Ketika Ilmuwan Terjebak Pragmatisme Politik

Banjarmasin Post – Kamis, 10 April 2014 00:51 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/04/10/ketika-ilmuwan-terjebak-pragmatisme-politik)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dunia intelektual seharusnya berada dalam ruang yang steril dari kepentingan politik. Para pemikir seharusnya berada dalam ruang suci yang tidak semestinya menceburkan diri dalam politik praktis dan pragmatis. Para ilmuwan tidak selayaknya pula berbicara tentang politik kekuasaan dengan memberikan dukungan politik terhadap sebuah kepentingan tertentu.

Ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, ia kemudian menjadi bebas nilai. Dalam etika moralitas, ilmuwan, para pemikir, para intelektual, dan para akademisi lebih tepat duduk di luar gelanggang politik kekuasaan dan hanya bertugas memberikan nasihat-nasihat politik yang mencerahkan dan mencerdaskan untuk rakyat.

Mereka kemudian dapat dianalogikan sebagai para filsuf yang selalu memikirkan kebajikan umat dan terus menerus menjunjung tinggi idealisme. Idealisme kemudian menjadi pedoman dan langkah gerak para ilmuwan dalam melangkah. Pasalnya, salah melangkah, maka mereka kemudian sudah ikut merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ilmuwan tentu sudah seharusnya tidak ikut-ikut dalam politik praktis dan pragmatis. Sebab, pragmatisme dalam politik lebih, sangat kental kepentingan saling sikut-sikutan dan saling menghantam satu sama lain. Sementara ilmuwan tidak berada dalam maqam itu. Mereka merupakan penjaga moralitas dan sangat jelas bertanggung jawab untuk meneriakkan yang benar. Mereka bukan kaki tangan kekuasaan tertentu. Independensi dan netralitas ilmuwan adalah hal niscaya. Mereka berdiri atas nama idealisme dan keilmuwan yang dipegangnya secara teguh. Kemuliaan ilmuwan adalah ketika meluruskan yang bengkok serta menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan, bukan menjadi bagian dari tangan kekuasaan tertentu.

Namun, yang menjadi ironi adalah ketika mereka yang disebut para guru besar kemudian ikut menjadi pendukung kekuatan partai politik tertentu. Itulah yang terjadi kepada 300 guru besar emeritus PNS dan 200 cendekiawan seluruh Indonesia yang mendeklarasikan diri memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden dari partai peserta pemilu kali ini.

Salah satu guru besar yang ikut dalam deklarasi tersebut dan kebetulan merupakan ketua Forum Rektor Profesor Doktor Laode Masihu Kamaludin, kemudian memberikan penilaian bahwa sang calon presiden dipandang memiliki tawaran program paling konkret dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh capres lainnya. Capres lain hanya menyebut judul besar sedangkan capres yang  dijagokan para ilimuan tersebut sudah mampu merinci program yang diusungnya (Media Indonesia, 3/4).

Pertanyaannya adalah, sangat tepatkah para ilmuwan ikut berada dalam ruang politik yang selama ini sangat kotor dan “amis”? Apakah secara etika keilmuwan, mereka sudah lupa bahwa tugas utama para ilmuwan berada dalam ruang suci dan tentu harus menyucikan dirinya dari kerja-kerja yang kemudian dapat mengotori dirinya sebagai para pemikir? Apakah mereka “akibat mencari sesuatu yang lain pascapemilihan presiden pun” ikut beramai-ramai terjun dalam politik praktis dan pragmatis? Apakah para ilmuwan akibat sudah tidak lagi memiliki pekerjaan lain alias menganggur di kampusnya kemudian harus masuk dalam politik praktis pragmatis agar ke depannya tetap bisa beraktivitas?

Umumnya, siapa pun yang dekat dengan ruang kekuasaan dan penguasa, maka ia akan diberdayakan sebagai tenaga ahli. Itu kemungkinan terjadi kepada para ilmuwan yang mendukung terhadap pencapresan sosok yang menjadi ketua parpol tersebut. Apakah para ilmuwan kemudian sudah secara sengaja mendagangkan keilmuwannya agar bisa laku keras di pasar politik 2014? Dengan kata lain, keterlibatan para ilmuwan dalam politik praktis pragmatis dengan mendukung capres tertentu setidaknya menjadi pintu awal agar para politisi, termasuk capres tertentu ikut melirik mereka dalam membantu roda pemerintahan apabila terpilih sebagai presiden untuk lima tahun ke depan.

Terlepas apa pun jawabannya, sikap dan tindakan sejumlah guru besar dan atau para intelektual sangat jelas memperlihatkan, mereka sudah menjadikan basis keilmuwannya dalam politik praktis pragmatis. Idealisme keilmuwannya sudah digadaikan atas nama tertentu. Idealisme sudah menjadi tidak bernyawa sehingga ini kian mempertegas bahwa tidak ada bedanya antara politisi dan ilmuwan.

Politisi mengurusi politik dan ilmuwan juga mengurusi politik. Seharusnya antara politisi dan ilmuwan memiliki jalur tugas masing-masing, selama hal tersebut kemudian bisa memberikan kontribusi konstruktif sekaligus positif bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Ini sudah tidak lagi menjadi realitas.

Padahal, berbicara tentang ilmuwan, ia selalu identik dengan paradigma berpikir yang jernih, bijak, dan obyektif. Berpikirnya para ilmuwan selalu mengabarkan apa adanya, bukan kemudian ikut tergiring kepada kepentingan tertentu. Berpikir dan bertindaknya para ilmuwan selalu digerakkan dari dasar-dasar ilmiah dan masyarakat bukan diarahkan untuk mendukung capres tertentu.

Berpikirnya para ilmuwan adalah selalu mendasarkan diri terhadap pijakan-pijakan moralitas. Walaupun ada capres yang dipandang memiliki program yang terukur dan konkret, nama capres tertentu tidak perlu disebut. Apabila harus disebut, maka semua capres kemudian harus diberikan penilaian secara fair dan berimbang.

Semua capres mendapatkan porsi yang sama baik secara kekuatan maupun kelemahan masing-masing sehingga masyarakat pemilih bisa menilai sendiri siapakah capres yang layak memimpin negeri ini. Masyarakat pemilih, dengan kata lain, mempunyai pilihan politik masing-masing saat harus menjatuhkan pilihan politiknya terhadap capres tertentu. Sementara apa yang sudah dilakukan para guru besar dan atau cendekiawan terhadap capres tertentu tersebut sudah sangat tendensius serta terkesan subyektif. Ini merupakan sebuah ironi.

Oleh karena itu, kita tentunya kemudian perlu memasang pandangan yang sama agar tidak terjebak kepada kepentingan sektoral para ilmuwan tersebut bahwa partai politik sangat dekat dengan kekuasaan. Ketika para ilmuwan menjadi bagian dari partai politik, maka mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan atau pihak yang sedang ingin berkuasa.

Pertanyaan selanjutnya adalah beginikah perilaku para ilmuwan saat ini yang sudah menghalalkan segala cara agar mereka bisa ikut menikmati kursi-kursi kekuasaan? Sebetulnya, kalau mereka mau lebih bijaksana dalam menentukan langkah, tetap berada di ruang suci dan selalu memikirkan konsep keilmuwan saja adalah lebih mulia. Apabila ide dan gagasannya diperlukan untuk kepentingan bangsa, biarlah ide dan gagasan tersebut dijalankan oleh mereka yang berada di ruang kekuasaan yang memang bertugas dalam mengelola republik ini. (*)

Perempuan dan Negara

Sinar Harapan, Sabtu – 8 Maret 2014 (http://www.sinarharapan.co/news/read/33566/perempuan-dan-negara)

Moh. Yamin

*Penulis adalah dosen dan peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin.

Berdirinya sebuah negara dan bangsa tidak bisa lepas dari peran kaum wanita. Persoalannya adalah apakah selama ini wanita selalu mendapatkan ruang penghormatan yang sangat tinggi dari kaum pria?

Sejarah perjalanan bangsa ini kemudian menjadi cerminan cukup kuat, memang wanita selalu dipandang sebelah mata. Seberapa pun perjuangan kaum wanita dalam membangun bangsa ini, hal tersebut dianggap angin lalu.

Kita semua, kemungkinan besar, masih ingat pada Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang muncul di era kepemimpinan Soekarno.

Sayap kekuataan politik terkuat Seokarno saat itu berada di dua kubu, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerwani. Oleh sebab itu, Soeharto kemudian harus menghancurkan dua kubu tersebut. Akhirnya, Gerwani menjadi salah satu yang dipreteli kekuatan politiknya.

Sejarah kelam saat itu menegaskan secara telanjang bulat, Soeharto menyamakan Gerwani sebagai wanita penghibur, pelacur, orang yang bejat dan keji, tidak bertuhan, dan lain seterusnya. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka diberitakan sebagai kelompok yang ikut menganiaya para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya.

Aksi pembentukan opini buruk sedemikian digelar melalui koran-koran militer, serta koran pendukung lainnya yang dikendalikan Soeharto. Memang sangat luar biasa kesuksesan opini miring tersebut. Hasilnya, wanita yang tergabung dalam Gerwani dibantai habis-habisan oleh “masyarakat”.

Dari sinilah, kekuasaan Soekarno mulai mengalami kerapuhan. Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa dalam bukunya Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia (1999) mengatakan, wanita atau yang tergabung dalam Gerwani sudah menjadi korban politik kekuasaan Soeharto yang berkeinginan kuat naik singgasana kepresidenan .

Gerwani harus menjadi tumbal keganasan Soeharto yang sudah lebih bernafsu menjadi penguasa Indonesia. Inilah kenyataan sejarah politik saat itu. Perempuan sudah dipolitisasi sedemikian rupa untuk sebuah kepentingan sesaat dan jangka pendek.

Padahal sekali lagi, Gerwani tidaklah seburuk yang distigmakan Seoharto. Hanya karena sebuah pencapaian politik kekuasaan untuk meraih sebuah jabatan, segala cara kemudian dilakukan. Inilah sesungguhnya persoalan sangat mendasar, yang menjadi akar.

Oleh sebab itu, wanita—sekali lagi dalam kondisi dan situasi apa pun—selalu diperalat pria untuk tujuan yang tidak lagi bernilai dan berguna bagi sesama. Perempuan terus-menerus dijadikan media melancarkan serta memuluskan agenda kepentingan tertentu dari pria, kendati tidak semua pria berpandangan buruk sedemikian.

Akan tetapi, terlepas apakah masih ada kaum pria yang bersikap baik kepada kaum wanita, sesungguhnya wanita tetap berada dalam ancaman.

Pertanyaannya, haruskah wanita tidak boleh berpolitik, dilarang menjadi aktivis politik sebagai bagian dari keterlibatannya membangun bangsa dan negara? Apakah wanita akan selalu menjadi kelompok terpinggirkan dalam dunia politik? Diakui maupun tidak, kendati saat ini sudah banyak wanita yang masuk dunia politik praktis—menjadi anggota dewan baik di daerah maupun pusat—ternyata kiprah mereka tidak pernah terdengar.

Mereka seolah hanya menjadi pelengkap untuk mengisi kursi-kursi yang kosong pada setiap sidang. Memang keadaannya berbeda saat di era Soekarno dan pasca-Reformasi. Namun pertanyaan selanjutnya, mengapa hal demikian bisa terjadi?

Sikap Remeh

Diakui maupun tidak, masih banyak pria yang selalu meremehkan kinerja wanita dalam konteks apa pun. Fatimah Mernissi dalam bukunya Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry mengatakan, pria selalu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai alat merendahkan wanita.

Kaum pria selalu melihat wanita sebagai pihak yang lemah di depan agama dan Tuhan. Inilah yang menjadikan wanita tidak bisa melakukan hal apa pun untuk membelanya.

Sikap meremehkan dan merendahkan dari pria begitu dominan, dengan menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai senjata ampuhnya. Pandangan misoginis sangat dominan. Wajar bila wanita selalu berada di pihak salah, kendati sudah melakukan yang benar.

Hal yang salah menurut wanita belum tentu salah bagi pria, begitu juga sebaliknya. Paradigma pria selalu mencari menang sendiri dengan tidak pernah menyadari kesalahan yang diperbuatnya.

Cara pandang demikian juga terjadi dalam dunia kemasyarakatan dan politik. Di masyarakat, wanita sangat rentan menjadi permainan kaum pria. Sementara itu, dalam dunia politik pun, wanita berpotensi sebagai kambing hitam. Ini merupakan ironi.

Lantas, di manakah peran yang seharusnya layak dilakukan kaum wanita. Apakah hanya menyerah kepada keadaan yang memang sudah dibangun atas tradisi ortodoks sebagai kelompok subordinat, pihak yang berada dalam kekuasaan kaum pria?

Sudah saatnya membalik cara berpikir demikian seratus delapan puluh derajat. Perempuan juga berhak menentukan pilihannya secara bebas, selama hal tersebut memiliki kontribusi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Jalan hidup dan kehidupan yang diraih membawa kemaslahatan bagi semua.

Perempuan janganlah bernasib saat Gerwani pernah dipolitisasi. Jangan pula seperti mereka yang menjadi wakil rakyat (baca: realitas), tetapi tidak bisa melakukan apa-apa untuk perubahan hidup dan kehidupan bagi wanita Indonesia.

Perempuan sebagai bagian kehidupan bernegara ikut bertanggung jawab membawa negeri ini menjadi lebih bermartabat dan beradab. Perempuan, bukan hanya kaum pria, juga bertanggung jawab besar dalam menyongsong dinamika kebangsaan serta kenegaraan yang konstruktif, sekaligus dinamis di masa mendatang. Inilah tantangan ke depan para wanita Indonesia saat ini.

Menakar Kualitas Caleg Artis

Kamis, 27 Februari 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/27/menakar-kualitas-caleg-artis)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Ada ribuan calon legislatif (caleg) yang sedang memperebutkan kursi untuk masuk ke Senayan. Di antara ribuan adalah mereka yang berasal dari kalangan artis dan mantan olahragawan. Sebut saja Anang, Ashanti, Desy Ratnasari, Ikang Fauzi, Marissa Haque, Hengky Kurniawan, Yayuk Basuki, Jeremy Thomas, Ayu Azhari, Dwiki Dharmawan yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN); Melly Manuhutu, Doni Damara, Jane Shalimar, Mel Shandy, Sarwana, Ricky Subagja yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Cinta Penelope, Tommy Kurniawan, Tia AFI, Ridho Rhoma, Vicky Irama, Dedi Irama, Shoji Mandala, Said Bajuri, Khrisna Mukti, Ressa Herlambang, Arzetti Bilbina, Akrie Patrio, Iyeth Bustami yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); serta masih banyak lagi dari parpol lain peserta pemilu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu memperjuangkan kepentingan rakyat ketika terpilih atau justru hanya menjadi cheerleaders alias penggembira?

Realitas kinerja DPR RI periode 2009-2014 di mana para legislator dari artis berada di dalamnya, sudah membuktikan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kontribusi pemikiran dalam rangka ikut serta memikirkan persoalan bangsa sangat minus, kecuali beberapa artis yang memang sudah aktif di parpol dan LSM sebelum mencalonkan diri sebagai legislator. Sebut saja Nurul Arifin dan beberapa yang lain.

Publik selama ini sudah memberikan penilaian miring bahwa para artis yang masuk Senayan tak ubahnya para cheerleader yang sebatas ikut meramaikan suasana rapat, namun tidak tahu harus berbuat apa. Kapabilitas dan pengetahuannya terkait politik sangat minim, sehingga ketika harus dihadapkan kepada kebijakan-kebijakan strategis bagaimana harus bernegosiasi dengan lawan-lawan politiknya, mereka tidak mampu melakukan kerja-kerja bagus dan cerdas.

Para legislator artis kemudian menjadi diam dan pasif terkait apa yang harus dikerjakan. Ini tentu menjadi sebuah tontonan yang sangat menggelikan. Seharusnya legislator mampu berbicara secara lantang dan berani, mampu menggelontorkan ide-ide cerdasnya dalam menyusun undang-undang. Justru apa yang dikerjakan para legislator artis berada dalam kondisi zero.

Seharusnya para legislator artis juga mampu melakukan tugasnya yang lain dalam konteks controlling. Hal ini juga tidak berjalan secara maksimal dan optimal. Apalagi jika mereka diajak berbicara tentang anggaran. Mereka juga tidak memiliki keilmuan dan pengetahuan yang mumpuni. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa para legislator artis sangat tidak layak menjadi wakil rakyat.

Diakui ataupun tidak, menjadi wakil rakyat memiliki beban moral sangat tinggi, sebab harus bertanggung jawab terhadap konstituen. Tentu ketika berbicara tentang moral, maka ini berbicara tentang kebajikan. Ketika legislator artis tidak mampu menebarkan dan memberikan kebajikan-kebajikan bagi rakyatnya, ini sudah disebut sebuah kegagalan dalam memegang teguh moralitas tingkat tinggi tersebut. Pasalnya, tidak mudah untuk bekerja sebagai pengemban amanat rakyat, kecuali bagi mereka yang sebatas mencari sensasi dan citra diri di depan publik agar seolah-olah dipandang sangat peduli bagi kepentingan publik. Tidak mudah untuk menjalankan tugas suci dalam rangka memperjuangkan hajat hidup orang banyak. Ketika manyandang jabatan seorang legislator, maka yang bersangkutan harus siap dan menyiapkan diri bertarung melawan segala bentuk penjajahan yang bersinggungan dengan kepentingan publik. Legislator artis selama ini tidak memperlihatkan itu. Lihat saja, apa yang sudah mereka perbuat selama satu periode. Sungguhnya sebuah kinerja yang buruk dan menyebalkan (baca: realitas).

Korban Parpol

Mengapa masih banyak calon legislator artis yang bermunculan dan berusaha mencari peruntungan di pemilihan legislatif 2014? Ini juga tidak lepas dari parpol yang bertujuan memperbanyak wakilnya di Senayan. Apakah kualitas calon legislatornya sangat buruk atau tidak, itu persoalan lain. Pertimbangannya adalah, semakin banyak legislator yang duduk di Senayan dari parpol tertentu, maka semakin berkuasalah parpol tersebut. Jadi, ketika berbicara tentang kebijakan tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka parpol tersebut kemudian diperhitungkan keberadaannya di Senayan.

Lobi-lobi politik tingkat tinggi kemudian berlangsung dengan sedemikian sengit dan alot. Dengan demikian, calon legislator artis kemudian hanya menjadi korban kepentingan sesaat dari parpol untuk memperebutkan banyak kursi di Senayan. Karena calon legislator artis kemungkinan tidak berpikir sampai jauh ke depan, maka dia dengan mudah menerima tawaran menjadi calon legislator. Kemungkinan lainnya adalah ada juga calon legislator artis yang sudah tahu bahwa ia memang sedang dimanfaatkan. Karena dia juga berkepentingan untuk menjadi pejabat, maka tawaran dari parpol diamini.

Namun, apa pun alasannya, ketika politik kepentingan kemudian menjadi sebuah tujuan dalam mempermainkan kepentingan publik, maka sesungguhnya baik calon legislator artis maupun parpol sudah ikut melakukan dosa politik.

Rakyat menjadi korban sesungguhnya akibat parpol salah memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi calon legislator. Hanya karena calon legislator dari artis bermodal seksi, terkenal, dan populer, maka parpol kemudian mengusungnya untuk masuk ke Senayan. Di sinilah sebuah kesalahan awal masuk politik dimulai. Kualitas calon legislator dipertanyakan akibat rendahnya kapabilitas dan kapasitas. Kualitas calon legislator juga diragukan akibat tidak memiliki pengalaman berorganisasi sehingga kemungkinan besar tidak mampu melakukan manajemen organsasi yang baik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik.

Yang jelas, banyak hal terkait kesalahan awal telah dimulai. Tentu, konsekwensi terberat dan terbesar adalah ketika calon legislator artis terpilih sebagai wakil rakyat, maka kesalahan yang sama akan terulang. Kesalahan yang sama akibat legislator artis tidak memiliki pengetahuan di dunia politik kembali hadir.

Pertanyaannya adalah mengapa parpol selalu mengulang kesalahan yang sama? Apakah parpol hanya bicara tentang perebutan kursi di Senayan tanpa mempertimbangan kualitas personal legislator? Apabila selama ini alibi yang dibangun oleh parpol adalah akan diadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon legislator artis sebelum masuk Senayan, itu pun hanya sebatas lip service belaka.

Padahal dalam kenyataannya, diklat tidak memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas personel legislator artis. Butuh proses yang panjang untuk melahirkan politisi mumpuni, bukan secara instan dengan cara mendorong artis ikut berpolitik. Apabila disodori pertanyaan baru, mengapa parpol lebih suka mencari politisi instan yang berasal dari kalangan artis ketimbang politisi mumpuni yang berasal dari kader parpol sendiri, maka jawabannya adalah karena kepentingan memperbanyak kursi di Senayan. (*)

Negeri Gizi Buruk

(Memperingati Hari Gizi Nasional 25 Januari 2014)

Banjarmasin Post, Sabtu, 25 Januari 2014 00:36 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/bpost/index.php?hal=12)

Oleh : Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Di sejumlah daerah negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, kita sering dikagetkan dengan banyaknya bayi di bawah usia lima tahun (balita) terkena penyakit gizi buruk (baca: realitas). Misalnya, Aceh dengan angka 10,7 persen, NTT (9,4 persen), NTB (8,1 persen), Sumatera Utara (8,4 persen), Sulawesi Barat (10 persen), Sulawesi Tengah (8,9 persen), dan Maluku (9,3 persen).

Ada juga provinsi yang kasus gizi buruk maupun kurang gizinya cukup tinggi. Yakni, NTT, NTB, Sulteng, dan Maluku. Sedangkan 40 anak di Kampung Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, juga menderita gizi buruk (tabloidjubi.com). Mereka berbadan kurus kerempeng dan berpenyakitan sebagai efek domino penyakit gizi buruk tersebut.

Para balita mengalami kesehatan yang buruk, sehingga tidak bisa menjalani hidupnya secara normal dan justru berada dalam titik nadir hidup yang mengkhawatirkan. Mereka tidak bisa menjadi anak-anak yang berbadan sehat.

Biasanya, hal tersebut menimpa mereka lantaran tidak mendapatkan makanan yang sehat dan menyehatkan. Kadar protein yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya sangat minimalis dan berada di angka nol. Sangat wajar, bila makanan yang masuk ke tubuhnya pun tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan seluruh sel tubuhnya untuk menjadi sehat.

Bahkan, hal demikian juga dipicu oleh tiadanya minuman yang mengandung zat-zat vitamin yang dapat memberikan kesegaran dan kesehatan. Minumannya sangat jauh dari kadar-kadar vitamin. Belum lagi, air yang digunakan untuk diminum juga berasal dari air yang tidak bersih, karena sumbernya pun tidak bersih. Karena itu, sangat dimungkinkan, hal demikian pun menghambat kemajuan kesehatan para bayi. Lebih ironis lagi, itu juga didukung kuat oleh lingkungan (sanitasi) yang tidak bersih, sehingga menyebabkan sirkulasi udara di mana bayi itu tinggal tidak memberikan kadar kesehatan menyehatkan.

Mereka juga tinggal di tempat yang udaranya sangat pengap dan justru penuh dengan polusi kotoran-kotoran sekitar. Sebut saja, banyaknya sampah berserakan di daerah sekitar tempat tinggal bayi, sungguh menjadi ancaman terberat bagi timbulnya banyak penyakit serta merusak kesehatan. Sampah berserakan berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit tak terduga yang bisa menggangu kesehatan tubuh bayi.

Diakui atau tidak, ini adalah sebuah keniscayaan di lapangan. Yang jelas, realitas-realitas mengenaskan semacam itu merupakan potret yang dapat memperkeruh epidemi gizi buruk. Ini, tentu saja sangat rentan untuk menjadi bayi-bayi bermasa depan muram dan suram. Tidak bisa menjadi anak-anak sehat Indonesia di masa mendatang.

Ironisnya, pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini cenderung tidak memiliki kepedulian yang tinggi untuk memberantas epidemi gizi buruk dengan segala konsekwensi buruknya. Bila ada penanganan pun, itu hanya bersifat reaksioner. Dalam konteks tersebut, pemerintah mencoba melakukan pemberian jenis makanan dan minuman sehat terhadap para balita di sejumlah daerah negeri, karena saat itu sedang marak diperbincangkan media massa, pengamat sosial dan lain seterusnya.

Melakukan distribusi makanan dan minuman sehat secara gratis secara besar-besaran untuk menanggulangi gizi buruk pun, dilakukan dengan sedemikian masif dan terpadu. Ada kekhawatiran, bila itu tidak dilakukan, citra politik pemerintah di depan masyarakat akan anjlok. Dengan kondisi demikian, sikap membantu rakyat pun menjadi politis demi kepentingan tertentu, tidak secara tulus hati berbuat untuk kesehatan anak-anak Indonesia.

Yang jelas pula, terlepas berbau politis atau tidak politis, pemerintah sangat tidak serius dan mendalam menyelesaikan persoalan gizi buruk yang sudah menimpa kesehatan anak-anak negeri ini.

Etos kerja tinggi pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kesehatan di bangsa ini ibarat panggang jauh dari api. Selalu terhambat dengan kepentingan-kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung terhadap kepentingan rakyat. Sebut saja, pemerintah lebih tertarik mengurusi persoalan politik kekuasaan, jabatan dan lain seterusnya. Ini sangat ironis. Ternyata, elit-elit lapis di negeri ini yang didapuk sebagai pelayan rakyat justru lebih gandrung mementingkan urusan-urusan sektarian tertentu. Tidak ada niatan politik suci untuk bekerja demi rakyat di bangsa ini.

Oleh karena itu, tatkala persoalan gizi buruk sudah mendarah daging di bangsa ini, sudah sewajarnya bila pemerintah mau kembali mengetuk hati dan membuka diri demi berbuat untuk bangsa Indonesia ke depan. Menyelamatkan kesehatan anak-anak Indonesia harus menjadi agenda utama yang harus segera dilakukan. Jangan selalu tertunda dan ditunda karena sebuah kepentingan golongan dan pribadi an sich.

Salah satu tujuan pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) 2015 adalah terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat. Sebab dengan terwujudnya kesehatan, maka penyakit gizi buruk tidak akan merealitas. Anak-anak Indonesia akan bisa menjalani hidup dan kehidupannya secara wajar dan normal serta kondusif. Anak-anak negeri yang masih duduk di bangku sekolah pun akan terhindar dari penyakit gizi buruk, sehingga mereka pun akan lebih nyaman dalam belajar, menuntut ilmu.

Penuntasan Terpadu

Persoalan gizi buruk akan tuntas diselesaikan bila pemerintah memberikan pendidikan hidup sehat kepada seluruh masyarakat, termasuk bagaimana mengurusi para bayinya. Ini sebuah terobosan penting yang harus segera digelar. Menggerakkan dinas kesehatan sebagai pelaksana utama serta lembaga-lembaga pemerintahan lain sebagai pendukung, sudah semestinya untuk dilakukan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti dibukanya akses lapangan pekerjaan pun wajib dilakoni. Sebab, adanya lapangan pekerjaan, ini akan membawa kemudahan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan per bulannya. Masyarakat juga akan bisa memanfaatkan hasil pendapatannya untuk membeli makanan dan minuman sehat bagi para bayinya.

Ini kemudian ditambah oleh anggaran kesehatan yang besar di pos kesehatan, baik dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terlayani secara maksimal dan optimal.

Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut dilakukan pemerintah? Sepertinya masih ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Anggaran lebih banyak tersedot pada kepentingan birokrasi ketimbang kepentingan nasib rakyatnya.

Inilah yang kemudian disebut sebagai negeri gizi buruk. Sebab negara sudah kehilangan komitmen dan kepedulian politiknya demi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Ke depan, “UUD ’45 pasal 28H ayat (1) yang berbunyi; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memeroleh pelayanan kesehatan” perlu menjadi landasan gerak para elite dalam bekerja untuk menuntaskan gizi buruk di negeri tercinta ini.

Negara Kleptokrat (Catatan Kritis Akhir Tahun 2013)

Banjarmasin Post, 31 Desember 2013 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/31/negara-kleptokrat-catatan-kritis-akhir-tahun-2013)

Oleh: Moh Yamin

Dosen Unlam Banjarmasin, Peneliti di Freedom Institute for Social Reform (FISoR)

Mencari pemimpin yang mampu memegang amanah dan kemudian menjalankannya atas nama kepentingan bangsa di atas segala-galanya, benar-benar susah dijumpai direpublik tercinta ini. Pemimpin saat ini lebih banyak mencari keuntungan pribadi dan golongan.

Menemukan seorang pemimpin yang kemudian menanggalkan nafsu pribadi dan golongan, ibarat api jauh dari panggang. Mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin selalu bermainsilat lidah, kerap mencari pembenaran atas nama kepentingan sendiri dan selalu mempermainkan rakyat dengan sedemikian rupa.

Banyak pemimpin kita suka melakukan kebohongan dan pembohongan publik, mengelabui rakyat dengan pelbagai modus dan senang menghabiskan uang negara demi tujuan-tujuan yang tidak bermartabat sekaligus beradab.

Atas nama sebuah agenda sektarian, para elite negeri ini kemudian bertindak semaunya sendiri, mengabaikan akal sehat, membuang jauh-jauh cara berpikir secara jernih serta rasional, lebih mempertimbangkan kepentingan jangka pendek (short-terminterest) ketimbang kepentingan jangka panjang (long-term interest). Banyak program yang dibuat, kemudian lebih berpihak pada penyelamatan golonganisme.

Rakyatselanjutnya di(ter)pinggirkan dan di(ter)pental jauh-jauh dari medan kehidupan para elite negeri. Mereka tersungkur tanpa berdaya, menjadi kelompok yang dianaktirikan, dan diinjak-injak oleh para elite yang sangat rakus terhadap kekuasaan, jabatan, kedudukan, kursi dan uang.

Menjadi rakyat selanjutnya harus siap ‘diperkosa’ dengan sedemikian rupa oleh para elite yang sudah kehilangan nalar sehatnya. Dengan kondisi seperti itu, para elite bukan lagi berjuang untuk rakyatnya, akan tetapi mereka hidup dan menghidupinya dirinya sendiri secara taken for granted.

Hidup dan kehidupan para pemimpinnya jauh dari hidup dan kehidupan rakyatnya. Ketika rakyat menangis, menderita, berkeluh kesah, bernestapa, berduka dan lain seterusnya karena krisis ekonomi, para elite justru asyik masyuk dengan dunianya sendiri. Ada sebuah pertentangan realitas yang sangat luar biasa antara rakyat dan pemimpinnya.

Akhirnya,impian rakyat agar bisa menikmati hidup dan kehidupan yang sejahtera menjadi gagal terlaksana. Sementara impian para elite untuk terus menumpuk harta dengan sedemikian hebohnya, justru menjadi sebuah kenyataan. Kondisi semakin genting ketika perilaku dan mental elite tidak pernah mau berubah, selalu merasa tidak berbeban moral sama sekali atas pelbagai kepedihan hidup yang dihadapi dan dialami rakyatnya. Ini sangat ironis.

Ternyata,menjadi pemimpin yang seharusnya bisa melayani rakyatnya, sebatas di atas kertas semata. Menjadi pemimpin yang diharapkan memiliki kejiwaan pro-rakyat sudah gagal dilaksanakan dengan sedemikian rupa.

Menjadi pemimpin yang seyogyanya selalu memandang persoalan-persoalan rakyat sebagai sentrum perjuangannya dan kemudian ditunaikan dengan sedemikian kongkret, serta praktis hanyalah retorika belaka yang tidak berpengaruh bagi kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, apakah hal demikian akan terus menerus dipertontonkan? Terlepas apa pun jawabannya, negara sesungguhnya saat ini sudah berada dalam kondisi darurat.

Negara ini sudah dihuni para maling (kleptokrat) yang lebih suka menjarah apa yang dimiliki negara dan kemudian dibawa kabur. Negara hampir bubar, sebab dijalankan oleh pemimpin yang berhati culas dan licik, menggadaikan idealismenya demi sebuah kepentingan kekuasaan tertentu. Negara yang sudah berkondisi sedemikian mendekati titik kehancuran. Harapan sangat kuat untuk bisa membawa pembangunan kualitas hidup berbangsa yang bermartabat dan berdaulat ibarat menegakkan benang basah. Sudah terlalu tipis mengharap sebuah perubahan yang bisa memberikan makna konstruktif bagi keberlanjutan bersama di atas segala-galanya. Sudah terlalu minus untuk dapat melakukan kerja-kerja serius yang dikuatkan dengan komitmen sangat tinggi supaya bangsa dapat berbudaya, menjadi kuat, memiliki jati diri yang kuat dan begitu seterusnya. Bangsa dengan keadaan sangat mencemaskan sedemikian, sedang berada di ambang kerusakan di segala dimensi.

Pembangunan bidang pendidikan sudah tidak mampu ditunaikan dengan sedemikian rupa. Peningkatan daya saing bangsa sudah berada di titik nol. Budaya bangsa yang berakar dari dalam dirinya sendiri sudah tidak menjadi obor dalam menjalankan roda kehidupan bernegara.

Kepribadian bangsa juga sudah tergerus oleh pesimisme hidup dan kehidupan. Visi berbangsa menjadi pudar, sudah dikalahkan oleh praktik-praktik berpolitik yang kotor danmenjijikkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para elite negeri yang saatini sedang mempertontonkan pola berpolitik tidak etis dan bermoral tersebut sudah kehilangan tanggung jawabnya dalam rangka mengelola bangsa yang bersih dan bermartabat?

Menarik apa yang disampaikan oleh Haryatmoko dalam bukunya berjudul “Etika Publik,untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi’ tentang etika publik yang seharusnya dipegang teguh para penggawa di republik ini dalam menjalankan mandat publik. Etika publik di sini, selanjutnya berjalin kelindan dengantujuan (policy), sarana (polity) dan aksi politik (politics).

Policydi sini bermakna mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Polity bermakna membangun institusi-institusi yanglebih adil dirumuskan sebagai membangun insfratuktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pelayanan publik. Politics di sini dipahami sebagai ‘integritaspublik’ untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Tentu, berpolitik dengan tiga nilai tersebut memberikan jalan lapang bagi para elite agar mampu membangun mentalitas kepemimpinan yang terbuka, selalu menempatkan paradigma nasionalisme dan patriotisme dalam mengawal kehidupan berbangsa, sekaligus bernegara.

Berpolitik bukan dimuarakan untuk menghantam sana dan sini dengan mempraktikkan machiavalianisme untuk mencapai ruang-ruang kekuasaan tertentu. Berpolitik diabadikan dan diabdikan untuk kemampuan diri dalam berbuat terbaik dan termulia dalam mengangkat peradaban bangsa. Pertanyaan terakhir adalah apakah mereka yang mendapatkan amanat mulia dalam mengerjakan kerja-kerja kerakyatan mampu melakukan itu?

Inilah tantangan para pemimpin saat ini. Negeri ini sedang berada dalam darurat korupsi. Di setiap lini kehidupan, korupsi uang rakyat sudah kian dan semakin menggila. Data terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa total jumlahuang negara yang dirampok oleh para koruptor selama tahun 2004-2011 adalah Rp39, 3 triliun.

Dari total uang tersebut, ternyata semua pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi sama-sama menikmati uang haram tersebut. Untuk eselon I, II, III berjumlah 106 orang. Pihak swasta berjumlah 69 orang. Anggota DPR dan DPRD berjumlah 65. Wali Kota/Bupati, Wakil Gubernur adalah 8. Komisioner berjumlah 7. Kepala Lembaga/Kementerian berjumlah 6. Hakim ada 5. Duta Besar ada 4. Jaksa berjumlah 2. Sementara identitas di luar yang tercatat oleh KPK berjumlah 31 orang.

Apa yang dirilis oleh KPK tersebut perlu menjadi tantangan bersama untuk melahirkan bangsa yang beradab dan pemerintahan yang bersih. Pergantian tahun dari tahun lama menuju tahun baru pun kemudian perlu dijadikan sebuah landasan pemimpin ke depan dalam mengelola republik ini.

Pasalnya, pemimpin yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa menjadi pelindung bagi hajat hidup orang banyak dengan menanggalkan kepentingan pribadi dan golongan.

Lembaran baru di 2014 kemudian perlu ditulis dengan tinta-tinta emas tentang kinerja pejabat publik yang bersih dari korupsi. Lembaran lama di 2013 yang sangat nyinyir dengan dosa-dosa politik terhadap hajat hidup orang banyak, kemudian menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Apalagi, 2014 juga disebut tahun politik, sebab akan digelar pemilu legislatif dan presiden. Hal ini pun harus diniatkan secara tulus untuk bekerja dan berbuat bagi kebajikan bersama. Para kontestan pun harus meletakkan tujuan diri untuk melayani publik, bukan memperkosa hak-hak publik demi kepuasan nafsu pribadi dan sektoral. (*)

Karut Marut Penegakan HAM

Sinar Harapan, Selasa-10 Desember 2013 (http://www.shnews.co/detile-29287-karutmarut-penegakan-ham.html)

MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Terhitung sejak Desember 2011 sampai dengan Nopember 2012, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat setidaknya telah terjadi 83 tindak tindak kejahatan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan tindakan yang merendahkan martabat dengan korban mencapai 180 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sementara konflik dan kekerasan akibat persoalan lahan masih marak terjadi di tahun 2012. Masih menurut catatan ELSAM, selama Januari-Agustus 2012, untuk subsektor perkebunan, terdapat 59 peristiwa konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Banyak dari konflik ini berbentuk bentrokan horizontal antara petani atau warga setempat dengan buruh-buruh perusahaan perkebunan atau pasukan keamanan perusahaan, yang biasa di-back up oleh aparat kepolisian atau aparat keamanan. Kekerasan fisik akibat konflik lahan ini menimbulkan 48 korban yang berasal dari petani atau warga; 14 korban yang berasal dari polisi dan TNI; 29 korban dari pasukan keamanan perusahaan atau pamswakarsa; 11 orang dari pekerja perkebunan yang bukan merupakan keamanan perusahaan, dan 21 orang korban tak teridentifikasi atau tidak jelas identifikasinya. Korban ini belum termasuk yang ditangkap, kehilangan dan kerusakan harta benda, dan korban kekerasan ekonomi, seperti mereka yang tergusur dan kehilangan akses atas penghidupannya (ELSAM, 2013).

Sementara dalam konteks kebebasan beragama pada periode Januari-Juni 2013, SETARA Institute mencatat ada 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 160 bentuk tindakan dan itu menyebar di 16 provinsi. Separuhnya terjadi di Jawa Barat (61) peristiwa, pelanggaran tertinggi berikutnya yaitu, Jawa Timur (18) dan DKI Jakarta (10) peristiwa. Dari 160 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat 70 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 70 tindakan negara, 58 tindakan merupakan tindakan aktif (by commission) termasuk 11 tindakan penyegelan tempat ibadah dan 8 tindakan diskriminasi. 12 tindakan merupakan tindakan pembiaran (by omission). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalahKepolisian RI (23) tindakan, disusul unsur pemerintah daerah di semua tingkatan pemprov, pemkab/pemkot dengan (20) tindakan, serta Satpol PP (14) tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 8 tindakan.

Tentu, membaca deretan kekerasan dan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah tak tertangani dengan sedemikian serius, ini selanjutnya memperlihatkan secara tegas bahwa kondisi penegakan HAM di republik tercinta ini berada dalam kondisi ironis. Hak asasi manusia untuk bisa hidup bebas dan merdeka dalam menentukan jalan kehidupannya sudah ibarat menegakkan benang basah. Hanya karena kepentingan sektoral tertentu, HAM yang menyangkut hajat hidup orang banyak kemudian diabaikan dengan sedemikian rupa. Itulah yang sudah terjadi dalam sengkata lahan dan kebebasan beragama. Pihak perusahaan yang seharusnya mampu menjembatani kepentingan buruh sudah tidak dipedulikan sama sekali. Pihak aparat negara yang seharusnya mampu menjadi pendamai di antara yang berkonflik kemudian jusru melakukan pembiararan atau kemudian lebih berpihak kepada pihak tertentu? Terlepas apakah dibayar atau tidak, ini persoalan lain. Yang jelas, kondisi keberpihakan aparat negara terhadap pihak tertentu sesungguhnya tentu sudah ikut menyumbangkan persoalan baru dalam konteks pelanggaran HAM.

Muramnya Penegakan HAM

Diakui maupun tidak, ketidakjelasan dan muramnya penegakan HAM yang selama ini berlangsung sangat jelas membawa dampak sangat hebat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Akibat masih dominannya kepentingan elitis untuk mencari keuntungan sektoral sudah sangat jelas akan memproduksi kekerasan-kekerasan yang berefek pada masa depan penegakan HAM yang suram. Kita semua tentu sudah memiliki pandangan yang sama bahwa pelanggaran HAM yang terus berulang sampai waktu tak ditentukan akan menyebabkan persoalan baru bagi kehidupan bangsa. Salah satu di antaranya adalah akan lahir ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap kelompok elit yang diberi mandat untuk menegakkan HAM. Kelompok elit tersebut kemudian berjalin kelindan dengan manusia-manusia di republik ini yang sudah diamanahi mandat sekaligus tugas untuk menjadi penyelesai persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Negara dalam konteks totalitas kemudian bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan penegakan HAM. Ketika negara selanjutnya tidak mampu menjalankan mandat serta tugasnya dalam membumikan penegakan HAM, ini disebut sebuah hancurnya HAM di negeri tercinta kita ini.

Tanggung Jawab Negara

HAM dalam pandangan The Universal Declaration of Human Rights adalah bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara. Ini berarti bahwa bebas adalah setiap manusia diberikan banyak pilihan dalam hal apapun. Setara kemudian berarti bahwa semuanya adalah sama dalam hal apapun sepanjang itu tidak merugikan kepentingan publik. Bahkan, setiap manusia memiliki hak hidup yang sama untuk mendapatkan keamanan. Setiap manusia kemudian juga sama di depan hukum dan atau mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa kemudian ada tindakan-tindakan diskriminatif. Tidak ada yang istimewa di depan hukum. Negara tentu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hak dasar yang melekat kepada manusia. Rezim yang berkuasa saat ini pun sebetulnya bertanggung jawab sepenuhnya agar setiap hak setiap warga negaranya kemudian dapat dipenuhi dengan sedemikian rupa. Ketika hak setiap warga negara dalam bentuk mendapatkan perlindungan hukum saat tanahnya akan diserobot oleh pihak perusahaan dan haknya dalam menjalankan keagamaannya secara sunyat pun harus diberikan sepenuhnya, negara harus mengambil peran agar hak warganya bisa diperoleh. Pasalnya, ini berbicara tentang hak hidup dan hak menjalankan kehidupan secara merdeka.

Pertanyaan selanjutnya adalah mampukah negara bekerja atas nama kemanusiaan dan kebangsaan dalam rangka menegakkan HAM di republik tercinta ini? Apabila selama ini sang presiden selalu sesumbar akan memperjuangkan rakyat namun selama ini itu juga masih sebatas tong kosong nyaring bunyinya dan selama sudah dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ternyata penegakan HAM tidak dijalankan sama sekali. Pelanggaran HAM masa lalu, seperti tragedi 1998 saja belum tuntas apalagi tragedi HAM lainnya. Ini adalah sebuah kondisi ironis di tengah tekad bulat sang presiden yang konon katanya sedang berjuang untuk rakyatnya. Pemilihan presiden (pilpres) 2014 sudah di depan mata dan kita berharap bahwa ke depan siapapun presidennya harus bisa lebih berani dan tegas dalam bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam konteks supremasi HAM. Oleh karenanya, ketika bendera HAM kemudian mampu berkibar dengan sedemikian tinggi, kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi bermartabat dan berwibawa.

Pemuda tanpa Sumpah Pemuda

Sinar Harapan_Selasa, 29 Oktober 2013 (http://www.shnews.co/detile-27144-pemuda-tanpa-sumpah-pemuda.html)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin dan mantan aktivis mahasiswa

Dalam bukunya “Di Bawah Bendera Revolusi”, Ir. Soekarno menyatakan, “berikanlah aku 10 pemuda, maka akan ku rubah bangsa ini”. Pertanyaannya adalah apakah saat ini para pemuda Indonesia sudah berjuang dan memperjuangkan nasib rakyat dari Sabang sampai Merauke? Realitas dan kondisi para pemuda saat ini sangat tegas mengatakan bahwa sepertinya para pemuda belum memiliki mimpi besar dalam membangun negeri ini kendatipun masih ada di antara mereka yang juga bervisi besar bagi kedaulatan bangsa akan tetapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Bahkan walaupun ada dalam hitungan jari, mereka terkadang kemudian terjebak kepada kepentingan sempit dan kerdil sehingga di awal perjuangan saja, mereka berbicara dan menyuarakan nasib rakyat, itu pun kemudian berhenti di tengah jalan sebab lebih nikmat dengan kepentingannya sendiri.

Barangkali kalau kita masih mengingat sejarah reformasi 1998 yang dimotori dan digerakkan oleh aktivis mahasiswa sehingga rezim Soeharto pun tumbang, ternyata mereka yang bernamakan pemuda justru menjadikan peluang lengsernya penguasa Orde Baru untuk masuk ke ruang-ruang kekuasaan, meneruskan era penindasan baru bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dalam perjalanan negeri ini pasca reformasi, baik ruang eksekutif, legislatif maupun edukatif, banyak pemuda kemudian masuk dalam ruang-ruang kekuasaan. Mereka menjadi penyelenggara negara dan begitu seterusnya. Mereka turun mengambil kebijakan ketika berhubungan dengan kepentingan publik. Mereka turut merencanakan dan memetakan persoalan-persoalan rakyat, namun kenapa mereka kemudian melakukan pengkhianatan terhadap sumpah pemuda, hanya menjadikan sumpah pemuda sebagai tong kosong nyaring bunyinya saja dan begitu seterusnya.

Pemuda tanpa Visi

Pemuda saat ini yang sudah menceburkan diri dalam dunia politik kekuasaan lebih tepat disebut bahwa mereka sudah bekerja tanpa visi dalam melakukan perjuangan. Mereka telah lupa dan melupakan terhadap apa yang menjadi fondasi perjuangannya saat awal masih merupakan aktivis. Bila saat aktivis, mereka berteriak keras dan lantang melakukan kritik tajam sekaligus pedas kepada rezim, justru kemudian mengalami keredupan dan peredupan sangat luar biasa pasca berada di ruang kekuasaan. Aktivis pemuda yang kini sudah berbaju parlente, naik mobil mewah dengan sopir pribadi dan lain seterusnya justru merasa malu berhubungan dengan kehidupan rakyat kecil. Para aktivis seolah-olah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyat yang hidup dalam lumpur kemiskinan dan kenestapaan hidup. Para aktivis yang kini sudah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan sudah tidak mengambil kepedulian politik sangat tinggi bagi perubahan kehidupan rakyatnya yang dulu sempat diperjuangkan dengan sedemikian luar biasa progresif dan mati-matian.

Beberapa waktu lalu ketika lagi heboh reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, ada dua menteri muda yang menahkodai Kementerian Pemuda dan Olah Raga, sebut saja saat Andi Alfian Mallarangeng menjadi menteri dan kini dia menjadi tahanan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah komando Muhaimin Iskandar mendapat sorotan tajam dari pelbagai elemen publik sebab mereka berdua dipandang gagal dalam mengemban tugasnya agar membebaskan kementeriannya dari korupsi. Kasus korupsi Wisma Altet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah fakta atas kegagalan kepemimpinan di kementeriannya. Kini terlepas apa pun kondisinya, pemuda saat ini yang sudah masuk dan menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan memang sudah lebih berpandangan sangat politis, praktis dan pragmatis. Demi tetap mementingkan tujuan sektoralnya yang tidak pernah berhubungan dengan hajat hidup orang, mereka rela melakukan hal apa pun demi tetap duduk manis dalam kursi kekuasaan.

Oleh karenanya, realitas politik ini sudah semakin mempertegas bahwa pemuda tidak lagi melaksanakan mandat rakyat. Mereka justru menambah penderitaan rakyat dengan semakin menghabiskan uang negara. Saat rakyat semakin sekarat, harus berjuang sendiri supaya tetap bisa hidup, bernafas panjang dan begitu seterusnya, pemuda yang berada di tahta kekuasaan justru semakin asyik masyuk dengan agenda-agenda yang sangat anarkis sekaligus destruktif. Apakah rakyat akan semakin terjebak dalam lubang kemiskinan yang kian mencekik dan mengerikan, itu sudah bukan menjadi sebuah persoalan dan tanggung jawab bagi para pemuda saat ini. Apakah rakyat kian tersungkur dalam ketidakjelasan masa depan, para pemuda sudah abai dan mengabaikan tanggung jawab politiknya itu. Inilah yang selanjutnya disebut satu bentuk pembunuhan bagi kepentingan rakyat banyak. Para pemuda sudah kehilangan komitmen, kehendak dan kemauan politik dalam bergerak untuk satu perubahan yang lebih baik sekaligus bermakna bagi masa depan negeri ini.

Mereka sudah berwajah sangat rakus, tamak dan serakah sehingga menghalalkan segala cara selama tujuannya bisa tercapai selanjutnya perlu dipraksiskan dengan sedemikian rupa. Pemuda negeri yang seharusnya menjadi harapan bangsa sudah merusak cita-cita the founding fathers.  Mereka juga melukai dan menyakiti serta menyayat-nyayat hati bangsa. Ke depannya adalah jangan bisa banyak berharap besar akan ada transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kebaikan dan keadaban sementara pemuda sebagai penerus dan pemegang estafet kepemimpinan sudah sangat luar biasa buruk baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Cita-cita menuju kemajuan dan perabadan bangsa hanyalah retorika an sich sebab para pemuda tidak memiliki blue print dalam menentukan arah bangsa ini ke depannya. Negeri ini selanjutnya tetap berada dalam kegelapan dan kemuraman orientasi bergerak dan pergerakan.

 

Urgensi Reformasi Agraria Prorakyat

Sinar Harapan, Selasa-23 September 2013 (http://www.shnews.co/detile-25321-urgensi-reformasi-agraria-prorakyat.html)

MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Pascabeberapa kasus perebutan tanah rakyat oleh negara yang diwakili perusahaan-perusahaan dalam beberapa waktu terakhir ini (baca: realitas), kini demonstrasi besar-besaran di seluruh pelosok Tanah Air guna menuntut reformasi agraria kemudian ibarat bak salju yang menggelinding begitu kencang dan kuat.

Tuntutan tentang adanya reformasi agraria adalah agar kebijakan agraria bisa berpihak demi kepentingan rakyat.

Terlepas dari tuntutan tersebut, sesungguhnya sejarah konflik agraria ini sudah pernah terjadi pada generasi-generasi sebelummya. Umumnya konflik agraria tersebut berkenaan dengan perkebunan besar, baik yang dikelola negara maupun swasta.

Sejarah konflik agraria menyebutkan, pernah terjadi serangkaian perlawanan petani di Jawa, seperti Gerakan Haji di Pekalongan (1860), Gerakan Mangkuwijoyo di Desa Merbung, Klaten (1865), Gerakan Tirtowat di Desa Bakalan, Kartosuro (1886), Peristiwa Srikaton di Desa Girilayu, Karanganyar (1888), Pemberontakan Petani Candi Udik (1892), dan Peristiwa Gedangan (1904).

Semua gerakan perlawanan itu disorongkan kepada pemerintahan agraria Belanda pada abad ke-19 yang merebut hak tanah rakyat (Pembaruan Agraria: antara Negara dan Pasar Hal 39, 2004).

Persoalan selanjutnya adalah ternyata warisan sejarah agraria yang menempatkan rakyat sebagai alat kepentingan pemuas nafsu sektoral pemodal dan negara terus-menerus dilanjutkan sampai saat ini.

Rakyat menjadi pihak yang selalu dikorbankan dan dikalahkan. Setiap kebijakan agraria yang diproduksi pun selalu meminggirkan kepentingan rakyat dan lebih memilih keberpihakan kepada kekuatan dominan serta kelas atas. Seolah dengan merebut tanah rakyat yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat, negara kemudian begitu mudahnya mempermainkan kehidupan rakyat.

Tak ada lagi sebuah komitmen dan kepedulian politik sangat tinggi dalam memberikan keberpihakan politiknya untuk rakyat. Apakah rakyat selanjutnya berada dalam keterbelakangan hidup dan tidak memiliki tempat untuk membangun kehidupannya sendiri agar menjadi lebih baik.

Negara sudah mengabaikannya dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, tak pernah terbersit sama sekali untuk mencoba lebih progresif dan sadar diri untuk berpikir bahwa keberadaan negara adalah bagian tak terpisahkan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat.

Terbitnya Perpres No 36 Tahun 2005 tentang hak pemerintah untuk mengambil alih hak guna dan kepemilikan tanah dari seseorang dan golongan demi kemaslahatan publik merupakan satu kejahatan yang terorganisasi. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan agraria yang merusak nurani jutaan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan mencoba mengatasnamakan kepentingan publik, kekuasaan yang dimiliki negara selanjutnya dipergunakan dengan sedemikian mudahnya untuk mengelabui rakyat. Tanah rakyat apakah itu bernama ulayat dan lainnya diserobot.

Memang diakui maupun tidak, tanah yang dimiliki rakyat terkadang secara yuridis formal tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena hanya sebatas berwajah surat keterangan dari ketua RT setempat atau setingkat di atasnya.

Ketika negara yang mewakili kepentingan publik mengeluarkan surat, kekuatan hukumnya lebih kuat sehingga surat keterangan atas tanah yang dimiliki warga sudah terkalahkan secara otomatis.

Negara dalam konteks ini menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk melahirkan aturan yang bisa mengalahkan rakyatnya. Potret tersebut kemudian mengilustrasikan bahwa negara menciptakan permusuhan dengan rakyatnya. Di sinilah kondisi nyata negara yang sudah sangat bobrok dan justru menjadi pelayan nafsu para pemodal.

Epistemologi Tanah

Berbicara tentang tanah bukan semata menjadi ruang bagi rakyat dalam mempertahankan kehidupannya. Tanah bukan semata berjalin kelindan dengan bagaimana rakyat menjadikannya sebagai tempat mendirikan rumah dan lain sebagainya. Tanah memiliki makna baru bahwa ia merupakan sebuah bentuk harga diri dan kedaulatan diri. Tanah menjadi pusat kehidupan rakyat di segala dimensi kediriannya.

Kelangsungan hidup rakyat berada di tanah sebagai bahan pijakan dan gerakannya. Kehadiran tanah bagi rakyat sama dengan kehadiran dirinya di republik ini untuk mengaktualisasi diri. Seorang filsuf eksistensialis ternama Soren Kierkegaard (1813-1855) pernah berseloroh bahwa tanah merupakan sebuah identitas diri kehidupan manusia dalam mengarungi bahtera kehidupannya.

Tanah adalah rahim suci yang melahirkan pelbagai rejeki kehidupan yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kehidupan warga di masa depan. Tanah merefleksikan diri kehidupan manusia untuk bisa memperpanjang masa hidupnya.

Menurut pameo yang berkembang di tengah masyarakat Timur, tanah adalah rumah bagi setiap manusia. Tanah bukanlah benda mati yang tak bisa berbicara apa-apa dan tidak memberikan pesan apa-apa.

Dalam semiotika Roland Barthes (1967: 40), tanah sebetulnya mengandung petanda dan penanda. Petanda terkait tanah adalah sesuatu yang melekat pada tanah itu sendiri sebagai sesuatu yang konkret, sedangkan penanda terkait tanah adalah sesuatu yang menghidupkan tanah bagi keberlangsungan hidup manusia. Secara paradigmatik, adanya kehidupan disebabkan adanya tanah dan keberadaan tanah mendukung kehidupan manusia.

Butuh Komitmen

Kini yang harus segera dilakukan negara adalah menjadikan tanah sebagai ruang kehidupan rakyat secara konkret dan praksis. Negara tidak boleh lagi melakukan perselingkuhan dengan pemodal untuk semata memonopoli ekonomi melalui penyerobotan tanah rakyat yang seakan-akan dimuarakan demi kemaslahatan publik.

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, negara harus mengembalikan kedaulatan tanah untuk rakyat. Negara bertanggung jawab sepenuhnya bagi pemartabatan tanah rakyat. Setiap kebijakan negara yang menyangkut agraria wajib merepresentasikan nurani rakyat.

Terorisme dan Minusnya Peran Negara

Sinar Harapan, Senin, 12 Agustus 2013 (http://cetak.shnews.co/web/read/2013-08-12/16409/terorisme.dan.minusnya.peran.negara#.UgitIKzAJoo)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Minggu (4/8/2013) malam, terjadi peledakan terhadap Vihara Ekayana yang terletak di Duri Kepa, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ketika terjadi ledakan sekitar pukul 19.01 WIB, kurang lebih 300 umat sedang melakukan kebaktian. Bunyi ledakan pertama berada di depan pintu masuk tempat ibadah tepatnya di belakang patung Budha Maitreya. Ledakan bom kedua terjadi beberapa menit kemudian di depan pintu ke dua atau di halaman wihara tepatnya berada di belakang patung Buddha Sakyamuni. Kini kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), siapakah yang terlibat di dalamnya. Namun jawaban publik sementara adalah ini melekat kepada jaringan teroris. Dengan kata lain, jaringan teroris di republik ini tak pernah habis dan akan hidup abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang mengatasnamakan demi tegaknya syariat Islam atau demi kepentingan-kepentingan lain di balik penggunaan simbol-simbol agama kemudian berani melakukan apa pun. Menurut data yang dirilis kepolisian terkait terungkapnya jaringan teroris Madiun dalam penangkapan 11 terduga teroris di empat kota, Sabtu (27/10/12), masih banyak teroris yang bergentayangan di republik tercinta ini. Mereka terus menerus menebarkan ketakutan di tengah publik dengan mempertontonkan aksi-aksi destruktif, anarkis serta mematikan. Oleh karena itu, terorisme akan terus subur kapan pun dan dimana pun, tidak mengenal musim apa pun. Terorisme sesungguhnya menjadi penyakit besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seakan, negeri ini akan tetap dikepung oleh kelompok teroris yang kebetulan ataupun tidak sudah terindentifikasi identitasnya. Lantas, mengapa hal tersebut terus terjadi?

Fenomena terorisme tidak bisa divonis sebelah mata bahwa terorisme muncul tanpa ada sebab. Terorisme justru harus mendapat sorotan secara serius mengapa hal tersebut terus muncul. Sekali lagi, dalam konteks ini, janganlah selalu menggunakan paradigma sektoral bahwa akar terorisme selalu berkelindan erat dengan dangkalnya pemahaman agama. Terorisme merupakan bagian dari doktrinasi ideologi tertentu. Menggunakan cara pandang arif dan bijaksana dalam mencerna akar terorisme dalam konteks sosiologi justru lebih utama praksisnya ketimbang kemudian terjebak pada ranah agama yang berbicara salah dan benar, hitam dan putih dan lain seterusnya. Janganlah memaksakan cara pandang sempit dan kerdil agar terus menerus mengaitkan persoalan terorisme dengan agama sebab ini semakin mengaburkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menuntaskan persoalan terorisme dengan segala anak pinaknya.

Akar Terorisme

Ada sebuah pemahaman baru yang harus menjadi diskusi bersama mengapa terorisme terus tumbuh subur. Diakui maupun tidak, kemiskinan sosial semakin merajalela dimana-mana. Masyarakat masih hidup dalam jurang kemiskinan ekonomi. Roda ekonomi lebih banyak dikuasai kaum kaya. Imbasnya, yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin kian miskin. Ironisnya, keberpihakan kelompok orang kaya agar peduli dan memedulikan kaum miskin tidak pernah ada. Semangat filantropis kaum kaya kepada kaum miskin sudah mengalami kematian. Kelompok kaya menutup mata dan hati dengan sedemikian rupa. Kekuatan dan kehendak serius kelompok orang kaya guna mengangkat derajat hidup kaum miskin agar segera bisa lepas dari kerangkeng kemiskinan tidak digelar sama sekali.

Justru, yang kaya semakin arogan dan congkak dengan memperlihatkan kekayaannya di depan kelompok orang miskin dengan pelbagai modus (baca: realitas). Seolah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang kaya. Yang kaya merasa bangga dan senang karena sudah merendahkan yang miskin, menginjak-nginjak harkat dan martabat yang miskin. Yang kaya tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Perasaan empati untuk mencoba membuka diri dan melakukan yang terbaik bagi kelompok orang miskin tidak pernah ada. Yang kaya merasa bahwa kekayaannya merupakan hak miliknya sendiri dan hanya dinikmati sendiri. Pihak lain, termasuk kaum miskin tidak layak dan pantas menikmatinya pula. Ini masih belum berbicara tentang sejumlah kebijakan politik dan ekonomi oleh para elit yang sangat jarang berpihak kepada kaum miskin. Kebijakan pemerintah justru selalu menyudutkan yang miskin sehingga mereka semakin menjadi kelompok yang terpinggirkan.

Tentunya, bila dikaitkan dengan persoalan terorisme, maka kemunculan kaum teroris sesungguhnya ingin meneriakkan bahwa paradigma orang kaya dan pemerintah yang selama ini sangat elitis harus segera dirubah. Adanya gerakan dan pergerakan kaum teroris dengan melakukan aksi agitasi, provokasi dan lain sejenisnya merupakan satu langkah bahwa perhatikanlah kaum miskin yang menderita dan hidup dalam penderitaan. Mereka harus mendapatkan pertolongan. Jangan biarkan mereka terus melarat dalam kenestapaan hidup. Jangan membuat yang miskin terus menerus berada dalam jeruji busuk kehidupan yang semakin lama bukan enak di dalamnya, namun kian menjadi manusia sampah, yang tidak berharga sama sekali baik bagi diri dan lingkungannya. Haruskah nasib sedemikian dipertahankan? Yang jelas, hentikan kehidupan yang anarkis dan destruktif tersebut.

Pemadaman Terorisme

Minusnya peran negara dalam upaya pemberantasan terorisme selama ini perlu menjadi evaluasi kritis ke depan untuk semakin berbenah. Sejumlah insiden terorisme dengan segala anak pinaknya kemudian perlu menjadi lonceng bagi dunia nasional, terutama kelompok pemegang kebijakan di Jakarta agar segera membangun sebuah kesadaran profetis bahwa akar terorisme bukan semata sebuah pemahaman agama yang sempit dan dangkal. Terorisme merupakan sebuah antitesis terhadap mewabahnya kemiskinan dimana jutaan rakyat berkalang lumpur kemelaratan. Mengapa kelompok garis keras menggunakan jargon agama sebagai jalan hidup karena mereka berpandangan bahwa agamalah yang akan mampu mengeluarkan rakyat dari kubangan kemiskinan. Agama memberikan jalan hidup damai bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Agama dipandang sebagai sebuah pedoman hidup. Oleh karenanya, yang kemudian perlu dilakukan ke depan adalah marilah membangun the political will (kehendak politik) agar mengembangkan kepedulian politik bagi kehidupan bersama. Teroris akan terus hidup bila kemiskinan tidak dituntaskan, akan tetapi ia akan mati dengan sendirinya ketika aksi-aksi nyata dalam mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera selanjutnya digelar dengan sedemikian konkret dan praksis.

Republik Para Koruptor

Sinar Harapan, Senin, 29 Juli 2013 (http://www.shnews.co/detile-22823-republik-para-koruptor.html)

Oleh Moh Yamin

Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rimawan Pradityo menyebut ada ketidakadilan penjatuhan hukuman kepada koruptor. Berdasarkan penelitiannya terhadap 1.365 putusan kasus korupsi sejak 2001 hingga 2012, banyak hukuman untuk koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkannya. Menurut Rimawan, dari semua kasus dalam penelitian itu, nilai kerugian negara secara eksplisit akibat korupsi tercatat Rp 168,19 triliun. Namun, hukuman finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya Rp 15,09 triliun atau 8,97 persen. Selain itu, para koruptor hanya dihukum rata-rata 64,77 persen dari tuntutan jaksa (Media Indonesia, 25/07).

Oleh karenanya, uang rakyat benar-benar terus dihabisi para elite negeri ini yang sudah tidak memiliki hati nurani kerakyatan dan kebangsaan. Bila kas negara seharusnya dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat di jagat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata uang negara tersebut dialirkan ke pundi-pundi para pejabat negara. Ironisnya, banyak elite negeri kita selalu berkelit bila disebut telah menghabiskan uang rakyat tersebut. Dengan segala macam retorika politik, mereka kemudian mencoba lari dari kenyataan politik tersebut.

Imbasnya, negara pun berada dalam kondisi sekarat. Rakyat pun demikian. Apabila mereka harus mendapatkan bantuan kesejahteraan dalam bentuk multi-pembangunan demi masa depan yang lebih baik, itu pun merupakan sebuah kemustahilan. Persoalannya kemudian adalah mengapa kebiasaan memakan uang rakyat atau korupsi sedemikian terus melanda bangsa ini? Apa yang membuat elite negeri ini sangat rakus, serakah dan tamak, tidak memedulikan kepentingan bangsa di atas segala-galanya? Padahal, mereka sudah digaji oleh rakyat, mendapatkan banyak fasilitas supermewah dan sejenisnya. Itulah sebuah persoalan mendasar yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak bisa maju. Kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan mengalami kemandekan sangat luar biasa.

Ketika uang negara hanya dihabiskan oleh sejumlah kelompok tertentu yang memiliki tujuan kerdil dan sempit, ini pun akan merugikan bangsa dan negara. Segala bentuk program yang dimuarakan demi peningkatan kehidupan bangsa yang lebih dinamis dan konstruktif ke depan kemudian ibarat menegakkan benang basah. Menuju bangsa yang benar-benar maju pun sangat tidak mungkin terjadi. Justru, keterbelakangan kehidupan bangsa dalam segala aspek menjadi sebuah realitas tak terbantahkan. Kemiskinan ekonomi yang merata di tengah kehidupan rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Mereka dipastikan sangat susah menikmati hidup. Banyak anak negeri kemudian harus menderita gizi buruk sebab tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain seterusnya.

Mentalitas

Diakui maupun tidak, sesungguhnya perilaku elite negeri ini yang sangat mementingkan perut diri sendiri merupakan sebuah akar persoalannya. Mentalitas yang mereka bangun, bentuk dan jalankan adalah bagaimana memperkaya diri sendiri dan golongan, sedangkan memikirkan persoalan rakyat diabaikan dengan sedemikian rupa. Tidak ada kepedulian politik sangat tinggi dalam memperjuangkan hak hidup rakyat di atas segala-galanya. Segala persoalan kepentingan politik yang menyangkut kekuasaan dan jabatan bagi diri sendiri dan kelompoknya sangat dominan terjadi. Ada satu sikap politik destruktif untuk membunuh hajat hidup orang banyak yang seharusnya wajib menjadi prioritas program di antara yang lain untuk dikerjakan. Atas kondisi sedemikian, di sinilah letak kemunculan praktik korupsi yang sangat rentan terjadi.

Elite negeri pun saling melakukan konspirasi politik bagaimana harus menguras habis uang rakyat. Segala bentuk program yang dilakukan demi pembangunan kemudian direkayasa dengan sedemikian rupa. Penggelembungan (mark up) dana pun dilakukan dengan sedemikian cantik, rapi dan sistematis. Bahkan, sejumlah pihak di luar pemerintahan pun bisa ikut serta dalam mark up dana selama itu menguntungkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan sebuah ironisitas. Ternyata, apa yang selama ini dikerjakan para pejabat kita hanyalah mencari keuntungan politik sepihak. Upaya dan komitmen diri agar bisa menyelamatkan bangsa dari keterbelakangan kemudian gagal dijalankan dengan sedemikian rupa. Ada sebuah ketidakseriusan politik yang digelar ketika menunaikan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pejabat negara.

Akhirnya, rakyat pun menjadi pihak yang sangat dirugikan. Rakyat semakin hidup miskin dan terus-menerus berada dalam lubang penderitaan hidup, sedangkan elite negeri kita dan para kroninya kian hidup kaya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa para koruptor sangat susah diringkus dan dipenjara? Sekali lagi, itu sangat berada di pundak nakhoda kapal, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apakah ia berani dan tegas dalam menindak para koruptor? Realitas politik membuktikan, SBY sebetulnya sudah mengalami kemunduran volume kehendak dan kemauan politik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam jilid pertama pemerintahannya, masyarakat sangat memberikan acungan jempol atas prestasi yang telah dicapainya, walaupun di sana sini masih membutuhkan banyak perbaikan. Di jilid kedua pemerintahannya saat ini, SBY secara telanjang bulat menunjukkan bahwa ia sangat lamban dan lembek dalam melakukan pemberantasan korupsi guna menjebloskan para koruptor ke jeruji penjara. Mengadili para koruptor sangat tidak serius dan tidak memiliki semangat antikorupsi yang berapi-api.

Dentang Perubahan

Kini bola liar mengenai mandeknya pengusutan tuntas atas segala bentuk korupsi yang telah memakan uang rakyat dengan jumlah sangat besar tersebut sudah masuk ke seluruh lini publik, tidak hanya kalangan elite lapis atas, namun juga di akar rumput. Persoalan mengenai ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos. Ada wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemerintahan SBY sudah tidak dapat dipercaya guna melakukan pemberantasan korupsi. Stigma buruk pemerintahan SBY yang justru memberikan perlindungan kepada para koruptor kemudian menjadi satu wacana baru.

Apakah SBY sangat peka terhadap wacana politik tersebut? Inilah tantangan baru SBY yang harus segera dijawabnya. Secara tegas, sebagai seorang presiden yang mendapat mandat politik untuk kedua kalinya, ia harus mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat jangan sampai dikecewakan. Apabila Perdana Menteri China Zou Ronji pernah bertutur akan menyediakan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti mati tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri andaikan dia tersangkut tindakan korupsi, maka semangat antikorupsi sedemikian sangat penting dijalankan di negeri ini.