Jika Kiai Membincang Nasionalisme

Surya, 27 Januari 2008

Resensi Buku:

Judul : Nasionalisme Kiai, Penulis : Ali Maschan Moesa

Penerbit : LKiS, Terbitan : November, 2007

Tebal : 358 Halaman

Peresensi : Moh. Yamin, Staf Peneliti FKIP Universitas Islam Malang

 

Suburnya benih-benih disintegrasi bangsa disebabkan oleh hilangnya kecintaan terhadap tanah air. Retaknya persahabatan dan persaudaraan atas nama bangsa lahir karena dilatarbelakangi perbedaan faktor kepentingan golongan, kedaerahan, dan kepentingan politik tertentu. Adanya saling tuding menuding bahwa daerahnya adalah yang terbaik sedangkan daerah lain tidak disebabkan oleh pupusnya sikap toleransi dan solidaritas antar sesama atas nama bangsa.

Hal-hal sedemikian itu kemudian muncul, berkembang dan menjadi pemicu kuat konflik-konflik yang berekor pada peperangan sesaudara dan sebangsa karena sudah tidak tertanam lagi nasionalisme kebangsaan. Ini sangat jelas merupakan sebuah ironi. Indonesia dengan keragaman dan keberbedaan yang cukup luas seperti agama, ras, suku, etnis dan begitu seterusnya selalu menjadi penghalang bagi bersatunya bangsa Indonesia atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Justru, hal itu harus menjadi perekat bersama. Persoalannya menjadi rumit ketika dimunculkan sebuah pertanyaan ”siapakah yang harus disalahkan dalam permasalahan ini?” Siapapun tidak bisa disalahkan akan tetapi perlu dicari akar persoalannya dan ditemukan pemecahannya secara komprehensif serta holistik. Buku ini cukup mendetail berbicara tentang mengapa rakyat Indonesia kemudian terpetak-petak dan kemudian ingin memisahkan dirinya dari NKRI? Buku ini sebetulnya merupakan disertasi Ali Maschan Moesa yang mengupas banyak gagasan nasionalisme kiai dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia.

Yang pasti, disintegrasi bangsa disebabkan tidak adanya pemerataan ekonomi, keadilan hukum yang terjarah oleh kepentingan kelompok dominan, penindasan sebuah kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas. Minoritas di sini adalah golongan elit lapis atas yang memiliki kekuasaan secara politik sehingga sangat mudah untuk melakukan eksploitasi terhadap mayoritas; kelompok miskin dan tak berdaya.

Tak hanya itu saja, potensi disintegrasi bangsa disebabkan oleh pudarnya kekompakan antara elit pusat dan daerah dalam rangka membangun sinergisitas kepimimpinan. Pusat terlalu mendikte dan daerah tidak diberi peran mengelola daerahnya sama sekali. Celakanya lagi, agama pun turut memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap persoalan tersebut. Agama selalu dijadikan alat legitimasi dan pembenar atas munculnya disintegrasi bangsa tersebut karena Indonesia bukan negara Islam. Padahal bila menggunakan Islam sebagai dasar hukum dalam berbangsa dan bernegara, ini meniscayakan bahwa Indonesia akan aman, adil, makmur dan begitu seterusnya.

Pendapat ini muncul dari beberapa orang yang mau menjadikan Islam sebagai dasar negara republik Indonesia. Tepatkah tawaran itu? Bukan sebuah jaminan bahwa menjadikan Islam sebagai dasar negara akan baik. Justru para kiai dalam konteks ini sangat menolak secara absolut. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar hukumnya; Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati sekaligus tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Membongkar dasar negara dan diganti dengan yang lain sangat membuka peluang besar ambruknya bangunan NKRI. Para kiai mengatakan, formalisasi Islam dalam NKRI bukan zamannya lagi. Mengambil substansi nilai-nilai Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia adalah sebuah pilihan politik yang cerdas. Sebab bangsa Indonesia tidak hanya dihuni oleh umat Islam, namun umat agama-agama lain juga ada.

Dalam pandangan para kiai, nasionalisme tidak harus dasarkan pada agama tertentu seperti Islam, yang disebut ukhuwah wathaniyah. Nasionalisme itu lahir dan menjadi paradigma berpkir, bersikap serta bertindak rakyat Indonesia ketika hal itu digali dan diambil dari konteks kehidupan berbangsa sekaligus bernegara Indonesia itu sendiri.

Hidup senasib sepenanggungan merupakan sebuah keniscayaan di ibu pertiwi ini. Para kiai menganalogikan dengan sebuah pertanyaan ”haruskah kita membeli minyak unta cap babi atau minyak babi cap unta? Tentu, pilihan kita jatuh pada yang pertama. Minyak unta adalah nilai-nilai Islam yang termanifestasikan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Sedangkan cap babi adalah dasar negara Indonesia; Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks ini pula, para kiai melakukan penggalian dan pengambilan nilai kehidupan berbangsa serta bernegara tersebut melalui tiga tahapan. Pertama; eksternalisasi. Dalam tahapan pertama ini, kita perlu membangun kesadaran sosio-kultural terhadap realitas berbangsa Indonesia tanpa harus berpatokan pada kepentingan apapun, kecuali untuk merasakan dan menjiwai kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya.

Kita lalu melakukan interaksi diri dan berdialog antar sesama sebagai bangsa Indonesia dengan pluralitas yang ada. Tidak ada tendensi apapun, kecuali menumbuhkan persaudaraan dan persahabatan demi sebuah kesetiakawanan atas nama bangsa Indonesia. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mencoba menghadirkan diri kita yang hilang dari batas-batas kedaerahan masing-masing.

Kita melebur menjadi satu; bangsa Indonesia. Ras, agama dan lain seterusnya ditanggalkan dengan sedemikian jauh. Kedua; obyektivikasi. Dalam tahap kedua ini, kita lalu melakukan sebuah pemahaman obyektif terhadap realitas sosial tersebut, kemudian memahamkan diri bahwa mengedepankan perbedaan dengan segala anak pinaknya hanya sebuah pandangan sempit yang rentan menimbulkan preseden-preseden buruk.

Justru itu harus dijadikan gerakan menuju kebersamaan atas nama bangsa Indonesia yang plural itu. Jangan menjadikan keberbedaan itu sebagai peletup perpecahan namun itu seharusnya dijadikan semangat bersatu padu. Ketiga; internalisasi. Di tahap terakhir ini, kita kemudian mencerap segala hal yang sudah dialami ke dalam diri masing-masing. Kita itu terbentuk dalam sebuah bangsa disebabkan adanya individu-individu menjadi kelompok besar.

Dalam ilmu sosiologi, masyarakat terbentuk dari orang per orang yang memiliki kesamaan nasib, pandangan dan pikiran dalam konteks mengarungi kehidupan berbangsa. Kiai mengamini, nasionalisme itu akan menerangi kehidupan berbangsa Indonesia ketika diilhami dari kehidupan berbangsa itu sendiri, bukan dari yang lain. Apabila agama ingin dimasukkan dalam konteks nasionalisme demi memperkukuh NKRI, esensi agama haruslah diutamakan ketimbang formalitasnya yang berbentuk syariat Islam.

 

Prospek Pendidikan Jatim 2008

Kompas Jawa Timur, 3 Januari 2008

Oleh Moh. Yamin, Dosen FKIP Universitas Islam Malang

Kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sejumlah kantong pribadi, masih banyaknya anak putus sekolah, minimnya anggaran pendidikan di sejumlah pemerintah daerah dan provinisi Jawa Timur (Jatim) sudah menjadi persoalan lama namun tidak bisa diselesaikan dengan sedemikian rupa. Persoalan lain adalah banyaknya pungutan liar (pungli) ketika sedang terjadi proses penerimaan siswa baru baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Orang tua selalu dibebani sekian biaya pendidikan. Ini belum lagi berbicara tentang kebijakan pendidikan baik dari pusat maupun pemerintah di Jatim sendiri yang cenderung tidak berpihak kepada kelas menengah ke bawah.

Ambil contoh, kebijakan pendidikan di Dinas Pendidikan Jatim mewajibkan siswa SD dan sederajat untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) 2008 mendatang. Kebijakan ini muncul setelah pemerintah pusat lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 33/2007 menginstruksikan implimentasi regulasi itu ke seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam konteks ini, pemerintah Jatim menelan mentah-mentah kebijakan pusat tersebut dan tidak memerhatikan kesiapan daerah, khususnya para siswa. Sepanjang tahun 2007 ini, pendidikan rakyat selalu dibuat ruwet dan runyam. Hal ini mengindikasikan bahwa keberpihakan pemerintah di Jatim sangat rendah. Tidak begitu peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Seolah, persoalan pendidikan yang menghantam rakyatnya dianggap angin lalu saja, tidak digubris sama sekali. Malah, rakyat dijadikan obyek penindasan dan dipimpong ke sana kemari dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang memberatkan.

Persoalan ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan di benak rakyat: betulkah pemerintah dilahirkan dan dihadirkan untuk memperjuangkan kepentingan hidup mereka? Jangan-jangan itu sudah dikalahkan oleh kepentingan politik kerdilnya yang busuk itu. Kepentingan kerdil dan busuk adalah mengejar kekuasaan setinggi mungkin, mengeruk habis kas negara demi kepentingan pirbadi dan golongan. Diakui maupun tidak, ini adalah sebuah realitas dan ironi di balik penderitaan rakyat yang begitu rumit. Ternyata, kesadaran politik pemerintah untuk membelalakkan mata dan hati nuraninya terhadap kenyataan hidup rakyatnya sudah buta dan dibutakan oleh sebuah kepentingan sempit. Oleh sebab itu, jangan harap apabila masa depan pendidikan rakyat Jatim bisa terangkat dengan sedemikian baik.

Sejumlah peneliti, pengamat dan praktisi pendidikan menyampaikan bahwa bila pemerintah di sejumlah daerah Jatim termasuk pemerintah provinsi Jatim itu sendiri tidak segera mengambil langkah tegas dalam menuntaskan persoalan pendidikan yang dihadapi rakyatnya, ini menjadi alamat buruk ”akan semakin banyak rakyat yang kian buta huruf”. Jangan bermimpi indah bahwa Jatim akan menjadi provinsi dengan melek huruf. Justru, rakyat buta huruf akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Sebetulnya, permasalahan pendidikan dengan segala anak pinaknya menjarah bumi Jatim, hal tersebut disebabkan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan posisi-posisi tertentu di ranah kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka kemudian tidak diawasi secara ketat oleh beberapa pihak terkait.

Lemahnya pengawasan dan kontrol terpadu membawa konsekwensi buruk bagi munculnya sekian perampok kehidupan rakyat. Oknum-oknum tersebut bisa ada di Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintahan itu sendiri baik di daerah maupun tingkat provinsi. Yang secara langsung maupun tidak mengurusi dunia pendidikan. Mereka juga berselingkuh dengan pihak-pihak tertentu yang berada di luar legislatif maupun eksekutif. Hal itu juga ditambah dengan mentalitas para pejabatnya yang koruptif. Mindset mereka adalah materialisme berbasis kelompok dan pribadi. Hal ini lalu membawa satu dampak sangat besar. Mereka kehilangan tanggung jawab politik untuk melayani rakyat. Akses pendidikan dalam paradigma pemerataan pun ditutup dengan sangat rapat.

Biaya pendidikan murah pun menjadi sebuah slogan politik yang tidak merealitas. Hal demikian kemudian diejewantahkan pada sangat sedikitnya anggaran pendidikan untuk rakyat di banyak daerah Jatim. Pertanyaannya kemudian adalah haruskah rakyat selalu menjadi kelompok terpinggirkan dan tidak mendapatkan ruang haknya demi mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pemerintah? Pertanyaan ini sulit dijawab saat sekarang. Itu bisa dijawab apabila 2008 mendatang, pemerintah di sejumlah daerah Jatim termasuk pemerintah provinsi Jatim itu sendiri mau berbenah diri. Mencoba melakukan sekian perbaikan dalam rangka betul-betul berjuang demi masa depan pendidikan rakyatnya adalah sebuah keniscayaan. Yang jelas, menumbuhkan kepedulian sosial tinggi terhadap nasib pendidikan rakyatnya harus digelorakan dengan sangat hebat. Komitmen sosial untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil sangat perlu dipompa sangat kuat.

Kehendak politik guna berbuat yang terbaik demi kehidupan mencerahkan dan mencerdaskan rakyat pun sangat diharapkan muncul. Jangan hanya mampu beretorika semata namun harus bisa digerakkan secara kongkrit dan praksis dalam bentuk keseriusan dan etos kerja tinggi. Dan membangun sinergisitas komunikasi politik konstruktif antara legislatif – eksekutif menjadi kunci pamungkas. Sebab di sinilah seberapa besar anggaran untuk pendidikan akan dialokasikan sepanjang 2008 mendatang; bisakah anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana amanat UUD 1945 direalisasikan? Apabila dua lembaga ini mampu berdialog secara dinamis dan konstruktif demi kepentingan rakyat Jatim, prospek pendidikan 2008 akan bisa baik. Sehingga preseden-preseden buruk pendidikan 2007 secara berangsur akan mampu teratasi dengan sedemikian cepat dan terarah sesuai harapan bersama.