Revisi UU MD3 Perburuk Kinerja Parlemen

Sinar Harapan, 18-kamis, Juli 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140718127/revisi-uu-md3-perburuk-kinerja-parlemen-span-span-)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Sebelum tanggal 9 Juli untuk pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) lalu atau tepatnya tanggal 8 Juli satu hari sebelum pilpres, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengesahan revisi Undang Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3). Tentu, itu bersamaan dengan kesibukan rakyat Indonesia yang sedang melakukan persiapan diri untuk memilih pemimpin baru Indonesia. Ada kesan yang muncul di tengah publik, ini kemudian memang menjadi strategi untuk mengecoh perhatian publik agar tidak mengamati apa yang sedang dikerjakan DPR untuk kepentingan tertentu. Publik kemudian hanya tertuju semata kepada pilpres. Ada sejumlah poin penting yang kemudian dirubah dalam Undang Undang tersebut, sebut saja ketentuan kuorum untuk hak menyatakan pendapat dari tiga perempat menjadi dua pertiga saja, anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR, partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak, dan ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD).

Selanjutnya muncul dugaan sementara, perubahan-perubahan poin tersebut mengarah kepada kepentingan untuk menjadikan DPR sebagai kekuatan luar biasa secara politik dan tidak ada yang menandingi. Mari kita analisisis satu per satu. Pertama, ketentuan tentang kuorum untuk menyatakan hak pendapat dari tiga perempat menuju dua pertiga sudah sangat jelas memiliki tujuan untuk mempercepat proses dan pengesahan undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu yang ingin dicapai oleh DPR. Ini sangat jelas sudah menjadi bentuk penghancuran demokrasi. Suara kemudian sangat mudah diperjualbelikan. Walaupun kuorum tidak mencapai 5 + 1 untuk diteruskan dalam sidang rapat tertentu, itu bisa dilanjutkan. Pada prinsipnya, hasilnya adalah dua pertiga sudah bisa diputus apakah dilanjutkan ataukah tidak. Ini merupakan sebuah ironi. Ketika demokrasi sudah mulai berkembang biak dengan cemerlang di republik ini pasca reformasi 1998, justru anggota DPR tidak menghendaki itu.

Kedua, ketentuan bahwa anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana, termasuk kasus korupsi tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR juga merupakan persoalan lain yang harus membuat rakyat mengelus dada. Bisa dibayangkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin meminta anggota dewan tertentu untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi tertentu dan kemudian terhambat oleh ketentuan tersebut, maka ke depannya pemberantasan korupsi akan semakin sulit dilakukan dengan sedemikian berhasil. Dengan kata lain, dengan semakin banyak pintu untuk memeroleh izin pemanggilan anggota DPR, maka proses penegakan hukum akan semakin lama perjalanannya untuk mencapai tujuan. Akhirnya, yang terjadi adalah kegagalan pemberantasan korupsi. DPR dalam konteks ini sepertinya memang secara sengaja ingin melemahkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Ketentuan perubahan dalam UU MD3 tersebut semakin memberikan legitimasi, ternyata banyak anggota dewan yang tidak suka terhadap KPK. Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat DPR harus membuat jurus baru dalam rangka melumpuhkan kekuatannya.

Ketiga, poin lain dimana partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak juga menjadi skenario lain dalam rangka melahirkan ketua DPR yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Tak hanya itu. Keempat, ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD) juga menegaskan bahwa DPR di periode ke depan sudah tidak lagi memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam politik perjuangan untuk publik. Apalagi AKD tersebut berkaitan erat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan ke DPR; menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksa tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Kini genderang kehancuran keberadaan DPR yang seharusnya mampu bekerja untuk kepentingan publik sudah semakin dipertanyakan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membeberkan bahwa rapor legislasi DPR sangat buruk. Pada 2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara di 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Sedangkan pada 2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari target 75 RUU, realiasinya hanya 10 yang berhasil disahkan. Tentu, ketika berbicara tentang legislasi saja sudah kacau balau, maka kondisi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam ikut membangun bangsa yang bersih dari korupsi serta melahirkan pemerintahan yang bersih.

Menuju Parlemen Korup

Rakyat tentunya akan semakin memiliki pandangan bahwa walaupun pemerintahannya baru, namun kemudian tidak diikuti oleh parlemen yang baik dan konstruktif, maka sampai kapanpun bangsa ini akan tetap berada dalam keterpurukan. Pelbagai bencana bangsa terkait dirampoknya uang negara akan terus merajalela. Dengan kata lain, korupsi akan tetap masih berlangsung dengan sedemikian rupa. Konspirasi untuk mengamankan kepentingan masing-masing agar tidak mudah diketahui publik serta penegak hukum, sebut saja KPK akan terus menerus dilancarkan dengan sedemikian rupa. Kongkalingkong untuk menghancurkan kepentingan publik tentunya akan juga diberlakukan secara nyata dan jelas di hadapan rakyat Indonesia.

Di balik revisi UU MD3, ada dugaan sementara bahwa mengapa pengesahan revisi UU tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ada kepentingan yang lebih besar untuk menghambat kerja pemerintahan baru apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka yang dilakukan adalah dengan membentuk koalisi permanen di parlemen. Ini kemudian digunakan untuk menjegal segala bentuk program dan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Parlemen sebagai patner kerja eksekutif tentunya juga ikut memiliki kewenangan untuk mengamini atau tidak mengamini atas inisiatif-inisiatif eksekutif. Di sinilah sebetulnya persoalan mendasar yang menjadi akar dari segala akar revisi UU MD3. Namun apapun yang terjadi dalam pemerintahan baru ke depan, semoga penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif tetap memiliki nurani untuk mau memikirkan rakyat. Itu sesungguhnya permintaan rakyat. Mereka boleh saja berdebat dan mendebatkan persoalan rakyat, namun dengan menggunakan kacamata kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan tertentu yang bersifat hegemonik dan koruptif.

Vox Populi Vox Dei untuk Indonesia

Rabu, 9 Juli 2014 01:33 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/07/09/vox-populi-vox-dei-untuk-indonesia)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rabu, 9 Juli 2014 ini, menjadi momen bersejarah bagi perjalanan sekaligus masa depan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Rakyat memilih pemimpin baru untuk Indonesia baru.

Tentunya, vox populi vox dei (suara rakyat, suara Tuhan) menjadi sesuatu hal sakral, yang kemudian harus diperjuangkan dan diemban dengan penuh tanggung jawab oleh siapa pun yang terpilih, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam rangka merealisasikan program-programnya untuk hajat hidup orang banyak.

Memang tidak mudah menjalankan amanat rakyat. Karena memerlukan keteguhan hati dan pengorbanan diri bagi pemimpin terpilih untuk konsisten antara apa yang diucapkan dan dikerjakan. Menjadi pemimpin adalah panggilan nurani untuk mau berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terpilih dan dipilih menjadi pemimpin pilihan rakyat merupakan tugas besar. Memimpin adalah amanah sehingga menyalahgunakannya dapat disebut telah melakukan dosa-dosa politik. Ini kemudian harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan bangsa.

Memimpin dan menjadi pemimpin tidak sebatas memerlukan jam terbang tinggi dan lain sejenisnya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian dapat mengerti persoalan rakyat, penderitaan yang dihadapi rakyat, dan kemudian menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Pemimpin kemudian tegas dalam mengambil kebijakan, agar kebijakan yang diambilnya benar-benar lahir dari ketegasan seorang pemimpin atas nama kedaulatan bangsa serta negara.

Ketika berbicara tentang suara rakyat, maka ini kemudian berhubungan dengan apa yang rakyat inginkan untuk perubahan, baik untuk dirinya maupun bangsanya demi kehidupan yang lebih baik di hari esok. Suara rakyat merepresentasikan denyut nadi kehidupannya, terutama rakyat yang berada dalam kubangan kemiskinan, keterbatasan kehidupan yang layak, dan masih rendahnya tingkat kehidupan yang berharkat dan bermartabat.

Suara rakyat tentu tidak sebatas apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya, serta apa yang mereka jalani setiap hari. Sebut saja kemiskinan pendidikan, keterbelakangan ekonomi, dan lain sejenisnya. Suara rakyat adalah manifestasi dari pelbagai keluh kesah yang rumit dan lengkap atas pelbagai kondisi dirinya yang selalu dan terus menerus terpuruk secara multidimensional.

Suara rakyat juga menggambarkan apa yang selama ini menjadi kendala bagi mereka untuk bisa menata kehidupannya menjadi lebih baik. Setidaknya berada dalam taraf kehidupan ekonomi yang tercukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya.

Suara rakyat, dengan demikian, mengilustrasikan hal apa saja yang membuat mereka merasa tidak bisa menjadi manusia di negerinya sendiri secara seutuhnya, dan merasa tersisihkan dalam interaksi antarsesama.

Hal yang sederhana adalah ketika perlakuan hukum menjadi tidak adil akibat perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial antara si kaya dan si miskin umumnya sudah menjadi hal jamak yang menyebabkan diskriminasi perlakuan. Hal lainnya lagi adalah tentang intoleransi antarumat beragama (baca: realitas). Semuanya itu menjadi buah bibir yang menjadi bahan perbincangan rakyat dari hati ke hati, dari satu kelompok kepada kelompok lain yang berada dalam kehidupan terpinggirkan akibat banyak faktor.

Tentunya, suara rakyat tersebut baik yang terungkap secara verbal maupun non-verbal setidaknya sudah menggambarkan potret kehidupan rakyat. Apabila rakyat kemudian harus memilih pemimpin baru, mereka hanya berharap akan ada pemimpin yang memahami suara akar rumput. Suara akar rumput kerap terabaikan dan diabaikan akibat hiruk politik kekuasaan dan kepentingan sektoral an sich.

Oleh sebab itu, pemimpin baru adalah dia yang kemudian selalu hadir untuk rakyatnya. Pemimpin yang menjadi harapan dan impian semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah dia yang selalu menjadi penyelesai persoalan-persoalan rakyat untuk bangsa. Dengan demikian, pemimpin yang sesungguhnya menjadi cita-cita rakyat adalah pemimpin yang mau mengerti suara rakyat, pemimpin yang bekerja atas nama suara rakyat. Tak hanya itu saja, pemimpin dambaan seluruh rakyat adalah ketika dia mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di hadapan kepentingan asing. Kedaulatan bangsa dan negara diperjuangkan dengan sedemikian rupa tanpa kompromi. Oleh karenanya, pemimpin tentunya harus bisa memberikan kasih sayang dan perlindungan untuk rakyat, namun juga bisa menyelamatkan negara dan bangsa dari kepentingan asing. Di dalam negeri, pemimpin dapat bekerja untuk rakyat, sedangkan di tingkat dunia atau internasional, mampu mempertahankan wibawa dan martabat bangsa serta negara demi kepentingan rakyat.

Suara Tuhan

Memang benar bahwa menemukan pemimpin yang mau peduli terhadap rakyatnya adalah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak manusia yang diberi mandat untuk memimpin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya dan bekerja dengan sepenuh hati. Terlepas dari hal tersebut, siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus mampu dan mau mempelajari kehidupan rakyatnya untuk bisa bekerja untuk rakyat.

Kita tentu juga sangat yakin ketika pemimpin sudah berpandangan secara terbuka bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan, sehingga dalam konteks ini pemimpin akan semakin terbangun keberpihakannya untuk rakyat.

Dengan kata lain, Tuhan selalu berpihak kepada yang lemah dan teraniaya. Harapan dan doa orang-orang teraniaya lebih mudah serta cepat didengar oleh Tuhan ketimbang yang lain. Ini sesungguhnya yang menjadi sandaran filosofis dan teologis mengapa suara rakyat disebut suara Tuhan. Tentunya, dasar teologis dan filosofis ini harus memacu pemimpin terpilih untuk mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili suara Tuhan atas nama kepentingan rakyat.

Dalam menentukan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) rakyat harus memiliki pandangan bahwa memilih adalah untuk perubahan: perubahan kehidupan untuk yang lebih maju dan berdaya saing tinggi bagi semua.

Marilah kita mengajak semua yang memiliki hak suara untuk memberikan suara politiknya. Rakyat pemilih janganlah tidak memilih atau golongan putih (golput). Pasalnya, yang menentukan perubahan bagi semua, lingkungan, daerah, masyarakat, dan bangsa adalah dari suara politik pemilih itu sendiri.

Makin tinggi partisipasi pemilih, makin tinggi pula ekspektasi rakyat untuk memajukan bangsa dan negaranya. Sebaliknya, makin rendah tingkat keterlibatan pemilih dalam memberikan suara politiknya di TPS, maka rakyat sesungguhnya tidak begitu memiliki keinginan untuk perubahan yang benar-benar berubah.

Semoga pilihannya berangkat dari nurani yang ikhlas, jujur, dan membawa maslahat serta berkah untuk bangsa. Jadikanlah momen di bulan Ramadan ini, terutama bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, menggunakan kejernihan hati dan jiwa dalam memilih. Selamat memilih.

Kepemimpinan Nasional Pascapemilu 2014

Kamis, 12 Juni 2014 00:58 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/06/12/kepemimpinan-nasional-pascapemilu-2014)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Unlam Banjarmasin

Kong Hu Cu, ahli filsafat terbesar Tiongkok mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terpelajar dan memimpin pengikutnya dengan mengedepankan pemberian contoh dalam hidup keseharian.

Ketika petuah sang filsuf besar Tiongkok tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan perpolitikan nasional di republik tercinta saat ini, maka ada satu pesan penting yang perlu dipahami bersama bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kepentingan rakyat.

Keterpelajaran pemimpin selanjutnya diukur dari seberapa cerdas dalam membaca persoalan-persoalan rakyat dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan untuk pembangunan kehidupan rakyat. Memang keterpelajaran itu sangat penting, namun kemudian tidak sebatas pada formalitas. Lebih dari itu adalah seorang pemimpin mampu melakukan analisis berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi rakyatnya.

Masih menurut Kong Hu Cu, seorang pemimpin juga harus memimpin rakyatnya dengan tauladan-tauladan. Tauladan-tauladan dari pemimpin selanjutnya akan ditiru dan dipraktikkan oleh rakyatnya.

Ketika berbicara tentang tauladan, ini berjalin-kelindan dengan kerja-kerja kebaikan serta kebajikan yang harus diperlihatkan seorang pemimpin. Pemimpin bisa mengajari rakyatnya tentang kerja keras, kerja penuh kejujuran, kerja yang bertanggung jawab, komitmen dalam memegang amanat, dan lain seterusnya. Pemimpin selalu memandu rakyatnya agar berada di jalan yang benar dan lurus. Apa yang selanjutnya dilakoni sang pemimpin menjadi pedoman bagi rakyatnya. Pemimpin adalah figur publik dan tentunya selalu menjadi kaca benggala bagi semua rakyatnya. Pemimpin menjadi corong bagi segala bentuk kerja kehidupan rakyatnya. Apa yang selalu menjadi kebiasaan pemimpin akan dilanjutkan oleh para rakyatnya. Oleh karenanya, seorang pemimpin dan menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan mudah. Ini merupakan pekerjaan berat.

Pemimpin tidak sebatas duduk manis di tahta kekuasaan dan selanjutnya menyuruh para ajudannya bekerja sementara dirinya tidak pernah berbuat apa-apa. Ia tidak sebatas mendapatkan fasilitas mewah dan lain sejenisnya. Pada prinsipnya, apabila diberikan banyak fasilitas, harapannya adalah dia mampu bekerja secara optimal dan maksimal bagi kehidupan rakyatnya.

Namun yang menjadi kegalauan bersama adalah apakah kepemimpinan nasional pascapemilihan presiden (pilpres) 2014 akan melahirkan pemimpin sebagaimana yang digadang-gadang Kong Ho Cu? Debat terbuka calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin (9/6) di Balai Sarbini Jakarta dengan tema “Lembaga demokrasi, Pemerintah yang bersih dan Kepastian hukum” setidaknya memperlihatkan secara tegas, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berusaha memperlihatkan pandangan-pandangannya jauh ke depan tentang pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat tentunya sudah memberikan penilaian awal, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sangat tepat untuk memimpin republik ini dalam lima tahun ke depan? Memang diakui maupun tidak, pascadebat publik perdana tersebut, menurut saya, publik cenderung memberikan penilaian kritis bahwa Prabowo Subianto lebih tegas dan sistematis dalam menyampaikan gagasan-gagasannya tentang masa depan bangsa. Kerangka konseptualnya yang jauh ke depan setidaknya memberikan asumsi awal bahwa kepemimpinan nasional yang visioner harus diawali dan dibentuk oleh karakter kepemimpinan yang tegas. Ketegasan dalam memimpin adalah sebuah hal niscaya. Cermin apakah seseorang pemimpin mampu tegas dan paradigmatik ditentukan oleh cara dia berpikir dan menyampaikan pendapat.

Kondisi ini, menurut saya, tentu berbeda dengan seorang Joko Widodo yang sederhana dalam menyampaikan gagasannya secara datar dan terlalu teknis dalam mengelaborasi setiap persoalan bangsa. Gaya berbicara Joko Widodo yang datar (mungkin karena low profile) tentu akan membuat pemirsa dan rakyat tidak terlalu antusias dalam mengikuti setiap apa yang disampaikannya. Terlepas dari hal tersebut, memang setiap calon yang berdebat tersebut memiliki titik kekuatan dan kelemahan. Kini rakyat saja yang harus menentukan, kepada siapakah mereka akan memberikan suara politiknya untuk kepemimpinan nasional dalam satu periode mendatang.

Leader atau Manager

Sejumlah pengamat, praktisi, dan mereka yang sangat serius memberikan perhatian kepada perjalanan bangsa ke depan kemudian ikut memberikan pandangan (baca: realitas) dan ada satu benang merah yang dapat dapat diambil bersama apakah republik ini memerlukan leader atau manager.

Leader tentu berbeda dengan manager. Seorang leader harus memiliki sikap congruent. Congruent bermakna bahwa apa yang diucapkan kemudian tercermin dari apa yang dilakukan. Seorang leader juga harus memiliki visi, yakni memiliki tujuan jangka panjang. Ia juga harus memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga mampu mengawasi apa yang dikerjakan para ajudannya. Ia juga harus menjadi good communicator, tidak hanya ke bawah namun juga ke atas. Apalagi di sini leader adalah seorang presiden, maka di tingkat dunia, dia harus mampu berkomunikasi yang baik dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain di dunia. Pemimpin juga harus good motivator, decisive (berpendirian kuat), support team members, encourage new ideas (mendorong ide-ide baru kepada bawahannya), coaching skill (mampu memaksimalkan skill para bawahannya).

Ini berbeda dengan seorang manager. Stoner (1978) menyebutkan bahwa manager itu berjalin kelindan dengan tugas-tugas yang lebih teknis dan humanis. Wilayah kerja manager kemudian dapat dibaca dari empat aspek. Pertama adalah conceptual skill dan ini berbicara tentang kemampuan diri melihat organisasi secara menyeluruh sebagai sebuah sistem dan menginterpretasikan serta menganalisis segala informasi yang berkaitan dari berbagai macam sumber. Kedua adalah human skill dan ini berkaitan dengan kapasitas diri untuk bekerja dalam melakukan pemahaman sekaligus bertugas memotivasi orang lain baik secara pribadi maupun berkelompok.

Ketiga adalah keterampilan administratif di mana ia bekerja pada ranah perencanaan, pengorganiosasian, penyusunan pegawai, dan pengendalian. Keempat adalah keterampilan teknis di mana kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu menjadi wilayah kerjanya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah republik ini membutuhkan seorang leader atau manager? Prabowo Subianto tentunya sangat lekat dengan karakter seorang leader, sedangkan Joko Widodo identik dengan seorang manager. Apakah rakyat Indonesia lebih memilih karakter seorang leader ataukah manager dalam pengelolaan republik ini? Sembilan (9) Juli nanti menjadi taruhannya. Semoga rakyat tidak salah memilih sebab ini menyangkut nasib bangsa ke depan.

Ideologi NU dalam Pilpres

Koran Jakarta, Jumat 6 Juni 2014 (http://koran-jakarta.com/?13494-ideologi+nu+dalam+pilpres)

Oleh Moh Yamin

Warga nahdliyin, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Menurut Stattuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama (NU) Tahoen 1926, deklarasi kelahiran NU secara tegas menyatakan jamiyah NU akan berkhidmah secara nyata meliputi bidang pendidikan, dakwah, peningkatan ekonomi, dan pengabdian.

Lebih tegasnya, NU berjuang dan mengabdi demi terciptanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan sangat tinggi dan kehidupan ekonomi stabil sehingga menjadi masyarakat tecerahkan. Mereka kemudian mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Secara lebih tegas, NU sangat tidak tertarik mengurusi dunia ingar-bingar politik kekuasaan yang lebih dominan mengejar jabatan dan kursi.

Politik dinilai lebih banyak melahirkan mudarat daripada maslahat. Bila masuk pusaran politik, NU akan lebih banyak memiliki lawan dan musuh ketimbang kawan atau sahabat. Ini belum berbicara dampak buruknya, seperti kehilangan persaudaraan dan matinya silaturahim dalam memperteguh ukhuwah islamiyah dan seterusnya.

Dengan demikian, NU hanya menghendaki dirinya hadir untuk mencerdaskan umat dan bangsa ketimbang harus bermain dalam politik praktis dan pragmatis. NU merupakan alat dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa daripada kepentingan sekelompok tertentu. NU menjadi rumah penuh dengan perdamaian dan kedamaian bagi semua umat, tanpa terkotak-kotak atas nama golongan tertentu.

Tatkala memiliki prinsip sedemikian, NU menunjukkan benar-benar tidak menghendaki berada dalam arus politik yang penuh dengan aksi saling menghujat dan menjatuhkan. Namun, dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014, NU telah mengalami pergeseran nilai secara total, dari awalnya berniat memperjuangkan kepentingan bersama di atas golongan, mereka justru ikut menceburkan diri dalam hiruk pikuk politik kekuasaan walaupun tidak berganti nama sebagai partai politik (parpol), namun tetap sebagai organisasi sosial keagamaan.

Yang jelas, begitu telanjangnya NU memberi dukungan politik pada salah satu pasang kandidat agar mendapat suara politik dari kalangan nahdliyin merupakan bentuk melenceng NU dalam memegang komitmen untuk berjuang demi kepentingan umat dan bangsa. Ia kehilangan kesadaran agar steril dari aksi politik dan dukung-mendukung kandidat. Memang secara pribadi itu hanya disampaikan KH Said Aqil Siradj.

Kendatipun demikian, dukungan pribadi tersebut akan tetap melekat secara kelembagaan. Dengan demikian, NU pun tetap berada dalam kubangan ketidakseriusan dalam memegang prinsip dan menjalankan misi. Ketika misi NU menghendaki agar mampu menjadikan diri sebagai organ yang tidak mengambil peran dalam perebutan politik kekuasaan dan jabatan, kini misi mulia tersebut pupus di tengah jalan.

Ini sangat ironis. Imbasnya, ideologi profetik NU yang sejatinya menjadi penerus para nabi demi menyelamatkan nasib umat dan bangsa dari keterpurukan menuju dunia pencerahan luluh. Maka, alih-alih NU tetap bisa tegak berdiri dan kokoh berpegang pada semangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan kebangsaan, kini itu pun ibarat panggang jauh dari api. NU seolah-olah kehabisan energi dan kekuatan untuk terus mengepakkan sayap agar terbang tinggi. Ibarat elang, ia tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia lemah dan tidak memunyai semangat tinggi. Pertanyaannya, inikah akhir perjuangan NU? Siapa pun akan tetap berkata bahwa ketika NU telah menyeleweng dari garis perjuangan agar tetap netral dalam politik kekuasaan, sesungguhnya telah kehilangan roh perjuangan keumatan. Ia terjebak dalam lingkaran kepentingan politik kerdil guna memenangkan calon tertentu. Haruskah NU selalu menjadi pelengkap segolongan tertentu agar bisa menjadi alat legitimasi?

Dalam setiap momen politik, baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), maupun pilpres seperti sekarang, juga menjadi alat pelicin pihak tertentu. Yang jelas, taruhan sangat mahal, NU tidak lebih dari komoditas perdagangan dengan transaksi politik tertentu yang berujung pada tawar-menawar kepentingan. Ini sangat disesalkan karena nama NU yang sangat besar di hadapan umat dan bangsa runtuh. Oleh sebab itu, ketika NU kemudian dijadikan alat politis dalam memuluskan keinginan dan kehendak sektoral, dia berada dalam titik nadir. Ia harus siap dijauhi umat.

Dengan demikian, tantangan ke depan, para elite NU di mana pun harus bisa menjaga kesucian NU dari tindakan pengotoran semangatnya. Korban Sesaat Permasalahan sangat rumit selanjutnya adalah warga nahdliyin di perdesaan dan jauh dari akses teknologi informasi akan menjadi korban kepentingan politik para petinggi NU. Warga nahdliyin yang sangat miskin informasi dan berita seputar politik serta profil capres bisa disesatkan. Bila capres terkait memiliki rekam jejak buruk, akan dibersihkan dengan segala macam cara agar warga nahdliyin teryakinkan dia memang layak dipilih.

Dengan demikian, pola hubungan yang digunakan elite NU adalah memanfaatkan momen sesaat demi kepentingan darurat walaupun kelak warga nahdliyin akan kecewa dengan pilihan politiknya. Oleh sebab itu, ketika ini menjadi sebuah realitas, elite NU bukan lagi berjuang demi kepentingan warga nahdliyin, tapi untuk pribadi dan golongannya. Upaya memperjuangkan kepentingan umat dilakukan tidak secara konkret.

Keinginan bisa melayani umat secara baik pun gagal dijalankan secara nyata. Komitmen politik keumatan tidak bisa dijadikan prinsip dasar sebagai jalan menuju pencerdasan warga nahdliyin. Pertanyaannya, apakah potret politik sedemikian akan terus dijalankan hingga pilpres nanti? Inilah tantangan yang mesti dijawab para pertinggi NU. Warga nahdliyin hanya berharap para elite NU benar-benar mengabdikan diri demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Libido politik kekuasaan dan golongan sempit tertentu harus dibuang jauh. Bila masih memiliki semangat berjuang demi kepentingan umat, segeralah mengubah mindset sempit menjadi terbuka. Perubahan pola pikir diharapkan mengubah sikap, tindakan, dan perjuangan secara riil.

Visi Reformasi Ilusi

Sinar Harapan, Selasa – 13 Mei 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140513085/Visi-Reformasi-Ilusi-span-span-)

MOH. YAMIN

*Penulis adalah mantan mahasiswa aktivis, dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin.

Reformasi 1998 yang ditandai tragedi Trisakti 12 Mei, kemudian berlanjut pada 21 Mei yang berbentuk lengsernya Soeharto dari singgasananya merupakan awal era baru bagi kehidupan berbangsa di negeri ini secara multidimensi.

Rakyat Indonesia selanjutnya berharap, Reformasi memberikan angin baru bagi seluruh sendi kehidupan di republik tercinta ini, baik politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Permasalahannya, kendati pun usia Reformasi sudah berjalan lebih dari 16 tahun, tepat pada 21 Mei 2014, ternyata belum menampakkan hasil nyata dan konkret bagi perubahan bangsa ini. Rakyat tetap miskin. Hukum masih abu-abu. Politik masih kental intrik-mengintrik. Ekonomi tetap berpihak kepada para kapitalis dan begitu seterusnya.

Setiawan Djody dengan mengutip pendapat Ronald Reagan mengatakan, “Kita adalah sebuah bangsa yang memiliki pemerintahan, bukan sebaliknya.” (Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi, 2009:6). Pertanyaannya, apakah bangsa ini sudah memiliki pemerintah ataukah pemerintahan yang menguasa bangsa ini?

Pengertiannya, bila bangsa ini mempunyai pemerintahan, itu akan dijalankan dengan semangat keterbukaan, kejujuran, profesionalisme, dan begitu seterusnya. Sementara itu, bila pemerintahannya menguasai bangsa, di sini terjadi sebuah bentuk pemerintahan yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan golongan, dikerjakan secara sewenang-wenang, ditunaikan demi melancarkan agenda sektarian untuk tercapainya sebuah kepentingan sesaat.

Terlepas apa pun jawabannya, paling jelas di depan mata, pemerintahan kita adalah bentuk pemerintahan yang sudah dikuasai para bandit yang sudah tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Para bandit tersebut justru berada dalam lingkungan pemerintahan yang semata berkehendak memuaskan libido politiknya, tanpa membangkitkan kesadaran politik sangat profetis serta konstruktif bagi keterwujudan masyarakat yang steril dari kemiskinan dan lain sebagainya. Inilah yang dikhawatirkan Setiawan Djodi, memang kita belum keluar dari kubangan pemerintahan yang kerdil dan represif.

Walaupun sudah berkali-kali berganti presiden saat Reformasi, tetap saja gaya kepemimpinan yang dibuat bukanlah bernurani rakyat dan kerakyatan. Setiap pemimpin selalu meletakkan program pribadi dan golongan sebagai panglima yang harus ditunaikan terlebih dahulu.

Presiden produk Reformasi tetap memertahankan strategi dan tujuan berperang melawan rakyat, menjadikan rakyat sebagai tumbalnya, membodohi rakyat, dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang eksklusif sehingga melukai nurani rakyat, merugikan kepentingan bersama di atas segala-galanya, mengabaikan hak dasar setiap rakyat agar mereka mendapatkan pelayanan terbaik dari negara.

Pemerintah dan yang menjalankannya sudah absen terhadap mandat tersebut. Mereka sangat abai terhadap segala kebutuhan dan kepentingan rakyat, lebih menjatuhkan politik supaya agenda yang sebatas bermuara kepada pemenuhan personal dan koletif an sich menjadi sebuah hal yang niscaya untuk digelar dengan sedemikian rupa.

Apakah rakyat akan semakin berada dalam lubang kenestapaan akibat akrobat pemerintahan yang sangat luar biasa anarkistis dan destruktif? Para bandit yang berkuasa di takhta kekuasaannya menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapatnya. Reformasi, dengan demikian, hanya menguntungkan sejumlah pihak yang sedang mengejar kekuasaan.

Reformasi bukanlah dimaknai sebagai gerakan dan pergerakan sangat fundamental untuk mengubah cara pandang dan berpikir dari tutup menuju terbuka, dari destruktif menuju dinamis, dari statis menuju dinamis.

Reformasi bukan dimaknai sebuah jendela untuk menatap hari esok yang lebih baik bagi kemaslahatan bersama. Reformasi bukan pula ditujukan menciptakan impian-impian bersama yang bernama pemerintahan yang bersih, rakyat yang cerdas, rakyat yang sejahtera, dan begitu seterusnya.

Visi reformasi sebagaimana yang diteriakkan aktivis mahasiswa hingga harus menggadaikan nyawanya kemudian menjadi sebuah ilusi belaka yang tidak pernah diperjuangkan para elite negeri ini.

Jalan Buntu

Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka yang kini menjadi pejabat atau elite di negeri ini sudah kehilangan tanggung jawab untuk bisa berbicara menggunakan suara hati nurani? Jauh-jauh hari, Plato dalam magnum opus-nya berjudul “Republik” mengatakan, pemimpin yang dekat dengan rakyat adalah mereka yang bisa mendengar suara rakyat, menerjemahkan suara-suara rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan pro rakyat.

Mereka yang mampu mendengar dan menerjemahkan suara hati nurani rakyat selanjutnya disebut para filsuf atau memiliki kebijaksanaan tingkat tinggi sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambilnya selalu berpatokan kepada jiwa kearifan dan kebijaksanaan, menggunakan nalar semangat membangun kehidupan bangsa yang dibalut dengan kebaikan dan kebajikan. Mereka kemudian dinamakan para negarawan.

Sementara itu, mereka yang justru sudah mengabaikan jiwa kearifan dan kebijaksanaan kemudian disebut para politikus yang hanya berpandangan ibarat kacamata kuda, tidak meluas, sangat sempit. Analoginya, Reformasi telah gagal melahirkan para negarawan yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan bangsa ini. Reformasi berada di jalan buntu yang kemudian tidak berujung kepada jalan yang terang, jelas, dan konkret ke hasil yang semestinya dituju.

Reformasi hanya memproduksi para politikus yang lebih suka menjilat sana-sini, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling memfitnah, saling bertengkar karena hanya persoalan pembagian kekuasaan serta kursi yang tidak sama dan begitu seterusnya (baca: pemilu ke pemilu saat Reformasi).

Reformasi semakin menjauhkan kehidupan bangsa yang beradab. Reformasi justru menjadi kuda tunggangan sejumlah kelompok yang lebih mengejar kekuasaan dengan mencoba menghalalkan cara. Mereka yang berada di takhta kekuasaan seolah berjuang demi kepentingan rakyat, namun kenyataannya nol. Mereka yang sudah diamanati memenuhi hajat hidup orang banyak ternyata melakukan pengingkaran janji, melakukan kebohongan serta pembohongan publik.

Pepesan Kosong

Hal yang harus dipersoalkan, apakah Reformasi kini hanya sebatas pepesan kosong yang tidak bermakna? Ia diproduksi bukan lagi sebagai gerakan membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Ia tidak lagi memiliki kontribusi signifikan bagi arah perjalanan bangsa ini. Reformasi yang dilakukan sudah kehilangan orientasi karena dibajak para politiskus yang bermental koruptif.

Kini publik mulai meragukan implimentasi Reformasi, apakah benar-benar ditujukan membenahi dan memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa atau hanya jargon belaka.

Rakyat sekali lagi jangan selalu diperalat guna sebuah tujuan yang sangat luar biasa elitis dan eksklusif. Rakyat sudah terlalu lama hidup dalam penjara kemelaratan. Mereka sudah terlalu cukup sabar dan nrimo terhadap yang selama ini dilakukan negara. Walaupun bersikap demikian, rakyat bukan berarti selalu diam tanpa bereaksi dan beraksi.

Ibarat api dalam sekam, mereka suatu saat bisa menjadi api besar yang membakar apa yang ada di sekitar. Kini, negara (pemerintah) harus segera membangun kesadaran kritis dan profetis untuk mampu memelototi keadaan di tengah kehidupan rakyat, bukan selalu berada di atas menara gading.

Melakukan yang terbaik untuk bangsa sebagai amanat Reformasi 1998 merupakan sebuah hal niscaya untuk dibumikan. Rakyat menunggu kerja konkret negara, bukan hanya pintar beretorika untuk membenarkan diri. Apakah kinerja kepemimpinan nasional pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 akan sama dengan kepemimpinan nasional sebelumnya atau lebih baik? Kita tunggu saja kinerja konkretnya.

Jalan Buntu Reformasi

Banjarmasin Post – Senin, 12 Mei 2014 00:55 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/05/12/jalan-buntu-reformasi)

Oleh: Moh Yamin

Mantan aktivis mahasiswa, dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dua belas Mei 1998 atau tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, merupakan awal mula dari lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Dan, ini kemudian disebut awal reformasi.

Reformasi 1998 selanjutnya menghendaki agar ada perubahan total dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Kekuasaan politik yang hanya berpusat kepada segolongan tertentu dan sangat tertutup harus segera dibubarkan. Sebab, ini menjadi sebuah penyakit bagi perjalanan bangsa ke depan.

Politik kekuasaan yang semata mencari keuntungan sektoral dan merugikan kepentingan publik menjadi satu hal yang harus dihancurleburkan, karena telah merusak idealisme dan cita-cita menuju bangsa yang maju. Begitu halnya dengan dunia ekonomi yang selalu menjadi ruang segilintir orang semata yang menikmatinya. Kekayaan hanya merupakan dan menjadi milik sekelompok manusia an sich, maka hal tersebut harus segera diubah agar kekuatan ekonomi menjadi hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD ’45 pasal 33.

Bahkan, ruang berpendapat, mendapatkan hak berpendidikan dan lain seterusnya di depan hukum menjadi salah satu agenda reformasi namun persoalannya adalah hingga 2014 atau tepat 16 tahun usia reformasi tanggal 21 Mei 2014, ternyata agenda reformasi tidak berjalan sama sekali, mengalami kemacetan total. Reformasi sebatas formalitas. Walaupun di sejumlah birokrasi sudah dilakukan pembenahan dan perombakan baik secara evolusioner maupun revolusioner, angin perubahan menuju sebuah kemajuan dan perbaikan belum terasa dampak nyatanya. Realitas membuktikan bahwa hukum masih berwarna abu-abu, tidak jelas apakah ia berpihak kepada yang benar ataukah tidak. Hukum terus menerus berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dipermainkan para penjagal keadilan. Hukum justru dijadikan alat menghukum yang benar dan membebaskan yang salah. Hukum terperangkap dalam lubang jebakan para penjahat keadilan yang hanya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya semata.

Penegakan hukum selalu memandang bulu, bersifat tebang pilih dan melindungi yang bersalah karena dekat dengan penguasa dan kroni-kroninya, menjebloskan yang benar ke penjara karena bukan bagian dari “keluarga penguasa”. Hukum tidak mengenal mana yang benar dan salah, namun yang dikenal adalah siapakah yang berkuasa dan mampu mengendalikan kekuasaan, yang sangat jelas dapat memperdaya kekuatan hukum demi pencarian kebenaran sektoral. Politik saat ini pun juga demikian. Para pelaku politik, sebut saja anggota dewan perwakilan rakyat baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah juga tidak pernah serius dalam menjalankan amanatnya sebagai pelayan rakyat. Mangkir dari rapat yang membahas persoalan rakyat selalu dipertontonkan (baca: realitas). Mereka selanjutnya lebih sibuk mengejar kue kekuasaan dan jabatan dengan segala cara walaupun jalan yang ditempuhnya sangat mengundang resiko sangat tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik dimana tahun 2014 adalah ajang pemilihan umum. Pemilihan legislatif sudah usai yang sudah melahirkan “wakil-wakil rakyat yang baru (baca: Keputusan KPU nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2014)”, dan kini tinggal pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Tentunya, para pelaku politik di negeri ini tetap berpotensi menghalalkan segala cara (permisivisme) dalam rangka mencapai tujuannya.

Yang dikedepankan kemudian adalah berburu kepentingan jangka pendek dan menanggalkan kepentingan jangka panjang yang berdampak langsung bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya, masa depan bangsa pun kemudian harus ditumbalkan demi memeroleh sebuah tujuan sektoral. Kendati pun sudah berubah fase kepemimpinan sejak BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono baik di jilid I dan II, yang didapatkan adalah sebuah kegagalan agenda reformasi sehingga darah mahasiswa yang berjuang mati-matian untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Tidak ada yang bisa dinikmati hasil dari perjuangannya. Walaupun mereka sudah rela mewakafkan nyawanya bagi bangsa tercinta ini, ternyata hal tersebut dimanfaatkan para pengkhianat yang sangat tidak peduli kepada sebuah cita-cita bangsa besar dan maju. Pertanyaannya adalah inikah yang disebut dedikasi bagi bangsa? Inikah yang dinamakan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan?

Inikah pula yang dianggap sebuah keberhasilan mengubah kehidupan bangsa Indonesia pascareformasi? Apakah kondisinya akan sama dengan kepemimpinan nasional 2014, baik yang duduk di legislatif maupun yang terpilih sebagai orang nomor satu di republik tercinta ini? Apa pun jawabannya, kenyataan yang ada di depan mata ini sudah mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa reformasi memang mengalami jalan buntu. Tidak akan ada perubahan yang lebih baik.

Lonceng Kematian

Diakui ataupun tidak, harapan agar bangsa ini bisa lebih baik di masa mendatang sudah menjadi utopia belaka. Ini ibarat api jauh dari panggang. Para elite negeri sudah berpandangan, “Untuk apa memikirkan nasib bangsa bila nasib diri sendiri dan kelompoknya masih sengsara”.

Yang mereka pikirkan adalah perut masing-masing bagaimana agar bisa bertahan hidup dan bisa hidup sepanjang masa. Kebutuhan ekonomi dan lain sejenisnya tercukupi. Tidak perlu banyak berpikir mengenai nasib orang lain atau kelompok lain.

Oleh karena itu, hal tersebut sesungguhnya sudah menjadi sebuah lonceng kematian bagi kehidupan bangsa. Jangan banyak berharap mengenai sebuah perubahan menuju bangsa yang maju. Berhentilah berpikir dan bermimpi sedemikian. Berhentilah untuk bisa mengukir masa depan bangsa dengan kondisi rakyatnya yang bisa hidup sejahtera di segala dimensi.

Kini yang harus dipertanyakan adalah apakah para elite negeri ini sudah semakin rakus, tamak dan serakah sehingga mereka kemudian harus menjadi kanibal bagi bangsanya sendiri? Semoga tidak. Inilah optimisme yang masih tetap harus dibangun kendatipun rakyat dan kita kerap kali sudah dikecewakan oleh kerja-kerja pemimpin yang jauh dari kepentingan rakyat.

Ketika Ilmuwan Terjebak Pragmatisme Politik

Banjarmasin Post – Kamis, 10 April 2014 00:51 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/04/10/ketika-ilmuwan-terjebak-pragmatisme-politik)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dunia intelektual seharusnya berada dalam ruang yang steril dari kepentingan politik. Para pemikir seharusnya berada dalam ruang suci yang tidak semestinya menceburkan diri dalam politik praktis dan pragmatis. Para ilmuwan tidak selayaknya pula berbicara tentang politik kekuasaan dengan memberikan dukungan politik terhadap sebuah kepentingan tertentu.

Ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, ia kemudian menjadi bebas nilai. Dalam etika moralitas, ilmuwan, para pemikir, para intelektual, dan para akademisi lebih tepat duduk di luar gelanggang politik kekuasaan dan hanya bertugas memberikan nasihat-nasihat politik yang mencerahkan dan mencerdaskan untuk rakyat.

Mereka kemudian dapat dianalogikan sebagai para filsuf yang selalu memikirkan kebajikan umat dan terus menerus menjunjung tinggi idealisme. Idealisme kemudian menjadi pedoman dan langkah gerak para ilmuwan dalam melangkah. Pasalnya, salah melangkah, maka mereka kemudian sudah ikut merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ilmuwan tentu sudah seharusnya tidak ikut-ikut dalam politik praktis dan pragmatis. Sebab, pragmatisme dalam politik lebih, sangat kental kepentingan saling sikut-sikutan dan saling menghantam satu sama lain. Sementara ilmuwan tidak berada dalam maqam itu. Mereka merupakan penjaga moralitas dan sangat jelas bertanggung jawab untuk meneriakkan yang benar. Mereka bukan kaki tangan kekuasaan tertentu. Independensi dan netralitas ilmuwan adalah hal niscaya. Mereka berdiri atas nama idealisme dan keilmuwan yang dipegangnya secara teguh. Kemuliaan ilmuwan adalah ketika meluruskan yang bengkok serta menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan, bukan menjadi bagian dari tangan kekuasaan tertentu.

Namun, yang menjadi ironi adalah ketika mereka yang disebut para guru besar kemudian ikut menjadi pendukung kekuatan partai politik tertentu. Itulah yang terjadi kepada 300 guru besar emeritus PNS dan 200 cendekiawan seluruh Indonesia yang mendeklarasikan diri memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden dari partai peserta pemilu kali ini.

Salah satu guru besar yang ikut dalam deklarasi tersebut dan kebetulan merupakan ketua Forum Rektor Profesor Doktor Laode Masihu Kamaludin, kemudian memberikan penilaian bahwa sang calon presiden dipandang memiliki tawaran program paling konkret dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh capres lainnya. Capres lain hanya menyebut judul besar sedangkan capres yang  dijagokan para ilimuan tersebut sudah mampu merinci program yang diusungnya (Media Indonesia, 3/4).

Pertanyaannya adalah, sangat tepatkah para ilmuwan ikut berada dalam ruang politik yang selama ini sangat kotor dan “amis”? Apakah secara etika keilmuwan, mereka sudah lupa bahwa tugas utama para ilmuwan berada dalam ruang suci dan tentu harus menyucikan dirinya dari kerja-kerja yang kemudian dapat mengotori dirinya sebagai para pemikir? Apakah mereka “akibat mencari sesuatu yang lain pascapemilihan presiden pun” ikut beramai-ramai terjun dalam politik praktis dan pragmatis? Apakah para ilmuwan akibat sudah tidak lagi memiliki pekerjaan lain alias menganggur di kampusnya kemudian harus masuk dalam politik praktis pragmatis agar ke depannya tetap bisa beraktivitas?

Umumnya, siapa pun yang dekat dengan ruang kekuasaan dan penguasa, maka ia akan diberdayakan sebagai tenaga ahli. Itu kemungkinan terjadi kepada para ilmuwan yang mendukung terhadap pencapresan sosok yang menjadi ketua parpol tersebut. Apakah para ilmuwan kemudian sudah secara sengaja mendagangkan keilmuwannya agar bisa laku keras di pasar politik 2014? Dengan kata lain, keterlibatan para ilmuwan dalam politik praktis pragmatis dengan mendukung capres tertentu setidaknya menjadi pintu awal agar para politisi, termasuk capres tertentu ikut melirik mereka dalam membantu roda pemerintahan apabila terpilih sebagai presiden untuk lima tahun ke depan.

Terlepas apa pun jawabannya, sikap dan tindakan sejumlah guru besar dan atau para intelektual sangat jelas memperlihatkan, mereka sudah menjadikan basis keilmuwannya dalam politik praktis pragmatis. Idealisme keilmuwannya sudah digadaikan atas nama tertentu. Idealisme sudah menjadi tidak bernyawa sehingga ini kian mempertegas bahwa tidak ada bedanya antara politisi dan ilmuwan.

Politisi mengurusi politik dan ilmuwan juga mengurusi politik. Seharusnya antara politisi dan ilmuwan memiliki jalur tugas masing-masing, selama hal tersebut kemudian bisa memberikan kontribusi konstruktif sekaligus positif bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Ini sudah tidak lagi menjadi realitas.

Padahal, berbicara tentang ilmuwan, ia selalu identik dengan paradigma berpikir yang jernih, bijak, dan obyektif. Berpikirnya para ilmuwan selalu mengabarkan apa adanya, bukan kemudian ikut tergiring kepada kepentingan tertentu. Berpikir dan bertindaknya para ilmuwan selalu digerakkan dari dasar-dasar ilmiah dan masyarakat bukan diarahkan untuk mendukung capres tertentu.

Berpikirnya para ilmuwan adalah selalu mendasarkan diri terhadap pijakan-pijakan moralitas. Walaupun ada capres yang dipandang memiliki program yang terukur dan konkret, nama capres tertentu tidak perlu disebut. Apabila harus disebut, maka semua capres kemudian harus diberikan penilaian secara fair dan berimbang.

Semua capres mendapatkan porsi yang sama baik secara kekuatan maupun kelemahan masing-masing sehingga masyarakat pemilih bisa menilai sendiri siapakah capres yang layak memimpin negeri ini. Masyarakat pemilih, dengan kata lain, mempunyai pilihan politik masing-masing saat harus menjatuhkan pilihan politiknya terhadap capres tertentu. Sementara apa yang sudah dilakukan para guru besar dan atau cendekiawan terhadap capres tertentu tersebut sudah sangat tendensius serta terkesan subyektif. Ini merupakan sebuah ironi.

Oleh karena itu, kita tentunya kemudian perlu memasang pandangan yang sama agar tidak terjebak kepada kepentingan sektoral para ilmuwan tersebut bahwa partai politik sangat dekat dengan kekuasaan. Ketika para ilmuwan menjadi bagian dari partai politik, maka mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan atau pihak yang sedang ingin berkuasa.

Pertanyaan selanjutnya adalah beginikah perilaku para ilmuwan saat ini yang sudah menghalalkan segala cara agar mereka bisa ikut menikmati kursi-kursi kekuasaan? Sebetulnya, kalau mereka mau lebih bijaksana dalam menentukan langkah, tetap berada di ruang suci dan selalu memikirkan konsep keilmuwan saja adalah lebih mulia. Apabila ide dan gagasannya diperlukan untuk kepentingan bangsa, biarlah ide dan gagasan tersebut dijalankan oleh mereka yang berada di ruang kekuasaan yang memang bertugas dalam mengelola republik ini. (*)

Perempuan dan Negara

Sinar Harapan, Sabtu – 8 Maret 2014 (http://www.sinarharapan.co/news/read/33566/perempuan-dan-negara)

Moh. Yamin

*Penulis adalah dosen dan peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin.

Berdirinya sebuah negara dan bangsa tidak bisa lepas dari peran kaum wanita. Persoalannya adalah apakah selama ini wanita selalu mendapatkan ruang penghormatan yang sangat tinggi dari kaum pria?

Sejarah perjalanan bangsa ini kemudian menjadi cerminan cukup kuat, memang wanita selalu dipandang sebelah mata. Seberapa pun perjuangan kaum wanita dalam membangun bangsa ini, hal tersebut dianggap angin lalu.

Kita semua, kemungkinan besar, masih ingat pada Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang muncul di era kepemimpinan Soekarno.

Sayap kekuataan politik terkuat Seokarno saat itu berada di dua kubu, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerwani. Oleh sebab itu, Soeharto kemudian harus menghancurkan dua kubu tersebut. Akhirnya, Gerwani menjadi salah satu yang dipreteli kekuatan politiknya.

Sejarah kelam saat itu menegaskan secara telanjang bulat, Soeharto menyamakan Gerwani sebagai wanita penghibur, pelacur, orang yang bejat dan keji, tidak bertuhan, dan lain seterusnya. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka diberitakan sebagai kelompok yang ikut menganiaya para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya.

Aksi pembentukan opini buruk sedemikian digelar melalui koran-koran militer, serta koran pendukung lainnya yang dikendalikan Soeharto. Memang sangat luar biasa kesuksesan opini miring tersebut. Hasilnya, wanita yang tergabung dalam Gerwani dibantai habis-habisan oleh “masyarakat”.

Dari sinilah, kekuasaan Soekarno mulai mengalami kerapuhan. Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa dalam bukunya Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia (1999) mengatakan, wanita atau yang tergabung dalam Gerwani sudah menjadi korban politik kekuasaan Soeharto yang berkeinginan kuat naik singgasana kepresidenan .

Gerwani harus menjadi tumbal keganasan Soeharto yang sudah lebih bernafsu menjadi penguasa Indonesia. Inilah kenyataan sejarah politik saat itu. Perempuan sudah dipolitisasi sedemikian rupa untuk sebuah kepentingan sesaat dan jangka pendek.

Padahal sekali lagi, Gerwani tidaklah seburuk yang distigmakan Seoharto. Hanya karena sebuah pencapaian politik kekuasaan untuk meraih sebuah jabatan, segala cara kemudian dilakukan. Inilah sesungguhnya persoalan sangat mendasar, yang menjadi akar.

Oleh sebab itu, wanita—sekali lagi dalam kondisi dan situasi apa pun—selalu diperalat pria untuk tujuan yang tidak lagi bernilai dan berguna bagi sesama. Perempuan terus-menerus dijadikan media melancarkan serta memuluskan agenda kepentingan tertentu dari pria, kendati tidak semua pria berpandangan buruk sedemikian.

Akan tetapi, terlepas apakah masih ada kaum pria yang bersikap baik kepada kaum wanita, sesungguhnya wanita tetap berada dalam ancaman.

Pertanyaannya, haruskah wanita tidak boleh berpolitik, dilarang menjadi aktivis politik sebagai bagian dari keterlibatannya membangun bangsa dan negara? Apakah wanita akan selalu menjadi kelompok terpinggirkan dalam dunia politik? Diakui maupun tidak, kendati saat ini sudah banyak wanita yang masuk dunia politik praktis—menjadi anggota dewan baik di daerah maupun pusat—ternyata kiprah mereka tidak pernah terdengar.

Mereka seolah hanya menjadi pelengkap untuk mengisi kursi-kursi yang kosong pada setiap sidang. Memang keadaannya berbeda saat di era Soekarno dan pasca-Reformasi. Namun pertanyaan selanjutnya, mengapa hal demikian bisa terjadi?

Sikap Remeh

Diakui maupun tidak, masih banyak pria yang selalu meremehkan kinerja wanita dalam konteks apa pun. Fatimah Mernissi dalam bukunya Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry mengatakan, pria selalu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai alat merendahkan wanita.

Kaum pria selalu melihat wanita sebagai pihak yang lemah di depan agama dan Tuhan. Inilah yang menjadikan wanita tidak bisa melakukan hal apa pun untuk membelanya.

Sikap meremehkan dan merendahkan dari pria begitu dominan, dengan menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai senjata ampuhnya. Pandangan misoginis sangat dominan. Wajar bila wanita selalu berada di pihak salah, kendati sudah melakukan yang benar.

Hal yang salah menurut wanita belum tentu salah bagi pria, begitu juga sebaliknya. Paradigma pria selalu mencari menang sendiri dengan tidak pernah menyadari kesalahan yang diperbuatnya.

Cara pandang demikian juga terjadi dalam dunia kemasyarakatan dan politik. Di masyarakat, wanita sangat rentan menjadi permainan kaum pria. Sementara itu, dalam dunia politik pun, wanita berpotensi sebagai kambing hitam. Ini merupakan ironi.

Lantas, di manakah peran yang seharusnya layak dilakukan kaum wanita. Apakah hanya menyerah kepada keadaan yang memang sudah dibangun atas tradisi ortodoks sebagai kelompok subordinat, pihak yang berada dalam kekuasaan kaum pria?

Sudah saatnya membalik cara berpikir demikian seratus delapan puluh derajat. Perempuan juga berhak menentukan pilihannya secara bebas, selama hal tersebut memiliki kontribusi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Jalan hidup dan kehidupan yang diraih membawa kemaslahatan bagi semua.

Perempuan janganlah bernasib saat Gerwani pernah dipolitisasi. Jangan pula seperti mereka yang menjadi wakil rakyat (baca: realitas), tetapi tidak bisa melakukan apa-apa untuk perubahan hidup dan kehidupan bagi wanita Indonesia.

Perempuan sebagai bagian kehidupan bernegara ikut bertanggung jawab membawa negeri ini menjadi lebih bermartabat dan beradab. Perempuan, bukan hanya kaum pria, juga bertanggung jawab besar dalam menyongsong dinamika kebangsaan serta kenegaraan yang konstruktif, sekaligus dinamis di masa mendatang. Inilah tantangan ke depan para wanita Indonesia saat ini.

Menakar Kualitas Caleg Artis

Kamis, 27 Februari 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/27/menakar-kualitas-caleg-artis)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Ada ribuan calon legislatif (caleg) yang sedang memperebutkan kursi untuk masuk ke Senayan. Di antara ribuan adalah mereka yang berasal dari kalangan artis dan mantan olahragawan. Sebut saja Anang, Ashanti, Desy Ratnasari, Ikang Fauzi, Marissa Haque, Hengky Kurniawan, Yayuk Basuki, Jeremy Thomas, Ayu Azhari, Dwiki Dharmawan yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN); Melly Manuhutu, Doni Damara, Jane Shalimar, Mel Shandy, Sarwana, Ricky Subagja yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Cinta Penelope, Tommy Kurniawan, Tia AFI, Ridho Rhoma, Vicky Irama, Dedi Irama, Shoji Mandala, Said Bajuri, Khrisna Mukti, Ressa Herlambang, Arzetti Bilbina, Akrie Patrio, Iyeth Bustami yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); serta masih banyak lagi dari parpol lain peserta pemilu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu memperjuangkan kepentingan rakyat ketika terpilih atau justru hanya menjadi cheerleaders alias penggembira?

Realitas kinerja DPR RI periode 2009-2014 di mana para legislator dari artis berada di dalamnya, sudah membuktikan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kontribusi pemikiran dalam rangka ikut serta memikirkan persoalan bangsa sangat minus, kecuali beberapa artis yang memang sudah aktif di parpol dan LSM sebelum mencalonkan diri sebagai legislator. Sebut saja Nurul Arifin dan beberapa yang lain.

Publik selama ini sudah memberikan penilaian miring bahwa para artis yang masuk Senayan tak ubahnya para cheerleader yang sebatas ikut meramaikan suasana rapat, namun tidak tahu harus berbuat apa. Kapabilitas dan pengetahuannya terkait politik sangat minim, sehingga ketika harus dihadapkan kepada kebijakan-kebijakan strategis bagaimana harus bernegosiasi dengan lawan-lawan politiknya, mereka tidak mampu melakukan kerja-kerja bagus dan cerdas.

Para legislator artis kemudian menjadi diam dan pasif terkait apa yang harus dikerjakan. Ini tentu menjadi sebuah tontonan yang sangat menggelikan. Seharusnya legislator mampu berbicara secara lantang dan berani, mampu menggelontorkan ide-ide cerdasnya dalam menyusun undang-undang. Justru apa yang dikerjakan para legislator artis berada dalam kondisi zero.

Seharusnya para legislator artis juga mampu melakukan tugasnya yang lain dalam konteks controlling. Hal ini juga tidak berjalan secara maksimal dan optimal. Apalagi jika mereka diajak berbicara tentang anggaran. Mereka juga tidak memiliki keilmuan dan pengetahuan yang mumpuni. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa para legislator artis sangat tidak layak menjadi wakil rakyat.

Diakui ataupun tidak, menjadi wakil rakyat memiliki beban moral sangat tinggi, sebab harus bertanggung jawab terhadap konstituen. Tentu ketika berbicara tentang moral, maka ini berbicara tentang kebajikan. Ketika legislator artis tidak mampu menebarkan dan memberikan kebajikan-kebajikan bagi rakyatnya, ini sudah disebut sebuah kegagalan dalam memegang teguh moralitas tingkat tinggi tersebut. Pasalnya, tidak mudah untuk bekerja sebagai pengemban amanat rakyat, kecuali bagi mereka yang sebatas mencari sensasi dan citra diri di depan publik agar seolah-olah dipandang sangat peduli bagi kepentingan publik. Tidak mudah untuk menjalankan tugas suci dalam rangka memperjuangkan hajat hidup orang banyak. Ketika manyandang jabatan seorang legislator, maka yang bersangkutan harus siap dan menyiapkan diri bertarung melawan segala bentuk penjajahan yang bersinggungan dengan kepentingan publik. Legislator artis selama ini tidak memperlihatkan itu. Lihat saja, apa yang sudah mereka perbuat selama satu periode. Sungguhnya sebuah kinerja yang buruk dan menyebalkan (baca: realitas).

Korban Parpol

Mengapa masih banyak calon legislator artis yang bermunculan dan berusaha mencari peruntungan di pemilihan legislatif 2014? Ini juga tidak lepas dari parpol yang bertujuan memperbanyak wakilnya di Senayan. Apakah kualitas calon legislatornya sangat buruk atau tidak, itu persoalan lain. Pertimbangannya adalah, semakin banyak legislator yang duduk di Senayan dari parpol tertentu, maka semakin berkuasalah parpol tersebut. Jadi, ketika berbicara tentang kebijakan tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka parpol tersebut kemudian diperhitungkan keberadaannya di Senayan.

Lobi-lobi politik tingkat tinggi kemudian berlangsung dengan sedemikian sengit dan alot. Dengan demikian, calon legislator artis kemudian hanya menjadi korban kepentingan sesaat dari parpol untuk memperebutkan banyak kursi di Senayan. Karena calon legislator artis kemungkinan tidak berpikir sampai jauh ke depan, maka dia dengan mudah menerima tawaran menjadi calon legislator. Kemungkinan lainnya adalah ada juga calon legislator artis yang sudah tahu bahwa ia memang sedang dimanfaatkan. Karena dia juga berkepentingan untuk menjadi pejabat, maka tawaran dari parpol diamini.

Namun, apa pun alasannya, ketika politik kepentingan kemudian menjadi sebuah tujuan dalam mempermainkan kepentingan publik, maka sesungguhnya baik calon legislator artis maupun parpol sudah ikut melakukan dosa politik.

Rakyat menjadi korban sesungguhnya akibat parpol salah memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi calon legislator. Hanya karena calon legislator dari artis bermodal seksi, terkenal, dan populer, maka parpol kemudian mengusungnya untuk masuk ke Senayan. Di sinilah sebuah kesalahan awal masuk politik dimulai. Kualitas calon legislator dipertanyakan akibat rendahnya kapabilitas dan kapasitas. Kualitas calon legislator juga diragukan akibat tidak memiliki pengalaman berorganisasi sehingga kemungkinan besar tidak mampu melakukan manajemen organsasi yang baik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik.

Yang jelas, banyak hal terkait kesalahan awal telah dimulai. Tentu, konsekwensi terberat dan terbesar adalah ketika calon legislator artis terpilih sebagai wakil rakyat, maka kesalahan yang sama akan terulang. Kesalahan yang sama akibat legislator artis tidak memiliki pengetahuan di dunia politik kembali hadir.

Pertanyaannya adalah mengapa parpol selalu mengulang kesalahan yang sama? Apakah parpol hanya bicara tentang perebutan kursi di Senayan tanpa mempertimbangan kualitas personal legislator? Apabila selama ini alibi yang dibangun oleh parpol adalah akan diadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon legislator artis sebelum masuk Senayan, itu pun hanya sebatas lip service belaka.

Padahal dalam kenyataannya, diklat tidak memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas personel legislator artis. Butuh proses yang panjang untuk melahirkan politisi mumpuni, bukan secara instan dengan cara mendorong artis ikut berpolitik. Apabila disodori pertanyaan baru, mengapa parpol lebih suka mencari politisi instan yang berasal dari kalangan artis ketimbang politisi mumpuni yang berasal dari kader parpol sendiri, maka jawabannya adalah karena kepentingan memperbanyak kursi di Senayan. (*)

Negeri Gizi Buruk

(Memperingati Hari Gizi Nasional 25 Januari 2014)

Banjarmasin Post, Sabtu, 25 Januari 2014 00:36 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/bpost/index.php?hal=12)

Oleh : Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Di sejumlah daerah negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, kita sering dikagetkan dengan banyaknya bayi di bawah usia lima tahun (balita) terkena penyakit gizi buruk (baca: realitas). Misalnya, Aceh dengan angka 10,7 persen, NTT (9,4 persen), NTB (8,1 persen), Sumatera Utara (8,4 persen), Sulawesi Barat (10 persen), Sulawesi Tengah (8,9 persen), dan Maluku (9,3 persen).

Ada juga provinsi yang kasus gizi buruk maupun kurang gizinya cukup tinggi. Yakni, NTT, NTB, Sulteng, dan Maluku. Sedangkan 40 anak di Kampung Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, juga menderita gizi buruk (tabloidjubi.com). Mereka berbadan kurus kerempeng dan berpenyakitan sebagai efek domino penyakit gizi buruk tersebut.

Para balita mengalami kesehatan yang buruk, sehingga tidak bisa menjalani hidupnya secara normal dan justru berada dalam titik nadir hidup yang mengkhawatirkan. Mereka tidak bisa menjadi anak-anak yang berbadan sehat.

Biasanya, hal tersebut menimpa mereka lantaran tidak mendapatkan makanan yang sehat dan menyehatkan. Kadar protein yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya sangat minimalis dan berada di angka nol. Sangat wajar, bila makanan yang masuk ke tubuhnya pun tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan seluruh sel tubuhnya untuk menjadi sehat.

Bahkan, hal demikian juga dipicu oleh tiadanya minuman yang mengandung zat-zat vitamin yang dapat memberikan kesegaran dan kesehatan. Minumannya sangat jauh dari kadar-kadar vitamin. Belum lagi, air yang digunakan untuk diminum juga berasal dari air yang tidak bersih, karena sumbernya pun tidak bersih. Karena itu, sangat dimungkinkan, hal demikian pun menghambat kemajuan kesehatan para bayi. Lebih ironis lagi, itu juga didukung kuat oleh lingkungan (sanitasi) yang tidak bersih, sehingga menyebabkan sirkulasi udara di mana bayi itu tinggal tidak memberikan kadar kesehatan menyehatkan.

Mereka juga tinggal di tempat yang udaranya sangat pengap dan justru penuh dengan polusi kotoran-kotoran sekitar. Sebut saja, banyaknya sampah berserakan di daerah sekitar tempat tinggal bayi, sungguh menjadi ancaman terberat bagi timbulnya banyak penyakit serta merusak kesehatan. Sampah berserakan berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit tak terduga yang bisa menggangu kesehatan tubuh bayi.

Diakui atau tidak, ini adalah sebuah keniscayaan di lapangan. Yang jelas, realitas-realitas mengenaskan semacam itu merupakan potret yang dapat memperkeruh epidemi gizi buruk. Ini, tentu saja sangat rentan untuk menjadi bayi-bayi bermasa depan muram dan suram. Tidak bisa menjadi anak-anak sehat Indonesia di masa mendatang.

Ironisnya, pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini cenderung tidak memiliki kepedulian yang tinggi untuk memberantas epidemi gizi buruk dengan segala konsekwensi buruknya. Bila ada penanganan pun, itu hanya bersifat reaksioner. Dalam konteks tersebut, pemerintah mencoba melakukan pemberian jenis makanan dan minuman sehat terhadap para balita di sejumlah daerah negeri, karena saat itu sedang marak diperbincangkan media massa, pengamat sosial dan lain seterusnya.

Melakukan distribusi makanan dan minuman sehat secara gratis secara besar-besaran untuk menanggulangi gizi buruk pun, dilakukan dengan sedemikian masif dan terpadu. Ada kekhawatiran, bila itu tidak dilakukan, citra politik pemerintah di depan masyarakat akan anjlok. Dengan kondisi demikian, sikap membantu rakyat pun menjadi politis demi kepentingan tertentu, tidak secara tulus hati berbuat untuk kesehatan anak-anak Indonesia.

Yang jelas pula, terlepas berbau politis atau tidak politis, pemerintah sangat tidak serius dan mendalam menyelesaikan persoalan gizi buruk yang sudah menimpa kesehatan anak-anak negeri ini.

Etos kerja tinggi pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kesehatan di bangsa ini ibarat panggang jauh dari api. Selalu terhambat dengan kepentingan-kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung terhadap kepentingan rakyat. Sebut saja, pemerintah lebih tertarik mengurusi persoalan politik kekuasaan, jabatan dan lain seterusnya. Ini sangat ironis. Ternyata, elit-elit lapis di negeri ini yang didapuk sebagai pelayan rakyat justru lebih gandrung mementingkan urusan-urusan sektarian tertentu. Tidak ada niatan politik suci untuk bekerja demi rakyat di bangsa ini.

Oleh karena itu, tatkala persoalan gizi buruk sudah mendarah daging di bangsa ini, sudah sewajarnya bila pemerintah mau kembali mengetuk hati dan membuka diri demi berbuat untuk bangsa Indonesia ke depan. Menyelamatkan kesehatan anak-anak Indonesia harus menjadi agenda utama yang harus segera dilakukan. Jangan selalu tertunda dan ditunda karena sebuah kepentingan golongan dan pribadi an sich.

Salah satu tujuan pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) 2015 adalah terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat. Sebab dengan terwujudnya kesehatan, maka penyakit gizi buruk tidak akan merealitas. Anak-anak Indonesia akan bisa menjalani hidup dan kehidupannya secara wajar dan normal serta kondusif. Anak-anak negeri yang masih duduk di bangku sekolah pun akan terhindar dari penyakit gizi buruk, sehingga mereka pun akan lebih nyaman dalam belajar, menuntut ilmu.

Penuntasan Terpadu

Persoalan gizi buruk akan tuntas diselesaikan bila pemerintah memberikan pendidikan hidup sehat kepada seluruh masyarakat, termasuk bagaimana mengurusi para bayinya. Ini sebuah terobosan penting yang harus segera digelar. Menggerakkan dinas kesehatan sebagai pelaksana utama serta lembaga-lembaga pemerintahan lain sebagai pendukung, sudah semestinya untuk dilakukan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti dibukanya akses lapangan pekerjaan pun wajib dilakoni. Sebab, adanya lapangan pekerjaan, ini akan membawa kemudahan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan per bulannya. Masyarakat juga akan bisa memanfaatkan hasil pendapatannya untuk membeli makanan dan minuman sehat bagi para bayinya.

Ini kemudian ditambah oleh anggaran kesehatan yang besar di pos kesehatan, baik dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terlayani secara maksimal dan optimal.

Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut dilakukan pemerintah? Sepertinya masih ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Anggaran lebih banyak tersedot pada kepentingan birokrasi ketimbang kepentingan nasib rakyatnya.

Inilah yang kemudian disebut sebagai negeri gizi buruk. Sebab negara sudah kehilangan komitmen dan kepedulian politiknya demi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Ke depan, “UUD ’45 pasal 28H ayat (1) yang berbunyi; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memeroleh pelayanan kesehatan” perlu menjadi landasan gerak para elite dalam bekerja untuk menuntaskan gizi buruk di negeri tercinta ini.