perbedaan dengan segala anak pinaknya hanya sebuah pandangan sempit yang rentan menimbulkan preseden-preseden buruk.
Justru itu harus dijadikan gerakan menuju kebersamaan atas nama bangsa Indonesia yang plural itu. Jangan menjadikan keberbedaan itu sebagai peletup perpecahan namun itu seharusnya dijadikan semangat bersatu padu. Ketiga; internalisasi. Di tahap terakhir ini, kita kemudian mencerap segala hal yang sudah dialami ke dalam diri masing-masing. Kita itu terbentuk dalam sebuah bangsa disebabkan adanya individu-individu menjadi kelompok besar.
Dalam ilmu sosiologi, masyarakat terbentuk dari orang per orang yang memiliki kesamaan nasib, pandangan dan pikiran dalam konteks mengarungi kehidupan berbangsa. Kiai mengamini, nasionalisme itu akan menerangi kehidupan berbangsa Indonesia ketika diilhami dari kehidupan berbangsa itu sendiri, bukan dari yang lain. Apabila agama ingin dimasukkan dalam konteks nasionalisme demi memperkukuh NKRI, esensi agama haruslah diutamakan ketimbang formalitasnya yang berbentuk syariat Islam.
kiai …memliki rasa .telah terhianati …..dalam piagam jakarta..indonesia merdeka atas pemberian dari alla swt …dengan tangan2 para santri santri…..
dari situlah mengapa para kiai bertindak seperti itu ….”’
sebetulnya tidak lah akan ambruk bila syariat islam di tegakan…!!
^_^ ..insyaallah.
tergantung islam yang bagaimana yang anda maksudkan, bila Islam yang anda maksud mengarah pada Ideologisasi kebangsaan saya kurang sepakat…
Yang kita ambil dalam agama atau Islam dalam berkehidupan bukan simbol-simbol, melainkan nilai-nilai universal dalam menunaikan kehidupan, termasuk di dalamnya berbangsa dan bernegara. Para kiai melakukan itu. Persoalannya saat ini sudah terjadi pergeseran dari awalnya pembumian nilai-nilai Islam menuju formalisasi Islam sebagai simbol dalam berkehidupan dan itulah yang sedang dilakukan kelompok-kelompok garis keras.
sebenarnya semua masalah hati…kalo sudah keikhlasan dihati sudah tertanam maka akan mendatangkan perubahan walaupun kecil tapi nanti hasilnya akan besar . banyak aktivis muda islam belum memahami arti pengorbanan dan mendalami sedalam-dalamnya agama yg dipelajarinya hanya mengambil dasarnya saja sebagai acuan pegangan hidup………sebagai contoh penganut tawasuf modern dipandang oleh penganut tasawuf murni sebagai penghiatan terhadap ajaran islam…..mereka memaknai ” dunia adalah penjara bagi orang mukmin” tapi apakah benar kita akan merasa hidup itu sebagai penjara, maka bersiaplah untuk menderita didunia, jika kita memandang dunia sebagai penjara dari sudut lain sebagai tempat untuk mencari apa arti sebenarnya kita hidup didunia maka akan terasa berbeda dan menjalani hidup didunia dengan ketenangan hati dan masih berada pada batas2 ukhuwah islamiyah.
Banyak aktivis muda memaknai agama secara dangkal, itulah poin penting dari komentar di atas, betulkah? bagaimana kalau yang tua juga dangkal memahami agama, patutkah itu dialamatkan kepada mereka? agama ketika sudah turun ke bumi sudah menjadi milik manusia, bukan lagi tuhan. Kendatipun demikian, yang tetap perlu dipertahankan adalah mengenai teologinya yang tdak akan pernah berubah sepanjang masa. Memvonis sekelompok orang dengan sebuah pandangan yang tidak meluas kemudian perlu diluruskan dan didudukkan secara proporsional.
iya pa? berarti hanya masalah kelurusan pandangan dan dudukan secara merata ya pa? boleh minta penjelasan lebih menyeluruh….
Pengertiannya adalah seseorang yang kemudian melakukan vonis salah dan benar sesungguhnya karena ia belum mampu menggunakan pandangan di luar nalar rasionya atau beyond the ratio. Ia juga bisa seperti itu karena masih didominasi ego sektoral sehingga membutakan diri terhadap realitas-realitas yang tentu harus diresponi secara nalar jernih pula. Persoalannya adalah saat ini sudah semakin banyak manusia yang memang secara “pendidikan” sudah tinggi akan tetapi mereka hanya menjadikan “itu” sebagai pengetahuan, bukan menginternalisasikannya dalam kehidupan nyata atau lebih tepatnya membumikan pengetahuan sebagai bagian dari interaksi berkehidupan.
maksih banyak penjelasnnya pak……banyak sudah mengubah persepsi saya
makasih banyak penjelasannya pak……sedikit banyak sudah mengubah persepsi saya tentang suatu paradigma berpikir