Pengkhianatan Suara Rakyat

Koran Jakarta–Selasa, 30 September 2014 (http://koran-jakarta.com/?21073-pengkhianatan%20suara%20rakyat)

Oleh Moh Yamin

Penulis adalah dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) telah disahkan menjadi UU Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Jumat dini hari (26/9). Hasilnya sangat mengejutkan dan memilukan. Praktis, gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rakyat yang seharusnya dapat memberikan suara politiknya secara langsung untuk memilih kepala daerah tidak lagi menjadi realitas. Rakyat yang sebelumnya mengenal para calon menjadi buta kandidat karena tidak ada sosialisasi dan kampanye. Kendatipun itu dilakukan, hanya formalitas.

Ketok palu kemarin mengamanatkan pilkada secara tidak langsung. Kini, rakyat sudah tidak lagi diberikan hak politik untuk memilih langsung. Ini sangat membahayakan demokrasi yang seharusnya lahir dan bekerja untuk rakyat.

Memilih anggota wakil rakyat secara langsung dan memilih kepala daerah secara langsung adalah dua hal berbeda. Ketika rakyat memberikan suara politiknya kepada salah satu calon wakil rakyat, percaya mampu mengemban amanat politik tersebut. Sementara ketika ada calon wakil rakyat kemudian tidak terpilih, sesungguhnya rakyat tidak percaya bahwa yang bersangkutan mampu bekerja untuk rakyat.

Maka, keterpilihan seseorang menjadi wakil terjadi karena suara politik rakyat secara langsung. Ini berbeda ketika wakil rakyat diberi mandat untuk memilih kepala daerah. DPRD memilih kepala daerah yang konon merupakan representasi rakyat berbeda ketika masyarakat sendiri yang memilih. Ini berarti tidak serta-merta setiap tindakan DPRD dapat disebut suara rakyat.

Pengkhianatan

Dengan kata lain, pemilihan langsung rakyat yang paling tepat. Seharusnya tidak perlu ada pemilihan secara tidak langsung. UU Pilkada yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD adalah bentuk pengkhianatan hak rakyat.

Suara politik rakyat dikebiri. Suara rakyat dibunuh dengan memproduksi undang-undang yang sangat jelas mengandung kepentingan politik sektoral. Suara rakyat telah menjadi komoditas politik para wakil di daerah untuk kemudian bermain atas nama kepentingan golongan.

Suara politik rakyat berada dalam dunia transaksi di antara mereka yang berkepentingan untuk berkuasa. Adalah berbeda ketika rakyat sendiri yang memilih. Pilihan rakyat berasal dari nurani, terlepas masih ada kepentingan tertentu, namun itu masih dalam batas toleran. Sementara, ketika DPRD memilih, mereka sangat jelas mewakili kepentingan partai dan tidak akan lepas dari kepentingan titipan.

Dua hal tersebut kemudian tidak bisa disamatunggalkan. Dengan demikian, vox populi tidak lagi vox dei (suara rakyat,tidak lagi suara tuhan). Dia kini sudah mati bersamaan dengan kemunculan UU Pilkada. Suara rakyat yang berasal dari nurani terdalam setiap insan dan diidentikkan dengan suara Tuhan telah wafat. Kini, tidak ada lagi kebenaran atas kebenaran, kebaikan atas kebaikan, moralitas atas moralitas.

Tidak ada lagi sebuah kerja kebangsaan dan kemanusiaan yang didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan untuk kemanusiaan. Sebab yang menentukan kepala daerah tidak lagi rakyat, tapi DPRD.

Rakyat sudah dibuang sedemikian jauh. Ketika ada kontestasi pemilihan kepala daerah, mereka hanya menjadi penonton. Kendatipun kemudian terpilih kepala daerah, warga belum tentu mengenalnya. DPRD memilih tertutup mengesankan serba abu-abu dan tidak transparan. Yang lebih ironis, kepala daerah bekerja untuk DPRD. Tidak ada lagi pengabadian untuk rakyat. Mereka mengabdi pada DPRD. Dia hanya melayani DPRD.

Wakil rakyat sudah melahirkan putusan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Tentu, mereka yang sudah berjuang di era reformasi 1998 sakit hati dengan ulah DPR yang sangat arogan dan destruktif. Amanat reformasi 1998 sudah dicederai. Keberpihakan untuk menuju transparansi dalam bentuk apa pun tidak lagi dilakukan.

Ini yang disebut matinya demokrasi dan suara rakyat. Atas kondisi tersebut, elemen masyarakat yang masih memiliki nurani harus bergerak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Harapannya pemilihan kepala daerah kemudian kembali dilakukan secara langsung.

Daerah-daerah yang kini sedang bersiap menuju pilkada selanjutnya tetap bersandar pada pemilihan langsung dalam rangka melahirkan kepala daerah yang berhati nurani. Kita semua menghendaki agar kepala daerah di republik ini akan mirip Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, atau Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung.

Tentu, beberapa kepala daerah yang sudah berprestasi. Keterpilihan mereka secara langsung menunjukkan bahwa rakyat memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Sangat wajar apabila mereka selanjutnya bekerja untuk rakyat.

Rektor Baru untuk Kemajuan Kalsel

Banjarmasin Post, Rabu, 24 September 2014 00:44 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/24/rektor-baru-untuk-kemajuan-kalsel)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rektor Unlam terpilih, yakni Prof. Dr. Sutarto Hadi sudah dilantik hari Jumat tanggal 19 September di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu, banyak harapan dan keinginan semua civitas akademik di Unlam yang diletakkan ke pundak rektor baru, termasuk seluruh warga di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Tentunya, harapan dan keingian tersebut berkait dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan demi kepentingan bersama. Tentunya, ketika berbicara tentang perubahan, maka ini tidak terlepas dari keberanian yang tangguh. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan dengan penuh keberanian untuk melakukan perubahan menuju lebih baik tentu selalu ditunggu oleh banyak orang, termasuk di kalangan akademisi di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Diakui maupun tidak, perguruan tinggi konon disebut sebagai gudang para ilmuwan dan tempat anak-anak manusia pilihan untuk melakukan kerja-kerja intelektual. Rektor unlam baru tentunya perlu berpikir jauh ke depan terkait bagaimana menghidupkan atmosfir intelektual dan akademis sebab dari kampuslah akan lahir ide-ide besar dalam membangun bangsa. Setidaknya, ide-ide tersebut membawa maslahah bagi daerahnya sendiri, yakni di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercinta.

Pertaruhan Intelektual

Menjadi seorang pemimpin atau rektor adalah harga yang sangat mahal dan tentu mempertaruhkan integritas tingkat tinggi sebab seorang rektor sama dengan seorang resi yang berjiwa setengah dewa dan sang filsuf sejati, mengutip pendapat Plato dalam bukunya “Republik”. Rektor dianalogikan sebagai seseorang yang diharapkan mampu mengembangkan sayap-sayap kampusnya agar kemudian bisa dilihat kiprahnya di dunia luar. Untuk menjadi seorang rektor tentunya bukan semata hanya bergelar doktor dan profesor. Terlebih dari itu, tentunya harus memiliki kecakapan intelektual dan kompetensi tingkat tinggi. Dia sudah memiliki banyak karya besar dan tentu diakui memiliki dampak konkret bagi kehidupan masyarakat. Menjadi seorang rektor pun juga harus mampu mendorong para dosen untuk bisa progresif dan liar dalam memikirkan persoalan bangsa. Pasalnya, apa yang kemudian dilakukan sang rektor menjadi magnet serta figur bagi para bawahannya. Bahkan, setiap menghadapi persoalan-persoalan yang berada di akar rumput di kampus, dia selalu membawa diri dalam jiwa yang tenang dan berwibawa.

Rektor adalah sosok yang selalu berjalan di jalan yang lurus dan suci. Setiap perbuatan yang dilakukan untuk kampus selalu berasal dari nurani kebenaran ilmiah. Oleh karenanya, rektor intelektual dalam konteks ini adalah ia selalu mendukung apa yang terbaik bagi kampus. Apabila selama ini kemajuan atau besarnya nama sebuah perguruan tinggi selalu diidentikkan dengan seberapa banyak karya penelitian yang sudah dikerjakan para dosen, seberapa banyak karya buku yang diproduksi para dosen, seberapa banyak karya artikel jurnal yang sudah ditulis dosen, seberapa banyak referensi baru yang sudah ada di perpustakaan, seberapa canggih teknologi informasi yang sudah digunakan kampus, dan beberapa indikator lain, maka di sinilah tugas besar seorang rektor sejati sangat ditagih untuk digarap secara serius.

Dalam pengertian lain, seorang rektor intelektual adalah selalu mendorong kerja-kerja ilmiah dalam rangka membangun kampus yang memang berjiwa ilmiah dan intelektual. Kampus menjadi sebuah medan untuk melakukan pertarungan intelektual para dosen dan para akademisi untuk menelorkan banyak gagasan besar. Seorang rektor berdiri tegak untuk mengawal perubahan kampus menuju sebuah era intelektual yang baru. Apabila hal-hal demikian menjadi program besar rektor terpilih, maka Unlam akan menjadi besar.

Terlepas dari hal tersebut, jabatan seorang rektor adalah jabatan intelektual. Tentu, jabatan intelektual di sinilah dimaknai bahwa setiap perbuatan dan kebijakan yang diambil seorang rektor kemudian lebih kepada bagaimana kampus menjadi sarana pembangunan manusia seutuhnya. Mengutip pendapat Driyarkara, manusia seutuhnya adalah ketika ia menjadi manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi. Dengan demikian, jabatan intelektual dalam konteks seorang rektor adalah ia memiliki tanggung jawab mulia bagaimana para akademisi kemudian memiliki jiwa-jiwa manusia muda. Oleh sebab itu, sebagai jabatan intelektual, seorang rektor kemudian perlu memiliki jiwa yang agung dan mulia demi pembangunan manusia seutuhnya.

Oleh sebab itu, kita semua mendoakan agar Rektor Unlam Baru di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Sutarto Hadi berada dalam satu langkah pergerakan untuk memajukan Unlam dalam konteks pembangunan intelektual. Tentu, pembangunan intelektual ini didukung oleh kepemimpinan yang transparan terkait penganggaran publik dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang menyangkut kemajuan Unlam secara kelembagaan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai Unlam baru yang dipenuhi dengan semangat kebersamaan. Inilah sesungguhnya pekerjaan bersama yang berat untuk dikerjakan secara kolektif dan didasari oleh kesadaran sekaligus kekuatan kolektif. Pekerjaan berat akan menjadi ringan ketika dikerjakan secara kolektif dengan tim yang solid dan kompeten. Tentunya, menggerakkan anak-anak muda progresif dalam kepemimpinan baru Unlam adalah sebuah hal niscaya. Unlam baru yang juga beriringan dengan usia Unlam yang sudah mencapai 56 tahun menjadi kado istimewa tersendiri bagi rektor baru. Dengan kata lain, ada makna yang kemudian perlu dimaknai secara tersendiri bahwa marilah memulai sesuatu hal dengan jiwa yang bersih dan marilah bekerja dengan hati untuk Unlam baru. Secara pribadi, saya selanjutnya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Sutarto Hadi sebagai Rektor Unlam dan semoga ada hal-hal baru yang kemudian bisa dikontribusikan untuk Unlam ke depan.

Kabinet Trisakti Jokowi-JK untuk Kita

Rabu, 3 September 2014 01:00 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/03/kabinet-trisakti-jokowi-jk-untuk-kita)

Oleh: Moh Yamin

Dosen Unlam Banjarmasin

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014. MK menolak semua gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Selanjutnya, kini muncul perbincangan baru dan menggelinding di tengah publik, yakni siapakah para menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama satu periode ke depan.

Tulisan ini dimulai dari ide dan pemikiran besar Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno dalam pidato Trisakti tahun 1963, yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya apabila ingin menjadi bangsa dan negara yang besar.

Kini yang kemudian perlu dimunculkan pertanyaan adalah apakah ada hubungan antara konsep Trisakti yang digagas oleh Ir Soekarno dengan Kabinet Trisakti yang dibentuk oleh Jokowi? Tentunya, hal tersebut memiliki relevansi sangat kuat. Dengan kata lain, kabinet yang akan dipimpinnya adalah mereka yang dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan partai politik yang mengusungnya. Mereka memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan mandat rakyat. Tidak terjebak kepada kepentingan partai politik tertentu adalah sebuah hal niscaya. Tak hanya itu saja, para menteri dan pejabat setingkat menteri kemudian harus mampu bekerja bersama dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa. Ini harus bisa dijawab oleh menteri yang menjalankan mandat tersebut.

Selain itu, para menteri dan pejabat setingkat menteri juga harus menjiwai kepribadian bangsa sehingga ketika mereka bekerja benar-benar merefleksikan kepentingan bangsa. Apakah kepribadian bangsa itu sendiri? Tentu, semangat kegotongroyongan, cinta tanah air, dan lain sejenisnya sudah seharusnya dimiliki dan diinternalisasi oleh setiap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam bekerja.

Kini publik dan rakyat Indonesia sedang menunggu susunan kabinet Trisakti yang sedang digodok oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, siapakah yang akan masuk dalam kabinet tersebut? Apakah calon menteri berasal dari partai politik ataukah kalangan profesional?

Janji Jokowi dalam kampanyenya sebelum 9 Juli lalu menyebutkan bahwa partai politik manapun yang akan bergabung dalam koalisi harus berprinsip koalisi tanpa syarat. Ini menandakan bahwa partai politik koalisi jangan meminta kursi menteri apa pun kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Silakan untuk memberikan dukungan, namun tunggu dulu untuk meminta kursi kekuasaan sebagai kompensasi politik karena sudah ikut membantu memberikan dukungan politik.

Pasalnya, yang akan menentukan siapakah calon menteri yang akan membantu dalam kabinetnya hanyalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sendiri. Mereka berdualah yang akan melakukan inventarisasi para calon menteri. Prinsip koalisi tanpa syarat adalah semua partai politik pengusung dilarang meminta-minta jabatan. Apakah partai politik pengusung akan mendapatkan jatah menteri atau tidak bukanlah wewenang para partai politik pengusung.

Selanjutnya dalam menentukan dan menjatuhkan pilihan, siapakah para pembantunya itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki kriteria yang menjadi pedoman, sebut saja kepemimpinan yang kuat, manajemen yang andal, berkompeten, dan steril dari kasus hukum. Kepemimpinan yang kuat di sini berjalin kelindan dengan kemampuan sang calon menteri untuk menjalankan roda departemen dan atau kementeriannya. Manajemen yang andal adalah kemampuan mengelola sumber daya manusia yang ada di departemen dan atau kementeriannya agar bisa berjalan secara maksimal dan optimal dalam menunaikan tugas-tugas negara.

Kompetensi di sini adalah tugas dan wewenang yang diemban harus sesuai dengan bidang yang ditekuni dan dijalani, sehingga ketika yang bersangkutan menjabat sebagai menteri kemudian dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak salah arah dan sasaran. Sementara kompetensi berbicara tentang kapabilitas seseorang dalam bekerja. Sedangkan steril dari kasus hukum sangat jelas berbunyi bahwa siapa pun orangnya yang akan duduk di kursi menteri atau pejabat setingkat menteri harus benar-benar bersih dari kasus korupsi dan lain sejenisnya.

Sekali lagi, seorang menteri atau pejabat setingkat menteri sangat dituntut bekerja atas nama bangsa dan negara, bukan kemudian bermain-main dengan kepentingan sektoral tertentu yang selanjutnya dapat merobohkan idealisme dan melukani nurani publik.

Oleh sebab itu, apabila membaca empat kriteria tersebut, maka sesungguhnya apakah mereka yang berasal dari partai politik ataupun profesional sama-sama memiliki peluang untuk ditunjuk sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri. Selama calon menteri apakah dari partai politik atau kalangan profesional sudah memenuhi kriteria tersebut, tim ahli yang bertugas dan diberi tugas oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan melakukan pemetaan track record sebelum berada di atas meja Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kabinet Antikorupsi

Tugas berat dan tantangan terberat presiden dan wakil presiden ke depan adalah bagaimana membangun pribadi-pribadi para menteri dan pejabat setingkat menteri, yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun, mulai dari hal-hal terkecil sampai kepada hal-hal terbesar. Membentuk kepribadian para pembantu presiden dan wakil presiden tentu tidak cukup dengan memberikan sanksi hukum, sebut saja memecatnya apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tentu, sebelum kabinet Trisakti terbentuk dan diumumkan pascapelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Oktober 2014, kepribadian para menteri dan pejabat setingkat menteri harus diciptakan. Salah satu caranya adalah menjadikan hidup sederhana dalam konteks pemberantasan korupsi.

Semoga siapa pun menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan duduk dalam kabinet Trisakti ini, adalah pribadi-pribadi yang mencintai rakyatnya, mengasihi rakyatnya, dan kemudian mampu melayani hajat hidup rakyatnya dengan penuh pengabdian tanpa pamrih walau harapan melangit ini masih ibarat menegakkan benang basah.

Mereka bekerja dan berjalan pada jalan yang lurus, bukan menjual rekomendasi untuk tujuan-tujuan yang sempit dan kerdil. Bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri, apakah rekomendasinya berbentuk tertulis atau lisan, hal tersebut sangat sakti mandraguna sehingga siapa pun yang menjadi sasaran tembaknya akan dengan sangat mudah untuk tidak berkutip. Tentu, rekomendasi menteri atau pejabat setingkat menteri dapat mempermudah kepentingan yang dikejarnya. (*)

Ironi dan Kritik atas Anggaran HUT RI

Banjarmasin Post_Senin, 18 Agustus 2014 01:00 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/08/18/ironi-dan-kritik-atas-anggaran-hut-ri)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Dalam press release (14/8/2014) yang disampaikan Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, upacara peringatan Ulang Tahun Republik Indonesia (RI) ke-69 yang dilaksanakan Istana Presiden sangat mahal. Nilai rupiahnya mencapai Rp. 11,3 miliar. Rinciannya adalah sewa tenda dan kursi senilai Rp 2,5 miliar, biaya pengadaan souvenir Rp 1,8 miliar, biaya pemasangan tenda dan panggung Rp 1,5 miliar, sewa AC dan camera shooting Rp 1,5 miliar, dan pengadaan pakaian sipil Rp 1 miliar. Bahkan, juga ada pengeluaran lain seperti dekorasi bunga, pengadaan dan pemasangan umbul-umbul serta sewa mobil box. Yang menjadi pertanyaan adalah beginikah cara memaknai kemerdekaan dengan menghabiskan uang negara? Inikah yang disebut kemerdekaan yang selama ini banyak kita pahami? Dengan kata lain, memaknai kemerdekaan kemudian selalu identik dengan mengeluarkan uang negara yang besar. Memaknai kemerdekaan selalu berjalin kelindan dengan perayaan yang mewah dan lain sejenisnya. Pandangan umum yang kemudian muncul adalah setiap kali akan mengadakan perayaan HUT RI dari tahun ke tahun selalu menelan uang negara yang sangat fantastis. Apakah tidak ada jalan lain sebagai langkah progresif untuk menghemat anggaran negara agar tidak habis untuk tujuan tidak substantif atau seremonial belaka.

Perayaan kemerdekaan tentunya hanya berlangsung satu hari mulai dari pengibaran bendera merah putih di pagi hari dan penurunan bendera merah putih di sore hari. Tentunya, dengan besaran anggaran yang memukau tersebut, dampaknya bagi rakyat tidak terlalu signifikan dan berpengaruh bagi kehidupan berbangsa. Walaupun acaranya meriah dan gegap gempita sebab dihadiri para tamu undangan Asing, kegiatan tersebut tetaplah sebuah ritualitas yang tidak akan membekas bagi rakyat. Mungkin bagi para pejabat dan penguasa, mereka senang sebab dikelilingi oleh ritualitas kegiatan yang membuat mereka merasa menjadi orang istimewa dan super mewah di momen tersebut. Memang diakui maupun tidak, merayakan kemerdekaan adalah penting, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana anggaran yang besar tersebut kemudian dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengurangi maksud dan tujuan. Inilah sesungguhnya yang perlu menjadi harapan bersama agar dana yang dihabiskan satu hari tersebut kemudian tidak sia-sia belaka.

Logika Penguasa

Dalam logika penguasa, yang dibentuk serta tertanam dalam alur berpikirnya adalah bahwa setiap kegiatan apapun yang terkait dengan perayaan seremonial, termasuk perayaan HUT RI sudah semestinya dirayakan sebesar mungkin. Konon pandangan yang digunakannya adalah untuk mengingat dan mengenang para pejuang terdahulu yang sudah berjasa dalam memerdekakan republik ini dari para penjajah. Para penguasa berpikiran bahwa dengan merayakannya secara besar-besar dan dengan menghabiskan anggaran yang sangat besar, maka para pejuang terdahulu akan menjadi bangga. Bangga karena mereka selalu dikenang dan diingat setiap tahun. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah para pejuang terdahulu baik yang masih hidup maupun sudah meninggal bangga atas perayaan tersebut? Jawabannya adalah belum tentu bangga. Kendatipun ada yang mengatakan bangga, itu kemungkinan besar adalah pernyataan yang dibenarkan dalam rangka untuk tetap menyelenggarakan perayaan tersebut. Justru kalau mau berpikir jauh mendalam dan ke depan, para pejuang terdahulu akan bangga ketika bangsanya menjadi maju. Sektor-sektor terkait kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya dimajukan dengan sedemikian rupa. Peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus dilakukan, mulai dari membebaskan anak-anak orang miskin dari biaya pendidikan, dan lain sejenisnya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sebut gedung sekolah, jalan-jalan di daerah pinggiran dan perbatasan, dan lain seterusnya. Bahkan, pembangunan ekonomi rakyat kecil juga dilakukan dengan sedemikian rupa.

Oleh karenanya, pikiran penguasa yang selalu berorientasi kepada kegiatan seremonial dan menegasikan esensi sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya tidak memahami fungsi anggaran publik. Anggaran publik sesungguhnya harus dikembalikan untuk hajat hidup orang banyak dengan membuat program-program yang mampu meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Pikiran rezim yang masih menggunakan pendekatan hitam dan putih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selanjutnya memberikan jawaban bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini belum dan tidak sepenuhnya untuk publik. Kendatipun mereka ada untuk publik, itu pun hanya setengah hati saja. Apabila harus dikontekstualisasikan dengan anggaran HUT RI yang besar tersebut, tentu penguasa seharusnya lebih peka dan cerdas dalam membaca realitas kehidupan rakyatnya. Dengan kata lain, ketimbang uang negara kemudian dihabiskan dalam satu hari untuk kegiatan seremonial, mengapa mereka tidak berpikir agar perayaan HUT RI tidak diminimalisasi anggarannya selama tidak mengurangi maksud dan tujuan.

Kini apapun jawabannya dan tentu penyelenggaraan HUT RI ke-69 sudah selesai dilakukan, maka ke depan siapapun pemimpinnya untuk periode 2014-2019, keberpihakan untuk rakyat adalah nomor wahid. Marilah untuk bisa berbicara dan bekerja secara tepat sasaran dalam melayani rakyat, bukan kemudian memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan yang selanjutnya melukai dan menyakiti nurani publik. Kehadiran para pemimpin secara hakiki adalah untuk melayani rakyat, bukan rakyat menyembah dan melayani para pemimpinnya.

Revisi UU MD3 Perburuk Kinerja Parlemen

Sinar Harapan, 18-kamis, Juli 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140718127/revisi-uu-md3-perburuk-kinerja-parlemen-span-span-)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Sebelum tanggal 9 Juli untuk pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) lalu atau tepatnya tanggal 8 Juli satu hari sebelum pilpres, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengesahan revisi Undang Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3). Tentu, itu bersamaan dengan kesibukan rakyat Indonesia yang sedang melakukan persiapan diri untuk memilih pemimpin baru Indonesia. Ada kesan yang muncul di tengah publik, ini kemudian memang menjadi strategi untuk mengecoh perhatian publik agar tidak mengamati apa yang sedang dikerjakan DPR untuk kepentingan tertentu. Publik kemudian hanya tertuju semata kepada pilpres. Ada sejumlah poin penting yang kemudian dirubah dalam Undang Undang tersebut, sebut saja ketentuan kuorum untuk hak menyatakan pendapat dari tiga perempat menjadi dua pertiga saja, anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR, partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak, dan ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD).

Selanjutnya muncul dugaan sementara, perubahan-perubahan poin tersebut mengarah kepada kepentingan untuk menjadikan DPR sebagai kekuatan luar biasa secara politik dan tidak ada yang menandingi. Mari kita analisisis satu per satu. Pertama, ketentuan tentang kuorum untuk menyatakan hak pendapat dari tiga perempat menuju dua pertiga sudah sangat jelas memiliki tujuan untuk mempercepat proses dan pengesahan undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu yang ingin dicapai oleh DPR. Ini sangat jelas sudah menjadi bentuk penghancuran demokrasi. Suara kemudian sangat mudah diperjualbelikan. Walaupun kuorum tidak mencapai 5 + 1 untuk diteruskan dalam sidang rapat tertentu, itu bisa dilanjutkan. Pada prinsipnya, hasilnya adalah dua pertiga sudah bisa diputus apakah dilanjutkan ataukah tidak. Ini merupakan sebuah ironi. Ketika demokrasi sudah mulai berkembang biak dengan cemerlang di republik ini pasca reformasi 1998, justru anggota DPR tidak menghendaki itu.

Kedua, ketentuan bahwa anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana, termasuk kasus korupsi tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR juga merupakan persoalan lain yang harus membuat rakyat mengelus dada. Bisa dibayangkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin meminta anggota dewan tertentu untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi tertentu dan kemudian terhambat oleh ketentuan tersebut, maka ke depannya pemberantasan korupsi akan semakin sulit dilakukan dengan sedemikian berhasil. Dengan kata lain, dengan semakin banyak pintu untuk memeroleh izin pemanggilan anggota DPR, maka proses penegakan hukum akan semakin lama perjalanannya untuk mencapai tujuan. Akhirnya, yang terjadi adalah kegagalan pemberantasan korupsi. DPR dalam konteks ini sepertinya memang secara sengaja ingin melemahkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Ketentuan perubahan dalam UU MD3 tersebut semakin memberikan legitimasi, ternyata banyak anggota dewan yang tidak suka terhadap KPK. Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat DPR harus membuat jurus baru dalam rangka melumpuhkan kekuatannya.

Ketiga, poin lain dimana partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak juga menjadi skenario lain dalam rangka melahirkan ketua DPR yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Tak hanya itu. Keempat, ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD) juga menegaskan bahwa DPR di periode ke depan sudah tidak lagi memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam politik perjuangan untuk publik. Apalagi AKD tersebut berkaitan erat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan ke DPR; menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksa tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Kini genderang kehancuran keberadaan DPR yang seharusnya mampu bekerja untuk kepentingan publik sudah semakin dipertanyakan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membeberkan bahwa rapor legislasi DPR sangat buruk. Pada 2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara di 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Sedangkan pada 2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari target 75 RUU, realiasinya hanya 10 yang berhasil disahkan. Tentu, ketika berbicara tentang legislasi saja sudah kacau balau, maka kondisi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam ikut membangun bangsa yang bersih dari korupsi serta melahirkan pemerintahan yang bersih.

Menuju Parlemen Korup

Rakyat tentunya akan semakin memiliki pandangan bahwa walaupun pemerintahannya baru, namun kemudian tidak diikuti oleh parlemen yang baik dan konstruktif, maka sampai kapanpun bangsa ini akan tetap berada dalam keterpurukan. Pelbagai bencana bangsa terkait dirampoknya uang negara akan terus merajalela. Dengan kata lain, korupsi akan tetap masih berlangsung dengan sedemikian rupa. Konspirasi untuk mengamankan kepentingan masing-masing agar tidak mudah diketahui publik serta penegak hukum, sebut saja KPK akan terus menerus dilancarkan dengan sedemikian rupa. Kongkalingkong untuk menghancurkan kepentingan publik tentunya akan juga diberlakukan secara nyata dan jelas di hadapan rakyat Indonesia.

Di balik revisi UU MD3, ada dugaan sementara bahwa mengapa pengesahan revisi UU tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ada kepentingan yang lebih besar untuk menghambat kerja pemerintahan baru apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka yang dilakukan adalah dengan membentuk koalisi permanen di parlemen. Ini kemudian digunakan untuk menjegal segala bentuk program dan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Parlemen sebagai patner kerja eksekutif tentunya juga ikut memiliki kewenangan untuk mengamini atau tidak mengamini atas inisiatif-inisiatif eksekutif. Di sinilah sebetulnya persoalan mendasar yang menjadi akar dari segala akar revisi UU MD3. Namun apapun yang terjadi dalam pemerintahan baru ke depan, semoga penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif tetap memiliki nurani untuk mau memikirkan rakyat. Itu sesungguhnya permintaan rakyat. Mereka boleh saja berdebat dan mendebatkan persoalan rakyat, namun dengan menggunakan kacamata kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan tertentu yang bersifat hegemonik dan koruptif.

Vox Populi Vox Dei untuk Indonesia

Rabu, 9 Juli 2014 01:33 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/07/09/vox-populi-vox-dei-untuk-indonesia)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rabu, 9 Juli 2014 ini, menjadi momen bersejarah bagi perjalanan sekaligus masa depan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Rakyat memilih pemimpin baru untuk Indonesia baru.

Tentunya, vox populi vox dei (suara rakyat, suara Tuhan) menjadi sesuatu hal sakral, yang kemudian harus diperjuangkan dan diemban dengan penuh tanggung jawab oleh siapa pun yang terpilih, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam rangka merealisasikan program-programnya untuk hajat hidup orang banyak.

Memang tidak mudah menjalankan amanat rakyat. Karena memerlukan keteguhan hati dan pengorbanan diri bagi pemimpin terpilih untuk konsisten antara apa yang diucapkan dan dikerjakan. Menjadi pemimpin adalah panggilan nurani untuk mau berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terpilih dan dipilih menjadi pemimpin pilihan rakyat merupakan tugas besar. Memimpin adalah amanah sehingga menyalahgunakannya dapat disebut telah melakukan dosa-dosa politik. Ini kemudian harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan bangsa.

Memimpin dan menjadi pemimpin tidak sebatas memerlukan jam terbang tinggi dan lain sejenisnya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian dapat mengerti persoalan rakyat, penderitaan yang dihadapi rakyat, dan kemudian menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Pemimpin kemudian tegas dalam mengambil kebijakan, agar kebijakan yang diambilnya benar-benar lahir dari ketegasan seorang pemimpin atas nama kedaulatan bangsa serta negara.

Ketika berbicara tentang suara rakyat, maka ini kemudian berhubungan dengan apa yang rakyat inginkan untuk perubahan, baik untuk dirinya maupun bangsanya demi kehidupan yang lebih baik di hari esok. Suara rakyat merepresentasikan denyut nadi kehidupannya, terutama rakyat yang berada dalam kubangan kemiskinan, keterbatasan kehidupan yang layak, dan masih rendahnya tingkat kehidupan yang berharkat dan bermartabat.

Suara rakyat tentu tidak sebatas apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya, serta apa yang mereka jalani setiap hari. Sebut saja kemiskinan pendidikan, keterbelakangan ekonomi, dan lain sejenisnya. Suara rakyat adalah manifestasi dari pelbagai keluh kesah yang rumit dan lengkap atas pelbagai kondisi dirinya yang selalu dan terus menerus terpuruk secara multidimensional.

Suara rakyat juga menggambarkan apa yang selama ini menjadi kendala bagi mereka untuk bisa menata kehidupannya menjadi lebih baik. Setidaknya berada dalam taraf kehidupan ekonomi yang tercukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya.

Suara rakyat, dengan demikian, mengilustrasikan hal apa saja yang membuat mereka merasa tidak bisa menjadi manusia di negerinya sendiri secara seutuhnya, dan merasa tersisihkan dalam interaksi antarsesama.

Hal yang sederhana adalah ketika perlakuan hukum menjadi tidak adil akibat perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial antara si kaya dan si miskin umumnya sudah menjadi hal jamak yang menyebabkan diskriminasi perlakuan. Hal lainnya lagi adalah tentang intoleransi antarumat beragama (baca: realitas). Semuanya itu menjadi buah bibir yang menjadi bahan perbincangan rakyat dari hati ke hati, dari satu kelompok kepada kelompok lain yang berada dalam kehidupan terpinggirkan akibat banyak faktor.

Tentunya, suara rakyat tersebut baik yang terungkap secara verbal maupun non-verbal setidaknya sudah menggambarkan potret kehidupan rakyat. Apabila rakyat kemudian harus memilih pemimpin baru, mereka hanya berharap akan ada pemimpin yang memahami suara akar rumput. Suara akar rumput kerap terabaikan dan diabaikan akibat hiruk politik kekuasaan dan kepentingan sektoral an sich.

Oleh sebab itu, pemimpin baru adalah dia yang kemudian selalu hadir untuk rakyatnya. Pemimpin yang menjadi harapan dan impian semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah dia yang selalu menjadi penyelesai persoalan-persoalan rakyat untuk bangsa. Dengan demikian, pemimpin yang sesungguhnya menjadi cita-cita rakyat adalah pemimpin yang mau mengerti suara rakyat, pemimpin yang bekerja atas nama suara rakyat. Tak hanya itu saja, pemimpin dambaan seluruh rakyat adalah ketika dia mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di hadapan kepentingan asing. Kedaulatan bangsa dan negara diperjuangkan dengan sedemikian rupa tanpa kompromi. Oleh karenanya, pemimpin tentunya harus bisa memberikan kasih sayang dan perlindungan untuk rakyat, namun juga bisa menyelamatkan negara dan bangsa dari kepentingan asing. Di dalam negeri, pemimpin dapat bekerja untuk rakyat, sedangkan di tingkat dunia atau internasional, mampu mempertahankan wibawa dan martabat bangsa serta negara demi kepentingan rakyat.

Suara Tuhan

Memang benar bahwa menemukan pemimpin yang mau peduli terhadap rakyatnya adalah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak manusia yang diberi mandat untuk memimpin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya dan bekerja dengan sepenuh hati. Terlepas dari hal tersebut, siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus mampu dan mau mempelajari kehidupan rakyatnya untuk bisa bekerja untuk rakyat.

Kita tentu juga sangat yakin ketika pemimpin sudah berpandangan secara terbuka bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan, sehingga dalam konteks ini pemimpin akan semakin terbangun keberpihakannya untuk rakyat.

Dengan kata lain, Tuhan selalu berpihak kepada yang lemah dan teraniaya. Harapan dan doa orang-orang teraniaya lebih mudah serta cepat didengar oleh Tuhan ketimbang yang lain. Ini sesungguhnya yang menjadi sandaran filosofis dan teologis mengapa suara rakyat disebut suara Tuhan. Tentunya, dasar teologis dan filosofis ini harus memacu pemimpin terpilih untuk mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili suara Tuhan atas nama kepentingan rakyat.

Dalam menentukan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) rakyat harus memiliki pandangan bahwa memilih adalah untuk perubahan: perubahan kehidupan untuk yang lebih maju dan berdaya saing tinggi bagi semua.

Marilah kita mengajak semua yang memiliki hak suara untuk memberikan suara politiknya. Rakyat pemilih janganlah tidak memilih atau golongan putih (golput). Pasalnya, yang menentukan perubahan bagi semua, lingkungan, daerah, masyarakat, dan bangsa adalah dari suara politik pemilih itu sendiri.

Makin tinggi partisipasi pemilih, makin tinggi pula ekspektasi rakyat untuk memajukan bangsa dan negaranya. Sebaliknya, makin rendah tingkat keterlibatan pemilih dalam memberikan suara politiknya di TPS, maka rakyat sesungguhnya tidak begitu memiliki keinginan untuk perubahan yang benar-benar berubah.

Semoga pilihannya berangkat dari nurani yang ikhlas, jujur, dan membawa maslahat serta berkah untuk bangsa. Jadikanlah momen di bulan Ramadan ini, terutama bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, menggunakan kejernihan hati dan jiwa dalam memilih. Selamat memilih.

Kepemimpinan Nasional Pascapemilu 2014

Kamis, 12 Juni 2014 00:58 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/06/12/kepemimpinan-nasional-pascapemilu-2014)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Unlam Banjarmasin

Kong Hu Cu, ahli filsafat terbesar Tiongkok mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terpelajar dan memimpin pengikutnya dengan mengedepankan pemberian contoh dalam hidup keseharian.

Ketika petuah sang filsuf besar Tiongkok tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan perpolitikan nasional di republik tercinta saat ini, maka ada satu pesan penting yang perlu dipahami bersama bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kepentingan rakyat.

Keterpelajaran pemimpin selanjutnya diukur dari seberapa cerdas dalam membaca persoalan-persoalan rakyat dan menerjemahkannya dalam kebijakan-kebijakan untuk pembangunan kehidupan rakyat. Memang keterpelajaran itu sangat penting, namun kemudian tidak sebatas pada formalitas. Lebih dari itu adalah seorang pemimpin mampu melakukan analisis berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi rakyatnya.

Masih menurut Kong Hu Cu, seorang pemimpin juga harus memimpin rakyatnya dengan tauladan-tauladan. Tauladan-tauladan dari pemimpin selanjutnya akan ditiru dan dipraktikkan oleh rakyatnya.

Ketika berbicara tentang tauladan, ini berjalin-kelindan dengan kerja-kerja kebaikan serta kebajikan yang harus diperlihatkan seorang pemimpin. Pemimpin bisa mengajari rakyatnya tentang kerja keras, kerja penuh kejujuran, kerja yang bertanggung jawab, komitmen dalam memegang amanat, dan lain seterusnya. Pemimpin selalu memandu rakyatnya agar berada di jalan yang benar dan lurus. Apa yang selanjutnya dilakoni sang pemimpin menjadi pedoman bagi rakyatnya. Pemimpin adalah figur publik dan tentunya selalu menjadi kaca benggala bagi semua rakyatnya. Pemimpin menjadi corong bagi segala bentuk kerja kehidupan rakyatnya. Apa yang selalu menjadi kebiasaan pemimpin akan dilanjutkan oleh para rakyatnya. Oleh karenanya, seorang pemimpin dan menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan mudah. Ini merupakan pekerjaan berat.

Pemimpin tidak sebatas duduk manis di tahta kekuasaan dan selanjutnya menyuruh para ajudannya bekerja sementara dirinya tidak pernah berbuat apa-apa. Ia tidak sebatas mendapatkan fasilitas mewah dan lain sejenisnya. Pada prinsipnya, apabila diberikan banyak fasilitas, harapannya adalah dia mampu bekerja secara optimal dan maksimal bagi kehidupan rakyatnya.

Namun yang menjadi kegalauan bersama adalah apakah kepemimpinan nasional pascapemilihan presiden (pilpres) 2014 akan melahirkan pemimpin sebagaimana yang digadang-gadang Kong Ho Cu? Debat terbuka calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin (9/6) di Balai Sarbini Jakarta dengan tema “Lembaga demokrasi, Pemerintah yang bersih dan Kepastian hukum” setidaknya memperlihatkan secara tegas, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berusaha memperlihatkan pandangan-pandangannya jauh ke depan tentang pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat tentunya sudah memberikan penilaian awal, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sangat tepat untuk memimpin republik ini dalam lima tahun ke depan? Memang diakui maupun tidak, pascadebat publik perdana tersebut, menurut saya, publik cenderung memberikan penilaian kritis bahwa Prabowo Subianto lebih tegas dan sistematis dalam menyampaikan gagasan-gagasannya tentang masa depan bangsa. Kerangka konseptualnya yang jauh ke depan setidaknya memberikan asumsi awal bahwa kepemimpinan nasional yang visioner harus diawali dan dibentuk oleh karakter kepemimpinan yang tegas. Ketegasan dalam memimpin adalah sebuah hal niscaya. Cermin apakah seseorang pemimpin mampu tegas dan paradigmatik ditentukan oleh cara dia berpikir dan menyampaikan pendapat.

Kondisi ini, menurut saya, tentu berbeda dengan seorang Joko Widodo yang sederhana dalam menyampaikan gagasannya secara datar dan terlalu teknis dalam mengelaborasi setiap persoalan bangsa. Gaya berbicara Joko Widodo yang datar (mungkin karena low profile) tentu akan membuat pemirsa dan rakyat tidak terlalu antusias dalam mengikuti setiap apa yang disampaikannya. Terlepas dari hal tersebut, memang setiap calon yang berdebat tersebut memiliki titik kekuatan dan kelemahan. Kini rakyat saja yang harus menentukan, kepada siapakah mereka akan memberikan suara politiknya untuk kepemimpinan nasional dalam satu periode mendatang.

Leader atau Manager

Sejumlah pengamat, praktisi, dan mereka yang sangat serius memberikan perhatian kepada perjalanan bangsa ke depan kemudian ikut memberikan pandangan (baca: realitas) dan ada satu benang merah yang dapat dapat diambil bersama apakah republik ini memerlukan leader atau manager.

Leader tentu berbeda dengan manager. Seorang leader harus memiliki sikap congruent. Congruent bermakna bahwa apa yang diucapkan kemudian tercermin dari apa yang dilakukan. Seorang leader juga harus memiliki visi, yakni memiliki tujuan jangka panjang. Ia juga harus memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga mampu mengawasi apa yang dikerjakan para ajudannya. Ia juga harus menjadi good communicator, tidak hanya ke bawah namun juga ke atas. Apalagi di sini leader adalah seorang presiden, maka di tingkat dunia, dia harus mampu berkomunikasi yang baik dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain di dunia. Pemimpin juga harus good motivator, decisive (berpendirian kuat), support team members, encourage new ideas (mendorong ide-ide baru kepada bawahannya), coaching skill (mampu memaksimalkan skill para bawahannya).

Ini berbeda dengan seorang manager. Stoner (1978) menyebutkan bahwa manager itu berjalin kelindan dengan tugas-tugas yang lebih teknis dan humanis. Wilayah kerja manager kemudian dapat dibaca dari empat aspek. Pertama adalah conceptual skill dan ini berbicara tentang kemampuan diri melihat organisasi secara menyeluruh sebagai sebuah sistem dan menginterpretasikan serta menganalisis segala informasi yang berkaitan dari berbagai macam sumber. Kedua adalah human skill dan ini berkaitan dengan kapasitas diri untuk bekerja dalam melakukan pemahaman sekaligus bertugas memotivasi orang lain baik secara pribadi maupun berkelompok.

Ketiga adalah keterampilan administratif di mana ia bekerja pada ranah perencanaan, pengorganiosasian, penyusunan pegawai, dan pengendalian. Keempat adalah keterampilan teknis di mana kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu menjadi wilayah kerjanya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah republik ini membutuhkan seorang leader atau manager? Prabowo Subianto tentunya sangat lekat dengan karakter seorang leader, sedangkan Joko Widodo identik dengan seorang manager. Apakah rakyat Indonesia lebih memilih karakter seorang leader ataukah manager dalam pengelolaan republik ini? Sembilan (9) Juli nanti menjadi taruhannya. Semoga rakyat tidak salah memilih sebab ini menyangkut nasib bangsa ke depan.

Ideologi NU dalam Pilpres

Koran Jakarta, Jumat 6 Juni 2014 (http://koran-jakarta.com/?13494-ideologi+nu+dalam+pilpres)

Oleh Moh Yamin

Warga nahdliyin, dosen Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Menurut Stattuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama (NU) Tahoen 1926, deklarasi kelahiran NU secara tegas menyatakan jamiyah NU akan berkhidmah secara nyata meliputi bidang pendidikan, dakwah, peningkatan ekonomi, dan pengabdian.

Lebih tegasnya, NU berjuang dan mengabdi demi terciptanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan sangat tinggi dan kehidupan ekonomi stabil sehingga menjadi masyarakat tecerahkan. Mereka kemudian mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Secara lebih tegas, NU sangat tidak tertarik mengurusi dunia ingar-bingar politik kekuasaan yang lebih dominan mengejar jabatan dan kursi.

Politik dinilai lebih banyak melahirkan mudarat daripada maslahat. Bila masuk pusaran politik, NU akan lebih banyak memiliki lawan dan musuh ketimbang kawan atau sahabat. Ini belum berbicara dampak buruknya, seperti kehilangan persaudaraan dan matinya silaturahim dalam memperteguh ukhuwah islamiyah dan seterusnya.

Dengan demikian, NU hanya menghendaki dirinya hadir untuk mencerdaskan umat dan bangsa ketimbang harus bermain dalam politik praktis dan pragmatis. NU merupakan alat dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa daripada kepentingan sekelompok tertentu. NU menjadi rumah penuh dengan perdamaian dan kedamaian bagi semua umat, tanpa terkotak-kotak atas nama golongan tertentu.

Tatkala memiliki prinsip sedemikian, NU menunjukkan benar-benar tidak menghendaki berada dalam arus politik yang penuh dengan aksi saling menghujat dan menjatuhkan. Namun, dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli 2014, NU telah mengalami pergeseran nilai secara total, dari awalnya berniat memperjuangkan kepentingan bersama di atas golongan, mereka justru ikut menceburkan diri dalam hiruk pikuk politik kekuasaan walaupun tidak berganti nama sebagai partai politik (parpol), namun tetap sebagai organisasi sosial keagamaan.

Yang jelas, begitu telanjangnya NU memberi dukungan politik pada salah satu pasang kandidat agar mendapat suara politik dari kalangan nahdliyin merupakan bentuk melenceng NU dalam memegang komitmen untuk berjuang demi kepentingan umat dan bangsa. Ia kehilangan kesadaran agar steril dari aksi politik dan dukung-mendukung kandidat. Memang secara pribadi itu hanya disampaikan KH Said Aqil Siradj.

Kendatipun demikian, dukungan pribadi tersebut akan tetap melekat secara kelembagaan. Dengan demikian, NU pun tetap berada dalam kubangan ketidakseriusan dalam memegang prinsip dan menjalankan misi. Ketika misi NU menghendaki agar mampu menjadikan diri sebagai organ yang tidak mengambil peran dalam perebutan politik kekuasaan dan jabatan, kini misi mulia tersebut pupus di tengah jalan.

Ini sangat ironis. Imbasnya, ideologi profetik NU yang sejatinya menjadi penerus para nabi demi menyelamatkan nasib umat dan bangsa dari keterpurukan menuju dunia pencerahan luluh. Maka, alih-alih NU tetap bisa tegak berdiri dan kokoh berpegang pada semangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan kebangsaan, kini itu pun ibarat panggang jauh dari api. NU seolah-olah kehabisan energi dan kekuatan untuk terus mengepakkan sayap agar terbang tinggi. Ibarat elang, ia tidak bisa berbuat apa-apa.

Ia lemah dan tidak memunyai semangat tinggi. Pertanyaannya, inikah akhir perjuangan NU? Siapa pun akan tetap berkata bahwa ketika NU telah menyeleweng dari garis perjuangan agar tetap netral dalam politik kekuasaan, sesungguhnya telah kehilangan roh perjuangan keumatan. Ia terjebak dalam lingkaran kepentingan politik kerdil guna memenangkan calon tertentu. Haruskah NU selalu menjadi pelengkap segolongan tertentu agar bisa menjadi alat legitimasi?

Dalam setiap momen politik, baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), maupun pilpres seperti sekarang, juga menjadi alat pelicin pihak tertentu. Yang jelas, taruhan sangat mahal, NU tidak lebih dari komoditas perdagangan dengan transaksi politik tertentu yang berujung pada tawar-menawar kepentingan. Ini sangat disesalkan karena nama NU yang sangat besar di hadapan umat dan bangsa runtuh. Oleh sebab itu, ketika NU kemudian dijadikan alat politis dalam memuluskan keinginan dan kehendak sektoral, dia berada dalam titik nadir. Ia harus siap dijauhi umat.

Dengan demikian, tantangan ke depan, para elite NU di mana pun harus bisa menjaga kesucian NU dari tindakan pengotoran semangatnya. Korban Sesaat Permasalahan sangat rumit selanjutnya adalah warga nahdliyin di perdesaan dan jauh dari akses teknologi informasi akan menjadi korban kepentingan politik para petinggi NU. Warga nahdliyin yang sangat miskin informasi dan berita seputar politik serta profil capres bisa disesatkan. Bila capres terkait memiliki rekam jejak buruk, akan dibersihkan dengan segala macam cara agar warga nahdliyin teryakinkan dia memang layak dipilih.

Dengan demikian, pola hubungan yang digunakan elite NU adalah memanfaatkan momen sesaat demi kepentingan darurat walaupun kelak warga nahdliyin akan kecewa dengan pilihan politiknya. Oleh sebab itu, ketika ini menjadi sebuah realitas, elite NU bukan lagi berjuang demi kepentingan warga nahdliyin, tapi untuk pribadi dan golongannya. Upaya memperjuangkan kepentingan umat dilakukan tidak secara konkret.

Keinginan bisa melayani umat secara baik pun gagal dijalankan secara nyata. Komitmen politik keumatan tidak bisa dijadikan prinsip dasar sebagai jalan menuju pencerdasan warga nahdliyin. Pertanyaannya, apakah potret politik sedemikian akan terus dijalankan hingga pilpres nanti? Inilah tantangan yang mesti dijawab para pertinggi NU. Warga nahdliyin hanya berharap para elite NU benar-benar mengabdikan diri demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Libido politik kekuasaan dan golongan sempit tertentu harus dibuang jauh. Bila masih memiliki semangat berjuang demi kepentingan umat, segeralah mengubah mindset sempit menjadi terbuka. Perubahan pola pikir diharapkan mengubah sikap, tindakan, dan perjuangan secara riil.

Visi Reformasi Ilusi

Sinar Harapan, Selasa – 13 Mei 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140513085/Visi-Reformasi-Ilusi-span-span-)

MOH. YAMIN

*Penulis adalah mantan mahasiswa aktivis, dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin.

Reformasi 1998 yang ditandai tragedi Trisakti 12 Mei, kemudian berlanjut pada 21 Mei yang berbentuk lengsernya Soeharto dari singgasananya merupakan awal era baru bagi kehidupan berbangsa di negeri ini secara multidimensi.

Rakyat Indonesia selanjutnya berharap, Reformasi memberikan angin baru bagi seluruh sendi kehidupan di republik tercinta ini, baik politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Permasalahannya, kendati pun usia Reformasi sudah berjalan lebih dari 16 tahun, tepat pada 21 Mei 2014, ternyata belum menampakkan hasil nyata dan konkret bagi perubahan bangsa ini. Rakyat tetap miskin. Hukum masih abu-abu. Politik masih kental intrik-mengintrik. Ekonomi tetap berpihak kepada para kapitalis dan begitu seterusnya.

Setiawan Djody dengan mengutip pendapat Ronald Reagan mengatakan, “Kita adalah sebuah bangsa yang memiliki pemerintahan, bukan sebaliknya.” (Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi, 2009:6). Pertanyaannya, apakah bangsa ini sudah memiliki pemerintah ataukah pemerintahan yang menguasa bangsa ini?

Pengertiannya, bila bangsa ini mempunyai pemerintahan, itu akan dijalankan dengan semangat keterbukaan, kejujuran, profesionalisme, dan begitu seterusnya. Sementara itu, bila pemerintahannya menguasai bangsa, di sini terjadi sebuah bentuk pemerintahan yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan golongan, dikerjakan secara sewenang-wenang, ditunaikan demi melancarkan agenda sektarian untuk tercapainya sebuah kepentingan sesaat.

Terlepas apa pun jawabannya, paling jelas di depan mata, pemerintahan kita adalah bentuk pemerintahan yang sudah dikuasai para bandit yang sudah tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Para bandit tersebut justru berada dalam lingkungan pemerintahan yang semata berkehendak memuaskan libido politiknya, tanpa membangkitkan kesadaran politik sangat profetis serta konstruktif bagi keterwujudan masyarakat yang steril dari kemiskinan dan lain sebagainya. Inilah yang dikhawatirkan Setiawan Djodi, memang kita belum keluar dari kubangan pemerintahan yang kerdil dan represif.

Walaupun sudah berkali-kali berganti presiden saat Reformasi, tetap saja gaya kepemimpinan yang dibuat bukanlah bernurani rakyat dan kerakyatan. Setiap pemimpin selalu meletakkan program pribadi dan golongan sebagai panglima yang harus ditunaikan terlebih dahulu.

Presiden produk Reformasi tetap memertahankan strategi dan tujuan berperang melawan rakyat, menjadikan rakyat sebagai tumbalnya, membodohi rakyat, dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang eksklusif sehingga melukai nurani rakyat, merugikan kepentingan bersama di atas segala-galanya, mengabaikan hak dasar setiap rakyat agar mereka mendapatkan pelayanan terbaik dari negara.

Pemerintah dan yang menjalankannya sudah absen terhadap mandat tersebut. Mereka sangat abai terhadap segala kebutuhan dan kepentingan rakyat, lebih menjatuhkan politik supaya agenda yang sebatas bermuara kepada pemenuhan personal dan koletif an sich menjadi sebuah hal yang niscaya untuk digelar dengan sedemikian rupa.

Apakah rakyat akan semakin berada dalam lubang kenestapaan akibat akrobat pemerintahan yang sangat luar biasa anarkistis dan destruktif? Para bandit yang berkuasa di takhta kekuasaannya menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapatnya. Reformasi, dengan demikian, hanya menguntungkan sejumlah pihak yang sedang mengejar kekuasaan.

Reformasi bukanlah dimaknai sebagai gerakan dan pergerakan sangat fundamental untuk mengubah cara pandang dan berpikir dari tutup menuju terbuka, dari destruktif menuju dinamis, dari statis menuju dinamis.

Reformasi bukan dimaknai sebuah jendela untuk menatap hari esok yang lebih baik bagi kemaslahatan bersama. Reformasi bukan pula ditujukan menciptakan impian-impian bersama yang bernama pemerintahan yang bersih, rakyat yang cerdas, rakyat yang sejahtera, dan begitu seterusnya.

Visi reformasi sebagaimana yang diteriakkan aktivis mahasiswa hingga harus menggadaikan nyawanya kemudian menjadi sebuah ilusi belaka yang tidak pernah diperjuangkan para elite negeri ini.

Jalan Buntu

Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka yang kini menjadi pejabat atau elite di negeri ini sudah kehilangan tanggung jawab untuk bisa berbicara menggunakan suara hati nurani? Jauh-jauh hari, Plato dalam magnum opus-nya berjudul “Republik” mengatakan, pemimpin yang dekat dengan rakyat adalah mereka yang bisa mendengar suara rakyat, menerjemahkan suara-suara rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan pro rakyat.

Mereka yang mampu mendengar dan menerjemahkan suara hati nurani rakyat selanjutnya disebut para filsuf atau memiliki kebijaksanaan tingkat tinggi sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambilnya selalu berpatokan kepada jiwa kearifan dan kebijaksanaan, menggunakan nalar semangat membangun kehidupan bangsa yang dibalut dengan kebaikan dan kebajikan. Mereka kemudian dinamakan para negarawan.

Sementara itu, mereka yang justru sudah mengabaikan jiwa kearifan dan kebijaksanaan kemudian disebut para politikus yang hanya berpandangan ibarat kacamata kuda, tidak meluas, sangat sempit. Analoginya, Reformasi telah gagal melahirkan para negarawan yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan bangsa ini. Reformasi berada di jalan buntu yang kemudian tidak berujung kepada jalan yang terang, jelas, dan konkret ke hasil yang semestinya dituju.

Reformasi hanya memproduksi para politikus yang lebih suka menjilat sana-sini, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling memfitnah, saling bertengkar karena hanya persoalan pembagian kekuasaan serta kursi yang tidak sama dan begitu seterusnya (baca: pemilu ke pemilu saat Reformasi).

Reformasi semakin menjauhkan kehidupan bangsa yang beradab. Reformasi justru menjadi kuda tunggangan sejumlah kelompok yang lebih mengejar kekuasaan dengan mencoba menghalalkan cara. Mereka yang berada di takhta kekuasaan seolah berjuang demi kepentingan rakyat, namun kenyataannya nol. Mereka yang sudah diamanati memenuhi hajat hidup orang banyak ternyata melakukan pengingkaran janji, melakukan kebohongan serta pembohongan publik.

Pepesan Kosong

Hal yang harus dipersoalkan, apakah Reformasi kini hanya sebatas pepesan kosong yang tidak bermakna? Ia diproduksi bukan lagi sebagai gerakan membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Ia tidak lagi memiliki kontribusi signifikan bagi arah perjalanan bangsa ini. Reformasi yang dilakukan sudah kehilangan orientasi karena dibajak para politiskus yang bermental koruptif.

Kini publik mulai meragukan implimentasi Reformasi, apakah benar-benar ditujukan membenahi dan memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa atau hanya jargon belaka.

Rakyat sekali lagi jangan selalu diperalat guna sebuah tujuan yang sangat luar biasa elitis dan eksklusif. Rakyat sudah terlalu lama hidup dalam penjara kemelaratan. Mereka sudah terlalu cukup sabar dan nrimo terhadap yang selama ini dilakukan negara. Walaupun bersikap demikian, rakyat bukan berarti selalu diam tanpa bereaksi dan beraksi.

Ibarat api dalam sekam, mereka suatu saat bisa menjadi api besar yang membakar apa yang ada di sekitar. Kini, negara (pemerintah) harus segera membangun kesadaran kritis dan profetis untuk mampu memelototi keadaan di tengah kehidupan rakyat, bukan selalu berada di atas menara gading.

Melakukan yang terbaik untuk bangsa sebagai amanat Reformasi 1998 merupakan sebuah hal niscaya untuk dibumikan. Rakyat menunggu kerja konkret negara, bukan hanya pintar beretorika untuk membenarkan diri. Apakah kinerja kepemimpinan nasional pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 akan sama dengan kepemimpinan nasional sebelumnya atau lebih baik? Kita tunggu saja kinerja konkretnya.

Jalan Buntu Reformasi

Banjarmasin Post – Senin, 12 Mei 2014 00:55 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/05/12/jalan-buntu-reformasi)

Oleh: Moh Yamin

Mantan aktivis mahasiswa, dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dua belas Mei 1998 atau tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, merupakan awal mula dari lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Dan, ini kemudian disebut awal reformasi.

Reformasi 1998 selanjutnya menghendaki agar ada perubahan total dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Kekuasaan politik yang hanya berpusat kepada segolongan tertentu dan sangat tertutup harus segera dibubarkan. Sebab, ini menjadi sebuah penyakit bagi perjalanan bangsa ke depan.

Politik kekuasaan yang semata mencari keuntungan sektoral dan merugikan kepentingan publik menjadi satu hal yang harus dihancurleburkan, karena telah merusak idealisme dan cita-cita menuju bangsa yang maju. Begitu halnya dengan dunia ekonomi yang selalu menjadi ruang segilintir orang semata yang menikmatinya. Kekayaan hanya merupakan dan menjadi milik sekelompok manusia an sich, maka hal tersebut harus segera diubah agar kekuatan ekonomi menjadi hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD ’45 pasal 33.

Bahkan, ruang berpendapat, mendapatkan hak berpendidikan dan lain seterusnya di depan hukum menjadi salah satu agenda reformasi namun persoalannya adalah hingga 2014 atau tepat 16 tahun usia reformasi tanggal 21 Mei 2014, ternyata agenda reformasi tidak berjalan sama sekali, mengalami kemacetan total. Reformasi sebatas formalitas. Walaupun di sejumlah birokrasi sudah dilakukan pembenahan dan perombakan baik secara evolusioner maupun revolusioner, angin perubahan menuju sebuah kemajuan dan perbaikan belum terasa dampak nyatanya. Realitas membuktikan bahwa hukum masih berwarna abu-abu, tidak jelas apakah ia berpihak kepada yang benar ataukah tidak. Hukum terus menerus berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dipermainkan para penjagal keadilan. Hukum justru dijadikan alat menghukum yang benar dan membebaskan yang salah. Hukum terperangkap dalam lubang jebakan para penjahat keadilan yang hanya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya semata.

Penegakan hukum selalu memandang bulu, bersifat tebang pilih dan melindungi yang bersalah karena dekat dengan penguasa dan kroni-kroninya, menjebloskan yang benar ke penjara karena bukan bagian dari “keluarga penguasa”. Hukum tidak mengenal mana yang benar dan salah, namun yang dikenal adalah siapakah yang berkuasa dan mampu mengendalikan kekuasaan, yang sangat jelas dapat memperdaya kekuatan hukum demi pencarian kebenaran sektoral. Politik saat ini pun juga demikian. Para pelaku politik, sebut saja anggota dewan perwakilan rakyat baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah juga tidak pernah serius dalam menjalankan amanatnya sebagai pelayan rakyat. Mangkir dari rapat yang membahas persoalan rakyat selalu dipertontonkan (baca: realitas). Mereka selanjutnya lebih sibuk mengejar kue kekuasaan dan jabatan dengan segala cara walaupun jalan yang ditempuhnya sangat mengundang resiko sangat tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik dimana tahun 2014 adalah ajang pemilihan umum. Pemilihan legislatif sudah usai yang sudah melahirkan “wakil-wakil rakyat yang baru (baca: Keputusan KPU nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2014)”, dan kini tinggal pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Tentunya, para pelaku politik di negeri ini tetap berpotensi menghalalkan segala cara (permisivisme) dalam rangka mencapai tujuannya.

Yang dikedepankan kemudian adalah berburu kepentingan jangka pendek dan menanggalkan kepentingan jangka panjang yang berdampak langsung bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya, masa depan bangsa pun kemudian harus ditumbalkan demi memeroleh sebuah tujuan sektoral. Kendati pun sudah berubah fase kepemimpinan sejak BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono baik di jilid I dan II, yang didapatkan adalah sebuah kegagalan agenda reformasi sehingga darah mahasiswa yang berjuang mati-matian untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Tidak ada yang bisa dinikmati hasil dari perjuangannya. Walaupun mereka sudah rela mewakafkan nyawanya bagi bangsa tercinta ini, ternyata hal tersebut dimanfaatkan para pengkhianat yang sangat tidak peduli kepada sebuah cita-cita bangsa besar dan maju. Pertanyaannya adalah inikah yang disebut dedikasi bagi bangsa? Inikah yang dinamakan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan?

Inikah pula yang dianggap sebuah keberhasilan mengubah kehidupan bangsa Indonesia pascareformasi? Apakah kondisinya akan sama dengan kepemimpinan nasional 2014, baik yang duduk di legislatif maupun yang terpilih sebagai orang nomor satu di republik tercinta ini? Apa pun jawabannya, kenyataan yang ada di depan mata ini sudah mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa reformasi memang mengalami jalan buntu. Tidak akan ada perubahan yang lebih baik.

Lonceng Kematian

Diakui ataupun tidak, harapan agar bangsa ini bisa lebih baik di masa mendatang sudah menjadi utopia belaka. Ini ibarat api jauh dari panggang. Para elite negeri sudah berpandangan, “Untuk apa memikirkan nasib bangsa bila nasib diri sendiri dan kelompoknya masih sengsara”.

Yang mereka pikirkan adalah perut masing-masing bagaimana agar bisa bertahan hidup dan bisa hidup sepanjang masa. Kebutuhan ekonomi dan lain sejenisnya tercukupi. Tidak perlu banyak berpikir mengenai nasib orang lain atau kelompok lain.

Oleh karena itu, hal tersebut sesungguhnya sudah menjadi sebuah lonceng kematian bagi kehidupan bangsa. Jangan banyak berharap mengenai sebuah perubahan menuju bangsa yang maju. Berhentilah berpikir dan bermimpi sedemikian. Berhentilah untuk bisa mengukir masa depan bangsa dengan kondisi rakyatnya yang bisa hidup sejahtera di segala dimensi.

Kini yang harus dipertanyakan adalah apakah para elite negeri ini sudah semakin rakus, tamak dan serakah sehingga mereka kemudian harus menjadi kanibal bagi bangsanya sendiri? Semoga tidak. Inilah optimisme yang masih tetap harus dibangun kendatipun rakyat dan kita kerap kali sudah dikecewakan oleh kerja-kerja pemimpin yang jauh dari kepentingan rakyat.