Kenaikan BBM Picu Kemiskinan Baru

Banjarmasin Post, Rabu_19 November 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/11/19/kenaikan-bbm-picu-kemiskinan-baru)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5500 menjadi Rp7500. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perhitungan sosial berupa paket, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonsia Sehat, kartu Indonesia pintar, yang dapat dapat untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif (17/11/2014).

Pernyataan di atas merupakan penggalan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk premium maupun solar di Istana Negara. Tentu, keputusan kenaikan harga BBM menyedot perhatian publik antara yang setuju dan tidak setuju. Bagi yang setuju, maka mereka berpandangan bahwa pengalihan subsidi akan diperuntukkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana yang disampaikan oleh Joko Widodo. Sementara yang mengatakan menolak atas kenaikan harga BBM adalah keputusan tersebut adalah tidak tepat di tengah kondisi bangsa yang masih belum siap. Rakyat, terutama mereka yang berada di kelas menengah berada dalam kondisi miskin dan sakit sehingga hal demikian akan membuat rakyat tidak bergerak apapun, kecuali mereka akan semakin miskin. Pendapat lain juga mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintahan Joko Widodo juga tidak tepat di tengah sedang baru memimpin republik ini. Rakyat tentunya akan kecewa dan sakit hati, seharusnya Joko Widodo tidak mengeluarkan keputusan kenaikan harga BBM. Dengan kata lain, rakyat dan publik berharap bahwa harga BBM tetap tidak naik dan kondisi ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah juga tetap baik.

Kini keputusan tersebut sudah menjadi kenyataan sebab harga BBM sudah naik dan rakyat pengguna premium dan solar sudah pasti harus membelinya walaupun harga semakin mahal. Mau atau tidak mau, selama mereka masih memerlukannya, para pengguna BBM dipastikan akan tetap mencarinya. Kondisi ini sangat jelas merupakan sebuah kondisi yang kaget dan mengagetkan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Penyesuaian ekonomi tentu akan menjadi macet atau bisa dikatakan berantakan. Dengan kata lain, kenaikan BBM sesungguhnya memicu kemiskinan baru bagi mereka yang sudah miskin dan sangat miskin. Kenaikan BBM mengacaukan kondisi ekonomi yang tidak mampu. Kenaikan BBM sesungguhnya tidak banyak diharapkan dan diinginkan oleh mereka yang berada dalam hidup miskin dan mendekati sekaligus sangat miskin.

Pukulan Telak

Selanjutnya, ada sisi lain yang tidak bisa dilepaskan dari naiknya harga BBM, yakni meroketnya harga sembilan bahan kebutuhan pokok. Yang pasti, bagi mereka yang hidup dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan melarat, mereka akan kian menderita bagaimana harus mengelola pendapatan yang didapatnya setiap hari dan lain sejenisnya. Dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah, mereka dipastikan akan mengalami yang hidup melarat. Asap dapur yang sudah dipaksa dan terpaksa mengepul dengan pendapatan minim dan serba minim, kini kenaikan harga BBM sudah semakin meminimkan dan men-serbaminim-kan asap dapur yang mengepul. Tentu, akibat asap dapur yang juga serba minus, hal ini pun juga akan berakibat terhadap hal-hal lain, sebut saja kebutuhan untuk anak-anak yang bersekolah, mulai dari ongkos transportasi dari rumah ke sekolah, uang jajan anak-anak, dan lain sejenisnya.

Keadaan tersebut tentu semakin menambah beban berat para orang tua dari anak-anak kelas menengah ke bawah. Satu sisi, mereka harus bekerja keras agar asap dapurnya tetap mengepul sehingga keluarganya tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Sisi lain, para orang tua dari anak-anak kelas menengah ke bawah juga harus memikirkan anak-anaknya. Dua sisi inilah yang memberatkan bagi rakyat di akar rumput.

Kebijakan Populis?

Sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, Joko Widodo telah menyiapkan beberapa program yang dianggap sebagai kebijakan populis, sebut saja Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonsia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah program-program tersebut sangat tepat sasaran ataukah kemudian salah sasaran sebagaimana yang sudah terjadi di pemerintahan sebelumnya? Apakah setiap orang miskin dan sangat miskin di republik ini dari Sabang sampai Merauke sudah menerima 3 kartu tersebut sebelum diumumkan adanya kenaikan harga BBM? Apakah infrastruktur yang mempermudah pelayanan pencairan dana 3 kartu tersebut sudah disiapkan di semua daerah dimana para pemegang 3 kartut tersebut berada dan tinggal? Memang diakui maupun tidak, kita semua sangat mengapresiasi kebijakan populis tersebut, namun selama kebijakan tersebut kemudian tidak diikuti oleh penguatan infrastruktur pendukung yang mumpuni dalam konteks implimentasi 3 kartu tersebut, maka sebetulnya memang benar bahwa kenaikan harga BBM tetap memicu kemiskinan baru. Tiga kartu tersebut tidak dapat diimplimentasikan secara tepat dan benar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 menunjukkan bahwa ada 28, 55 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tentunya, kenaikan harga BBM saat ini pun dipastikan akan melahirkan orang-orang miskin baru. Kini rakyat menunggu apakah program yang disebut Joko Widodo akan menolong dan membebaskan rakyat dari kemiskinan? Rakyat menunggu bukti nyata sebagaimana yang disebut Joko Widodo dalam slogannya, yakni kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat. Semoga saja…

Republik tanpa Pahlawan

Sinar Harapan, 11 Nopember 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/141111038/-div-republik-tanpa-pahlawan-nbsp-refleksi-hari-pahlawan-ke-69-div-div-nbsp-div-div-div- )

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Pertanyaan kolektif yang selalu muncul dalam benak kita semua pasca perjuangan para pahlawan di era ’45 adalah siapakah para pahlawan ke depan yang akan terus bekerja atas nama bangsa dan rakyat? Siapakah para pahlawan yang akan terus meneriakkan kemerdekaan atas nama hak segala bangsa? Siapakah yang pantas disebut pahlawan yang rela berkorban nyawa, raga, dan harta bendanya? Tentunya, sejumlah pertanyaan mendasar tersebut kemudian patut menjadi refleksi kritis bersama bahwa ternyata menemukan para pahlawan dalam kondisi kekinian ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak yang kemudian meletakkan idealisme sebagai alat perjuangan. Tidak banyak yang memosisikan dirinya sebagai kelompok yang berbicara atas nama kebangsaan dan kerakyatan. Kalau kita kemudian mencoba mengingat momen 10 Nopember 1945 yang menjadi momentum bersejarah bagi tegaknya kedaulatan bangsa, maka masa tersebut memberikan semangat memukau dan menakjubkan tatkala sekelompok orang Belanda berkehendak kembali ingin menjajah Indonesia namun hal tersebut kemudian dimentahkan oleh gerakan kaum pemuda, yang diawali oleh pemuda Surabaya saat itu, selanjutnya mendorong semua pemuda Indonesia di tanah air untuk ikut bersama memperkuat kekuatan gerakan tersebut dengan membentengi seluruh daerah pertiwi dari para penjajah.

Pertanyaan yang kemudian patut diajukan kembali kepada kita semua adalah apakah kita yang sudah menghirup kemerdekaan dan sudah menikmati segala bentuk kemerdekaan sebagai hasil perjuangan para pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya? Apakah kita sudah bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan (heroisme) agar kemudian bisa dipraksiskan dalam kehidupan nyata, terutama bagi para pemuda yang berada dalam lingkar kekuasaan, bagi mereka yang memegang jabatan dan lain sejenisnya? Ironisnya, apabila didasarkan pada realitas yang berlangsung saat ini, kenyataan menunjukkan secara telanjang bulat bahwa cara pandang manusia Indonesia saat ini sudah sangat pragmatis. Apa yang mereka lakukan kemudian harus bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri dan kelompoknya, tidak peduli, apakah kemudian akan menggadaikan idealisme dan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Para manusia Indonesia saat ini sudah lebih sibuk mencari keuntungan sektoral an sich yang selanjutnya menghalalkan secara cara atas nama memuaskan libido masing-masing.

Mereka tidak memerhatikan sama sekali bahwa apa yang mereka lakukan kemudian semakin menghancurkan kondisi bangsa dalam segala hal. Lihat saja, korupsi terjadi dimana-mana dan itu berlangsung dengan sedemikian masif di semua lini kehidupan. Seolah tanpa berkorupsi, mereka bukanlah manusia hebat dan luar biasa hebat. Yang lebih ironis lagi, ternyata korupsi yang ditunaikan pun juga menular kepada banyak sisi kehidupan. Amoralitas pun, di sisi lain, juga menjadi-jadi. Para pejabat tinggi sudah tidak menjadi malu untuk melakukan “perselingkuhan” dengan sedemikian rupa. Yang jelas, segala aspek kehidupan di bangsa ini benar-benar berada dalam kondisi ironis dan menyakitkan. Sudah tidak ada lagi manusia-manusia Indonesia yang berbicara atas nama kebenaran, keagungan hidup, dan menunjukkan ketauladanan hidup kepada sesama. Sudah tidak ada lagi manusia-manusia suci yang mau bertindak atas dasar nurani kemanusiaan demi mengangkat harkat dan martabat manusia. Sudah tidak ada manusia-manusia yang berusaha menampilkan wajah dan perbuatannya dalam rangka membawa kedamaian sekaligus perdamaian hidup antar sesama. Kini, manusia-manusia Indonesia sudah menutup mata dan telinga terhadap pelbagai penderitaan yang dihadapi bangsanya. Sudah tidak ada sejumlah manusia yang dapat menjulurkan tangannya untuk bisa menolong orang lain. Realitas ini tentunya menjadi fakta bersama bahwa memang sudah tidak ada yang bernama generasi pahlawan-pahlawan ke depan di republik ini dan inilah yang kemudian disebut republik tanpa pahlawan. Diakui maupun tidak, kita memiliki para pemuda cerdas, para pejabat hebat, para politisi hebat, para pendekar hukum mumpuni, dan lain sejenisnya, namun mereka sudah tidak peka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kerakyatan yang harus dituntaskan (baca: realitas).

Esensi Pahlawan

Secara etimologis, kata “pahlawan” berasal dari bahasa Sansekerta “phala”, yang bermakna hasil atau buah sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pahlawan merupakan seseorang yang menonjol karena dia memiliki keberanian dan jiwa pengorbanan untuk membela kebenaran dengan gagah berani. Oleh karenanya, pahlawan dalam konteks ini adalah ketika ia mampu berjuang dan bekerja secara ikhlas. Pahlawan yang mampu berjuang atas nama bangsa dan negara adalah ketika ia mampu menerjemahkan segala realitas keluh kesah rakyat dalam aksi nyata. Pahlawan yang menjadi tauladan bersama adalah ketika ia bisa berjuang dari awal hingga akhir. Ia selalu konsisten atas setiap prinsip yang dipegangnya. Ia berada di jalan yang lurus walaupun jiwanya terancam. Pahlawan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa bersuara lantang tanpa takut kepada penguasa. Ia tidak memerlukan tepuk tangan dari publik atas jasanya dan namanya pun tidak butuh untuk diukir dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia juga tidak berpikir sama sekali bahwa apabila dia meninggal dalam peperangan kemudian harus dibukukan dalam sejarah perjuangan bangsa.

Pertanyaan terakhir adalah masih adakah pahlawan di republik ini yang masih memiliki mimpi besar dan agung dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa? Terlepas apapun jawabannya, di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami karut marut akibat perilaku politisi dan pejabat tinggi negara yang sudah sangat apatis terhadap pelbagai persoalan bangsa, kita selalu mengharapkan bahwa ke depan akan tetap muncul pahlawan yang memang benar-benar pahlawan (bukan pahlawan kesiangan yang hanya mencari sensasi dan pencitraan).

Refleksi Kritis bagi Parlemen

Parlemen sedang mengalami kegaduhan yang sangat memalukan dan memilukan. Fraksi-fraksi yang berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedang bertikai terkait kursi dan kekuasaan. Fakta politiknya adalah berawal dari kemenangan KMP dalam merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR RI. Ini kemudian dilanjutkan dengan sapu bersih pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh KMP. Akibat hal tersebut, KIH kemudian merasa kecewa secara politik akibat tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan di AKD sama sekali. KIH selanjutnya membuat DPR tandingan dengan membentuk ketua DPR tandingan dan AKD tandingan. Kondisi ini tentunya juga mengakibatkan kinerja dewan yang sangat tidak produktif setelah lebih dari satu bulan dilantik, tepatnya Rabu tanggal 1 Oktober 2014.

Yang menjadi pertanyaan adalah inikah yang disebut para pahlawan bagi bangsa dan rakyatnya? Apakah karena mengurusi kursi dan kekuasaan, mereka kemudian melupakan mandat rakyat. Inilah yang disebut republik yang kehilangan para pahlawannya sebab para wakil rakyat justru lebih mementikan kepentingan golongan ketimbang persoalan-persoalan bangsa. Apabila para pejuang bangsa terdahulu rela menggadaikan harta bendanya, dan bahkan jiwa, raga, nyawa demi kemerdekaan republik ini, kondisi sekarang berbanding terbalik seratus delapan puluh derajat. Para wakil rakyat dan pemimpin kita rela menggadaikan idealisme untuk pragmatisme politik kekuasaan jangka pendek. Semoga hari pahlawan yang kita peringati tahun ini kemudian menjadi refleksi kritis untuk menyadarkan mereka sebagai para pemimpin di republik ini.

Darurat Sakit Demokrasi

Banjarmasin Post, Selasa_4 Nopember 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/bpost/index.php?hal=10)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rakyat kini dipertontonkan dengan perseteruan yang sangat tidak layak ditauladani, yakni mereka yang konon menyebut dirinya sebagai wakil rakyat, yang dilantik hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014. Cerita dan fakta politiknya berawal dari ketika fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR RI. Selanjutnya, ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dimana KMP kemudian menyapu bersih alias menguasai semua AKD dan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mendapat jatah pimpinan komisi sama sekali. Buntut panjangnya adalah KIH yang merasa didzalimi kemudian membentuk ketua DPR dan AKD tandingan. Dengan kata lain, kekecewaaan politik KIH adalah membuat DPR tandingan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah mereka yang menyebut dirinya sebagai wakil rakyat kemudian sudah tidak mampu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka mencari win-win solution?

Tentu, realitas politik mengenai keterbelahan suara rakyat di DPR menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Kenyataan politik tentang sikap politik para anggota dewan terhormat yang masih mengedepankan kepentingan golongan sangat jelas mengilustrasikan bahwa mereka masih sempit dalam berpikir dan bersikap serta bertindak. Apa yang mereka lakukan dan tunjukkan baik oleh fraksi-fraksi yang berada di KMP maupun yang berada di bawah bendera KIH sudah keluar dari rel awal untuk bekerja demi rakyat. Diakui maupun tidak, sudah lebih dari satu bulan mereka telah dilantik, namun mereka masih sibuk dan disibukkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak mencerahkan rakyat, yang membuat rakyat kecewa dan sakit hati. Kelakuan mereka sebagai wakil rakyat sebagai pejuang untuk publik sudah hilang dan ditenggelamkan oleh amarah serta nafsu sektoral yang tidak memiliki hubungan nyata dengan pembangunan hajat hidup orang banyak. Bagaimana mereka akan bisa berpikir jernih mengenai persoalan-persoalan bangsa serta rakyat, pikiran dan hati mereka sendiri sudah dibutakan oleh kepentingan-kepentingan yang merendahkan dirinya sebagai wakil rakyat yang seharusnya memiliki martabat di depan para konstituennya. Bagaimana mereka yang mendaulat dirinya sebagai manusia-manusia pilihan kemudian mampu mengabdikan diri untuk bangsa, sedangkan membersihkan diri mereka dari noda dan kotoran sektarianisme masih belum bisa dilakukan dengan sedemikian rupa. Manakah yang kemudian disebut suara-suara suci yang berasal dari hati nurani rakyat, yang seharusnya mereka perjuangkan di parlemen. Manakah yang dinamakan pesan-pesan rakyat untuk kemudian dibincangkan di Senayan, sedangkan mereka sudah hidup dengan dunianya sendiri yang penuh dengan kemunafikan, keserakahan, kerakusan, dan ketamakan terhadap kekuasaan.

Matinya Demokrasi

Pemimpin lahir dari kehidupan rakyat dan berjuang untuk rakyat. Mereka yang terpilih secara demokratis sebagai wakil rakyat tentu harus bisa berjuang untuk rakyat sebab pada dasarnya yang menjadi wakil rakyat juga berasal dari kehidupan rakyat itu sendiri. Tugas utama wakil rakyat selanjutnya adalah membawa suara-suara rakyat ke Senayan untuk kemudian diperbincangkan, dijadikan bahan masukan untuk selanjutnya diperjuangkan agar kemudian menjadi kebijakan. Dari kebijakan itulah, ini berbuah kebaikan serta kebajikan bagi rakyat. Persoalannya adalah demokrasi yang dipahami para wakil rakyat saat ini sudah sesat pikir. Demokrasi sudah mati dan dimatikan dalam kerangka pikir yang dimiliki dan dijalankan oleh para wakil rakyat terhormat. Justru yang mereka jalankan adalah the will to power (kehendak untuk berkuasa) dengan pelbagai jalan walaupun itu kemudian melukai nurani publik. Demokrasi kemudian hanya sebatas jargon belaka untuk mengelabui rakyat. Demokrasi berada di langit ke tujuh dan kemudian tidak bisa mendarat ke bumi. Demokrasi bagi para wakil rakyat cukup saja sebagai alat memuluskan kepentingan golongan dan pribadi saja.

Kini yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan para wakil rakyat baik yang berafiliasi pada kubu KMP maupun KIH akan terus mempertontonkan drama politiknya yang sangat membosankan, nyinyir, dan menjijikkan itu? Apakah kedewasaan berpolitik mereka sudah dikalahkan oleh kekanak-kanakan berpolitiknya yang kemudian disebut Taman Kanak-Kanak (TK) oleh Abdurahrahman Wahid atau Gus Dur? Tentu, hal sedemikian itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut terlalu lama sebab ongkos politiknya sangat mahal. DPR sebagai patner kerja pemerintah tentu sangat jelas memberikan peran strategis bagi perjalanan republik ini. Bisa dibayangkan ketika pemerintah bekerja tanpa DPR, maka banyak program dan kebijakan publik yang menjadi macet untuk diimplimentasikan. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tersandera oleh permainan politik murahan yang sangat membodohkan dan merusak hajat hidup orang banyak.

Politik Turun Gunung

Sudah saatnya para petinggi partai politik atau ketua umum partai politik baik yang berada di kubu KMP maupun KIH untuk melakukan politik turun gunung. Mereka jangan menjadi penonton ketika para anak buahnya saling bertengkar hanya mengenai persoalan kursi dan kekuasaan. Drama politik di Senayan sudah sangat tidak sehat alias sakit dan menebar penyakit bagi kehidupan di republik ini. Kondisi ini sudah berada dalam kondisi darurat. Hannah Arendt selanjutnya pernah mengatakan bahwa berpolitik sesungguhnya berpijak pada aksi pelayanan hajat hidup orang banyak sebab dalam politik ada seni dan seni itu menyembulkan nilai-nilai keindahan yang berelasi kuat dengan pembangunan kesejahteraan hidup rakyat. Politik merupakan seni guna mengabdikan diri dengan sepenuh hati dan jiwa demi kepentingan kemanusiaan, pemuliaan manusia di atas kepentingan kerdil tertentu. Itulah yang kemudian harus digunakan para ketua parpol dalam mendamaikan para panglimanya di Senayan. Harapannya adalah presiden Jokowi jangan sampai ikut melakukan intervensi politik apapun, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Rakyat justru meminta presiden mengundang dan menyerukan para ketua umum parpol untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan politik ala TK tersebut secara jenih dan damai. Yang jelas, masih banyak tugas besar yang harus diselesaikan oleh para wakil rakyat. Lebih baik berhenti untuk ribut-ribut mengurusi kursi dan kekuasaan an sich.

Agenda Mendesak Jokowi-Kalla

Banjarmasin Post_Senin, 27 Oktober 2014 00:37 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/10/27/agenda-mendesak-jokowi-kalla)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden yang dilantik Senin, 20 Oktober lalu, memiliki tiga agenda mendesak yang harus dikerjakan. Yakni, membangun Indonesia sehat dan cerdas; membangun infrastruktur jalan yang terletak di daerah pinggiran dan daerah-daerah vital, dan revolusi mental.

Apa yang kemudian dinyatakan dan menjadi agenda mendesak Jokowi-Kalla tersebut, tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak. Harapan semua adalah republik ini menjadi bangsa yang besar. Apabila kemudian harus dimunculkan pertanyaan, mengapa agenda tersebut harus mendapatkan dukungan kuat dari semua, maka jawabannya pun sangat jelas untuk kepentingan bangsa dan negara. Tiga agenda Jokowi-Kalla tersebut selanjutnya perlu dibahas secara bergiliran.

Pertama, ketika berbicara tentang Indonesia sehat, ini berjalin kelindan dengan bagaimana rakyat Indonesia bisa lepas dari segala bentuk penyakit. Mereka yang hidup di bawah dan dalam garis kemiskinan merupakan kelompok yang sangat rentan untuk sakit. Akibat ekonomi yang sangat memprihatinkan, tentu biaya untuk berobat adalah sesuatu hal yang tidak terjangkau alias mahal.

Indonesia sehat tentu harus bisa diwujudkan demi membebaskan rakyat miskin dari penyakit. Program-program terkait kesehatan untuk rakyat selanjutnya harus digulirkan dengan sedemikian rupa. Dengan program kesehatan yang terstruktur dan masif ke daerah-daerah, ini akan membuat rakyat di daerah pinggiran kemudian akan mampu mendapatkan fasilitas kesehatan yang tercukupi. Program kesehatan tersebut dapat berupa berdirinya pusat kesehatan masyarakat terpadu dengan biaya murah dan gratis, dilengkapi dengan tenaga medis yang mencukupi. Kita selanjutnya menjadi yakin bahwa tidak akan ada lagi manusia-manusia Indonesia yang mudah sakit. Dan, yang terjadi adalah mereka akan dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung kehidupan rakyat, akan membantu mereka untuk menjadi sehat. Hal tersebut adalah sebuah keniscayaan. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang berbunyi; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ini menjadi dasar bagi negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi warganya.

Selanjutnya, Indonesia cerdas merupakan hal lain yang juga perlu mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, cerdas dalam konteks ini adalah bagaimana anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa melihat kelas sosial tertentu. Sesuai bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1; “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.” Dan, Ayat 2 yang berbunyi; “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan demikian, tugas negara selanjutnya harus memfasilitasi semua warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan berpendidikan dan memeroleh layanan pendidikan yang layak, Indonesia cerdas diharapkan dapat tercapai.

Tentunya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang menempatkan Indonesia berada di posisi ke-108 dari 187 negara pada 2013 dalam Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh Lembaga PBB untuk Pembangunan atau United Nations Development Programme (UNDP), harus menjadi catatan kritis terkait langkah dan strategi apa yang harus dilakukan menuju Indonesia cerdas. Data lain yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 memperlihatkan bahwa ditemukan 28,55 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin dan mereka kesulitan mendapatkan akses pendidikan, terutama di tingkat dasar. Ini, tentu semakin memperkuat alasan mengapa sangat penting untuk menuju Indonesia cerdas.

Kedua adalah tentang infrastruktur jalan, terutama di daerah pinggiran dan jalan-jalan vital yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Komitmen Jokowi-Kalla untuk memperbaiki infrastruktur adalah sangat tepat di tengah kondisinya yang sudah sangat parah dan ironis. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan, kondisi jalan di daerah masih banyak yang berada di bawah standar pelayanan minimum.

Ada sekitar 2.468 KM jalan provinsi yang harus diperbaiki. Sementara untuk jalan kabupaten yang harus diperbaiki mencapai 21.313 KM dari sekian kabupaten di Indonesia (24/9/13). Data ini menunjukkan bahwa perbaikan jalan menjadi hal vital dan mendesak bagi terciptanya roda ekonomi bangsa yang mendukung kemajuan. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung roda ekonomi, ini akan memudahkan rakyat untuk dapat melakukan aktivitasnya dengan sedemikian rupa. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Ketiga adalah revolusi mental. Inilah ide besar Jokowi dalam mengelola republik Indonesia ke depan. Mengutip pendapat Karlina Supelli, revolusi mental adalah gerakan mengubah cara pandang, cara bersikap dan cara bertindak. Revolusi mental didasarkan pada strategi kebudayaan yang berisikan haluan umum dan itu berperan untuk memberi pedoman gerak bagaimana kebudayaan akan ditangani demi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa. Strategi tentunya harus berdasarkan tahapan, target setiap tahap, langkah pencapaian, dan metode evaluasi.

Kunci revolusi mental sebagai strategi kebudayaan adalah menempatkan arti dan pengertian kebudayaan ke tataran praktik hidup sehari-hari. Kini yang kemudian perlu ditanyakan kembali kepada Jokowi adalah bagaimana revolusi mental diimplimentasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah presidennya harus hidup “miskin” agar para pembantunya tidak melakukan korupsi? Dengan kata lain, ketika pemimpinnya hidup dalam kesederhanaan, maka ini akan menjadi teladan bagi anak buahnya. Semoga saja.

Kabinet Antikorupsi

Menjadi sebuah tantangan besar dan berat bagi Jokowi sebagai presiden ketika dia harus menggerakkan revolusi mental dalam kehidupan kesehariannya. Kendatipun dirinya sejak awal menegaskan koalisi tanpa syarat dalam membangun pemerintahan, ini tidak semudah yang dibayangkan. Mendukung Jokowi sebagai presiden dan kemudian terpilih, maka partai politik pendukung sudah pasti melakukan kalkulasi politik yang matang, termasuk mendapatkan apa dan lain seterusnya. Apakah seorang Jokowi-JK mampu melahirkan kabinet antikorupsi? Kita semua yakin ketika kabinetnya sudah steril dari kepentingan politik kerdil dan sektoral, maka agenda besar Jokowi-Kalla untuk melahirkan Indonesia sehat dan cerdas akan tercapai. Pembangunan infrastruktur bagi hajat hidup hidup banyak akan mudah dijalankan. Kunci utamanya kemudian adalah menjadikan revolusi mental dalam rangka melahirkan pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, apabila Jokowi sudah menegaskan bahwa syarat utama untuk menjadi menteri dan atau pejabat setingkat menteri harus benar-benar didasarkan pada pribadi yang bersih dan bebas korupsi; berintegritas atau bermartabat; memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi akademis, profesionalisme, dan rekam jejak; memiliki pengalaman manajerial yang mumpuni; dan mampu bekerja sama dengan tim, tunduk dan loyal kepada pimpinan, maka ini harus benar-benar dilaksanakan (baca: susunan kabinet Jokowi-Kalla).

Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu berharap dan mendoakan semoga Jokowi-Kalla bersama kabinet yang dibentuknya kemudian dapat bekerja untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jokowi-Kalla hadir untuk rakyat dan mampu menyelesaikan agenda-agenda mendesak yang menyangkut kehidupan bangsa, bukan kepentingan golongan dan pesanan politik tertentu. Apabila Jokowi-JK memberikan slogan “Jokowi-JK adalah Kita”, maka itu kemudian harus dibuktikan secara nyata dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak demi publik Indonesia dan bumi Pertiwi.

Pengkhianatan Suara Rakyat

Koran Jakarta–Selasa, 30 September 2014 (http://koran-jakarta.com/?21073-pengkhianatan%20suara%20rakyat)

Oleh Moh Yamin

Penulis adalah dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) telah disahkan menjadi UU Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Jumat dini hari (26/9). Hasilnya sangat mengejutkan dan memilukan. Praktis, gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rakyat yang seharusnya dapat memberikan suara politiknya secara langsung untuk memilih kepala daerah tidak lagi menjadi realitas. Rakyat yang sebelumnya mengenal para calon menjadi buta kandidat karena tidak ada sosialisasi dan kampanye. Kendatipun itu dilakukan, hanya formalitas.

Ketok palu kemarin mengamanatkan pilkada secara tidak langsung. Kini, rakyat sudah tidak lagi diberikan hak politik untuk memilih langsung. Ini sangat membahayakan demokrasi yang seharusnya lahir dan bekerja untuk rakyat.

Memilih anggota wakil rakyat secara langsung dan memilih kepala daerah secara langsung adalah dua hal berbeda. Ketika rakyat memberikan suara politiknya kepada salah satu calon wakil rakyat, percaya mampu mengemban amanat politik tersebut. Sementara ketika ada calon wakil rakyat kemudian tidak terpilih, sesungguhnya rakyat tidak percaya bahwa yang bersangkutan mampu bekerja untuk rakyat.

Maka, keterpilihan seseorang menjadi wakil terjadi karena suara politik rakyat secara langsung. Ini berbeda ketika wakil rakyat diberi mandat untuk memilih kepala daerah. DPRD memilih kepala daerah yang konon merupakan representasi rakyat berbeda ketika masyarakat sendiri yang memilih. Ini berarti tidak serta-merta setiap tindakan DPRD dapat disebut suara rakyat.

Pengkhianatan

Dengan kata lain, pemilihan langsung rakyat yang paling tepat. Seharusnya tidak perlu ada pemilihan secara tidak langsung. UU Pilkada yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD adalah bentuk pengkhianatan hak rakyat.

Suara politik rakyat dikebiri. Suara rakyat dibunuh dengan memproduksi undang-undang yang sangat jelas mengandung kepentingan politik sektoral. Suara rakyat telah menjadi komoditas politik para wakil di daerah untuk kemudian bermain atas nama kepentingan golongan.

Suara politik rakyat berada dalam dunia transaksi di antara mereka yang berkepentingan untuk berkuasa. Adalah berbeda ketika rakyat sendiri yang memilih. Pilihan rakyat berasal dari nurani, terlepas masih ada kepentingan tertentu, namun itu masih dalam batas toleran. Sementara, ketika DPRD memilih, mereka sangat jelas mewakili kepentingan partai dan tidak akan lepas dari kepentingan titipan.

Dua hal tersebut kemudian tidak bisa disamatunggalkan. Dengan demikian, vox populi tidak lagi vox dei (suara rakyat,tidak lagi suara tuhan). Dia kini sudah mati bersamaan dengan kemunculan UU Pilkada. Suara rakyat yang berasal dari nurani terdalam setiap insan dan diidentikkan dengan suara Tuhan telah wafat. Kini, tidak ada lagi kebenaran atas kebenaran, kebaikan atas kebaikan, moralitas atas moralitas.

Tidak ada lagi sebuah kerja kebangsaan dan kemanusiaan yang didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan untuk kemanusiaan. Sebab yang menentukan kepala daerah tidak lagi rakyat, tapi DPRD.

Rakyat sudah dibuang sedemikian jauh. Ketika ada kontestasi pemilihan kepala daerah, mereka hanya menjadi penonton. Kendatipun kemudian terpilih kepala daerah, warga belum tentu mengenalnya. DPRD memilih tertutup mengesankan serba abu-abu dan tidak transparan. Yang lebih ironis, kepala daerah bekerja untuk DPRD. Tidak ada lagi pengabadian untuk rakyat. Mereka mengabdi pada DPRD. Dia hanya melayani DPRD.

Wakil rakyat sudah melahirkan putusan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Tentu, mereka yang sudah berjuang di era reformasi 1998 sakit hati dengan ulah DPR yang sangat arogan dan destruktif. Amanat reformasi 1998 sudah dicederai. Keberpihakan untuk menuju transparansi dalam bentuk apa pun tidak lagi dilakukan.

Ini yang disebut matinya demokrasi dan suara rakyat. Atas kondisi tersebut, elemen masyarakat yang masih memiliki nurani harus bergerak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Harapannya pemilihan kepala daerah kemudian kembali dilakukan secara langsung.

Daerah-daerah yang kini sedang bersiap menuju pilkada selanjutnya tetap bersandar pada pemilihan langsung dalam rangka melahirkan kepala daerah yang berhati nurani. Kita semua menghendaki agar kepala daerah di republik ini akan mirip Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, atau Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung.

Tentu, beberapa kepala daerah yang sudah berprestasi. Keterpilihan mereka secara langsung menunjukkan bahwa rakyat memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Sangat wajar apabila mereka selanjutnya bekerja untuk rakyat.

Rektor Baru untuk Kemajuan Kalsel

Banjarmasin Post, Rabu, 24 September 2014 00:44 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/24/rektor-baru-untuk-kemajuan-kalsel)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rektor Unlam terpilih, yakni Prof. Dr. Sutarto Hadi sudah dilantik hari Jumat tanggal 19 September di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu, banyak harapan dan keinginan semua civitas akademik di Unlam yang diletakkan ke pundak rektor baru, termasuk seluruh warga di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Tentunya, harapan dan keingian tersebut berkait dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan demi kepentingan bersama. Tentunya, ketika berbicara tentang perubahan, maka ini tidak terlepas dari keberanian yang tangguh. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan dengan penuh keberanian untuk melakukan perubahan menuju lebih baik tentu selalu ditunggu oleh banyak orang, termasuk di kalangan akademisi di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Diakui maupun tidak, perguruan tinggi konon disebut sebagai gudang para ilmuwan dan tempat anak-anak manusia pilihan untuk melakukan kerja-kerja intelektual. Rektor unlam baru tentunya perlu berpikir jauh ke depan terkait bagaimana menghidupkan atmosfir intelektual dan akademis sebab dari kampuslah akan lahir ide-ide besar dalam membangun bangsa. Setidaknya, ide-ide tersebut membawa maslahah bagi daerahnya sendiri, yakni di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercinta.

Pertaruhan Intelektual

Menjadi seorang pemimpin atau rektor adalah harga yang sangat mahal dan tentu mempertaruhkan integritas tingkat tinggi sebab seorang rektor sama dengan seorang resi yang berjiwa setengah dewa dan sang filsuf sejati, mengutip pendapat Plato dalam bukunya “Republik”. Rektor dianalogikan sebagai seseorang yang diharapkan mampu mengembangkan sayap-sayap kampusnya agar kemudian bisa dilihat kiprahnya di dunia luar. Untuk menjadi seorang rektor tentunya bukan semata hanya bergelar doktor dan profesor. Terlebih dari itu, tentunya harus memiliki kecakapan intelektual dan kompetensi tingkat tinggi. Dia sudah memiliki banyak karya besar dan tentu diakui memiliki dampak konkret bagi kehidupan masyarakat. Menjadi seorang rektor pun juga harus mampu mendorong para dosen untuk bisa progresif dan liar dalam memikirkan persoalan bangsa. Pasalnya, apa yang kemudian dilakukan sang rektor menjadi magnet serta figur bagi para bawahannya. Bahkan, setiap menghadapi persoalan-persoalan yang berada di akar rumput di kampus, dia selalu membawa diri dalam jiwa yang tenang dan berwibawa.

Rektor adalah sosok yang selalu berjalan di jalan yang lurus dan suci. Setiap perbuatan yang dilakukan untuk kampus selalu berasal dari nurani kebenaran ilmiah. Oleh karenanya, rektor intelektual dalam konteks ini adalah ia selalu mendukung apa yang terbaik bagi kampus. Apabila selama ini kemajuan atau besarnya nama sebuah perguruan tinggi selalu diidentikkan dengan seberapa banyak karya penelitian yang sudah dikerjakan para dosen, seberapa banyak karya buku yang diproduksi para dosen, seberapa banyak karya artikel jurnal yang sudah ditulis dosen, seberapa banyak referensi baru yang sudah ada di perpustakaan, seberapa canggih teknologi informasi yang sudah digunakan kampus, dan beberapa indikator lain, maka di sinilah tugas besar seorang rektor sejati sangat ditagih untuk digarap secara serius.

Dalam pengertian lain, seorang rektor intelektual adalah selalu mendorong kerja-kerja ilmiah dalam rangka membangun kampus yang memang berjiwa ilmiah dan intelektual. Kampus menjadi sebuah medan untuk melakukan pertarungan intelektual para dosen dan para akademisi untuk menelorkan banyak gagasan besar. Seorang rektor berdiri tegak untuk mengawal perubahan kampus menuju sebuah era intelektual yang baru. Apabila hal-hal demikian menjadi program besar rektor terpilih, maka Unlam akan menjadi besar.

Terlepas dari hal tersebut, jabatan seorang rektor adalah jabatan intelektual. Tentu, jabatan intelektual di sinilah dimaknai bahwa setiap perbuatan dan kebijakan yang diambil seorang rektor kemudian lebih kepada bagaimana kampus menjadi sarana pembangunan manusia seutuhnya. Mengutip pendapat Driyarkara, manusia seutuhnya adalah ketika ia menjadi manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi. Dengan demikian, jabatan intelektual dalam konteks seorang rektor adalah ia memiliki tanggung jawab mulia bagaimana para akademisi kemudian memiliki jiwa-jiwa manusia muda. Oleh sebab itu, sebagai jabatan intelektual, seorang rektor kemudian perlu memiliki jiwa yang agung dan mulia demi pembangunan manusia seutuhnya.

Oleh sebab itu, kita semua mendoakan agar Rektor Unlam Baru di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Sutarto Hadi berada dalam satu langkah pergerakan untuk memajukan Unlam dalam konteks pembangunan intelektual. Tentu, pembangunan intelektual ini didukung oleh kepemimpinan yang transparan terkait penganggaran publik dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang menyangkut kemajuan Unlam secara kelembagaan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai Unlam baru yang dipenuhi dengan semangat kebersamaan. Inilah sesungguhnya pekerjaan bersama yang berat untuk dikerjakan secara kolektif dan didasari oleh kesadaran sekaligus kekuatan kolektif. Pekerjaan berat akan menjadi ringan ketika dikerjakan secara kolektif dengan tim yang solid dan kompeten. Tentunya, menggerakkan anak-anak muda progresif dalam kepemimpinan baru Unlam adalah sebuah hal niscaya. Unlam baru yang juga beriringan dengan usia Unlam yang sudah mencapai 56 tahun menjadi kado istimewa tersendiri bagi rektor baru. Dengan kata lain, ada makna yang kemudian perlu dimaknai secara tersendiri bahwa marilah memulai sesuatu hal dengan jiwa yang bersih dan marilah bekerja dengan hati untuk Unlam baru. Secara pribadi, saya selanjutnya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Sutarto Hadi sebagai Rektor Unlam dan semoga ada hal-hal baru yang kemudian bisa dikontribusikan untuk Unlam ke depan.

Kabinet Trisakti Jokowi-JK untuk Kita

Rabu, 3 September 2014 01:00 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/03/kabinet-trisakti-jokowi-jk-untuk-kita)

Oleh: Moh Yamin

Dosen Unlam Banjarmasin

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014. MK menolak semua gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Selanjutnya, kini muncul perbincangan baru dan menggelinding di tengah publik, yakni siapakah para menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama satu periode ke depan.

Tulisan ini dimulai dari ide dan pemikiran besar Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno dalam pidato Trisakti tahun 1963, yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya apabila ingin menjadi bangsa dan negara yang besar.

Kini yang kemudian perlu dimunculkan pertanyaan adalah apakah ada hubungan antara konsep Trisakti yang digagas oleh Ir Soekarno dengan Kabinet Trisakti yang dibentuk oleh Jokowi? Tentunya, hal tersebut memiliki relevansi sangat kuat. Dengan kata lain, kabinet yang akan dipimpinnya adalah mereka yang dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan partai politik yang mengusungnya. Mereka memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan mandat rakyat. Tidak terjebak kepada kepentingan partai politik tertentu adalah sebuah hal niscaya. Tak hanya itu saja, para menteri dan pejabat setingkat menteri kemudian harus mampu bekerja bersama dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa. Ini harus bisa dijawab oleh menteri yang menjalankan mandat tersebut.

Selain itu, para menteri dan pejabat setingkat menteri juga harus menjiwai kepribadian bangsa sehingga ketika mereka bekerja benar-benar merefleksikan kepentingan bangsa. Apakah kepribadian bangsa itu sendiri? Tentu, semangat kegotongroyongan, cinta tanah air, dan lain sejenisnya sudah seharusnya dimiliki dan diinternalisasi oleh setiap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam bekerja.

Kini publik dan rakyat Indonesia sedang menunggu susunan kabinet Trisakti yang sedang digodok oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, siapakah yang akan masuk dalam kabinet tersebut? Apakah calon menteri berasal dari partai politik ataukah kalangan profesional?

Janji Jokowi dalam kampanyenya sebelum 9 Juli lalu menyebutkan bahwa partai politik manapun yang akan bergabung dalam koalisi harus berprinsip koalisi tanpa syarat. Ini menandakan bahwa partai politik koalisi jangan meminta kursi menteri apa pun kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Silakan untuk memberikan dukungan, namun tunggu dulu untuk meminta kursi kekuasaan sebagai kompensasi politik karena sudah ikut membantu memberikan dukungan politik.

Pasalnya, yang akan menentukan siapakah calon menteri yang akan membantu dalam kabinetnya hanyalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sendiri. Mereka berdualah yang akan melakukan inventarisasi para calon menteri. Prinsip koalisi tanpa syarat adalah semua partai politik pengusung dilarang meminta-minta jabatan. Apakah partai politik pengusung akan mendapatkan jatah menteri atau tidak bukanlah wewenang para partai politik pengusung.

Selanjutnya dalam menentukan dan menjatuhkan pilihan, siapakah para pembantunya itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki kriteria yang menjadi pedoman, sebut saja kepemimpinan yang kuat, manajemen yang andal, berkompeten, dan steril dari kasus hukum. Kepemimpinan yang kuat di sini berjalin kelindan dengan kemampuan sang calon menteri untuk menjalankan roda departemen dan atau kementeriannya. Manajemen yang andal adalah kemampuan mengelola sumber daya manusia yang ada di departemen dan atau kementeriannya agar bisa berjalan secara maksimal dan optimal dalam menunaikan tugas-tugas negara.

Kompetensi di sini adalah tugas dan wewenang yang diemban harus sesuai dengan bidang yang ditekuni dan dijalani, sehingga ketika yang bersangkutan menjabat sebagai menteri kemudian dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak salah arah dan sasaran. Sementara kompetensi berbicara tentang kapabilitas seseorang dalam bekerja. Sedangkan steril dari kasus hukum sangat jelas berbunyi bahwa siapa pun orangnya yang akan duduk di kursi menteri atau pejabat setingkat menteri harus benar-benar bersih dari kasus korupsi dan lain sejenisnya.

Sekali lagi, seorang menteri atau pejabat setingkat menteri sangat dituntut bekerja atas nama bangsa dan negara, bukan kemudian bermain-main dengan kepentingan sektoral tertentu yang selanjutnya dapat merobohkan idealisme dan melukani nurani publik.

Oleh sebab itu, apabila membaca empat kriteria tersebut, maka sesungguhnya apakah mereka yang berasal dari partai politik ataupun profesional sama-sama memiliki peluang untuk ditunjuk sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri. Selama calon menteri apakah dari partai politik atau kalangan profesional sudah memenuhi kriteria tersebut, tim ahli yang bertugas dan diberi tugas oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan melakukan pemetaan track record sebelum berada di atas meja Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kabinet Antikorupsi

Tugas berat dan tantangan terberat presiden dan wakil presiden ke depan adalah bagaimana membangun pribadi-pribadi para menteri dan pejabat setingkat menteri, yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun, mulai dari hal-hal terkecil sampai kepada hal-hal terbesar. Membentuk kepribadian para pembantu presiden dan wakil presiden tentu tidak cukup dengan memberikan sanksi hukum, sebut saja memecatnya apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tentu, sebelum kabinet Trisakti terbentuk dan diumumkan pascapelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Oktober 2014, kepribadian para menteri dan pejabat setingkat menteri harus diciptakan. Salah satu caranya adalah menjadikan hidup sederhana dalam konteks pemberantasan korupsi.

Semoga siapa pun menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan duduk dalam kabinet Trisakti ini, adalah pribadi-pribadi yang mencintai rakyatnya, mengasihi rakyatnya, dan kemudian mampu melayani hajat hidup rakyatnya dengan penuh pengabdian tanpa pamrih walau harapan melangit ini masih ibarat menegakkan benang basah.

Mereka bekerja dan berjalan pada jalan yang lurus, bukan menjual rekomendasi untuk tujuan-tujuan yang sempit dan kerdil. Bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri, apakah rekomendasinya berbentuk tertulis atau lisan, hal tersebut sangat sakti mandraguna sehingga siapa pun yang menjadi sasaran tembaknya akan dengan sangat mudah untuk tidak berkutip. Tentu, rekomendasi menteri atau pejabat setingkat menteri dapat mempermudah kepentingan yang dikejarnya. (*)

Ironi dan Kritik atas Anggaran HUT RI

Banjarmasin Post_Senin, 18 Agustus 2014 01:00 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/08/18/ironi-dan-kritik-atas-anggaran-hut-ri)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Dalam press release (14/8/2014) yang disampaikan Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, upacara peringatan Ulang Tahun Republik Indonesia (RI) ke-69 yang dilaksanakan Istana Presiden sangat mahal. Nilai rupiahnya mencapai Rp. 11,3 miliar. Rinciannya adalah sewa tenda dan kursi senilai Rp 2,5 miliar, biaya pengadaan souvenir Rp 1,8 miliar, biaya pemasangan tenda dan panggung Rp 1,5 miliar, sewa AC dan camera shooting Rp 1,5 miliar, dan pengadaan pakaian sipil Rp 1 miliar. Bahkan, juga ada pengeluaran lain seperti dekorasi bunga, pengadaan dan pemasangan umbul-umbul serta sewa mobil box. Yang menjadi pertanyaan adalah beginikah cara memaknai kemerdekaan dengan menghabiskan uang negara? Inikah yang disebut kemerdekaan yang selama ini banyak kita pahami? Dengan kata lain, memaknai kemerdekaan kemudian selalu identik dengan mengeluarkan uang negara yang besar. Memaknai kemerdekaan selalu berjalin kelindan dengan perayaan yang mewah dan lain sejenisnya. Pandangan umum yang kemudian muncul adalah setiap kali akan mengadakan perayaan HUT RI dari tahun ke tahun selalu menelan uang negara yang sangat fantastis. Apakah tidak ada jalan lain sebagai langkah progresif untuk menghemat anggaran negara agar tidak habis untuk tujuan tidak substantif atau seremonial belaka.

Perayaan kemerdekaan tentunya hanya berlangsung satu hari mulai dari pengibaran bendera merah putih di pagi hari dan penurunan bendera merah putih di sore hari. Tentunya, dengan besaran anggaran yang memukau tersebut, dampaknya bagi rakyat tidak terlalu signifikan dan berpengaruh bagi kehidupan berbangsa. Walaupun acaranya meriah dan gegap gempita sebab dihadiri para tamu undangan Asing, kegiatan tersebut tetaplah sebuah ritualitas yang tidak akan membekas bagi rakyat. Mungkin bagi para pejabat dan penguasa, mereka senang sebab dikelilingi oleh ritualitas kegiatan yang membuat mereka merasa menjadi orang istimewa dan super mewah di momen tersebut. Memang diakui maupun tidak, merayakan kemerdekaan adalah penting, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggaran yang besar tersebut kemudian dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengurangi maksud dan tujuan. Inilah sesungguhnya yang perlu menjadi harapan bersama agar dana yang dihabiskan satu hari tersebut kemudian tidak sia-sia belaka.

Logika Penguasa

Dalam logika penguasa, yang dibentuk serta tertanam dalam alur berpikirnya adalah bahwa setiap kegiatan apapun yang terkait dengan perayaan seremonial, termasuk perayaan HUT RI sudah semestinya dirayakan sebesar mungkin. Konon pandangan yang digunakannya adalah untuk mengingat dan mengenang para pejuang terdahulu yang sudah berjasa dalam memerdekakan republik ini dari para penjajah. Para penguasa berpikiran bahwa dengan merayakannya secara besar-besar dan dengan menghabiskan anggaran yang sangat besar, maka para pejuang terdahulu akan menjadi bangga. Bangga karena mereka selalu dikenang dan diingat setiap tahun. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah para pejuang terdahulu baik yang masih hidup maupun sudah meninggal bangga atas perayaan tersebut? Jawabannya adalah belum tentu bangga. Kendatipun ada yang mengatakan bangga, itu kemungkinan besar adalah pernyataan yang dibenarkan dalam rangka untuk tetap menyelenggarakan perayaan tersebut. Justru kalau mau berpikir jauh mendalam dan ke depan, para pejuang terdahulu akan bangga ketika bangsanya menjadi maju. Sektor-sektor terkait kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya dimajukan dengan sedemikian rupa. Peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus dilakukan, mulai dari membebaskan anak-anak orang miskin dari biaya pendidikan, dan lain sejenisnya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sebut gedung sekolah, jalan-jalan di daerah pinggiran dan perbatasan, dan lain seterusnya. Bahkan, pembangunan ekonomi rakyat kecil juga dilakukan dengan sedemikian rupa.

Oleh karenanya, pikiran penguasa yang selalu berorientasi kepada kegiatan seremonial dan menegasikan esensi sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya tidak memahami fungsi anggaran publik. Anggaran publik sesungguhnya harus dikembalikan untuk hajat hidup orang banyak dengan membuat program-program yang mampu meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Pikiran rezim yang masih menggunakan pendekatan hitam dan putih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selanjutnya memberikan jawaban bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini belum dan tidak sepenuhnya untuk publik. Kendatipun mereka ada untuk publik, itu pun hanya setengah hati saja. Apabila harus dikontekstualisasikan dengan anggaran HUT RI yang besar tersebut, tentu penguasa seharusnya lebih peka dan cerdas dalam membaca realitas kehidupan rakyatnya. Dengan kata lain, ketimbang uang negara kemudian dihabiskan dalam satu hari untuk kegiatan seremonial, mengapa mereka tidak berpikir agar perayaan HUT RI tidak diminimalisasi anggarannya selama tidak mengurangi maksud dan tujuan.

Kini apapun jawabannya dan tentu penyelenggaraan HUT RI ke-69 sudah selesai dilakukan, maka ke depan siapapun pemimpinnya untuk periode 2014-2019, keberpihakan untuk rakyat adalah nomor wahid. Marilah untuk bisa berbicara dan bekerja secara tepat sasaran dalam melayani rakyat, bukan kemudian memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan yang selanjutnya melukai dan menyakiti nurani publik. Kehadiran para pemimpin secara hakiki adalah untuk melayani rakyat, bukan rakyat menyembah dan melayani para pemimpinnya.

Revisi UU MD3 Perburuk Kinerja Parlemen

Sinar Harapan, 18-kamis, Juli 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140718127/revisi-uu-md3-perburuk-kinerja-parlemen-span-span-)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Sebelum tanggal 9 Juli untuk pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) lalu atau tepatnya tanggal 8 Juli satu hari sebelum pilpres, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengesahan revisi Undang Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3). Tentu, itu bersamaan dengan kesibukan rakyat Indonesia yang sedang melakukan persiapan diri untuk memilih pemimpin baru Indonesia. Ada kesan yang muncul di tengah publik, ini kemudian memang menjadi strategi untuk mengecoh perhatian publik agar tidak mengamati apa yang sedang dikerjakan DPR untuk kepentingan tertentu. Publik kemudian hanya tertuju semata kepada pilpres. Ada sejumlah poin penting yang kemudian dirubah dalam Undang Undang tersebut, sebut saja ketentuan kuorum untuk hak menyatakan pendapat dari tiga perempat menjadi dua pertiga saja, anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR, partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak, dan ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD).

Selanjutnya muncul dugaan sementara, perubahan-perubahan poin tersebut mengarah kepada kepentingan untuk menjadikan DPR sebagai kekuatan luar biasa secara politik dan tidak ada yang menandingi. Mari kita analisisis satu per satu. Pertama, ketentuan tentang kuorum untuk menyatakan hak pendapat dari tiga perempat menuju dua pertiga sudah sangat jelas memiliki tujuan untuk mempercepat proses dan pengesahan undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu yang ingin dicapai oleh DPR. Ini sangat jelas sudah menjadi bentuk penghancuran demokrasi. Suara kemudian sangat mudah diperjualbelikan. Walaupun kuorum tidak mencapai 5 + 1 untuk diteruskan dalam sidang rapat tertentu, itu bisa dilanjutkan. Pada prinsipnya, hasilnya adalah dua pertiga sudah bisa diputus apakah dilanjutkan ataukah tidak. Ini merupakan sebuah ironi. Ketika demokrasi sudah mulai berkembang biak dengan cemerlang di republik ini pasca reformasi 1998, justru anggota DPR tidak menghendaki itu.

Kedua, ketentuan bahwa anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana, termasuk kasus korupsi tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR juga merupakan persoalan lain yang harus membuat rakyat mengelus dada. Bisa dibayangkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin meminta anggota dewan tertentu untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi tertentu dan kemudian terhambat oleh ketentuan tersebut, maka ke depannya pemberantasan korupsi akan semakin sulit dilakukan dengan sedemikian berhasil. Dengan kata lain, dengan semakin banyak pintu untuk memeroleh izin pemanggilan anggota DPR, maka proses penegakan hukum akan semakin lama perjalanannya untuk mencapai tujuan. Akhirnya, yang terjadi adalah kegagalan pemberantasan korupsi. DPR dalam konteks ini sepertinya memang secara sengaja ingin melemahkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Ketentuan perubahan dalam UU MD3 tersebut semakin memberikan legitimasi, ternyata banyak anggota dewan yang tidak suka terhadap KPK. Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat DPR harus membuat jurus baru dalam rangka melumpuhkan kekuatannya.

Ketiga, poin lain dimana partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak juga menjadi skenario lain dalam rangka melahirkan ketua DPR yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Tak hanya itu. Keempat, ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD) juga menegaskan bahwa DPR di periode ke depan sudah tidak lagi memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam politik perjuangan untuk publik. Apalagi AKD tersebut berkaitan erat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan ke DPR; menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksa tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Kini genderang kehancuran keberadaan DPR yang seharusnya mampu bekerja untuk kepentingan publik sudah semakin dipertanyakan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membeberkan bahwa rapor legislasi DPR sangat buruk. Pada 2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara di 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Sedangkan pada 2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari target 75 RUU, realiasinya hanya 10 yang berhasil disahkan. Tentu, ketika berbicara tentang legislasi saja sudah kacau balau, maka kondisi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam ikut membangun bangsa yang bersih dari korupsi serta melahirkan pemerintahan yang bersih.

Menuju Parlemen Korup

Rakyat tentunya akan semakin memiliki pandangan bahwa walaupun pemerintahannya baru, namun kemudian tidak diikuti oleh parlemen yang baik dan konstruktif, maka sampai kapanpun bangsa ini akan tetap berada dalam keterpurukan. Pelbagai bencana bangsa terkait dirampoknya uang negara akan terus merajalela. Dengan kata lain, korupsi akan tetap masih berlangsung dengan sedemikian rupa. Konspirasi untuk mengamankan kepentingan masing-masing agar tidak mudah diketahui publik serta penegak hukum, sebut saja KPK akan terus menerus dilancarkan dengan sedemikian rupa. Kongkalingkong untuk menghancurkan kepentingan publik tentunya akan juga diberlakukan secara nyata dan jelas di hadapan rakyat Indonesia.

Di balik revisi UU MD3, ada dugaan sementara bahwa mengapa pengesahan revisi UU tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ada kepentingan yang lebih besar untuk menghambat kerja pemerintahan baru apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka yang dilakukan adalah dengan membentuk koalisi permanen di parlemen. Ini kemudian digunakan untuk menjegal segala bentuk program dan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Parlemen sebagai patner kerja eksekutif tentunya juga ikut memiliki kewenangan untuk mengamini atau tidak mengamini atas inisiatif-inisiatif eksekutif. Di sinilah sebetulnya persoalan mendasar yang menjadi akar dari segala akar revisi UU MD3. Namun apapun yang terjadi dalam pemerintahan baru ke depan, semoga penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif tetap memiliki nurani untuk mau memikirkan rakyat. Itu sesungguhnya permintaan rakyat. Mereka boleh saja berdebat dan mendebatkan persoalan rakyat, namun dengan menggunakan kacamata kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan tertentu yang bersifat hegemonik dan koruptif.

Vox Populi Vox Dei untuk Indonesia

Rabu, 9 Juli 2014 01:33 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/07/09/vox-populi-vox-dei-untuk-indonesia)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rabu, 9 Juli 2014 ini, menjadi momen bersejarah bagi perjalanan sekaligus masa depan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Rakyat memilih pemimpin baru untuk Indonesia baru.

Tentunya, vox populi vox dei (suara rakyat, suara Tuhan) menjadi sesuatu hal sakral, yang kemudian harus diperjuangkan dan diemban dengan penuh tanggung jawab oleh siapa pun yang terpilih, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam rangka merealisasikan program-programnya untuk hajat hidup orang banyak.

Memang tidak mudah menjalankan amanat rakyat. Karena memerlukan keteguhan hati dan pengorbanan diri bagi pemimpin terpilih untuk konsisten antara apa yang diucapkan dan dikerjakan. Menjadi pemimpin adalah panggilan nurani untuk mau berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terpilih dan dipilih menjadi pemimpin pilihan rakyat merupakan tugas besar. Memimpin adalah amanah sehingga menyalahgunakannya dapat disebut telah melakukan dosa-dosa politik. Ini kemudian harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan bangsa.

Memimpin dan menjadi pemimpin tidak sebatas memerlukan jam terbang tinggi dan lain sejenisnya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian dapat mengerti persoalan rakyat, penderitaan yang dihadapi rakyat, dan kemudian menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Pemimpin kemudian tegas dalam mengambil kebijakan, agar kebijakan yang diambilnya benar-benar lahir dari ketegasan seorang pemimpin atas nama kedaulatan bangsa serta negara.

Ketika berbicara tentang suara rakyat, maka ini kemudian berhubungan dengan apa yang rakyat inginkan untuk perubahan, baik untuk dirinya maupun bangsanya demi kehidupan yang lebih baik di hari esok. Suara rakyat merepresentasikan denyut nadi kehidupannya, terutama rakyat yang berada dalam kubangan kemiskinan, keterbatasan kehidupan yang layak, dan masih rendahnya tingkat kehidupan yang berharkat dan bermartabat.

Suara rakyat tentu tidak sebatas apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya, serta apa yang mereka jalani setiap hari. Sebut saja kemiskinan pendidikan, keterbelakangan ekonomi, dan lain sejenisnya. Suara rakyat adalah manifestasi dari pelbagai keluh kesah yang rumit dan lengkap atas pelbagai kondisi dirinya yang selalu dan terus menerus terpuruk secara multidimensional.

Suara rakyat juga menggambarkan apa yang selama ini menjadi kendala bagi mereka untuk bisa menata kehidupannya menjadi lebih baik. Setidaknya berada dalam taraf kehidupan ekonomi yang tercukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya.

Suara rakyat, dengan demikian, mengilustrasikan hal apa saja yang membuat mereka merasa tidak bisa menjadi manusia di negerinya sendiri secara seutuhnya, dan merasa tersisihkan dalam interaksi antarsesama.

Hal yang sederhana adalah ketika perlakuan hukum menjadi tidak adil akibat perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial antara si kaya dan si miskin umumnya sudah menjadi hal jamak yang menyebabkan diskriminasi perlakuan. Hal lainnya lagi adalah tentang intoleransi antarumat beragama (baca: realitas). Semuanya itu menjadi buah bibir yang menjadi bahan perbincangan rakyat dari hati ke hati, dari satu kelompok kepada kelompok lain yang berada dalam kehidupan terpinggirkan akibat banyak faktor.

Tentunya, suara rakyat tersebut baik yang terungkap secara verbal maupun non-verbal setidaknya sudah menggambarkan potret kehidupan rakyat. Apabila rakyat kemudian harus memilih pemimpin baru, mereka hanya berharap akan ada pemimpin yang memahami suara akar rumput. Suara akar rumput kerap terabaikan dan diabaikan akibat hiruk politik kekuasaan dan kepentingan sektoral an sich.

Oleh sebab itu, pemimpin baru adalah dia yang kemudian selalu hadir untuk rakyatnya. Pemimpin yang menjadi harapan dan impian semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah dia yang selalu menjadi penyelesai persoalan-persoalan rakyat untuk bangsa. Dengan demikian, pemimpin yang sesungguhnya menjadi cita-cita rakyat adalah pemimpin yang mau mengerti suara rakyat, pemimpin yang bekerja atas nama suara rakyat. Tak hanya itu saja, pemimpin dambaan seluruh rakyat adalah ketika dia mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di hadapan kepentingan asing. Kedaulatan bangsa dan negara diperjuangkan dengan sedemikian rupa tanpa kompromi. Oleh karenanya, pemimpin tentunya harus bisa memberikan kasih sayang dan perlindungan untuk rakyat, namun juga bisa menyelamatkan negara dan bangsa dari kepentingan asing. Di dalam negeri, pemimpin dapat bekerja untuk rakyat, sedangkan di tingkat dunia atau internasional, mampu mempertahankan wibawa dan martabat bangsa serta negara demi kepentingan rakyat.

Suara Tuhan

Memang benar bahwa menemukan pemimpin yang mau peduli terhadap rakyatnya adalah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak manusia yang diberi mandat untuk memimpin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya dan bekerja dengan sepenuh hati. Terlepas dari hal tersebut, siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus mampu dan mau mempelajari kehidupan rakyatnya untuk bisa bekerja untuk rakyat.

Kita tentu juga sangat yakin ketika pemimpin sudah berpandangan secara terbuka bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan, sehingga dalam konteks ini pemimpin akan semakin terbangun keberpihakannya untuk rakyat.

Dengan kata lain, Tuhan selalu berpihak kepada yang lemah dan teraniaya. Harapan dan doa orang-orang teraniaya lebih mudah serta cepat didengar oleh Tuhan ketimbang yang lain. Ini sesungguhnya yang menjadi sandaran filosofis dan teologis mengapa suara rakyat disebut suara Tuhan. Tentunya, dasar teologis dan filosofis ini harus memacu pemimpin terpilih untuk mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili suara Tuhan atas nama kepentingan rakyat.

Dalam menentukan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) rakyat harus memiliki pandangan bahwa memilih adalah untuk perubahan: perubahan kehidupan untuk yang lebih maju dan berdaya saing tinggi bagi semua.

Marilah kita mengajak semua yang memiliki hak suara untuk memberikan suara politiknya. Rakyat pemilih janganlah tidak memilih atau golongan putih (golput). Pasalnya, yang menentukan perubahan bagi semua, lingkungan, daerah, masyarakat, dan bangsa adalah dari suara politik pemilih itu sendiri.

Makin tinggi partisipasi pemilih, makin tinggi pula ekspektasi rakyat untuk memajukan bangsa dan negaranya. Sebaliknya, makin rendah tingkat keterlibatan pemilih dalam memberikan suara politiknya di TPS, maka rakyat sesungguhnya tidak begitu memiliki keinginan untuk perubahan yang benar-benar berubah.

Semoga pilihannya berangkat dari nurani yang ikhlas, jujur, dan membawa maslahat serta berkah untuk bangsa. Jadikanlah momen di bulan Ramadan ini, terutama bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, menggunakan kejernihan hati dan jiwa dalam memilih. Selamat memilih.