Kontekstualisasi Hermeneutika

Banjarmasin Post, 12 Februari 2006

Judul : Menggagas Manusia Sebagai Penafsir

Penulis : Dr. A. Sudiarja, SJ; Prof. Dr. A. Gianto, SJ; Thomas Hidya Tjaya, SJ, MA; Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno; Dr. F. Budi hardiman; Prof. Dr. Alex Lanur, OFM

Editor : Th. Hidya Tjaya, SJ

J. Sudarminta, SJ

Penerbit : Kanisius

Terbitan : Cetakan I, 2005

Tebal : 182 Halaman

Peresensi : Moh. Yamin, Pemerhati Sosial Pendidikan & Pegiat Perbukuan FKIP Univ. Islam Malang

Di tengah belantara posmodernisme dengan berpijak pada pemikiran anti kemapanan. Maka, mainstream pemikiran kita hari ini menjadi aneh dan sangat baru. Kita dihadapkan pada satu metodologi berpikir yang serba membongkar dan memberontak-oriented. Seolah tidak menginginkan adanya bangunan pemikiran yang pro status quo. Pemikiran statis dan jumud. Bahwa konsep kita harus seperti ini dan itu. Termasuk pula, paradigma berpikir sebagai pisau analisis jangan sampai usang dan busuk. Dalam buku ini, secara panjang lebar diuraikan bahwa hermeneutika sebagai kerangka berpikir menjadi satu keniscyaan. Pendek kata, hermenutika adalah basis pemikiran alternatif yang hari ini banyak digandrungi oleh banyak tokoh elit kita, seperti filosof, pengamat, agamawan, akademisi, mahasiswa dan seterusnya.

Karena ia secara telanjang bulat memberikan ruang kebebasan seluas-luasnya pada manusia untuk melakukan kajian-kajian pemikiran. Agar pemikiran kita tidak terpasung dan dipasung. Tidak stagnan. Malahan, pemikiran kita dibiarkan saja mengalir. Ia diberi hak sepenuhnya untuk berbuat apapun. Kemerdekaan untuk menyampaikan gagasan dalam kerangka hermenutika betul-betul dijamin secara taken for granted. Tak ada sesuatu hal yang akan menghambat kebebasan berpikir kita dalam hal tertentu. Seolah, hermenutika menjadi dewa penyelamat bagi dunia pemikiran. Sehingga mau tidak mau hermeneutika menjadi rebutan banyak orang. Ia selalu dipergunakan dan dijadikan fondasi berpikir dalam banyak bidang, semacam filsafat, agama, politik, dan sebagainya.

Disadari maupun tidak pula, hermenutika sebagai metedologi alternatif kemudian mampu mendorong manusia untuk berpikir kritis, radikal dan universal. Sehingga ia mengarahkan manusia menjadi mahluk yang selalu serba gelisah dan tak percaya pada realitas. Realitas bagi dunia hermeneutika adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Realitas merupakan konstruksi sosial dengan berpijak pada konsensus tertentu. Realitas telah dikebiri oleh sebuah kompromi dan kompromi dari beberapa pihak. Sehingga sangat wajar apabila realitas harus dipertanyakan dan diragukan otentisitasnya. Melihat fenomena semacam itu, hermeneutika menegaskan secara aklamatif.

Bahwa segala hal yang ternyatakan dalam realitas tetap menyembunyikan pesan-pesan tersembunyi (hidden message). Realitas membawa nilai-nilai terselubung. Realitas menjadi sesuatu hal yang semu dan tak bermakna. Hermeneutika menganggap bahwa realitas, seperti teks suci, pernyataan seseorang, kejadian tertentu dan seterusnya selalu syarat akan kepentingan politik dari sekelompok orang. Oleh sebab itu, realitas semacam itu menjadi tidak substantif. Ia jauh dari tujuan realitas yang sesungguhnya. Karena hiper-realitas telah jauh dari realitas. Suka maupun tidak, bagi hermeneutika, realitas telah menjadi teks pro status quo.

Ia telah direcoki oleh paket kepentingan. Sejalan dari itu pula, hermeneutika sebagai paradigma pembebasan pemikiran manusia. Maka, ia mendudukkan manusia untuk mampu menterjemahkan kehendak teks secara sejati. Artinya, manusia sebagai penafsir harus mampu mengetahui latar belakang teks, pencipta teks, dan kondisi teks kekinian. Dengan perkataan lain, bagaimana teks mampu dikelindankan dengan persoalan-persoalan aktual. Sehingga melahirkan makna-makna baru. Teks bisa memberikan semangat baru dan harapan baru bagi kondisi kekinian. Selanjutnya, teks bisa menjelaskan dan memperjelas perannya sebagai sebuah realitas di depan masa kekinian. Jelas, manusia dalam konteks ini diminta-pertanggungjawabannya secara nyata. Oleh sebab itu, manusia sebagai orang yang ditempatkan sebagai sosok penting dalam konteks tersebut.

Maka, ia tidak serta merta harus tunduk dan mengamini atas realitas yang bersifat ekplisit tersebut. Manusia diharuskan melakukan dan menawarkan tawaran pertanyaan demi pertanyaan atas kegelisahan yang dialaminya atas realitas yang ada tersebut. Tak salah apabila hermeneutika menempatkan manusia sebagai penafsir atas sesuatu realitas yang ada di depan mereka (manusia). Manusia sebagai penafsir harus mencari tahu atas sebab musabab yang melatarbelakangi atas realitas tersebut. Manusia harus bisa diposisikan sebagai sosok yang bisa menjawab kegelisahannya itu. Sehingga menemukan titik akhir dari sebuah pertarungan kegelisahan, pertanyaan dan jawaban dari pergulatan tersebut.

Sehingga bisa melahirkan satu penuntasan atas beberapa hal yang tidak terjawab secara ekplisit. Menariknya dalam buku ini pula, Thomas Hidya Tjaya, SJ, MA menyampaikan. Bahwa hermeneutika sebagai basis paradigma pemikiran akan selalu bersangkut paut secara erat dengan kata kebenaran. Dan, ini merupakan satu pertanyaan abadi yang digeluti manusia sepanjang segala zaman. Sangat tepat apabila kebenaran dalam dunia hermeneutika akan selalu diperdebatkan. Suka maupun tidak, maka kebenaran dalam perbincangan hermeneutika akan selalu aktual. Ia tak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia bisa menyelinap di manapun. Sangat niscaya bahwa kebenaran akan pasti dipandang dengan banyak paradigma, seperti teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran pragmatik (hal 60-62). Karena kebenaran itu sendiri adalah relatif. Selanjutnya, selamat membaca buku ini……………..!

Ketimpangan Kerja Menteri KIB

Bali Post, 20 Desember 2005

Oleh: Moh. Yamin, Pemerhati Sosial Pendidikan FKIP Universitas Islam Malang, Pegiat Perbukuan

Perbedaan pendapat tentang kondisi Kabupaten Yahukimo diantara beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II betul-betul membingungkan. Menyita kontroversi yang panjang lebar. Melahirkan banyak kritikan dan pertanyaan mengapa sesama menteri bisa tidak sama dalam mensosialisasikan kondisi Yahukimo. Ada yang begini dan begitu. Terkesan bertabrakan. Dan kerapkali saling mengklaim pandangannya adalah absolut benar. Menteri Perekonomian Budiono mengatakan bahwa Yakohimu baik-baik saja. Daerah tersebut tidak mengalami kelaparan.

Masyarakatnya berada dalam posisi aman, dan terkendali. Suasana kesejahteraannya mencukupi. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu signifikan untuk mencemaskan keberadaan ekonomi di sana. Dan, gejala yang meresahkan kondisi warga yahukimo masih merupakan fenomena awal yang tak akan buruk. Termasuk pula, menurut Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Bahwa kesehatan mereka juga cukup baik. Tidak ada hal yang meresahkan kesehatan warga Yakohimu.

Penyakit yang dikabarkan akan merusak kesehatan jiwa Yahukimo hanyalah sebuah isu semata. Isu yang muncul akibat rakyat terlalu resah terhadap melandanya penyakit di banyak daerah lainnya. Seperti flu burung, busung lapar, dan antrak. Sementara, bagi Menkokesra Aburizal Bakrie. Persoalannya adalah lain. Dengan nada yang sangat sumbang dan memilukan menyatakan. Yakohimu berada dalam kondisi yang sangat parah. Masyarakatnya tidak memiliki kesehatan yang menggembirakan. Mereka didera banyak segala penyakit. Bahkan, ekonominya juga berantakan, dan semraut.

Hidupnya dililit oleh sebuah kemelaratan dan kesengsaraan. Tubuhnya banyak yang kerempengan dan kurus kering. Tidak ada yang baik di kabupaten Yakohimu. Seolah daerah tersebut menjadi tempat segala penderitaan yang harus menghantam warga Yahukimo. Penyakit menjadi binatang jahat yang siap untuk memangsa manusia. Fakta ini jelas merupakan realitas tak terbantahkan. Sehingga sangat niscaya apabila ada sekitar 55 korban yang meninggal akibat kesehatannya buruk (Kompas, 12 Desember 2005).

Jujur, potret semacam itu mencerminkan kurangnya komunikasi yang baik antar pejabat pemerintah. Seakan-akan mereka berjalan sendiri, tanpa harus terlebih dahulu melakukan sebuah kesepakatan bersama apa yang harus disampaikan kepada publik. Lebih ironis lagi, pemerintah jilid II ini menampilkan bangunan pemerintahan yang tidak solid dan kuat di jajaran birokrasi. Akibatnya, pembacaan terhadap kondisi kabupaten Yakohimu pun berlainan. Jelas hal semacam itu mencitrakan sebuah pemerintahan yang tidak sehat dalam kacamata rakyat.

Sehingga kesan yang muncul dalam benak masayarakat. Bahwa pemerintahan jilid II ini adalah tim yang tidak menampakkan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan sebuah tugas kerakyatan. Kapan pemerintah akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya tatkala mereka kurang menyatukan gerakan dan tindakan dalam rangka melakukan sesuatu hal? Akibatnya, penilaian terhadap Yakohimupun mengalami perbedaan.

Sesungguhnya, sebagai pemerintahan yang diistilahkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan “Bersama Kita Bisa”. Maka jiwa kebersatuan sepatutnya dijiwai oleh seluruh komponen elit pemerintahan di negeri ini. Landasan filsafat perjuangan harus diperkuat sebagai hal terpenting di dalam memasivkan gerakan perjuangan dalam ranh tindakan. Supaya mereka tidak tumpang tindih untuk menyampaikan sesuatu hal yang bersifat kerakyatan. Karena apapun bentuknya di depan rakyat. Hal tersebut akan berpengaruh bagi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, sebagai modal utama dalam memajukan negeri ini.

Pemerintah harus mengibarkan azas kesamaan pikiran dan pemikiran. Supaya tidak dipandang aneh di dalam mata masyarakat. Anehnya, hal semacam ini belum sempat terwujud dalam kerja dan tugas pemerintahan saat ini. Walaupun tidak harus menafikan bahwa mereka juga mampu merapatkan barisan dalam hal lain pula. Akan tetapi satu hal yang sangat urgen. Pemerintah yang berada dalam kementerian perlu duduk bersama, berdiskusi bersama, dan menawarkan penyelesaian yang tepat apabila kebutuhan tersebut menyentuh kepentingan rakyat.

Sehingga nantinya pemerintah tidak dicerminkan sebagai birokrasi pemerintahan yang cacat. Cacat yang menggambarkan sebuah ketidakjelasan pembagian pekerjaan kenegaraan. Cacat yang menyimpan penyakit di dalam tubuh birokrasi KIB. Ada yang jelan dan tidak. Ada yang error dan yang seterusnya. Jelas jikalau ini muncul. Maka alamat buruk bagi KIB untuk meyengsarakan rakyat. Bukan mensejahterakan rakyat. Karena hal tersebut akan menuai kritik dan kecaman dari arus bawah apabila terjadi kemudian. Oleh karena itiu, sangat tepat apabila kajian bersama di tingkat pemerintahan perlu dilakukan secara terpadu.

Tanpa harus meninggalkan menteri terkait lainnya. Apabila tindakan tidak baik ini terjadi, maka pemerintahan di bawah kendali utama SBY lagi-lagi mendapat sorotan yang miring, dan tidak sedap. Sebaliknya andaikan seluruh menteri bersama Presiden dan Wapres mampu dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang kuat. Maka, pemerintahannya akan memiliki pengakuan yang baik dalam pikiran rakyat. Pemerintah akan dipahami sebagai tim kerja yang hebat, tegas, dan cekatan di dalam melakukan tugas-tugas kenegaraannya. Jelas hal ini patut diacungkan jempol. Dan, kondisi Yahukimo yang telah melahirkan pelbagai penilaian berlainan jelas harus dijadikan refleksi di dalam pemerintahan SBY.

Karena diakui maupun tidak, hal semacam itu akan berbuntut panjang pada ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah ketika tidak sesegera mungkin membenahi diri. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintahan SBY tidak direcoki oleh kepentingan politis segolongan tertentu yang ingin mem-blow up pemerintah SBY ini sebagai pemerintahan yang jelek. Pemerintahan yang merupakan hasil kompromi politik. Kompromi yang hanya mengakomodasi seluruh suara politik partai ke dalam KIB. Jelas hal ini adalah satu penyakit besar yang meluluhlantakan masa depan KIB empat tahun ke depan, termasuk masa depan rakyat secara garis besar.

Diakui maupun tidak, SBY sebagai komandan utama dalam KIB ini jangan setengah-tengah memberikan teguran kepada menterinya yang asal-asalan dalam berpendapat. Menyampaikan sebuah opini di depan masyarakat. Karena disadari maupun tidak, hal semacam ini akan berpengaruh pada stabilitas kepercayaan rakyat kepada KIB.

Sebaliknya KIB pun akan merasa tidak mendapat kepercayaan yang sebenarnya, riil, da nyata. Jikalau ini kemudian terjadi.

Langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah harus sesegera mungkin memantapkan misi tugas kerakyatan yang jelas demi mencerminkan sebuah kinerja yang tepat nantinya. Juga harus memperkuat komunikasi yang intensif di semua lini. Supaya soliditas mampu terbangun dengan sedemikian rupa. Sehingga tubuh KIB tidak amburadul. Sesegera mungkin melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat secara nyata, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan kesejateraan rakyat. Sudah nyata apabila tugas perjuangan semacam ini mampu ternyatakan dalam bentuk realitas yang menyentuh kebutuhan rakyat. Maka, rakyat akan memandang KIB sebagai pemerintahan pro rakyat.

Kemajuan Ekonomi Masih Sebatas Lipstik

Suara Karya, 15 Mei 2007

Oleh Moh. Yamin, Pengamat Perbankan, tinggal di Malang

Menguatnya nilai tukar rupiah pada teritori positif, menembus angka di bawah level psikologis Rp. 9.000-an per dolar AS cukup membawa angin segar bagi sektor finansial perekonomian Indonesia. Terbukti, posisi rupiah ditutup dengan menguat 75 poin di level Rp. 8.975 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp. 9.050 (Jawa Pos, 5 Mei 2007). Secara makro pun, gradasi perekonomian dalam negeri sangat melejit naik dibandingkan sebelumnya yang pernah membawa krisis moneter berkepanjangan di awal tahun 1997-an hingga 1998-an dengan angka lebih dari Rp. 10.000 per dolar. Dengan kemajuan ekonomi makro yang sudah dicapai itu, ini akan mampu mendongkrak laju sektor-sektor ekonomi makro lainnya.

Banyak investor asing akan siap sedia untuk mengucurkan dananya agar digunakan demi kepentingan dalam negeri Indonesia. Dana investasi tersebut dapat dipergunakan demi penguatan roda pembangunan negara. Investasi tersebut bisa menyuburkan perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk tetap pro-aktif dalam menggerakkan dunia usahanya. Akibatnya, ini lalu melancarkan roda ekonomi dalam negeri. Perusahaan akan semakin berkembang, dan maju pesat dengan omzetnya yang cukup tinggi. Ini kemudian disertai dengan sehatnya ekonomi dalam negeri pula. Tidak ada perusahaan apapun yang gulung tikar. Justru akan semakin bermunculan satu demi satu perusahaan baru dalam pentas usaha dalam negeri.

Namun konteksnya menjadi berbeda ketika kehebatan ekonomi makro tersebut tidak memberikan efek positif, dan konstruktif bagi kemajuan ekonomi mikro di sektor-sektor riil. Usaha Kecil Menengah (UKM) tetap terpuruk. Pengusaha-pengusaha kecil dililit krisis modal, dan lain seterusnya. Pengangguran kian merajalela. Kemiskinan semakin menggurita. Yang pasti, kondisi kronis sedemikian itu merupakan deretan murni bahwa kebijakan ekonomi makro ternyata tidak mampu memperbaiki nasib rakyat kecil. Rakyat kecil justru bertambah sengsara, dan nestapa. Mereka tetap menjadi orang-orang terpinggirkan, dan melarat. Tidak bisa lepas, dan bangun dari jeratan persoalannya.

Diakui ataupun tidak pula, tatkala pengaruh kebijakan ekomoni makro tidak sangat signifikan, dan relevan bagi pembangunan ekonomi rakyat kecil, ini sama saja dengan kemajuan ekonomi dalam negeri yang hanya berhasil dengan capaian-capaian formalitas an sich. Secara tampak di muka, kelihatan sukses namun sebetulnya kian mengakar urat sekian macam persoalan ekonomi di akar rumput. Alih-alih akan memperjuangkan rakyat kelas bawah, justru kebijakan ekomoni makro tersebut membunuh hajat hidup orang banyak. Kebijakan ekonomi yang sudah diraih secara praksis tersebut masih menyulitkan ruang gerak kelas bawah untuk menata ekonominya agar lebih baik (better life). Pemerintah, dan tim ekonominya dengan kebijakannya itu tidak membuahkan hasil-hasil apa-apa bagi keberlangsungan ekonomi kelas menengah ke bawah. Yang muncul adalah keresahan sosial akibat kemiskinan ekonomi, kekalutan hidup akibat sulitnya mendapat pekerjaan layak dengan pendapatan yang pantas, dan kekisruhan hidup di dalam keluarga akibat sang suami (kepala keluarga) tidak mampu membiayai hidup anak, dan istrinya secara berkecukupan.

Mencermati keadaan hiruk pikuk tersebut, sebetulnya masih ada ruang untuk sesegera mungkin memperbaiki nasib ekonomi dalam negeri secara mikro. Menguatkan soliditas tim ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Tim ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) harus mampu peka dengan kebutuhan, dan keluh kesah di sektor ekonomi riil. Dengan kepekaan tersebut, ini akan membuka ruang kesadaran tim ekonomi untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi rakyat kecil. Tim ekonomi juga harus pintar memanfaatkan penanaman modal asing yang masuk ke dalam negeri. Mewujudkan dana investasi tersebut dalam bentuk simpan pinjam, dan lain sejenisnya terhadap rakyat adalah sebuah jalan alternatif membantu merealisasikan kehidupan rakyat yang sejahtera. Sebab dengan modal tersebutlah, rakyat kecil akan mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi keluarganya.

Rakyat kecil bisa mengubah nasib dirinya dari melarat menjadi tidak, dari sengsara menjadi tidak, dan lain seterusnya. Dalam konteks ini, modal yang dipinjamkan kepada rakyat kecil akan mendorong laju perekonomian kelas bawah untuk naik ke atas. Bahkan dengan kondisi sedemikian itulah, mereka bisa melakukan banyak hal terkait apa yang terbaik dan paling pantas guna mengukir sejarah hidupnya di masa mendatang. Diakui maupun tidak pula, hal sedemikian itu senantiasa menahan dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran lebih banyak di tanah air. Akan tetapi pertanyaannya, mampukah pemerintah dan tim ekonominya mampu melakukan itu semua?

Secara eksplisit, banyak investor tidak sudi bila dana investasinya itu direalisasikan dalam bentuk simpan pinjam, kredit lunak, dan lainnya. Sebab para investor asing tidak mau ambil pusing, dan ruwet. Dalam pandangan mereka adalah bagaimana modal tersebut tidak begitu lama berada di negeri orang namun mengais keuntungan sangat besar. Bisa dibayangkan apabila dana investasinya itu berbentuk kredit lunak, dan seterusnya untuk rakyat kecil. Maka uang tersebut menunggu sekian lama untuk kembali ke kantong investor dengan keuntungannya pula. Ini belum, dan tidak menjamin bahwa dana tersebut akan aman. Bisa saja akan terjadi deflasi maupun inflasi sehingga nilai mata uangnya naik turun, dan ini berakibat buruk bagi keamanan dana investasi tersebut. Sementara apabila dana investasi tersebut dibentuk menjadi Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan saham. Maka dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu, aman, dan keuntungannya bisa diprediksi. Akhirnya kapan saja investor mancanegara tersebut itu ingin meninggalkan Indonesia, tinggal dananya seketika itu pula ditarik.

Inilah jawabannya mengapa sektor finansial mengalami peningkatan luar biasa akan tetapi tidak berimbas pada sektor riil. Karena itu tim ekonomi pemerintah harus sesegera mugkin mengambil langkah tegas, dan antisipatif. Jangan sampai sentimen positif yang terjadi di pasar modal dan pasar uang tersebut tidak mampu dimanfaatkan untuk perbaikan sektor dunia usaha, dan sektor-sektor riil lainnya. Sebab momen tersebut sudah ada di depan mata, kini tinggal menunggu keseriusan dan komitmen pemerintah secara sungguh-sungguh untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.

Kelulusan UN, Taruhan Masa Depan

Suara Karya, 12 April 2007

Oleh Moh. Yamin, Peneliti di Lakpesdam NU Kota Malang &

Tim Pemantau Independen UN Kabupaten Malang

Ujian Nasional (UN) akan segera digelar. Untuk SMA/SMK sederajat dimulai tanggal 17 hingga 25 April sedangkan untuk SMP sederajat diawali tanggal 23, dan berakhir 25 April 2007 ini. Menurut data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), untuk tahun pelajaran 2006-2007 ini, peserta UN diperkirakan berjumlah 4.701.000 orang dengan perincian peserta SMP/MTs dan SMPLB 2.501.300 orang sedangkan peserta SMA/MA/SMALB dan SMK berjumlah 2.200.700 orang. Sementara luas cakupan pelaksanaannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menghabiskan dana APBN sebesar 244 miliar rupiah yang dipusatkan pada dinas provinsi, kabupaten/kota serta sekolah/madrasah penyelenggara UN.

Dan memelototi rincian sedemikian detail itu, banyak pihak kemudian seperti orang tua siswa, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sangat berharap bahwa penyelenggaraan UN dapat berjalan secara lancar, dinamis, dan sesuai harapan. Pelaksanaan UN tidak mengalami hambatan, kendala, maupun permasalahan apapun baik segi konsep, dan teknis. Dalam pengiriman naskah pun mulai dari pusat hingga daerah sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan. Naskah UN terjaga keamanannya. Tidak ada yang membuka naskah tersebut sebelum ada di ruangan kelas saat UN digelar. Pihak pemantau pun bisa mengamati pelaksanaan UN dari awal hingga akhir baik itu dari kalangan tim independen, pengawas sekolah, dan kepolisian dengan seksama pula. Dengan tujuan, agar proses UN bisa terjauhkan dari kecurangan, dan lain seterusnya.

Alhasil, para siswa bisa mengerjakaan soal-soal UN dengan sangat terjamin. Tidak ada yang merasa dirugikan oleh sekelompok orang tertentu. Mereka dapat mengisi seluruh kertas isian jawaban dengan jawaban-jawaban yang tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Para siswa tidak merasa memiliki pandangan buruk dan sejenisnya bahwa tidak akan lulus. Justru, optimisme dalam mindset mereka terbangun dengan sedemikian mantapnya, tidak menengok ke masa lalu tatkala teman-teman seniornya tahun silam ada sebagian yang gagal mengikuti UN. Mereka tidak lulus. Yang jelas, impian buruk sedemikian itu tidak melekat dalam benak pikirnya. Namun selalu tegar, dan siap dengan segala tantangan menghadang di depan.

Mengutip pendapat M.. Yunan Yusuf Ketua BSPN, sangatlah terpuji bila setiap peserta yang mengikuti UN berusaha sekuat tenaga dengan belajar sungguh-sungguh untuk lulus. Dia belajar dengan sangat keras agar setiap pertanyaan yang dia hadapi dalam ujian nasional dapat dijawab dengan baik. Keinginan untuk lulus tersebut merupakan hak asasi setiap peserta UN. Maka bila ada peserta yang tidak lulus karena disebabkan sistem yang keliru, itu berarti telah melanggar hak asasi setiap manusia (Seputar Indonesia, 5 April 2007). Terlepas mengiyakan atau tidak pendapat tersebut, UN tetap merupakan sebuah keharusan bagi setiap siswa untuk mengakhiri studinya baik di level SMP sederajat maupun SMA sederajat. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa disangkal-sangkal keabsahannya. Setiap peserta UN harus serius, dan tekun mempelajari setiap mata pelajaran yang di-UN-kan. Jika tidak, ini merupakan potensi kegagalan dalam meraih suskses UN.

Namun kendatipun begitu, seringkali para siswa peserta UN ketakutan berhadapan dengan ujian tersebut walaupun sudah belajar dengan sangat tekun. Ada semacam kekhawatiran, kegelisahan, dan kegalauan kejiwaaan. Ada rasa tidak percaya diri, mereka itu akan lulus ujian. Tentu dengan sekian banyak alasan. Pertama; teman-teman seniornya tahun lalu banyak yang tidak lulus kendatipun sudah belajar sangat tekun, menghabiskan waktu siang dan malam, dan lain seterusnya menjadi cerminan bagi peserta UN tahun ini. Sebab soal ujian yang di-UN-kan tidak sama dengan yang dipelajarinya. Kedua; labilitas kejiwaaan yang disebabkan oleh ketidaksiapan diri berhadapan dengan UN. Ketiga; perasaan down sebelum memegang naskah UN di dalam kelas.

Dan mencermati sekian banyak keluh kesah psikologis peserta UN tersebut, sebetulnya masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan secara matang oleh mereka selain try out, bimbingan belajar, dan sejenisnya yang sudah dilakukan pihak sekolah sebelum UN tiba. Pertama; memberikan spirit keberanian menghadapi UN. Para siswa harus dilatih mentalnya agar mantap bersikap, berpikir, dan bertindak. Tidak terbersit dalam dirinya rasa kalut, pusing, dan stress dengan akan digelarnya ujian nasional. Justru dengan UN tersebut, ditumbuhkan rasa tertantang. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengayaan spiritualitas supaya jiwanya tenang, stabil, dan terkendali. Agar seolah tidak sedang mendapat beban persoalan kendatipun sebetulnya UN itu sendiri bukan beban, namun sebuah tugas seperti tugas-tugas pada umumnya, yang diperoleh di sekolah. Hanya konteksnya berbeda.

Kedua; para siswa diajak berpikir jernih, terbuka, dan rileks. Segala masalah hidup apapun namanya harus dianggap biasa, dan dibiarkan mengalir landai. Dengan begitu, mereka pun aman dari hantu ketakutan UN. Ketiga; mereka sebaiknya diberikan nuansa panorama hidup yang membuka ketenangan batin. Diajak refreshing ke tempat-tempat wisata guna melepaskan lelah, kalut, dan sumpek dengan segala persoalan dirinya. Ini sangat penting untuk menetralisasi keadaan kejiwaan. Diakui maupun tidak, hal sedemikian itu membantu mereka untuk mendamaikan kejiwaannya. Agar tidak selalu serius, tegang, dan kaku.

Tatkala terapi-terapi sedemikian itu bisa dijalankan dengan sangat maksimal, dan optimal, maka para siswa peserta UN akan bisa mengendalikan dirinya dengan sebaik mungkin saat UN datang. Yakin maupun tidak, mereka akan bisa memusatkan perhatiannya kepada naskah UN secara penuh dengan kemapanan kejiwaan yang mantap pula. Apapun soal UN di hadapan mereka bisa dijawab dengan akurat, sebab jiwa dan otaknya bersatu dan bersinergis. Otak berkonsentrasi untuk menjawab soal-soal UN, sedangkan jiwanya menuntun otaknya untuk selalu berpikir jernih, dan tidak terburu-buru dalam setiap menjatuhkan pilihan jawaban. Otak, dan jiwanya tercipta harmonisasi yang sangat balancing, dan tidak berat sebelah.

Bila ini kemudian bisa dilakukan oleh setiap peserta ujian nasional di seluruh kawasan tanah air ini, maka kegagalan UN tidak akan terjadi. UN tahun 2006-2007 ini akan sukses mengantarkan peserta UN menyelesaikan tingkatan belajarnya baik SMP sederajat maupun SMA sederajat. Sehingga UN sebagai taruhan masa depan bagi para siswa menapaki pendidikan lebih tinggi pun bisa diraih dengan sangat gilang gemilang.

 

Kejahatan Kemanusiaan dan Pelecehan Agama

Banjarmasin Post, 7 Agustus 2006

Oleh Moh. Yamin, Analis Sosial-Politik-Keagamaan pada FKIP Universitas Islam Malang

Kebengisan Israel dengan memporak-porandakan instalasi pemerintahan, sipil Palestina dan menelan korban bencana tak terhitung jumlahnya cukup membakar amarah umat muslim se-dunia. Ini merupakan tindakan tidak manusiawi. Dalam kacamata humanisme, perilaku semacam itu telah melanggar etika kemanusiaan untuk saling menjaga harkat dan martabat bangsa manusia antar sesama mahluk ciptaan Tuhan, yang ini telah sudah diatur di dalam Declaration of Human Rights. Ini adalah satu bentuk pelecehan kemanusiaan di atas kemanusiaan yang lain. Hal sedemikian merupakan satu perlakuan yang tidak mengenal adab kemanusiaan untuk selalu menghargai bangsa yang bermartabat. Etika pergaulan di mata dunia, Israel sudah tidak bisa dianggap sebagai bangsa beradab dan beretika.

Itu menjadi satu aksi yang sudah kelewat batas dan keterlaluan. Bangsa Israel sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan sudah tidak mengenal batas-batas normalitas tindakan tentang apa yang sepatutnya dilakukan dan tidak. Mereka tidak memedulikan apakah tindakannya merugikan atau menguntungkan pihak bangsa lain. Mereka seolah menutup mata dan telinga dengan coba kian membabi buta menembakkan amunisi maha dahsyatnya ke rumah Palestina.

Di luar batas kewajaran, Israel tidak membuka diri dan mencoba mengerti diri bahwa apa yang telah digelarnya itu adalah sebuah langkah praksis yang sangat kian menyuburkan aksi balas dendam antara Israel dan Palestina. Entah apa yang melatarbelakanginya, yang kemudian menyulut brutalitas Israel untuk mengganyang bangsa Palestina secara habis-habisan, namun publik dunia bertukas bahwa itu diasal-muasalkan oleh keinginan bangsa Yahudi atau yang disebut kaum zionis untuk menguasai Palestina. Spekulasi historis mengatakan bahwa suatu saat nanti di kota Bethlehem, Palestina akan muncul Nabi Isa, maka dengan itu, Palestina harus direbut, dikuasai dan dimiliki oleh bangsa Yahudi.

Kembali pada aksi kebengisan yang dilakukan oleh Israel, maka ini perlu disikapi bersama oleh bangsa-bangsa se-dunia, khususnya bangsa-bangsa muslim. Bangsa-bangsa muslim se-dunia perlu dan harus menghimpun kekuatan agar Palestina tidak kian dihancur-leburkan oleh Israel. Mereka harus membantu saudaranya se-agama yang sedang terkena musibah dan malapetaka akibat kekejaman bangsa Israel. Umat muslim harus bangkit bersatu, membangun tali persaudaraan se-agama yang semakin kuat. Apabila hari-hari ini, bangsa-bangsa muslim se-dunia banyak mengirimkan bantuan kemanusiaan, seperti kesehatan, makanan. Maka, ini perlu kian ditingkatkan pada bantuan lainnya. Ditingkatkan dalam pengertian ini adalah mereka juga perlu membantu Palestina dengan mengirimkan bala bantuan secara militer.

Ini sangat penting untuk mempertahankan Palestina dari kahancuran. Bantuan militer sangat berguna dan dibutuhkan di saat kondisi sangat genting. Saat ini, Palestina sudah genting, jadi bantuan militer adalah yang perlu segera diluncurkan ke sana. Tidak bergerak demikian, maka kita tinggal menunggu kehancuran Palestina. Amerika sebagai adikuasa dunia tidak bisa diharapkan lagi. Amerika, yang pasti dan jelas, sudah berpihak pada Israel karena se-ideologi dan seperjuangan untuk menumpas Islam dari muka bumi. Amerika adalah bagian para dedengkot bangsa Yahudi yang di dalamnya berkeinginan untuk membantai habis umat muslim, tak terkecuali Palestina. Dalam spektrum tafsiran dan prediksi analis politik dan agama oksidentalis, Amerika akan terus menerus mendukung sikap dan tindakan Israel untuk menjungkalkan Palestina dan umat Islam secara keseluruhan ke jurang kejatuhan.

Sungguh ini merupakan berita yang cukup menggemparkan dunia Islam. Ini adalah satu berita dan mengagetkan. Andaikan muslim se-dunia tidak menyadari itu, maka tunggulah kematian dan kehancurannya. Jikalau, umat muslim dunia tidak memiliki rasa kepedulian dan keprihatinan pada Palestina, maka mereka sudah dibilang “murtad (keluar dari Islam)”. Maaf, bila kalimatnya terlalu ekstrim, namun ini yang tepat diucapkan pada mereka. Ada analis orientalis mengatakan, adanya pertarungan antara kutub barat yang diwakili oleh bangsa Yahudi dan kutub timur yang diwakili oleh Islam adalah sebuah jelmaan benturan peradaban (Samuel Huntington: The Clash of Civilization).

Mencermati kondisi yang sedemikian buruk ini dengan coba membongkar maksud politis yang disampaikan Huntington. Sangat jelas, bangsa Yahudi memiliki sentimen jelek dan buruk kepada bangsa muslim. Muslim se-dunia dan Islam harus disingkirkan. Dikatakan demikian, setelah komunisme Uni Soviet carut marut, maka musuh keduanya adalah Islam. Karena itu, umat muslim se-dunia bukan saatnya lagi mementingkan dan mengedepankan kepentingan bangsanya sendiri secara primordial. Melainkan, kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan Islam dan nasib Islam harus diperjuangkan. Umat muslim harus memunculkan amarah di dalam sanubarinya.

Jiwa muslim harus berkobar dengan bara api tiada padam. Jiwanya harus digelorakan dengan semangat perjuangan untuk menegakkan dan mempertahankan keabadian Islam di muka bumi. Rasa terlecehkan dan dilecehkan agamanya oleh bangsa Yahudi harus selalu ditumbuh-suburkan secara terus menerus. Ini sangat diperlukan agar kita (muslim) tidak disebut bangsa pengecut. Jadikanlah tokoh-tokoh Islam militan, radikal dan revolusioner, semisal Muhammad Abdul Wahab, Ali Syari’ati, AyatullahKhoemeni, dan banyak tokoh lainnya sebagai ikon pembangun api perjuangan atas nama agama Islam. Tidak demikian, kita akan terus terjajah oleh bangsa Yahudi.

Tidak relevan lagi, kita yang mengaku beragama Islam, namun praksisnya tidak tergugah untuk membantu saudaranya se-agama yang sedang ditimpa persoalan. Umat Islam apakah itu berbasiskan nasionalis, sekuler dan lain sebagainya perlu menumbuhkan dan membangkitkan semangat saling bergandengan tangan. Sudah sewajarnya dan wajib bagi kita agar kian meningkatkan rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan atas nama agama di atas kepentingan yang lain. Agama Islam harus menjadi segala sumber inspirasi, semangat, motivasi, kekuatan dan etos untuk berbuat yang terbaik bagi agamanya. Sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW, “bila ada bagian tubuh yang sakit, maka, yang pasti, bagian tubuh lainnya akan ikut merasakan sakit. Umat muslim harus juga demikian”.

Kajian Ulang Sastra Marxis hingg Rasis

Sinar Harapan, 6 Januari 2007

Resensi Buku:

Judul : Teori Sastra dari Marxis sampai Rasis

Penulis : Sainul Hermawan

Penerbit: : PBS FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Terbit : November 2006

Tebal : 202 Halaman

Peresensi : Moh. Yamin, Peneliti pada Lakpesdam NU Kota Malang

Seiring dengan dinamika perkembangan sastra dan kemajuan hidup manusia. Maka kita semua mahfum bahwa akan ada beberapa gejala besar yang segera menyeruak ke permukaan bumi ini. Sastra dengan segala anak pinaknya akan mewarnai perjalanan hidup manusia selama ada di tanah yang mereka pijak dan tempati. Sastra memberikan warna tersendiri terhadap manusia bagaimana mereka harus dan seharusnya mempola diri dengan sedemikian rupa agar tidak terjebak pada matinya pergerakan menuju hidup dan pemikiran yang lebih baru, genial, kontekstual dan seterusnya. Dan mau tidak mau, hal sedemikian pasti tidak akan terelakkan. Menolak itu sama dengan mengingkari eksistensi diri sebagai mahluk yang berkembang, evolutif, kontekstual dan dinamis.

Oleh karenanya, sastra sedemikian itu kemudian ada, muncul dan terjadi tatkala ia mengalami banyak evolusi dan revolusi. Artinya, perkembangan sastra lalu berkelindan dengan semakin santernya kondisi masyarakat yang makin bergerak ke depan. Sastra mampu membaca dan meneropong segala keluh kesah hidup masyarakat untuk kemudian bisa dimanifestasikan dalam bentuk kongkrit baik puisi, novel, cerpen, epik, legenda, dan lain sebagainya. Sastra meletakkan dirinya sebagai media dalam rangka membedah dan menjawab segala persoalan yang sedang dihantui, ditimpa dan dipersoalkan manusia sebagai mahluk yang memang sudah bermasalah sejak dilahirkan ke bumi ini.

Dan mau tidak mau, persoalan ini kemudian perlu mendapatkan penanganan serius, terpadu dan terorganisasi dengan sedemikian rupa dalam dunia sastra. Mengapa tidak? Sebuah kesalahan dan kekeliruan akan menimpa belantika sastra bila persoalan manusia ini tidak dipandang satu masalah cukup besar dan rumit dalam perspektif sastra. Ini bukan berarti bahwa sastra menjadi penanggung jawab utama terhadap baik buruknya manusia dan salah benarnya tingkah pola manusia. Namun minimal ketika sastra bertindak sebagai pencerminan hidup manusia, ini lalu mengajarkan pendidikan mendidik bagi manusia itu sendiri.

Tentu sastra dapat bergerak dan berpacu dengan sedemikian apabila pelaku sastra betul-betul memegang tanggung jawab penuh sebagai agen perubahan masyarakat. Ringkasnya, ia/mereka sangat konsisten, memiliki komitmen dan etos kerja tinggi dalam memperjuangkan dan menata hidup kemanusiaan yang beradab dan penuh dengan keadaban hidup. Sehingga segala jenis bentuk kongkrit sastra dalam pelbagai variannya dapat dijumpai muatan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain, ada pesan nilai-nilai tertentu yang diusungnya untuk bisa dikomunikasikan terhadap manusia kemudian sebagai bahan pelajaran menuju kearifan dan kebijaksanaan.

Diakui maupun tidak pula, kiprah sastra mulai menggeliat kuat dan kencang tatkala reformasi 1998 bergulir. Artinya, sastra lalu turut partisipasi aktif dalam menyumbangkan peran dan fungsinya dalam membaca, menganalisa dan membedah soal-soal konteks sosial kemasyarakatan. Banyak hal tidak lepas dari bacaan sastra dan kerja sastra. Dengan demikian, adanya buku berjudul “Teori Sastra dari Marxis sampai Rasis’ yang ditulis Sainul Hermawan dan juga penulis buku “Tionghoa dalam Sastra Indonesia (IRCISoD, 2005)” ini perlu dijadikan satu pedoman berpikir, membaca dan mencari-cari satu paradigma baru alternatif di tengah berhadapan dengan konteks hari ini.

Secara terperinci disampaikan bahwa membincangkan sastra ibarat kita harus memilah-milah segala jenis sastra. Ini perlu dilakukan karena sastra lahir, dibesarkan dan didewasakan di tengah kerumunan masyarakat yang variable, heterogen dan plural. Yang pasti dan jelas, keragaman manusia dengan segala warna warninya itu lalu menyebabkan keberbedaan jenis sastra yang tidak bisa disatupadukan atau ditunggalkan dengan sedemikian ketatnya. Masing-masing mereka memiliki ciri khas, karakter, pola penyampaian dan unsur-unsur lainnya yang sangat berlainan.

Bayangkan saja, ada sastra yang beralirkan ekspresivisme yang berpandangan bahwa sastra itu merupakan pernyataan, ekspresi, ungkapan dunia batin pangarangnya. Ini berasumsi bahwa sastra itu adalah gerakan dan pergerakan berimajinasi, menyintesiskan imajinasi, pemikiran dan perasaan pengarang (Baca hal 27). Sastra jenis ini lahir ketika sistem sosial dan filsafat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya kepada manusia untuk berbuat. Otonomi individu seluas-luasnya dipersembahkan untuk manusia guna bisa bebas berkarya dengan sekreatif mungkin (Baca hal 27-28).

Ada pula sastra berkutubkan marxisme yang berkoar bahwa sastra itu adalah cerminan realitas sosial yang berpihak pada segolongan tertentu semata (kelompok pemodal). Dengan begitu, muatan sastra marxis lalu dapat dimengerti bila dikacamatakan lewat realitas sosial yang sedang terjadi. Disana itu berproses tindak kesewenang-wenangan, ketidakadilan, penindasan ekonomi kepada kelas rendahan dan lain sebagainya. Ringkas kata, kaum marxis berpendapat bahwa teori apapun yang memperlakukan sastra terisolir dan memisahkannya dari masyarakat dan sejarah, teori tersebut akan lemah dalam menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dalam sastra (Baca hal 44). Oleh karenanya, sastra marxis ada karena dialektika masyarakat dan sejarah. Pembacaannya pun harus didekati dengan konteks masyarakat dan sejarah pula agar kemudian tercipta kesegaran pemahaman maksud yang dikandung oleh sastra tersebut.

Sementara sastra feminisme berdalih bahwa feminisme itu merupakan framework untuk membaca dan menganalisa kedudukan perempuan dalam belantara hidup bermasyarakat. Ia mengkritik secara kritis dan tajam seputar cara-cara representasi gender yang selalu menciptakan dan menduduk-letakkan perempuan pada posisi marginal dan terpinggirkan. Perempuan itu lemah, tidak berdaya, emosional dan lain sebagainya. Dalam paradigma sedemikian ini, akan diminta sebuah pengujian secara holistik mengapa sedang terjadi kemaruk perilaku budaya yang sangat bias gender, labelisasi perempuan pada ranah-ranah tertentu an sich seperti dapur, sumur dan kasur serta mengapa perempuan dan laki-laki diposisikan selalu berlawanan dan tidak pernah harmonis dan kooperatif (Baca hal 76). Feminisme mencoba mendobrak tatanan hidup yang sedemikian buruk itu agar kemudian terbangun kerangka hidup yang berbasis keadilan, kesamaan dan kesataraan.

Sedangkan sastra pasca kolonial berkaitan erat dengan pembacaan dan penulisan sastra yang dituliskan di negara-negara yang sebelumnya terjajah atau sedang menjajah negara terjajah. Oleh karena itu dalam sastra pasca kolonial ini terbagi menjadi dua bidang pembahasan. Pertama, sastra pascakolonialisme pasca terjajah yang berbicara dengan kesadaran diri tentang resistensi dan perlainan. Kedua, sastra pascakolonialisme pasca penjajah yang berusaha mereplika, melanjutkan, menyamakan tradisi lama serta menuliskannya dengan standar penjajah. Sastra sedemikian ini dituliskan berdasar pengalaman lokal yang spesifik (Baca hal 98).

Sementara sastra pascamodernisne bersikukuh menolak representasi mimetik dengan coba mempermainkan bentuk, konvensi dan ikon seni adiluhung atau seni tinggi. Ia sangat menentang orisinalitas dengan menyadari ketakterhindaran hilangnya keaslian dalam era produksi massa. Ia sangat tidak mengamini adanya plot dan tokoh sebagai konvensi seni bermakna sehingga makna sendiri hanyalah sesuatu hal fatamorgana atau mengada-ada (Baca hal 107). Lain halnya dengan sastra ras dan etnis, ia mempertanyakan dan mempersoalkan representasi ras dan etnisitas yang diciptakan orang lain, mengoreksi karya-karya yang telah dibengkalaikan dan dipandang sebelah mata lantaran pembaca kurang memahami dan memiliki strategi pembacaan memadai tentang teks itu, menggelar teks-teks menentang atau mensubversi representasi tradisional manusia dari etnisitas yang berbeda (Baca hal 144).

Berbeda dengan sastra lisan, ini berpendapat bahwa sastra lahir, berkembang dan mencapai legitimasinya di tengah masyarakat tatkala ia dikenal dan selalu dilisankan oleh masyarakat itu sendiri. Sastra lisan ada karena masyarakat menghidupkan cerita-cerita kerakyatan. Artinya, cerita rakyat seperti dongeng, legenda dan mite selalu disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi (Baca hal 154). Oleh sebab itu, sastra lisan merupakan pengejewantahan pewarisan satu tradisi budaya secara turun temurun (Baca hal 156). Selain itu, ada teori resepsi sastra yang lebih dikenal dalam tulisan ini adalah kritik respons pembaca. Paradigma sastra ini menjelaskan bahwa makna karya sastra adalah hasil interpretasi yang dibangun, didirikan dan dikonstruksi oleh pembaca serta penulis terhadap sebuah teks pembacaan. Konsentrasi bereferensi pada tindak kreatif pembaca dalam memasukkan makna ke dalam teks sastra. Paradigma ini beranggapan bahwa orang yang berlainan akan menginterpretasikan karya sastra secara berlainan pula, dan begitu seterusnya (Baca hal 180).

Dengan demikian, saya memandang dan menilai bahwa karya Sainul Hermawan ini sudah cukup tajam dalam menyampaikan gagasan-gagasannya seputar teori sastra dari kutub marxis sampai rasis. Namun ada beberapa catatan penting perlu disampaikan bahwa buku ini seakan terkesan mencomot sana sini ide tokoh-tokoh sebelumnya tanpa coba diramu dengan sedemikian baru demi mendapatkan kesegaran teori yang lebih kontekstual termasuk editing yang tidak begitu sempurna. Terkesan pula, pengambilan contoh-contoh untuk memperkuat analisa-analisa teori tersebut hanya merupakan gerakan permukaan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam melahirkan ide-ide baru. Kendatipun begitu pula, saya tetap mengacungkan jempol “seratus persen” terhadap lahirnya buku ini oleh Sainul Hermawan. Ini menjadi pencair kebekuan pemikiran dunia kesastraan setelah sangat sulitnya anak-anak muda negeri ini jarang berobsesi untuk bergelut dengan dunia sastra di masa kekinian. Semoga buku ini berguna bagi dunia sastra Indonesia ke depan, khususnya bagi warga Banjarmasin yang memiliki semangat untuk mempelajari dunia sastra. Wallahu A’lam Bisshowab…

Janji Bantuan Bersyarat Formalisme

Suara Karya, 19 Februari 2007

Oleh Moh. Yamin, Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang

Janji Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso akan mengucurkan dana bantuan sebesar 267 miliar rupiah untuk 267 kelurahan yang masuk dalam wilayah sebaran banjir adalah satu komitmen politik yang perlu ditunggu tindakan praksisnya. Begitu pula, janji pemerintah SBY dalam rapat terbatas di instana Jakarta yang dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, dan Menko Kesra Aburizal Bakrie untuk menggratiskan pemberian 10 kg beras per orang bagi korban banjir selama dua bulan juga patut diingat-ingat oleh para korban banjir di Jakarta dan sekitarnya (Jawa Pos, 13-02-2007). Sebab terkadang pemerintah baik pusat maupun daerah sering melanggarkan janji-janjinya itu. Antara harapan, dan kenyataan ibarat langit dan bumi.

Namun dalam dua pernyataan yang sama-sama dilontarkan oleh pejabat tinggi tersebut, ada satu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Sutiyoso menyatakan, korban banjir akan memeroleh bantuan dana kemanusiaan apabila mereka memiliki KTP, legal, dan berpenghuni jelas (Jawa Pos, 13-02-2007). Pernyataan sebaliknya dari saya adalah sangat mustahil bagi korban banjir akan masih memiliki KTP, dan lain sejenisnya sebab banjir sudah memorak-porandakan segala isi rumah mereka. Sehingga terbuka kemungkinan, KTP mereka dengan segala arsip lainnya pun akan terhanyut lenyap oleh ganasnya banjir. Mereka sudah jauh dari legalitas yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti positif. Korban banjir tidak mempunyai apa-apa kecuali baju, dan celana yang melekat di tubuhnya itu.

Sangat tidak mungkin bagi korban banjir untuk mencari KTP, dan lain seterusnya sedangkan perut sudah berteriak kelaparan lantaran beberapa hari tidak makan setelah banjir menghantamnya sejak tanggal 2 Februari lalu. Dengan kondisi demikian, ini adalah permasalahan mendasar yang akan menyulitkan mereka untuk mencairkan bantuan dari pemerintah setempat. Sudah sulit masih dipersulit lagi. Saya juga yakin ketika Sutiyoso melemparkan janji itu ke publik, ini hanya sebuah pelipur lara semata yang tidak akan menjadi kenyataan atau itu adalah kamuflase politik. Sebab mencermati syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban banjir sangat tidak mungkin untuk diwujud-nyatakan. Alih-alih mengatakan, pemerintah DKI Jakarta seolah menyampaikan itu agar tidak dikesankan, dan distempel sebagai pemerintah daerah yang tidak memedulikan kepentingan akar rumputnya.

Analisa, dan pandangan publik yang kemudian muncul adalah pemerintah tidak sepenuhnya akan membantu korban banjir secara tulus, terbuka, dan serius. Pemerintah setempat masih lebih mementingkan kepentingan golongannya. Diakui maupun tidak, kondisi pelik demikian bukan akan kian mengurangi, dan menghilangkan beban hidup masyarakat korban banjir baik material maupun immaterial. Justru, mereka akan kian tersiksa, dan sengsara di tengah syarat-syarat legalitas yang ditawar-syaratkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Anehnya, pemerintah dengan telah mencermati, dan mempelajari struktur bangunan masyarakat korban banjir yang kalut masih saja menciptakan kesulitan administrasi dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaannya. Tidakkah ada jalan lain yang lebih manusiawi, fleksibel, dan lentur menghadapi masyarakat korban banjir?

Oleh sebab itu, tatkala pemerintah mempunyai sikap, perilaku, dan tindakan sedemikian, maka pemerintah DKI Jakarta layak disebut masih cenderung over-formal, legal, dan kaku. Tidak melihat keadaan persoalan di lapangan apakah keadaannya memungkinkan ataukah tidak dengan apa yang ditawarkan oleh pemerintah. Ini sebuah ironi di balik eksistensi sejati pemerintah sebagai abdi masyarakat yang sejati, dan seharusnya hadir dengan wajah filosofisnya yang sangat lunak, akomodatif dengan pelbagai keadaan. Dalam konteks sedemikian ini, pemerintah seharusnya dituntut untuk mengerti, dan mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan korban banjir yang papa dengan banyak hal, tidak sebaliknya korban banjir harus dan wajib mengikuti aturan pemerintah setempat yang tidak mungkin dilakukan. Sebab pemerintah hadir untuk masyarakat bukan sebaliknya.

Ironis bukan! Sehingga ini mencerminkan ketidakpekaan pemerintah dalam mengerti, dan menilai keluh kesah hidup masyarakat tingkat paling bawah. Komitmen pemerintah pun dipertanyakan, dan diragukan. Telinga dan mata pemerintah sangat berpandangan robot. Yang dipandang dan diikuti adalah sesuatu hal yang sarat dengan formalisme. Bukan substansi dari formalisme itu sendiri yang lebih esensial, dan eksistensial. Jika demikian kondisinya yang lebih merealitas, menuntaskan persoalan banjir dengan segala anak pinaknya di Jakarta ibarat panggang jauh dari api. Sangat mustahil untuk diselesaikan secepat mungkin, namun akan tetap berlarut-larut sehingga warga miskin pasca banjir akan kian bertambah, dan menyesaki kota Jakarta.

Karenanya, ada beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan kepada pemerintah setempat tatkala formalisme menjadi dewa bagi pemerintah DKI Jakarta sebagai paradigma berpolitiknya. Pertama; formalisme akan melahirkan keresahan-keresahan sosial yang lebih parah, dan fatal sehingga ini tidak membuka peluang perbaikan kehidupan masyarakat Jakarta. Formalisme akan mempersulit pemerintahan DKI Jakarta dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada korban banjir sebab formalisme tidak sebangun dengan eksistensi hidup korban banjir yang carut marut dalam segala dimensi kehidupannya. Formalisme bagi masyarakat adalah ketidakformalan itu sendiri.

Kedua; formalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai humanisme yang meneriakkan semangat anti-legal formal sebab legal formal mematikan jiwa kemanusiaan. Legal formal cenderung mengedepankan hal-hal fisik an sich yang tidak menjamin terbangunnya ketulusan, dan kejujuran hidup. Sehingga formalisme pun hadir di tengah masyarakat korban banjir adalah untuk mempersulit kehidupan yang sudah sulit. Ibaratnya, warga korban banjir sudah jatuh dari tangga, masih ketimpa tangga. Ketiga; bagaimanapun juga formalisme adalah paradigma yang perlu dijauhi sebab tidak memberikan penyelesaian-penyelesaian persoalan, justru persoalan yang ada semakin besar, menggunung, dan seterusnya. Sehingga masalah tersebut menjadi pengancam ketenangan, dan ketentraman hidup warga kota Jakarta. Keempat; formalisme sangat menihilkan arti kemanusiaan itu sendiri sebab forsmalisme menitikberatkan nilai-nilai positivistik yang dapat dibaca, dibuktikan secara hukum, dan diakui legalitasnya. Pertanyaannya adalah mampukah pemerintah menggeser, dan mengganti paradigmanya itu dari formalisme positivistik menuju formalisme substansial yang esensial?

Gonjang Ganjing RUU Pilpres

Suara Karya, 23 Maret 2007

Oleh Moh. Yamin, Peneliti Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang

Dunia politik memang tidak bisa ditebak berpihak pada siapa. Arus politik pun tidak bisa diprediksi secara jelas akan mengalir kemana, siapa yang akan memenangkan pemilu 2009 nanti, apakah partai besar atau kecil? Namun, geliat perpolitikan menjelang pesta demokrasi 2009 sudah tercium baunya. Draf Pemilu yang dirancang, dan dikonsep oleh Departemen dalam Negeri (Depdagri) dengan mensyaratkan calon presiden harus bergelar S1 sudah memberikan indikasi cukup kuat, ada kekuatan maha besar yang akan menghadang siapapun masuk ke bursa calon pemilihan presiden nantinya kecuali sudah mendapat gelar S1. Megawati Soekarno Putri dari PDIP berpotensi menjadi korban dari draf Pilpres tersebut bila tetap mencalonkan diri sebagai kandidat presiden 2009 mendatang. Sebab Megawati tidak berpendidikan tinggi (tidak mempunyai titel S1).

Banyak pengamat, pelaku, peneliti, pemerhati, parlemen, dan partai politik (parpol) menanyakan, kenapa Depdagri memberikan usulan bahwa calon presiden harus mendapatkan gelar S1. Menurut versi Depdagri, S1 adalah sebuah garansi bahwa seseorang sangat layak, dan pantas menjadi seorang pemimpin. Sebab ia sudah berpendidikan, mempunyai ilmu cukup mumpuni, dan cerdas. Dengan gelar S1, ini mengilustrasikan bahwa calon pemimpin tersebut akan menjadi contoh, dan tauladan bagi yang akan dipimpinnya; rakyat Indonesia. Dengan gelar pendidikan tersebut pula, seorang pemimpin bisa memberikan contoh yang baik; bagaimana berperilaku, menghadapi sebuah persoalan, menyelesaikannya, dan lain seterusnya.

Gelar S1 menggaransi seorang pemimpin untuk memimpin Indonesia sebab kemampuan intelektualnya sudah teruji, dan terbukti. Sehingga pemimpin tersebut akan sanggup memperjuangkan kepentingan bangsanya karena sudah dibekali pengetahuan hebat, disertai dengan pemikiran terbuka, cekatan, dan cemerlang. Ia mampu melahirkan gagasan-gagasan memukau bagaimana sebuah bangsa, dan negara Indonesia seharusnya dibangun. S1 merupakan label valid, dan terpercaya bahwa seorang pemimpin akan sanggup menyejahterakan rakyatnya. Perekonomian rakyat menyejahterakan dapat diwujudnyatakan dengan sangat mapan. Ekonomi makro, maupun mikro pun dikendalikan secara baik sehingga stabilitas ekonomi memengaruhi stabilitas pasar.

Namun persoalannya, pemimpin dengan gelar S1 di tingkat realitas tidak selalu menjamin keberbaikan sebuah bangsa. Sebab B.J. Habibie, dan SBY dengan gelar Dr.nya pun ternyata tetap menciptakan kerusuhan demi kerusuhan di dalam negeri. Kelaparan terjadi dimana-mana. Busung lapar berkecambah ibarat jamur di musim penghujan. Politik labil. Hukum, dan keamanan mengalami kericuhan antah berantah. Ini berbeda dengan pemimpin tanpa gelar pendidikan tinggi, seperti Seoharto, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Mereka sebagai pemimpin Indonesia ternyata melahirkan tatanan kemasyarakat kondusif, konstruktif, dan dinamis. Selalu dirangkai dengan kebersamaan, dan kekuatan guna membangun Indonesia berdaulat dan berkeadilan.

Terlepas dari menolak, dan menerima usulan calon presiden S1 oleh Depdagri, lebih baik duduk letak persoalan calon presiden dengan gelar S1 minimal diperbincangkan secara lebih arif, bijaksana, terbuka dengan akal berpikir lebih terbuka (more open-minded). Di tengah dinamika pendidikan tanah air sangat mengenaskan dengan rekor pendidikan Indonesia menurut versi United Nation Development Program (UNDP) berada di nomor urut 117 pada tahun 2004, sebetulnya konteks kebangsaan dan kenegaraan Indonesia masih belum siap dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang (developed country). Begitu pula dengan jumlah kelompok orang terdidik yang masih sedikit baik S1 maupun seterusnya. Ini pun akan merambah pada seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke.

Jadi, menargetkan calon pemimpin (presiden) tahun 2009 pun masih bukan waktunya. Sebab sangat sedikit orang-orang di partai politik dengan gelar pendidikan tinggi seperti S1. Inilah sebetulnya harus menjadi pertimbangan politik ke depan. Jangan sampai mengambil sebuah keputusan politik tanpa memerhatikan efek jangka panjangnya. Sebab ini berpotensi melahirkan kerusuhan tanpa disangka-sangka. Depdagri dengan memahami kondisi pendidikan bangsa yang masih terbelakang diperlukan satu kesadaran mendalam, S1 bagi seorang calon presiden di tahun 2009 nanti bukan satu jawaban politik tepat waktu dan sasaran. Masih memerlukan waktu panjang, dan lama guna melahirkan calon-calon pemimpin dengan pendidikan tinggi. Targetnya adalah 2013.

Terkait gonjang ganjing RUU Pilpres yang ditengarai politis sebab akan menutup hak seorang calon presiden dari PDIP, ini bisa dianggap rasional. Namun, persoalannya tidak hanya sampai disitu semata. Masih banyak yang perlu dibahas di samping kepentingan politik sektarian. RUU Pilres sebetulnya harus, dan semestinya menghargai setiap warga negara Indonesia untuk dipilih dalam pesta demokrasi 2009 nanti. Jangan ada pemberangusan hak dengan berkedok RUU Pilpres. Sebab ini sangat menciderai demokrasi. Ini juga menghambat agenda reformasi dengan inti perjuangannya; keterbukaan, dan keberbolehan bagi siapapun aktif berpolitik praktis selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

RUU Pilpres jangan dipolitisasi demi mengecilkan calon-calon presiden dari partai politik manapun. Sebab pesta demokrasi adalah milik seluruh warga negara Indonesia, bukan segelintir orang. RUU Pilpres harus menunjukkan netralitas politik, tanpa memihak manapun. Depdagri jangan menjadi kuda tunggangan sebuah partai politik mapan, kuat, dan besar. Depdagri harus menghadirkan diri sebagai lembaga negara profesional, dan netral. Depdagri diharuskan menghilangkan jubah kepentingan golongan tertentu. Depdagri jangan mau dijadikan budak kepentingan siapapun, dan partai politik manapun. Tunjukkan bahwa Depdagri bekerja demi bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Hilangkan pandangan picik, kerdil, dan sempit yang mengorbankan kepentingan bangsa. Jauhkan diri Depdagri menjadi mesin politik guna memeras rakyat, dan bangsa ini. Jangan takut dimusuhi sebab disitulah Depdagri akan diminta taruhan kinerjanya. Ini adalah tantangan yang bisa membesarkan Depdagri. SBY pun jangan sampai memprovokasi Depdagri agar mengikuti kepentingan personal, dan golongannya.

Cermin Nafsu Kekuasaan Golkar

Jawa Pos, 22 Januari 2007

Oleh Moh. Yamin, Aktivis, dan Pendiri Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang

Logika umum akan mengamini bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk pada Partai Golongan Karya (Golkar) sama saja dengan memasuki sebuah ruang kekuasaan yang hegemonik, represif, dan doktrinatif. PNS, secara langsung maupun tidak, akan memiliki pola pikir, sikap, dan tindakan yang mencerminkan Golkarisme yang cenderung tertutup, sempit, koruptif, dan kerdil. Mengapa demikian? Ini tetap berjalin-kelindan erat dengan sejarah kekuasaan era orde baru ketika Soeharto bersama Golkarnya sedang berkuasa. PNS waktu itu berada dalam genggaman Golkar sehingga Golkar pun dapat mencengkramkan kekuasaannya di akar rumput dengan sangat mudah. PNS tidak mampu keluar dari Golkar lantaran ia sudah terikat dengan Golkar yang sudah melindungi, dan mensejahterakannya. Sehingga mengikuti, dan mematuhi apapun yang digariskan oleh Golkar harus dijalankan dengan semestinya, tidak boleh menolak maupun memprotesnya.

Yang jelas, tatkala Golkar mampu merangkul PNS secara merata dari Sabang sampai Merauke, Golkar pun jaya, selalu berada di tampuk kekuasaan, dan bisa menahkodai Indonesia selama lebih dari 32 tahun. Sungguh sebuah prestasi maha luar biasa, Negara manapun dengan para presidennya belum sempat menyamai pemerintahan Seoharto di era orde baru pada pertiwi ini. Namun beberapa tahun kemudian setelah Seoharto lengser pada tahun 1998, Golkar sedikit menuai kekalahan secara politik. Dalam pentas pemilihan umum nasional untuk presiden, Golkar tidak mampu merebut kursi presiden namun hanya mampu memegang kendali wakil presiden, entah kenapa itu bisa terjadi, namun itulah realitas politik yang menunjukkan bahwa Golkar sedang mengalami nasib mendekati kehancuran, dan kemunduran.

Oleh karenanya mendekati pemilu 2009, ada fenomena menarik bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Golkar. Menariknya, ini ada indikasi bahwa dengan masuknya mereka ke Balitbang, Golkar akan mempelajari paradigma, dan pola pikir yang terbangun dalam mindset PNS setelah PNS ditinggalkan oleh Soeharto bersama Golkarnya. Menganalisa, mempelajari seluk beluk tabiat PNS adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Karena dengan demikian, Golkar akan mampu, dan bisa mencari tahu bagaimana seharusnya mendekati PNS dalam rangka menjadikannya sebagai kendaraan politik Golkar menuju pemenangan pemilu presiden 2009, dan bagaimana pula PNS perlu didekati, diajak berdialog, dan membangun kerjasama saling menguntungkan secara politik, dan lain sebagainya.

Alih-alih mengatakan, PNS adalah aset suara terbanyak, dan terbesar dalam hajatan pemilu nasional di pentas 2009 nanti yang ini perlu direbut, diselamatkan, dan dipertahankan keberperanannya. Agar Golkar mampu meraup kemenangan secara politik kekuasaan. Siapapun yakin, dan percaya bahwa Golkar tidak menginginkan kekalahannya terulang kembali di tahun mendatang. Oleh karenanya pula, gebrakan politik Golkar di bawah kendali Jusuf Kalla (JK) semakin memperlihatkan nafsu kekuasaan politiknya untuk menguasai jagad raya Indonesia sebagaimana pernah digoreskan oleh Soeharto selama lebih dari 32 tahun.

Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah masuknya PNS ke Balitbang Golkar tidak menciderai profesionalitas, serta netralitas PNS sebagai abdi negara, dan pamong praja? Siapapun akan menjawab, terjunnya PNS ke Balitbang Golkar sama saja mengulangi sejarah pahit politik yang mengukuhkan pro status quo. Akankah kondisi sedemikian harus terulang kembali setelah genderang reformasi ditabuh, dan digulirkan secara sangat kencang di tahun 1998? Akankah demokrasi harus terobek-robek kembali setelah reformasi digelindingkan lantaran PNS memasuki ranah Golkar? Siapupun akan menjawab no…

Oleh karenanya, menolak, dan melancarkan kritik keras atas masuknya PNS ke tubuh Golkar harus diteriakkan dengan hebatnya agar sejarah demokrasi tidak kelam, namun membawa nilai-nilai kebebasan, dan kemerdekaannya. Sehingga agenda reformasi untuk merubah paradigma ketertutupan menuju keterbukaan di pertiwi ini menjadi terealisasi. Politik, dan hukum pun berjalan sehat, kondusif, dan normal. Tidak ada penjarahan apapun berlatar-belakangkan kekuasaan sektarian yang cenderung membunuh nilai persamaan, dan hak-hak asasi manusia (HAM) untuk hidup merdeka, dan sama dalam konteks apapun baik politik, dan lain sebagainya.

Meminta pemerintah di bawah komando Susilo Bambang Yudoyono (SBY) guna melakukan pengawasan ketat terhadap segala manuver politik Golkar, dan Partai lainnya yang akan membahayakan stabilitas negara harus dilakukan secara tegas, dan konsekwen. Memantau Partai manapun yang mencoba memanfaatkan fasilitas negara perlu ditingkatkan perannya agar tidak terjebak pada politik menghalalkan segala cara (permisivisme), yang kemudian merugikan bangsa, dan rakyat Indonesia. Ingat!.. Indonesia dengan segala isinya adalah milik rakyat, bukan hanya kelompok kecil tertentu.

 

Bercermin pada Kondisi Faktual

Bali Post, 14 Februari 2007

Oleh Moh. Yamin, Peneliti Lembaga Kajian & Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang

Semakin gilanya anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), dan Badan Komunikasi DPRD Provinsi Indonesia yang berjumlah kurang lebih 1000 orang dengan mendatangi Jakarta untuk menolak kembalikan Rapelan merupakan satu bentuk ketamakan parlemen di daerah dalam mengais keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak (Jawa Pos, 11-02-2007). Sikap politik ini menunjukkan perilaku parlemen yang tidak mengerti kondisi akar rumput di tengah sedang sumpeknya persoalan ekonomi, naiknya harga sembako, dan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Padahal pula bila dihitung secara matematis, anggota dewan yang sudah mendapatkan gaji per bulan ditambah dengan segala tetek bengeknya tanpa harus meminta Rapelan, ini sudah cukup, dan lebih dari cukup.

Oleh sebab itu, ketika anggota dewan sangat ngotot untuk tidak mengembalikan Rapelan, namun kian berkobar-kobar mempertahankan semburan tunjangan itu masuk ke kantong pribadi masing-masing, ini adalah indikasi bahwa dewan sudah tidak memiliki kepekaan sosial dalam rangka memperbaiki ekonomi rakyat. Dewan sangat eksklusif, naïf, elitis, dan apatis dengan soal-soal keluh kesah masyarakat yang menghantui, dan menghantamnya. Sehingga ini membuka satu penjelasan secara telanjang bulat, dewan adalah kerumunan orang yang memanfaatkan posisi, dan jabatannya untuk mengeruk habis uang rakyat sebelum mereka tidak terpilih, dan dipilih di pemilu 2009 nanti. Ironi ini cukup memberikan satu ilustrasi, dewan sangat koruptif terhadap segala amanat yang ditimpakan padanya. Sehingga ada pepatah lama mengatakan, “mumpung ada kesempatan lebih baik dipergunakan dengan sebaik mungkin. Karena belum tentu kesempatan itu datang yang ke dua kali”.

Oleh karenanya, ada beberapa hal yang dapat disampaikan merujuk dengan aksi dewan pada tanggal 11 dan 12 Februari 2006 ini yang menolak Rapelan harus dikembalikan. Pertama; dewan sangat serakah. Keserakahan ini sebangun dengan tindakannya yang diwujudkan dengan aksi menggugat, menolak, dan memprotes untuk harus mengembalikan Rapelan yang sudah ditetapkan dalam PP 37/2006. Ini seolah mengelaborasi, meminta dan menagih Rapelan adalah sebuah kewajiban, dan keharusan karena sudah diatur di dalam PP 37/2006. Tindakan dewan sudah konstitusional, tidak melanggar aturan-aturan hukum lainnya yang dibuat oleh pemerintah. Publik akan mengiyakan itu. Namun bagi kalangan pakar hukum, apa yang dilakukan oleh anggota dewan dengan menyandarkan diri pada PP 37/2006, ini adalah sebuah kesalahan, dan kekeliruan.

Dewan tidak coba melihat persoalan implikasi hukum tersebut secara holistik, dan komprehensif. Padahal ada beberapa aturan positif lainnya yang tidak searah dengan PP tersebut sehingga hanya mengamini implimentasi PP 37/2006 secara sepihak harus ditunda terlebih dahulu. Menurut Iskandar N. H aktivis sosial Jawa Timur, PP 37/2006 sangat bertentangan dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara karena UU tersebut mengatur keuangan untuk hajat hidup orang banyak, bukan tunjangan untuk anggota dewan semata.

PP tersebut juga bertabrakan dengan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan asas ketertiban, dan kepastian hukum dalam keseluruhan materi PP. Lebih ironis lagi lagi, PP tersebut juga tidak sejalan dengan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur, dan mengamanatkan prioritas belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu (Jawa Pos, 08-02-2007). Yang jelas, adanya ketidaksambungan secara hukum positif antara PP 36/2007 dengan 3 undang-undang tersebut sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat, ini disebut cacat hukum. Sehingga dewan yang sangat bernafsu untuk menuntut haknya merebut, dan memiliki Rapelan tersebut sama saja dengan ketidakmengertian mereka terhadap belantika hukum di nusantara ini.

Dewan di negeri ini sangat berkacamata kuda dalam melihat, membaca, dan mempelajari segala perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini sangat ironis, dan terkesan sudah membuka kebodohan dewan tentang absennya mereka dalam mengerti, dan memahami betul dunia undang-undang dengan segala anak pinaknya. Jika demikian jawabannya, kemanakah mereka selama ini ketika ada produk undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah pusat? Semua sepakat mengatakan, dewan di daerah banyak bersantai ria, mengerjakan bisnis masing-masing, dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan di luar tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat di daerah. Sehingga mereka tidak tahu menahu, dan sangat buta dengan persoalan dinamika perundang-undangan yang berkembang.

Kedua; dewan di daerah memiliki pendidikan sangat rendah (lulusan SMA sederajat), jikalau ada anggota dewan yang lulus dari perguruan tinggi, ini tidak menutup kemungkinan, mereka itu menjalani pendidikan di perguran tinggi dengan sangat tidak serius. Ketidakseriusan mereka berupa masuk sekali dalam sebulan, bayar uang ujian namun tidak mengikuti ujian, dan lain seterusnya. Pertimbangan instannya adalah yang penting cepat selesai, dan mendapatkan ijazah sarjana baik S1, S2 maupun S3 bila ada. Sehingga dengan begitu, rendahnya pendidikan, dan intelektual anggota dewan di daerah sangat memengaruhi kinerja mereka dalam menggarap kerja-kerja kerakyatannya. Akhirnya sangat mustahil, mereka akan menguasai dunia perundang-undangan yang ada di daerahnya. Sangat yakin, kendatipun mereka pintar berbicara di dalam maupun di luar parlemen, isinya sangat tidak berbobot, dan cenderung asal bunyi agar dinilai wakil rakyat yang cerdas, pintar, berwawasan luas, dan mengerti soal-soal dinamika kemasyarakatan.

Ketiga; dewan di daerah lebih cenderung berpikiran emosional dari pada rasional, logis, dan faktual. Ada kesan, dewan menolak mengembalikan Rapelan karena khawatir akan dipandang sebagai wakil rakyat yang tidak memiliki kewibawaan di tengah konstituennya. Mereka tidak mau ditertawakan oleh publik sebab pemerintah pusat sudah main enaknya sendiri dengan mencabut PP 37/2006, dan merevisinya. Dewan itu adalah orang-orang dengan intelektualitas sangat tinggi, dan hebat. Jadi mencabut, dan merevisi PP 37/2006 merupakan bentuk pelecehan terhadap anggota dewan di daerah. Diiyakan maupun tidak, bila menggunakan kacamata emosionalisme yang sangat tinggi, ini bisa diterima. Namun pertanyaannya adalah salahkah pemerintah pusat mencabut PP tersebut, dan kemudian merevisinya ketika dewan asyik masyuk dengan tunjangan tersebut di satu sisi, namun rakyat kian sengsara dan nestapa di sisi lain? Kita yakin dan kompak berkata, pemerintah berada di pihak yang benar karena ia berusaha menyelamatkan uang negara dari korupsi dengan berkedok PP 37/2006. Namun dalam perspektif lain, pemerintah pusat juga harus disalahkan sebab ia membuat aturan hukum dengan tidak mempertimbangkan nilai impaknya di kelak kemudian hari, sebut saja PP 37/2006 ini yang kemudian melahirkan kontroversi, dan pro-kontra.